BALILAB dan pemegang hak atas merek BALILABdi Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh DIREKTURHalaman 3 dari 33 Putusan Perkara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN DpsJENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor PendaftaranIDMO00628603 tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa ada yangmenggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernama TokoBALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara

BALILAB dan pemegang hak atas merek BALILABdi Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor PendaftaranIDMO000628603 tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa ada yangmenggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernama TokoBALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, Desa Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Bahwa terdakwa MALA TALWAR selaku Direktur Utama PT MADURANA BALIKONFECTION bersama dengan terdakwa ALEXANDRE XAVIER MIEL selakuDirektur PT MADURANA BALI KONFECTION tidak memiliki jjin dari CV.BALILAB selaku pemegang merek BALILAB di Indonesia dengan SertifikatMerek yang diterbitkan oleh DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUALKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIAdengan Nomor Pendaftaran IDMO00628603 tanggal penerimaan 18 Januari2016, untuk menggunakan merek BALILAB pada produknya

Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, KabupatenBadung, dimana saat itu saksi Peter membeli 1 (Satu) potong celana pendekwarna hijau yang terdapat hangtag dengan merk BALILAB dan didalamcelana terdapat print nama BALILAB dengan huruf B terbalik seharga Rp.600.000,00 ; Bahwa CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikat yangditerbitkan oleh Dirjen HKI kKementerian Hukum dan Ham RI dengan Nomorpendaftaran IDM000628603 tanggal 18 Januari 2016 untuk jangka waktu 10tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan

, nomorpendaftaran, nama negara, tanggal penerimaan permohonan yang pertamakali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas,Label merek yang didaftarkan, kelas dan jenis barang dan/atau jasa yangmereknya didaftar, etiket merek serta tanggal perlindungan hak merektersebut, uraian barang atau jasa yang dimohonkan dan berlaku selama 10tahun dan dapat diperpanjang.Bahwa pengalihnan hak atas merek dari si pemilik merek terdaftar kepadapihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh

Rellas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.24. Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.MendengarMemperhatikan :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer TinggiNomor Sdak/05/K/AD/VII/2004, tanggal 29 Juli 2004 di depansidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2.

Bahwa saksi setelah menerima tawaran tersebutberminat mandaftar, selanjutnya bersama Pakde saksibernama bapak Sunaji (Saksi3) berusaha menemui Terdakwadi Mess Perwira Rindam V/Brawijaya, dan Terdakwa mengakuibenar bisa membantu meluluskan saksil1 dengan syaratmenyerahkan uang sesuai golongan yang diminta, danTerdakwa juga mengatakan bahwa kenal dengan yangmengurus masalah penerimaan PNS dimaksud.4.

Bahwa Terdakwa tidak menjabat sebagai panitiapemasukan, katanya Terdakwa minta tolong ke Ajendam V/Brawijaya, Irjenad dan Suad siapanya saksi tidak tahu, dansepengetahuan saksi untuk penerimaan calon PNS tidak adasyarat uang.

(dua puluh juta rupiah)dengan jaminan pasti menjadi calon PNS Golongan Il.Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menurutketentuannya untuk masuk menjadi PNS TNI AD tidakdipersyaratkan adanya uang, tetapi calon harusmengikuti tes/ujian masuk terlebih dahulu~= dandinyatakan lulus oleh Panitia Penerimaan PNS TNI AD.Namun Terdakwa dapat membantu dan dijamin lulusdengan persyaratan uang untuk Golongan sebesar Rp.1815.000.000. (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa tidak adapersyaratan uang dalam calon PNS TNI AD, tetapiTerdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapatmembantu dalam penerimaan calon PNS TNI AD tersebutdan dijamin lulus dengan persyaratan uang untukGolongan sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas jutarupiah) Ssampai dengan Rp. 20.000.000. (dua puluh jutarupiah) sedangkan untuk Golongan Il sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut diatas menyebabkanperselisihan yang berkepanjangan dan akhirnya karena Penggugat sudahtidak tahan dengan perilaku kasar dari Tergugat yang suka mencari keributandengan Penggugat dengan disertai perbuatan memukul, menendang danmenampar Penggugat, pada tanggal 21 Januari 2015 Penggugat melaporkanperbuatan Tergugat ke Polres Labuhan Batu tentang Penganiayaan dalamrumah tangga /Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana buktisurat Tanda Penerimaan Laporan

depan sekolah budhis jayanti rantau prapat danTergugat bersama dengan supir Tergugat juga merampas secara paksa HPdan Tas Penggugat yang berisikan KTP, Buku Tabungan, ATM BII, ATM BRI,Kartu Kredit BIl beserta uang tunai titipan stor milik Family Penggugat ataskejadian tersebut Penggugat mengalami luka luka memar di badan, kaki dantangan ;Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat padapoint 8 diatas telah Penggugat laporkan ke Polres Labuhan Batusebagaimana bukti surat Tanda Penerimaan

