kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013;2. 2 (dua) buah buku data BSPS Data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;3. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya wilayah Papua Barat dan Papua Nomor 01/PK-PRS.8/PPD-BSPS/04/2013 tentang Penetapan penerima dana BSPS Tahun anggaran 2013 Kabupaten Keerom yang ditetapkan di Jakrta tanggal 26 April 2013 ;4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan

Untuk itu peran dan partisipasi petani/kelompok tani sebagaipelaksana kegiatan di lapangan di arahkan agar lebih maksimal dan untukmewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian padaT.A. 2012, mengucurkan alokasi anggaran sub kegiatan belanja bantuansosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk perluasansawah 800 Ha, sebesar Rp. 8.000.000.000, (delapan miliar rupiah)berdasarkan DIPA Nomor: 5259/01808.4.01/25

Untuk itu peran dan partisipasi petani/kelompok tani sebagaipelaksana kegiatan di lapangan di arahkan agar lebih maksimal dan untukmewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian padaT.A. 2012, mengucurkan alokasi anggaran sub kegiatan belanja bantuansosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk perluasansawah 800 Ha, sebesar Rp. 8.000.000.000, (delapan miliar rupiah)berdasarkan DIPA Nomor : 5259/01808.4.01/

dan lingkungan dilaksanakanoleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelahmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengananggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan vide Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineraldan Batubara yang menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK Operasi Produksi wajid menyampaikan laporanrealisasi program pengembangan dan pemberdayaan

wilayah kelurahan tersebut, sehinggaseharusnya yang dapat melakukan pembentukan tim fasilitasi dalampembentukan forum pengelolaan dana CSR (Corporate SosialResponsibility) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku adalah TERGUGAT IV danTERGUGAT IV juga yang seharusnya berkordinasi dengan PembinaFORUM CSR Tingkat Nasional yang ditetapkan oleh Menteri SosialRepublik Indonesia yakni Pengawas Utama Direktur PemberdayaanSosial, Perorangan, Keluarga dan Pemberdayaan

sepanjang Pantai Selatan mulaiSungai Progo sampai dengan Sungai Bogowonto ; Bahwa sebagai dasar keberadaan tanah PAG tersebut diatur dalam RijksbladNomor 18 tahun 1918, kemudian diatur dalan UUPA selanjutnya untuk DIY45digantikan dengan UndangUndang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;Bahwa sebagai Pengageng Kawedanan Kaprajan Saksi mempunyai tugasmembawahi Kawedanan Kaprajan untuk menangani soal Paniti Kismo(Pertanahan), Purorekso (Perawat bangunan), dan Pemberdayaan

Bayudono, M.Sc, yang diajukan oleh TermohonKeberatan Il yang menjabat sebagai Pengageng Kawedanan Kaprajan di KadipatenPakualaman dengan tugas membawahi Kawedanan Kaprajan untuk menangani soalPaniti Kismo (Pertanahan), Purorekso (Perawat bangunan) dan Pambudidoyo(Pemberdayaan Aset).

KEBERATAN juga telah memberitahukankepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, sebagaimana yangtermuat dalam Surat No. 008/SPSLM/7259/IX/2016 Tanggal 14di BPSK Kabupaten Batu Bara Melalui Proses Mediasi, sertadilampiri dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasidan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal:Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yangditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan

Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember2015, Perihal : Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tanganioleh Direktur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan), selanjutnyadisebut dengan Bukti P3;.

ini;19e Bahwa, sebagai Kasi Ekbangsos tugas pokok saksi menangani masalah PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) di wilayah Kelurahan Salekoe, membuat pengantarIMB~ (izin Mendirikan Bangunan) pengantar SIU (Surat Izin Usaha) danmembantu lurah menangani tugastugas yang lain;e Bahwa, menurut saksi yang bisa mengeluarkan surat keterangan kematian padaKantor Kelurahan Salekoe adalah lurah, jika lurah tidak ada maka bisa diganti olehsekretaris lurah dan jika sekretaris lurah tidak ada maka bisa Kepala Seksi PMK(Pemberdayaan

dipersidangan padapokoknya menerangkan bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan denganmasalah surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga dan menurut saksi,Fitriani Malik datang di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengurus surat keterangankematian almarhum Siga, dan menurut saksi yang bisa mengeluarkan suratketerangan kematian pada Kantor Kelurahan Salekoe adalah lurah, jika lurah tidakada maka bisa diganti oleh sekretaris lurah dan jika sekretaris lurah tidak ada makabisa kepala seksi PMK (Pemberdayaan

Bahwa di lingkungan Kadipaten Pakualaman saksi sebagai PengagengKawedanan Kaprajan yang ada hubungannya dengan Paniti Kismo (bidangpertanahan), Puro Rekso (Perawat bangunan) dan Pambudidoyo(Pemberdayaan asset) sejak tahun 2012. Bahwa yang dimaksud Tanah Pakualaman Ground (PAG) adalah tanahwarisan dari Leluhur kami dari Pakualaman yang didapat dari SultanHamengkubuwono tahun 1872.

