Ahmad Yani, batas barat tanah mess panjat tebing milik Pemda Batang adalah sah milik Penggugat;

laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut :Bahwa dalam tahun 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan pada BPRBKK Cluwak Pati yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan untukmenjalankan jasa perbankan tersebut Terdakwa dibantu oleh 10 (sepuluh)orang staf yang diantaranya adalah orang yang bernama SOLEKAN (DPO)selaku Kasir BPR BKK Cluwak Pati dan dalam menjalankan kegiatanperbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda

Nomor 941 K/PID.SUS/2014perbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda Kabupaten Pati sedangkan tekhnis dalam menjalankanperbankan diawasi oleh Bank Indonesia selaku Bank Central ;Bahwa berawal dari pemeriksaan Bank Indonesia Semarang terhadap BPRBKK Cluwak Pati dalam bulan Juni, November tahun 2005 dan bulan Juli2006 yang kemudian ditemukan pencatatanpencatatan dalam pembukuanyang mencurigakan dan diduga pencatatan tersebut tidak yang sebenarnyaterjadi yang mana perbuatan

menyembunyikanatau merusak catatan pembukuan tersebut yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa dalam tahun 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan pada BPRBKK Cluwak Pati yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan untukmenjalankan jasa perbankan tersebut Terdakwa dibantu oleh 10 (sepuluh)orang staf yang diantaranya adalah orang yang bernama SOLEKAN (DPO)selaku Kasir BPR BKK Cluwak Pati dan dalam menjalankan kegiatanperbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda

pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa dalam tahun 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan pada BPRBKK Cluwak Pati yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan untukmenjalankan jasa perbankan tersebut Terdakwa dibantu oleh 10 (sepuluh)orang staf yang diantaranya adalah orang yang bernama SOLEKAN (DPO)selaku Kasir BPR BKK Cluwak Pati dan dalam menjalankan kegiatanperbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda

LaleRasmiati diterbitkan tahun 1996;Menurut saksi Para Penggugat bahwa Para Pembanding telahmenguasai sejak 2 tahun sebelum Amaq Amal meninggal dunia tahun1996; Menurut saksi Para Tergugat bahwa Para Pembanding telah menguasaisebelum dilakukan pengukuran oleh Pemda pada tahun 1994; Dalam gugatan Penggugat point 2 tanah sengketa telah digadaikansejak tahun 1991Sehingga berdasarkan fakta itu bahwa penguasaan oleh Tergugat6 dan Para ahli waris H.Lalu Dalail Khaerat atas obyek sengketa sudahberlangsung

Para Penggugat menyebutkan dalam pengantar buktinya bahwa P2adalah tanah sawah peninggalan Amaq Amal padahal tanah sengketaadalah tanah kebun,tanah sengketa baru ada penetapan pajaknya setelah tahun 1994setelah dilakukan pengukuran oleh Pemda Loteng. Antara P2 dengan bukti P4 s/d P6 tidak sinkron karena P4 s/d P6menyebut luasnya 10.906 M2, demikian pula dengan bukti P7 s/d P9menyebut luasnya 10.568 M2.

Pada saat Pengukuran oleh Pemda tahun 1994 sesuai keterangan saksiAmaq Mahyip selaku Aparat Desa bahwa sewaktu dimasukan namaH.Lalu Dalail Khaerat sudah diumumkan secara terbuka kepadamasyarakat melalui kepala dusun masingmasing, yang jika adakeberatan dari pihak lain pasti akan diselesaikan dulu dan ternyatauntuk tanah obyek sengketa tidak ada keberatan apapun.