Page 411.12.13.14.15.Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP /820/IV/2016/SU/RESLBHtanggal 3 Mei 2016, saat ini dalam proses penyidikan ;Bahwa seorang anak laki laki VERARINE KOZEN yang masih kecil saat iniberusia 9 tahun masih membutuhkan kasih sayang dan lebih dekat denganPengugat sebagai ibu nya dan mengingat perilaku Tergugat yang kasar,temperamental dan suka memukul dikhawatirkan akan berdampak buruk bagipertumbuhan mental anak tersebut oleh karena nya Penggugat mohon hakasuh nya diberikan

, selanjutnya diberi tandaP.1;Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.10.859/2007 atas nama VERARINEKOZEN, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Medan telah dinazageling dan dilegalisasi sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda P.2;Foto Copy Kartu Keluarga No.1210012105091269 yang ditanda tangani olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu,telah dinazageling dan dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tandaP.3;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan

Laporan/Pengaduan No.PolSTPLP/809/V1/2016/SU/RESLBH dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian ResorLabuhan Batu Ba Min SPK A, telah dinazageling dan dilegalisasi sesuaiaslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.PolSTPLP/809/IV/2016/SU/RESLBH dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian ResorLabuhan Batu KANIT SPK A, telah dinazageling dan dilegalisasi sesuaiaslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor.STPLP/820/IV

Putusan Nomor 763/B/PK/PJK/201 1telah disetujui oleh Para Pihak untuk disediakan olehPengangkut guna melaksanakan Pengangkutan barangdan/atau Produk;e Gudang Pemuatan adalah Gudang PenyimpananProduk dan/atau Barang Milik Perusahaan dan/atauyang disewa oleh Perusahaan baik yang terletak diJakarta atau tempat lain yang telah ditunjuk, yangmerupakan tempat Pengakutan mengambil Baranguntuk diangkut ke tempat tujuan;e Gudang Penerimaan adalah gudang yang menjaditempat tujuan dari pengiriman tersebut yang

Pengangkutan berkewajiban mengangkut ProdukPerusahaan mulai dari pemuatan ke atas truk dariGudang Pemuatan dan menyampaikannya hinggabongkar di Gedung Penerimaan dalam keadaan baik.Pengangkut menjamin bahwa produk yang diangkuttersebut tidak dikirimkan ke gudang penerimaanselain dari yang tertera di Delivery Note atau tanpaadanya instruksi tertulis yang sah dari Perusahaan;4.2. Pengakutan berkewajiban menjaga agar kualitasProduk Perusahaan tidak rusak dan/atauhilangHalaman 15 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 763/B/PK/PJK/201 1d)e)Pengangkut dan Pengangkut menyatakan menerimadan sanggup melaksanakan' pekerjaan berupaPengangkutan Produk milik Perusahaan denganmenggunakan alat pengangkut dan KaryawanPengangkut dari Gudang Pemuatan ke GudangPenerimaan sesuai dengan jadwal;Pasal 4: Kewajiban Pengangkut4.1.4.2.Pengangkutan berkewajiban mengangkut ProdukPerusahaan mulai dari pemuatan ke atas truk dariGudang Pemuatan dan menyampaikannya hinggabongkar di Gedung Penerimaan dalam keadaan baik.Pengangkut

Tarifyang paling mendekati adalah Rp6.450.000,00, tarifRp6.450.000,00 tersebut adalah tarif borongan per truck untukroute Tangerang Pekanbaru;(vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.21331/PP/M.XI/12/2010 tanggal 07 Januari 2010, halaman1516);Bahwa berdasarkan penelitian terhadap sample asli voucher,asli Debit Note, asli Bill of Lading, asli Delivery Note, serta asliBerita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang, diketahui halhal sebagai berikut:a) Dalam Debit Note tertera keterangan yang ditagihkanadalah

full container shipment;b) Dalam Bill of Lading tertera keterangan bahwa barangyang diberangkatkan adalah container, dengan keteranganbahwa place of receipt Tangerang, port of dischargeBelawan, dan place of delivery adalah Medan;c) Dalam Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang yangditerbitkan oleh PT.