BAYUDONO, M.Sc, saksi Termohon Keberatanll yang menjabat sebagai Pengageng Kawedanan Kaprajan di KadipatenPakualaman dengan tugas membawahi Kawedanan Kaprajan untuk menanganisoal Paniti Kismo (Pertanahan), Purorekso (Perawat bangunan), danPambudidoyo (Pemberdayaan Aset).

Bahwa berdasarkan hasil ujian tertulis (tes pengetahuan), ujian lisan (teswawancara), dan ujian keterampilan (tes komputer), PARA PENGGUGATmenempati Peringkat Terbaik (Peringkat 1) yang mana hasil ujian tersebuttelah ditetapbkan oleh Tim Pemeriksa Tingkat Kabupaten dalam BeritaAcara Hasil Rekapan Nilai Ujian Seleksi Perangkat Desa tanggal 09 Maret2020 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan;7.Bahwa padatahap rekomendasi pengangkatan

telah memperoleh rekomendasi dari Camatuntuk diangkat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 66 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mana rekomendasiCamat tersebut harus dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalampengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;18.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang dikeluarkanoleh TERGUGAT tidak sesuai dengan Berita Acara Hasil Rekapan NilaiUjian Seleksi Perangkat Desa tanggal 09 Maret 2020 yang telah disahkanoleh Kepala Dinas Pemberdayaan

RAHMATFAJRI, M.Si. pindah tugas di Kementerian Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) di Jakarta, yangmana selanjutnya Tugas sebagai KPA DINSOSNAKERTRANSdigantikan oleh Saksi RAMLAN NGADJUM yang saat itu bertindaksebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bangka Barat dan kemudian tugas PPK digantikan oleh SaksiIr.

RAHMATFAJRI, M.Si. pindah tugas di Kementerian Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) di Jakarta, yang manaselanjutnya Tugas sebagai KPA DINSOSNAKERTRANS digantikan olehSaksi RAMLAN NGADJUM yang saat itu bertindak sebagai Plt. KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dankemudian tugas PPK digantikan oleh Saksi Ir.

PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,Berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan SagoSalido Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; 1 KUSMANTO.SH, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantorPertahanan Kabupaten Pesisir Selatan ;2 DARMAN.SH, Jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan kantorPertahanan Kabupaten Pesisir Selatan ;Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUNPDG3 EDWARD.SH, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnyakepada HKBP ;Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat memberikan tanahnya untukdibangunkan gereja HKBP Judika Kabun ;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi dari Pendeta HKBP RessortEpiphanias Tandun tentang peningkatan status HKBP Judika Kabun menjadiHKBP Judika Persiapan Ressort Kabun ;Hal 11 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.SaksiPARLAGUTAN NASUTION ;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakananggota Lembaga Pemberdayaan

.; Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Atb Halaman 12 dari 22Bahwa terdakwa membenarkan laporan asesmen dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuanan Anak Kabupaten Belu;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi.

AHLI (HARYANTO, A.Md. ) : bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa ; bahwa benar ahli bekerja di BNP2TKI tahun 2006 sampai sekarang diDirektorat Pengamanan dan Pengawasan Deputi Perlindungan BNP2TKIdengan Jabatan sebagai Kasi Penindakan Subdit Pemberdayaan PPNSdengan tugas dan tanggung jawab ahli seharihari yaitu melakukan kegiatanWasmat Liti Riksa dan penindakan terhadap proses penempatan CTKI/TKI ; bahwa benar berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : PER.O7/men/iv/2005

Disamping ituPenggugat sudah berusaha melapor ke Polres Kota Parepare yangdilanjutkan ke Dinas Sosial Kota Parepare dan juga kepada PusatPelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) KotaParepare untuk meminta pendampingan agar dapat bertemu danmembawa anaknya, hal ini menunjukkan keseriusan usaha Penggugatsebagai seorang ibu untuk bertemu dan bersama dengan anaknya.Karenanya yang berlaku adalah ketentuan Pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam tersebut di atas;Menimbang, bahwa substansi

pemerintahan yang baik untuk pembangunanserta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dan justrutidak akan dapat berjalan secara efektif, karena tidakdapat mencerminkan asas keadilan sosial ;Bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintahini ternyata memberikan dampak yang merugikan bagiSekertaris Desa yang telah mencapai usia diatas 51tahun, karena kelompok masyarakat ini terancamkehilangan pekerjaanya sebagai Sekertaris Desa,disamping penghasilan dari jatah tanah bengkok yangselama ini diterima tetapi