Hal itu diperkuat olen saksi Para Pembanding bernamaMahyip mantan Staf Desa Teruwai yang mengatakan bahwa Tanahdengan SHM 1183 dan SHM 1184 adalah asal tanah negara, pada tahun1994 dilakukan pengukuran oleh Pemda Loteng dan tahun 1996disertifikatkan dalam program Prona atas nama H.L. Dalail Khaerat danHj. Lale Rasmiati.

perintah membayar dengan14kelengkapannya yaitu terdiri dari usulan permohonan pencairan daripenerima bantuan Desa, proposal pencairan senilaiRp.300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah), nomor rekening Desa,surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Kepala Desa dan KTPKepala Desa;e Bahwa setelah SPM dengan kelengkapan itu diteliti kelengkapannyamaka kami memperoses penerbitan SP2D, setelah SP2D terbit kamiantarkan melalui bagian kas daerah untuk dilakukan transfer melaluiBank BJB selaku Bank operasional Pemda

Bahwa bantuan Rp.300.000.000,(Tigaratus juta rupiah) itu dari kasumum daerah Provinsi ke rekening Desa utuh tidak kena pajak,tetapi ketika uang itu diterima oleh penerima bantuan atau dikelolaoleh Bendahara maka hak dan kewajiban pajak dipotong Bendaharaselaku wajib pungut ;2.Saksi Umiati Uniswiyati,SH.M.SI,, dibawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kejaksaan, danketerangan yang saksi berikan sudah benar ;15Bahwa saksi bekerja di Pemda

Yayat itu Volume pekerjaannya sesuai atau tidak dengan provosal,karena saksi tidak ikut memeriksa ;Bahwa saksi tidak tahu prosedurnya pak Ukim mengerjakanpekerjaan itu@ apakah berdasarkan lelang atau penunjukanlangsung ;Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pekerjaan yang saksi ketahuitentang masalah ini bahwa dari jumlah uang Rp.300.000.000,(Tigaratus juta rupiah) yang diterima dari bantuan Pemda Provinsi jawaBarat itu masih ada uang kelebihan dari pekerjaan ;Bahwa sampai sekarang saksi belum membuat

karena dari rekanan atau dari yang melakukan pekerjaantidak ada laporan ;Bahwa Bendahara belum melakukan pembayaran PPH nya karenauangnya tidak ada dan saksi tahu ada kewajiban membayar pajak ;Bahwa dalam proposal ada susunan Panitia Pelaksana tetapi tidakberfungsi, ketuanya pak Sakim;Bahwa tidak ada rapatrapat mulai dari pengajuan atau setelahpengajuan karena saksi tidak pernah mengikutin musyawarah ;Bahwa saksi tahu ada uang Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah)kata Terdakwa uang bantuan dari Pemda

Biro Hukum dan HAM SetdaProv.SulselNIP. 19730914 200003 1 005.Naomi Tonapa, SH.Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan PerlindunganHAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov.SulselNIP. 19640630 199403 1 001.Ratna Idrus, SH.MH.Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov.SulselNIP. 19681024 200803 2 001.Labella Nakanaya, SH.Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov.SulselNIP. 19750704 200803 1 001.Husam, SH.Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov.SulselNIP. 19860708 201504 1 002.Ibrahim Bando, SH.Advokat Mitra Kerja Gubernur/ Pemda

atasnama Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi SulawesiSelatan berkedudukan di Ujung Pandang ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai Nomor4/Deasa Baraya, tanggal 23 Mei 1992, Gambar Situasitanggal 21 Mei 1992, Nomor 2654 luas 37.590 m2, atasnama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yangberkedudukan di Jakarta ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala KantorPertanahan Kotamadya Ujung Pandang Nomor: 530.01 705,tanggal 21 Mei 1992, perihal : Usul Pemberian Hak PakaiInstansi atas nama Pemda

Alwi untuk atas nama Pemda Tk.Sulawesi Selatan, tanggal 20 Mei 1992 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat KeteranganPendaftaran tanah Nomor: 215/1992 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Data PermohonanPemberian Hak Atas Tanah, tanggal 20 Mei 1992 ;Halaman 29 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.MKS10. Bukti T 1011.Bukti T 1112.Bukti T 1213.Bukti T 1314. Bukti T 1415. Bukti T 1516.Bukti T 1617.Bukti T 1718.Bukti T 1819.

H.A.M.AkilDepartemen P & K RI tanggal 20 Mei 1992;oleh Prof. untuk atas nama: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Menteri KeuanganRI Nomor : S674/MK.03/1991, tanggal 22 uni 1991, perihalTukar menukar sebagian tanah Kampus lama UniversitasHasanuddin dengan Pemda Tk. Sulawesi Selatan, yangditujukan kepada Sdr.

Alwi)No.62 RT. 03 Desa Perintis Raya,Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS/ Sekretaris Dinas Pasar PEMDA TapinMantan Camat Tapin Utara ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRantau sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa H.M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos Bin H. BASTIANM. selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur KDH.

No. 238 PK/Pid.Sus/201213.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.33.34.Peta Lokasi Binderang By Pass ;Nota Dinas ;KwitansiSPJ Sekretariat Pemda Kabupaten Tapin TA 2006 ;Daftar Pengeluaran Belanja Modal Tanah Lainnya Tahun 2006 ;Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah di Desa Binderang ;Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah di Desa Tarantang ;Rekening Koran An. Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Tapin ;Surat Permintaan Pembayaran ;Slip Penarikan An.

Tanah Pada Camat Tapin Utara (Kegiatan ProyekPembebasan Tanah Tahun 2006) Tanggal 13 September 2006 yang ditandatangani oleh Alus Azis ;Daftar Ganti Rugi Tanah Jalan Tarantang By Pass Kelurahan RangdaMalingkung Tahun 2006 tanggal 13 September 2006 yang ditandatangani oleh Alus Azis ;Undangan Rapat, tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 26 Oktober 2007perihal Musyawarah Penambahan Pelebaran Jalan Terantang KelurahanRangda Malingkung ;Peta Lokasi Binderang By Pass ;Nota Dinas ;KuitansiSPJ Sekretariat Pemda

Tahun 2006) Tanggal 13 September 2006 yangditandatangani oleh ALUS AZIS ;Daftar Ganti Rugi Tanah Jalan Tarantang By Pass Kelurahan RangdaMalingkung Tahun 2006 tanggal 13 September 2006 yang ditandatanganioleh ALUS AZIS ;Undangan Rapat, tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 26 Oktober 2007perihal Musyawarah Penambahan Pelebaran Jalan Terantang KelurahanRangda Malingkung ;Peta Lokasi Binderang By Pass ;Nota Dinas ;Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPJ) Tahun 2006 ;KwitansiSPJ Sekretariat Pemda

Pemda Tk. II Ktw. Barat di Pangkalan Bun (sesuaidengan aslinya); Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Maret 1993(sesuai dengan aslinya); Daftar Pembayaran Ganti Rugi (Imbalan Jasa) kepada PemilikpemilikTanah Perwatasan penduduk yang terkena lokasi Rumah Jabatan BupatiKDH Tk. If Kabar di Jl. H. M.

Kotawaringin Barat setelahitu diketahui di atas tanah Penggugat terdapat sertipikat Obyek Sengketa; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang bernamaJuhan Tabat (sebagai penyewa tanah Penggugat) menerangkan ketika akanmemperpanjang kontrak ada informasi berkembang akan terjadi pembongkaran sehinggaMengirim....Hal.35 dari 47/ Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLKmengirim surat kepada Kantor Pertanahan sehingga mendapat informasi tanah tersebut sudahbersertifikat atas nama Pemda

oleh Drs.Sukirman, Jabatan SEKWILDA TK.IJ Kotawarngin Barat untuk dan atas namaKabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat kepada Kepala Badan PertanahanKabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti T1) ;Bahwa pada tanggal 12 September telah dilakukan Pemeiksaan Tanah dengan diterbitkanRisalah Pemeriksaaan Tanah nomor : 380.530.2.21.42. oleh Kantor Pertanahan KabupatenKotawaringin Barat (vide bukti T4) ;Bahwa terbit Surat Ukur/ Gambar Situasi nomor 218/1996 Tertanggal 12 Februari 1996atas Permohonan Pemda

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;~ Menimbang, bahwa setelah menghubungkan faktafakta hukum di atas denganketentuan peraturan perundangundangan di atas mengenai Prosedural maka Majelis Hakimmenilat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Sertipikat HakPakai diberikan Kepada Pemda Tk.IJ Kabupaten Kotawaringin Barat selaku PemerintahDaerah ( Tergugat II Intervensi ) (vide bukti P2 = T.Int1) ;~ Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek

Adapun pemberian Pemda Tanah Lautkepada anggota asosiasi tidak ditentukan syarat apapun seperti sehat tidaknyausaha anggota asosiasi tersebut sebagaimana yang tertera dalam isi perjanjianhibah tersebut dan anggota asosiasi yang telah menerima bantuan tersebuttidak perlu mengembalikan, karena sifatnya bukan pinjaman;Bahwa fakta di lapangan Saksi Ir Etna Setiatin binti Wilson, Saksi AliFadholi, Saksi Suparni dengan kedudukannya selaku Pengurus AsosiasiLSPBM Mitra Tanah Laut dan Saksi Robin Rahmadi

Tanah laut tidak sesuai dengan jumlah alokasiyang ditetapkan di dalam perjanjian hibah, dari 48 LSPBM yang direncanakanmendapat dana hibah tersebut ternyata hanya kurang lebih 27 LSPBM LSPBM yang berkategori sehat yang mendapatkan penguatan modal danbentuknya berupa pinjaman yang jumlahnya bervariasi mulai dariRp10.000.000,00 sampai dengan Rp95.000.000,00 atau tidak dihibahkan dantidak diserahkan secara langsung sebagaimana yang diamanahkanberdasarkan isi naskah perjanjian hibah Adapun pemberian Pemda

Adapun pemberian Pemda Tanah Lautkepada anggota asosiasi tidak ditentukan syarat apapun seperti sehat tidaknyausaha anggota asosiasi tersebut sebagaimana yang tertera dalam isi perjanjianhibah tersebut dan anggota asosiasi yang telah menerima bantuan tersebuttidak perlu mengembalikan, karena sifatnya bukan pinjaman;Bahwa dari dana hibah yang kemudian dialihkan menjadi dana simpanpinjam tersebut telah berkembang dan menjadi Aset Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut;Bahwa fakta di lapangan Terdakwa dengan

Adapun pemberian Pemda Tanah Lautkepada anggota asosiasi tidak ditentukan syarat apapun seperti sehat tidaknyausaha anggota asosiasi tersebut sebagaimana yang tertera dalam isi perjanjianhibah tersebut dan anggota asosiasi yang telah menerima bantuan tersebuttidak perlu mengembalikan, karena sifatnya bukan pinjaman;Bahwa dari dana hibah yang kemudian dialihkan menjadi dana simpanpinjam tersebut telah berkembang dan menjadi Aset Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut;Hal. 23 dari 36 hal. Put.

Setelah menandatangani surat nomor : 200 / KESBANGPOL / 475 / 2013,tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa sendiri langsung mengantarkan surat tersebutkepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,sedangkan untuk tembusan suratnya Terdakwa memerintahkan kepada saksiFaisal Lamakaraka, S.Stp (Kepala Perwakilan Pemda Provinsi Gorontalo diJakarta) untuk segera mendistribusikan / mengantarkan sesuai alamat masingmasing.Bahwa di dalam surat Nomor : 200 / KESBANGPOL / 475 / 2013, tanggal

Kapolda dengan alasan silaturahim melakukan olah raga fun bike denganjajaran Pemda Bone Bolango dan tidak hadir pada kegiatan olah raga fun bikeyang secara rutin di hari yang sama dilakukan oleh Gubernur bersama anggotaForkopinda lainnya serta jajaran Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo.Bahwa pengaduan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana tersebut dalam surat nomor : 200 / KESBANGPOL / 475 / 2013tanggal 17 Juni 2013 kepada Menkopolhukam RI yang tembusannya ditujukankepada

Kapolda dengan alasan silaturahim melakukan olah raga fun bike denganjajaran Pemda Bone Bolango dan tidak hadir pada kegiatan olah raga fun bikeyang secara rutin di hari yang sama dilakukan oleh Gubernur bersamaanggota Forkopinda lainnya serta jajaran Pegawai Pemerintah ProvinsiGorontalo.Bahwa pengaduan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana tersebut dalam suratnya kepada Menkopolhukam RI dengantembusan ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI,Kapolri,

Budi Waseso dengan kelompok bersepeda yang selalu di laksanakan setiaphari sabtu dan minggu dengan rute sampai ke Kabupaten Pohuwato serta fun bikebersama Pemerintah Daerah Kabupaten yang lainnya dan terakhir Fun Bike diKabupaten Bone Bolango dan untuk fun bike dengan Pemda Provinsi Gorontalosudah pernah di laksanakan.Bahwa tentang kronologisnya dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah tidak ingatkapan saksi diperintahkan oleh Brigjen Pol. Drs.

Budi Waseso menghubungi BupatiKabupaten Bone Bolango untuk pelaksanaan fun bike dengan Pemerintah DaerahKabupaten Bone Bolango karena fun bike dengan Pemda Provinsi dan Kabupatenlain sudah dilaksanakan sehingga pada tanggal yang saksi sudah tidak ingatdilaksanakan fun bike mengambil rute Start dari Polda Gorontalo samapai Finish diDesa Lombongo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango yang di ikutioleh Pemda Kabupaten Bone Bolango, masyarakat penggemar sepeda yangdilaksanakan pada hari, tanggal

Fotocopy Aklta Kelahiran atas nama YYY No. 330.YYYY yangdikeluarkan oleh PEMDA Kabupaten Purworejo tanggal 03 Julu 2013,bukti P4;e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YYY calon suami anakPemohon, bukti P5B. Saksisaksi :l.

sidangterobuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPenggugat ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukanjawaban walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup sampai dengantahap pembuktian karena tidak pernah hadir dipersidangan ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukanbukti tertulis berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 35010XXXXX0002 tanggal 08Desember 2014 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkanoleh Kantor Dukcapil Pemda

sidangterobuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPenggugat ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukanjawaban walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup sampai dengantahap pembuktian karena tidak pernah hadir dipersidangan ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukanbukti tertulis berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 35010956039 tanggal 30 Agustus2012 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh KantorDukcapil Pemda

Awal yangdikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012. Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.. Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kepala LingkunganKarang Anyar, Kelurahan Pagesangan, Kotaq Mataram, An. Mulyanitanggal 08 Desember 2015.

Putusan Nomor 860/B/PK/Pjk/2018355/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi. a Mahkamah yangUraian Peninjauan Peninjauan .: : Agung dibatalkanKembali KembaliMAa b c (bc)Bea Balik Nama 0 0 Nihil 0Pajak Kendaraan aBermotor 0 1.672.000 Nihil 1.672.000Jumlah ) 1.672.000 Nihil 1.672.000 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra

YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru) = yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraPemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KabupatenKotabatll j= = sess seen eeees see eee ches see oes oeSelanjutnya disebut sebagaiPEMOHON MELAWANTermohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPertanian Pemda

Fotokopi KTP atas nama Pemohon dari Pemda KabupatenLampung Timur, Nomor NIK 1807021112680004, tertanggal 23012013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,diberi kode bukti P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanLabuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Nomor745/56/II/1993 tertanggal 15 Februari 1993, telah bermaterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;B. Saksisaksi:Him. 4 dari 11 hlm. Put. No. 0257/Pdt.G/2019/PA.Sdn1.

M) yang dilaksanakan pada tanggal 13Juli 1982 di Mesjid Munawwarah, Nagari Sijangek Kecamatan SungaiTarab, Kabupaten Tanah Datar ;3 Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonanyang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melaluiRadio Pemda Tanah Datar, namun hingga waktu yang telah ditentukan untukmemeriksa perkara ini tidak ada pihakpihak lain yang datang menghadap

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3307074904790007 tanggal25 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda Wonosobo ( bukti P.1 ),2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/29/X/95 Tanggal 17 Oktober 1995yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KalikajarKabupaten Wonosobo ( bukti P.2 );3.

PARLINGGOMAN SIAHAAN, lahir di Lubuk Pakam, Tanggal 26 April 1988,Umur 28 Tahun, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggalJin Sunggal No. 31 Perum Pemda Desa Pagar Merbau Il Kec. Lubuk PakamKab.

Putusan Nomor 3046/B/PK/Pjk/2018Alat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor182/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.).