ingin pulang mengunjungi kedua orang tua Penggugat,namun Tergugat melarang dengan alasan yang tidak jelas, sehinggamenimbulkan pertengkaran kembali atau Penggugat dengan Tergugat danakibat pertengkaran ini lalu Tergugat memukul wajah Penggugat sampaimengeluarkan darah dari hidung serta memar pada wajah, sehingga akibatperbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah membuat Laporan keKepolisian Resor Tanah Karo atas terjadinya peristiwa/perkara kekerasandalam Rumah Tangga sebagaimana surat Tanda Penerimaan

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan NomorSTPL/70/V1/2017/SU/RES T.KARO tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkanoleh Kepolisian Resor Tanah Karo. Bukti ini telah di nazegelen telah puladilegalisir, selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karo Nik 1210016010920002An. Meriana . Bukti ini telah di nazegelen telah pula dilegalisir, selanjutnyadiberi tanda P4;5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1206010410160014 An.

Penggugat pamit ingin pulang mengunjungi kedua orang tua Penggugat,namun Tergugat melarang dengan alasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkanpertengkaran kembali antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnyaTergugat memukul wajah Penggugat sampai mengeluarkan darah dari hidungserta memar pada wajah, sehingga akibat perobuatan Tergugat tersebut, makaPenggugat telah membuat Laporan ke Kepolisian Resor Tanah Karo atasterjadinya peristiwa/perkara kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana suratTanda Penerimaan

kedua orang tua Penggugat, namun Tergugat melarang denganalasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran kembali antaraPenggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat memukul wajahPenggugat sampai mengeluarkan darah dari hidung serta memar pada wajah,sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah membuatLaporan ke Kepolisian Resor Tanah Karo atas terjadinya peristiwa/perkarakekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana surat Tanda Penerimaan LaporanNomor : STPL/70/VI

ALAT PERAGAKESENIAN DAN OLAH RAGA SMP / SMPLB Bukti Penerimaan NilaiNo.

Bintang Sembilan ;SMP 01 SUKOWONO : Berita Acara Penerimaan barang dasriCV Bintang Sembilan ;SMP 03 KENCONG : Berita Acara Penerimaan barang dariCV. Bintang Sembilan ;SMP 01 ARJASA : Berita Acara Penerimaan Barang dari CVBintang Sembilan ;SMP 01 JEMBER: surat keterangan ;Hal. 158 dari 239 hal. Put.

Bintang sembilan;SMPN 05 JEMBER : Berita Acara Penerimaan barang dari CV.Bintang Sembilan;SMPN 01 TEMPUREJO : Surat jalan, Berita Acara penerimaanbarang dari cv bintang sembilan;SMPN 01 LEDOKOMBO : surat jalan;SMPN 02 JELBUK : Berita Acara Penerimaan barang dari cvbintang sembilan;SMP PLUS BUSTANUL ULUM PUGER : surat jalan;SMPN 03 BANGSALSARI : Berita acara penerimaan barangdari cv bintang sembilan, surat jalan;SMPN 02 SUMBER BARU : Berita acara penerimaan barangdari cv bintang sembilan, surat jalan

;SMP 01 SUKOWONO : Berita Acara Penerimaan barang dasriCV Bintang Sembilan;SMP 03 KENCONG : Berita Acara Penerimaan barang dari CV.Bintang Sembilan;SMP 01 ARJASA : Berita Acara Penerimaan Barang dari CVBintang Sembilan;SMP 01 JEMBER : surat keterangan;SMPN 01 Kencong : tanda terima, surat jalan;SMPN 02 WULUHAN : Surat jalan;SMPN 01 WULUHAN : Surat jalan;SMPN 02 ARJASA : Berita Acara Penerimaan barang DAK 2010dari cv.

Bukti P2 : foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 225 /Vill / 2020 / Reskrimum;3. Bukti P3 : foto copy Surat Tanda penerimaan Nomor : STP / 226 /Halaman 24 dari 34 Putusan No.1/Pid.Pra/2020/PN SgnVill / 2020 / Reskrimum;4. Bukti P4 : foto copy Surat Tanda penerimaan Nomor : STP / 216 /VIII / 2020 / Reskrimum;5. Bukti P5 : foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 216 /VIII / 2020 / Reskrimum;6.

Bukti P6 : foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 217 /Vill / 2020 / Reskrimum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1. Bukti T1a : foto copy Laporan Polisi Nomor LP/B/0887/X/2019/Bareskrim tanggal 10 Oktober 2019;2. Bukti T1b : foto copy surat kuasa khusus para korban atasdugaan investasi illegal yang diduga dilakukan olehCV.

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.Halaman 33 dari 34 Putusan No.1/Pid.Pra/2020/PN SgnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Suratpemberitahuan dimulainya Penyidikan No.B/55/V/RES.1.24/2020/Reskrimum,bukti Surat P2 berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 225 / VIII / 2020/ Reskrimum, bukti Surat P3 berupa Surat Tanda penerimaan Nomor : STP /226 / VIII / 2020 / Reskrimum, bukti surat P4 berupa Surat Tanda penerimaanNomor : STP / 216 / VIIl / 2020 / Reskrimum

, bukti surat P5 berupa SuratTanda Penerimaan Nomor : STP / 216 / VIII / 2020 / Reskrimum dan bukti suratP6 berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 217 / Vill / 2020 /Reskrimum, telah terbukti bahwa Pemohon telah menerima SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan terhadap beberapa barang milikPemohon telah dilakukan penyitaan;Menimbang, bahwa landasan hukum Termohon melakukan tindakansebagai Penyelidik dan Penyidik diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu

Bupati Sampang Pengangkatan Dalam Jabatan Nomor821.2/26/442.031/2002 tanggal 28 Pebruari 2002, SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 877/338.442.031/2002 tanggal 7 Maret 2002, Surat Pernyataan PelantikanNomor : 877/366/442.031/2002 tanggal 7 Maret 2002(asli) ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang (asli) ;Daftar penerimaan dana Purna Tugas Anggota DPRDKabupaten Sampang periode Tahun 19992004 (asli);(SPM) Nomor : 749/PK/2004 Sampang 26 April 2004 DPRDKabupaten

Daftar Penerimaan Dana Purna Tugas AnggotaDPRDKabupaten Sampang Periode Tahun 19992004 ;12. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor749/PK/2004 Sampang 26 April 2004 DPRD KabupatenSampang;13. Surat Keputusan Pimpinan DPRD KabupatenSampang Nomor : 02 tahun 2004 Pemberian Dana PurnaTugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sampang PeriodeTahun 19992004 ;14. Keanggotaan Yayasan Purna Bakti (Yanarti)DEPDAGRI &OTDA Nomor : 127 /DIR.ADM/IV /2001 tertanggal 11April 2001 ;Hal. 15 dari 34 hal. Put.

No.108K/Pid.Sus/2011Bahwa segala penerimaan Pemohon Kasasi untuk tahun2004 justru' berdasarkan kepada Peraturan Daerah yangmasih sah, oleh karenanya penerimaan in casu adalahsah pula dan tidak ada dasar untuk menyatakanperbuatan pidana korupsi ;Bahwa karena perbuatan Pemohon Kasasi telahdisandarkan kepada aturan yang sah sehinggakonsekwensi hukumnya adalah segala perbuatan pemohonkasasi dan segala penerimaan penerimaan yang dilakukanpemohon kasasi adalah sah dan sesuai dengan aturankarena peraturan

jadi melaksanakan danmengikuti peraturan daerah secara hukum tidak dapatdipersalahkan karena hal tersebut semata matamelaksanakan keputusan Peraturan Daerah ;Bahwa perbuatan terdakwa yang memasukkan tunjanganpurna tugas ke dalam RAPBD ~ bukan merupakantanggungjawab ipribadi, karena perbuatan terdakwatersebut merupakan bagian dari proses penetapan APBDyang hak dan kewenangannya dijamin oleh undang undang,lagi pula dalam penerimaan uang purna tugas paraanggota DPRD termasuk terdakwa bukan merupakan

No.108K/Pid.Sus/2011dari usulan terdakwa saja melainkan harus terlebihdahulu) ada persetujuan dan pembahasan = dari TIMEksekutif (Bupati) selaku Pengelola Keuangan Daerahyang berdasarkan Undangundang dapat menolak usulantersebut ;Bahwa SK Pimpinan DPRD No.2 Tahun 2004 adalah bersifatinternal dan mengatur penerimaan anggota DPRD dariuang pesangon yang telah ditetapkan dalam PeraturanDaerah , Peraturan Daerah yang menjadi dasarpenerimaan uang merupakan hukum yang sah karena itumempunyai kekuatan hukum

merupakan tetanggadepan rumah dari saksi SRIYANI Binti (Alm) Saelan, maka terdakwamengutarakan niatnya untuk membantu saksi SRIYANI Binti (Alm)Saelan untuk menjadi pengurus atau sebagai penerima uang, dan saksiSRIYANI Binti (Alm) Saelan yang mencari anggota baru dan menjualarisan uang tersebut, dengan demikian maka arisan jual beli uang tetapberjalan sebagaimana mestinya dimana dengan perjanjian saksiSRIYANI Binti (Alm) Saelan dan terdakwa mendapatkan keuntungansebesar 10% sampai dengan 20% dari penerimaan

Amin Sulasih, dimana para anggota ketikamengikuti arisan jual beli uang karena dijanjikan akan mendapatkeuntungan yang besar dan selama ini sudah ada beberapa anggotayang mendapatkan uang arisan jual beli sesuai dengan perjanjian danuntuk menambah rasa percaya anggota maka dimana untuk setiapkali anggota yang menyetorkan uang arisan kepada saksi SRIYANIBinti (Alm) Saelan maka saksi SRIYANI Binti (Alm) Saelan akanmemberikan tanda bukti penerimaan uang arisan yang ditulis padaamplop kecil dengan tulisan

uang pembelian arisan, jumlahpenerimaan uang arisan serta tanggal terima uang dari anggota yangmenyetor tersebut.Bahwa setelah para anggota meyetor sejumlah uang kepada saksiSRIYANI Binti (Alm) Saelan dan membuat tanda terima, maka saksiSRIYANI Binti (Alm) Saelan akan mencatat penerimaan uang dari paraanggota dan selanjutnya uang tunai yang diterima tersebut akandisetorkan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali akanmencatat penerimaan uang dari saksai SRIYANI Binti (Alm) Saelantersebut

uang pembelian arisan, jumlahpenerimaan uang arisan serta tanggal terima uang dari anggota yangmenyetor tersebut.Bahwa setelah para anggota meyetor sejumlah uang kepada saksiSRIYANI Binti (Alm) Saelan dan membuat tanda terima, maka saksiSRIYANI Binti (Alm) Saelan akan mencatat penerimaan uang dari paraanggota dan selanjutnya uang tunai yang diterima tersebut akandisetorkan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali akanHalaman 7 dari 30 Putusan Nomor161/Pid.B/2020/PN.Gprmencatat penerimaan

TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :e Batas waktu sejak surat Pemohon tertanggal 27 Maret 2020telah melampaui batas waktu 10 hari kerja sebagaimana untukmelakukan tindak hukum terhadap Terlapor sebagaiman diaturpasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan.e Pemohon mengajukan permohonan untuk memperolehpenetapan dikabulkan secara hukum berdasarkan pasal 6 PermaNo. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk MemperolehPutusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan

Nomor 8 Tahun 2017 tentang PedomanBeracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan GunaMendapatkan Keputusan Dan/Atau.

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracarauntuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan GunaMendapatkan Keputusan Dan/Atau. Tindakan Badan Atau PeyjabatPemerintahan jo.

Tenggang waktu Pengajuan Permohonan;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaltenggang waktu mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negarayang didasari oleh ketentuan Pasal 53 UUAP jo. ketentuan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang PedomanBeracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan GunaMendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat TataUsaha Negara, sebagai berikut;Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/

Peraturan Mahkamah AgungNomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk MemperolehPutusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusandan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru berwenang baik secara absolut maupun relatifuntuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan dari Badan atauPejabat Pemerintahan dan telah

Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2019 kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaranyang teruS menerus karena Penggugat kurang dapat penerimaan yang baikdari anakanak Tergugat;4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat terus berlangsung dari awal bulan Pebruari 2019 sampai denganakhir bulan Pebruari 2019;5.

tahun 2017 di Kantor Urusan Agama KecamatanBaregbeg Kabupaten Ciamis ; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belummemiliki rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugathidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ; Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkarannya karenaPenggugat kurang dapat penerimaan

55 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;ail ai Lil jl> aut ol sloi ol sone 550i olsApabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan ataughaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti* ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan sejak bulan Februari tahun 2019 Tergugat dengan Penggugatberselisin dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkarantersebut terjadi karena Penggugat kurang dapat penerimaan

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkanmereka ;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan adanya faktafakta hukum yang pada pokoknyaperselisihan dan pertengkaran secara teruS menerus antara Penggugat danTergugat yang penyebabnya Penggugat kurang dapat penerimaan yang baikdari anakanak Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkansudah tidak ada harapan

sebagai berikut : Bahwa saksi telah kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena sebagai ayah adikipar para Pemohon;Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup rukun dalam rumah tanggabersama hingga kini namun belum dikaruniai anak ;Bahwasejak lahir tanggal 25 Desember 2010 anak bernama DEWIFATIMATUZZAHRO telah diasuh dan dirawat para Pemohon;Bahwa ketika pengangkatan anak itu, para Pemohon juga mengadakan Brokohan(selamatan) dan disaksikan oleh tetanggatetangganya ;Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan

anak tersebut, hingga kini Para Pemohontelah memperlakukan dalam merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknyamerawat dan mendidik anak sendiri ;Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidakseorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu ;Bahwa para Pemohon dengan DEWI FATIMATUZZAHRO sampai sekarang tetaptinggal bersama dalam satu rumah ;Saksi I: MOH.

Nikah (P3N);Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup rukun dalam rumah tanggabersama hingga kini namun belum dikaruniai anak ;Bahwa sejak lahir tanggal 25 Desember 2011 anak bemama DEWIFATIMATUZZAHRO telah diasuh dan diserahkan oleh kedua orang tuanya kepadaPara Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohonmenyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampaidewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri ;Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan

anak tersebut, hingga kini Para Pemohontelah memperlakukan dalam merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknyamerawat dan mendidik anak sendiri ; Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidakseorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu ; Bahwa para Pemohon dengan DEWI FATIMATUZZAHRO sampai sekarang tetaptinggal bersama dalam satu rumah ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalahsebagaimana diuraikan

Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak nama AYbIL, Laki-laki, lahir di Pagar Alam, 20 November 2001 untuk mendaftarkan penerimaan Calon Tamtama CATA PK TNI-AD.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Pemohon orang yang berperilaku baik, amanah, penuhtanggungjawab dan tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwayang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anaknya; Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini untukbertindak mewakili kepentingan anak yang bernama AY bin IL yangmerupakan Keponakan dari Pemohon untuk mengikuti tes TNI;Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Hakim menetapkan Pemohon(PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama AY bin IL untukmendaftarkan penerimaan

umur 18 (delapan belas)tahun atau belum pernah pernah melangsungkan perkawinan ada di bawahkekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya;Menimbang, bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yangmenunjukkan orang tua anak nama AY bin IL pernah dicabut kekuasaannyasehingga sampai saat ini masih memiliki Kuasa untuk mengasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa beradasarkan bukti P.4 terbukti ayah kandung AYbin IL telah memberikan kuasa kepada Pemohon selaku paman AY bin ILuntuk mendaftarkan penerimaan

sejakkurang lebih dua tahun yang lalu hingga saat ini, hal inipun dipandang sejalandengan ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 TahunHalaman 8 dari 12 halamanPenetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pkp.2019 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam danjuga terhadap usia anak Pemohon yang saat ini berumur 20 tahun 2 bulanbelum melebihi batas usia anak di mohonkan Perwalian dan keperluannyauntuk syarat penerimaan

Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak nama AYbin IL, Lakilaki, lahir di Pagar Alam, 20 November 2001 untukmendaftarkan penerimaan Calon Tamtama CATA PK TNIAD.3.

Harapanpara Penggugat PT MNS akan memberikan hakhak para Penggugat, selama paraPenggugat bekerja sebelum para Penggugat dialihkan ke badan hukum yang baru ;Bahwa para Penggugat pada minggu ketiga bulan Desember 2007 sewaktu kamisedang bekerja secara bergiliran di kantor perusahaan, kami dipanggil satu persatu, olehseorang staf, kami diberikan sejumlah uang dan disuruh menandatangani kertas yangkatanya bukti penerimaan uang ;Bahwa ketika para Penggugat melihat seorang Mediator (Royhaert Moleh) yangkebetulan

berada di perusahaan setelah penerimaan uang kami menanyakan nasib kamiselanjutnya, dan beliau mengatakan tidak ada apaapa kalian akan bekerja selamaperusahaan beroperasi karena sudah dijamin oleh pimpinan PT.MNS ;Bahwa pada akhirnya kepala kerja para Penggugat menandatangani kontrak kerjaselama tahun terhitung tanggal 17 Desember 2007 17 Desember 2008 ;Bahwa para Penggugat setelah kerja 1 tahun akhirnya PT.

dengan para Penggugat ;Bahwa para Penggugat merasa tertipu dengan janji dari Perusahaan dan seorangMediator (Rpyhaert Moleh) Disnaker Kota Bitung yang telah berjanji untukmempekerjakan para Penggugat terus selama Perusahaan beroperasi ternyata tidakterwujud ;Bahwa para Penggugat menganggap, bahwa dengan dialihkannya para Penggugatke badan hukum yang lain adalah untuk menghilangkan hakhak yang seharusnya paraPenggugat terima sesuai amanat undangundang ;Bahwa para Penggugat sangat terkejut sebab bukti penerimaan

adalahperjanjian bersama, hal ini sangat para Penggugat sesalkan mengapa lembaran kertas itutidak dibacakan pada saat para Penggugat tanda tangan, mengingat ratarata paraPenggugat hanya mengecap pendidikan SD (Sekolah Dasar), hal ini para Penggugatketahui nanti setelah persoalan ini terangkat ke Disnaker Kota Bitung ;Bahwa para Penggugat menyesalkan ulah seorang Mediator (Royhaert Moleh)Disnaker Kota Bitung yang menandatangani perjanjian bersama padahal beliau tidakmenyaksikan secara langsung proses penerimaan

Stuff tanggal 14 Juni 2012,Schedule Cargo Polycy MAA Assurance Nomor Polis:1576/MCIC/V2011 tanggal 12 Agustus 2011,Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 19 Agustus 2011sebesar Rp 28.698.000 (PIB),Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 14 November2011 sebesar Rp 9.872.000,00,Laporan Surveyor KSO SucofindoSurveyor Indonesia tanggal 15Agustus 2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 34961/KPU.01/2011tanggal 20 September 2011,Transaksi Rekening Nomor: 917009771075,Debit Note

Stuff periode 01 januari 2012sampai dengan 15 Juni 2012,Faktur Pajak Nomor: 010.00011.00053851 tanggal 28 Juli 2011,Faktur Pajak Nomor: 010.000.11.00001861 tanggal 07 Oktober 2011,Bukti Penerimaan Surat Nomor: S01056920/PPN1111/WPJ.04/KP.0503/2011 tanggal 29 September2011,SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011,Bukti Penerimaan Surat Nomor: S01026022/PPN1111/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 30 April 2012,SSP tanggal 27 April 2012 sebesar Rp 27.935.033,00,SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012.bahwa hasil pemeriksaan

Yos Sudarso No. 20 Salatiga.Adapun sejak umur 18 bulan anak tersebut telah berada dalam pengasuhansementara Pemohon dan Pemohon Il berdasarkan Berita Acara penyerahandan penerimaan anak untuk pengasuhan sementara , Nomor : xxx ;3.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda P.4;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut Nomor xxx , yangditerbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Anak Asuh Nomor xxx, yangdikeluarkan

oleh kepala Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga,yang telah bermeterai cukup, setelah diteliti lalu olen Ketua Majelis diberitanda P.6;Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor xxxtentang Pemberian izin kepada calon orang tua asuh Pemohon danPemohonll untuk melakukan pengasuhan sementara anak tersebut, yangtelah bermeterai cukup, setelah diteliti lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.7;Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Anak untuk pengasuhansementara anak warga

Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Anak untuk pengangkatan anakwarga negara Indonesia Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh kepala SasanaPelayanan Sosial Anak Woro Wiloso Salatiga, yang telah bermeterai cukup,setelah diteliti lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.12;Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya para Pemohondisamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksisaksi dipersidangan sebagai berikut:Penetapan Perkara No. 0033/Pdt.P/201 7/PA.SalHal 6 dari 15 Halaman1.

Aceh Jaya (Tender Ulang) Kode Tender32874106;KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA2: che2.2.Bahwa Pemohon Satu dan Pemohon Dua berhak mengajukanpermohonan ke pengadilan tata usaha negara berdasarkan pasal 53 ayat(4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Yang berbunyi Pemohon mengajukan permohonankepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (3).Selanjutnya Pasal 53 ayat (3) Undang Undang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi

diatur dalam pasal 1 angka 2 Perma No. 8 tahun2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan AtasPenerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atauTindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi Pemohonadalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukumakibat tidak ditetapbkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannyaTindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanyamengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untukmendapatkan putusan atas penerimaan

Ketentuan ini diatur dalam pasal 1 angka 3Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk MemperolehPutusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusandan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Yang berbunyiTermohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/ataumelakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dariPemohon.Bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkanpasal 1 angka 6 Perma No.

8 Tahun 2017 tentang Pedoman BeracaraUntuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan GunaMendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau PejabatHalaman 4 dari 35 halamanPutusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BNAPemerintahan Yang berbunyi Pengadilan adalah Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa Pemohon Satu dan Permohonan Dua mengajukan permohonan inikepada Pengailan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang wilayah hukumnyameliputi tempat kedudukan Termohon.KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING3.1.3.2.Pemohon

AcehJaya (tender ulang) Kode Tender 32874106, sehingga Pemohon Duadirugikan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);Bahwa dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang PedomanBeracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan PermohonanGuna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau PejabatNegara Pasal 3 ayat (2) huruf d disebutkan kriteria permohonan untukmendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan yaitu : d.

AAN (DPO ) selaku bandar,dimana terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya dari penjualan judi togeltersebut sebanyak 5% (lima persen) dari total penerimaan pendapatan seharidari pemasangan. Adapun hasil dari pasangan pemasang tersebut jika ada yangsesuai dengan pasangan nomor yang diumumkan yang diketahui oleh terdakwalangsung dari Sdr.

AAN (DPO) selaku bandar, dimanaterdakwa mendapatkan keuntungan perharinya dari penjualan judi togeltersebut sebanyak 5% (lima persen) dari total penerimaan pendapatansehari dari pemasangan.Bahwa hasil dari pasangan pemasang tersebut jikaada yang sesuai dengan pasangan nomor yang diumumkan yangdiketahui oleh terdakwa langsung dari Sdr.

AAN (DPO ) selaku bandar, dimana terdakwa mendapatkankeuntungan perharinya dari penjualan judi togel tersebut sebanyak 5% (limapersen) dari total penerimaan pendapatan sehari dari pemasangan.Bahwa benar hasil dari pasangan pemasang tersebut jika ada yang sesuaidengan pasangan nomor yang diumumkan yang diketahui oleh terdakwalangsung dari Sdr.

MAMONTOmemiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama 1) DELILA MAMONTO(P) lahir di Pangian pada tanggal 14122002 dan 2) MALPIN RAJAMAMONTO (L) lahir di Kotamobagu pada tanggal 27112007; Bahwa DELILA MAMONTO lahir sebelum PEMOHON resmimenikah dengan ANDRIAS ALWIN MAMONTO; Bahwa kemudian PEMOHON mengesahkan DELILA MAMONTOsebagai anak kandung dari Pemohon dengan ANDRIAS ALWINMAMONTO pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai Kutipan AktaPengesahan Anak Nomor 7101PGSH210120190001; Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus Penerimaan

Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan danapensiun tersebut, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohonHalaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Ktguntuk mengukuhkan/mengesahkan lewat suatu penetapan dari PengadilanNegeri Kotamobagu;Berdasarkan alasanalasan yang di atas,; PEMOHON memohon kiranya KetuaPengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis yang memeriksa dapat memberikanPenetapan sebagai berikut:1.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara a quo,Termohon pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 menyatakan pada pokoknya tidak keberatan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonanpencabutan perkara a quo adalah sebagaimana tertuang dalam suratpermohonan pencabutannya dan tidak untuk di lanjutkan lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PeraturanMahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan

kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambidiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.JBI dariregister perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi danHalaman 4 dari 6 halamanPenetapan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.JBI.terhadap Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya tercantum dalam amar penetapan ini ; Mengingat, ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah AgungNomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusanatas Penerimaan