Pekerjaan : PNS (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Klungkung)Terdakwa Sang Putu Surata alias Sang Tu ditangkap pada tanggal 12 Mei 2021;Terdakwa Sang Putu Surata alias Sang Tu ditahan dalam rumah tahanan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni2021;2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;2.

A FADLI RAHMAN, S.Ag,MARKO, BcKN Komisi1). komisi organisasi, 2). komisikaderisasi, 3). komisi pengkajiandan pengembangan pemuda, 4).komisi sosial budaya, 5). komisipolitik, 6). komisi hukum, ham danlingkungan hidup, 7). komisipemberdayaan perempuan, 8).komisi pemberdayaan ekonomi dankoperasi, 9). komisi ketahanannasional dan peringatan hari besarnasional, 10). komisi peningkatankerukunan antar umat beragama Dasar HukumKeputusan Dewan PengurusDaerah Komite Nasional PemudaIndonesia Provinsi KalimantanTengah

Pulang Pisau mulaidari periode 2006 s/d 2009 dan 2010 s/d 2013, dan jabatan saksi padaPikperiode 2006 s/d 2009 lupa, dan pada periode 2010 s/d 2013 adalahsebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi danketuanya adalah saudara M. AKIB. Dan Sekretaris Buhari Muslim;Bahwa setahu saksi selama periode tahun 2006 s/d 2009 dan 2009 s/d2013 DPD KNPI Kab.

WIWIE NOVIRIANA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan saudara MUHAMMAD AKIB, SKM, MSi dan saudaraBUHARI MUSLIM, S.Ag yaitu selaku Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Pulang Pisauuntuk dua priode dan jabatan saksi pada DPD KNPI tersebut adalah priode 20062009Koordinator Komisi Pemberdayaan Perempuan dan pada periode tahun 2010 s/d 2013.Jabatan saksi dalam organisasi tersebut adalah sebagai Bendahara;Bahwa pada periode tahun 2010 s/d 2013 tersebut saksi

Yusuf Karisoh: YULIATIN: H.A.Fadli Rahman,S.Ag: Marko, BCKN1 Komisi OrganisasiCo mn ND nan fF W WNKomisi PolitikKomisi KaderisasiKomisi Pengkajian dan Pengembangan PemudaKomisi Sosial BudayaKomisi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup;Komisi Pemberdayaan PerempuanKomisi Pemberdayaan Ekonomi Dan KoperasiKomisi Ketahanan Nasional Dan Peringatan Hari Besar Nasional10 Komisi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama;Dan untuk Priode 2010 sampai dengan Priode 2013, adalah :KETUA: M.AKIB, SKM, MSiWakil Ketua

PerempuanKomisi Pemberdayaan Ekonomi Dan KoperasiKomisi Ketahanan Nasional Dan Peringatan Hari Besar NasionalKomisi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Akib danTerdakwa sendiri bahwa dalam organisasi KNPI Kabupaten Pulang Pisau tersebut walaupunPikHalaman 231 dari 260 Putusan No.14/Pid.Sus.TPK/2015/PN232secara resmi kepengurusan telah terbentuk namun pejabatpejabat dalam organisasi tersebutbanyak yang tidak berperan aktif karena kesibukan

Asli Daftar Gaji dan Potongan Kredit bulan April 2014 yang dikeluarkanoleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagaritanggal tanggal, diberi tanda TR.3;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut,Termohon tidak membantahnya, kecuali terhadap bukti P.3, Termohonmenyatakan tidak dapat menerimanya karena surat tersebut seharusnyadiketahui oleh Pejabat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah;A. Saksi:1.

Putusan Perkara Nomor: 258/G/2019/PTUN.MDNkependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, sertapendataan dan pengelolaan Profil Desa.b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakanpembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidangpendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasimasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.Cc) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhandan

keuangan yang diterimanya ;Ayat (2) : Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporanpenerimaan dan penggunaan bantuan keuangan ;Ayat (8) : Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab ataskebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuankeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;Selain itu berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan ke PemerintahDesa Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2013yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan