Ditemukan 31249 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penjatuhan pengasuhan penyaluran pengukuran pengabulan pengajaran penganjuran pengabaran
Penelusuran terkait : Pengaturan pidana bersyarat untuk anak Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara. Pengaturan penjatuhan pidana; pasal penyalahguna tidak didakwakan Pidana minimum khusus; pengaturan pidana pelaku anak Pengaturan lalu lintas kendaraan pada tikungan atau putaran jalan Pengaturan biaya perkara terhadap putusan pidana mati atau seumur hidup Pidana minimum khusus; pengaturan pidana jika pelaku dewasa dan korban anak Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan jalan Tikungan atau putaran jalan serta tempat-tempat tertentu kecuali oleh petugas Nico indra sakti vs direktur pengaturan tanah komunal Hubungan kelembagaan dan ppat Direktorat jenderal penetapan hak dan pendaftaran tanah (ditjen iii) Kementerian agraria dan tata ruang / bpn; “dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan secara berlanjut”
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Agustus 2015 — ZULFRISA ANDI YANI VS ALIYARNI,DKK
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yangbersifat umum;Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1074 kK/Pdt/20153. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan;4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanKUHP dan KUHAP atau peraturan perundangundangan lain yangbersifat hukum pidana;5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;6.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yangbersifat umum;3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP danKUHAP atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukumpidana;Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1074 kK/Padt/20155. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;6.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tjs
Tanggal 1 Maret 2019 — Pemohon:
HERWANSYAH
Termohon:
SATRESKRIM POLRES BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
126 — 83
  • Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 10 Jo.
    Kepastian hukum menghendaki adanyaupaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yangberwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yangdapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturanyang harus ditaati;Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanopa memenuhi syaratsyarat yangdiatur dalam UndangUndang, membuktikan bahwa tindakan Termohon padadasarnya merupakan tindakan yang sewenangwenang, tidak berdasarkan hukum.Hal
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NANANG FATHURROZI
Tergugat:
HERLIANA SARI
197 — 93
  • Bahwa setelah proses perceraian Pengaturan gaji dan tunjangankinerja Sesuai dengan perjanjian adalah dibagi masingmasing 1/3 untukPenggugat , Tergugat dan anak setelah dikurangi dengan hutang yangtimbul selama masa pernikahan dan proses transfer dilakukan nk MandiriNomor Rekening : 1430001189164 sedangkan untuk anak ditransfer keBank Negara Indonesia Nomor Rekening : 0435128788 atas namaMuhammad Sheldy Firas Fathurrozi.
    Perihal pengaturan pembagian gaji dan tunjangan kinerja dari kantorPenggugat diatr dalam point 5 sampai dengan point 8 Surat Perjanjiantanggal 22Maret2016 dihadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, SH,M.Knyang mana disebutkan bahwa pembagian untuk Penggugat, untuk Tergugatdan untuk anak masingmasing 1/3 x THP bulanan yang sudah dipotong beban pinjaman atas nama Penggugat ;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 12-04-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/PID/2017
Tanggal 12 April 2017 — PURWANTO, S.H., M.H
108 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 4 huruf d UndangUndang Narkotika menyatakan UndangUndang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasimedis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika Lebih lanjutdalam Pasal 54 UndangUndang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotikadan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medisdan rehabilitasi sosial;Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2017.
    Bahwa Penggunaan Pasal 103 UndangUndang Narkotika Jo Sema Nomor 4Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UndangUndangNarkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosialbagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kKewajiban untuk menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korbanpenyalahguna Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bna
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
ASRI MANSYUR
Tergugat:
PT. SEMADAM
182 — 131
  • Pengaturan jam masuk dan pulang karyawan serta mulai dan selesaiistirahat.b. Pengaturan tentang teknis pelaksanaan pekerjaan menderes, penenTBS, teknik mengoperasikan kendaraan dan alat berat, teknis kerjaadministrasi perkebunan dan ketentuan teknis lainnya.c.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 422/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 17 Mei 2016 — DRA. Ny. EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
37 — 5
  • Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUUXI/2013, sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf cdiatas, berikut dengan peraturan Pemerintah R.1 No.22 tahun 1982tentang tata pengaturan air dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 12ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 3:(1) Wewenang yang timbul hak penguasaan Negara sebagaimana yangdimaksud Pasal 2 UU No.11 Tahun 1974 atas air dan/atau sumber air yangberada diwilayahwilayah sungai atau bagian bagian dari pada wilayahsungai
    No. 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air, adalah padaPemerintah Daerah ,;Bahwa oleh karena itu penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagaipihak dalam gugatan aquo, maka dari itu gugatan Penggugat mengandungcacatformil mengenai pihak (error in persona) sehingga gugatan14Penggugat harus ditolak dan atau setidaktidaknya harus dinyatakan tidakdapat diterima ;GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUMLITIS CONSORTIUM) : Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 4yang
    Tergugat selaku Balai Besar WilayahSungai Citarum ;Bahwa dengan telah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUUX1/2013, yang telah diputuskan pada hari Rabu, 18 Februari2015, yang kutipan amar putusannya menyatakan antara lain sebagaiberikut : " Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentangSumber Daya air, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali :8.18Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.J No. 22 tahun 1982 tentangtata pengaturan
    No. 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan alr,adalah pada Pemerintah Daerah bukan lagi pada Tergugat (BalaiBesar Wilayah Sungai Citarum) selaku pelaksana dari PemerintahPusat.9.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
77 — 58
  • bidangkeuangan.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang langsung menyimpulkan bahwaTergugat III adalah pejabat yang ditunjuk oleh Presiden RI, dapat Tergugat IIIsampaikan kembali bahwa tidak terdapat satu pasal pun atau ketentuanyang mengatur atau mengamanatkan atau menyebut dengan tegasbahwa Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden RI adalah Tergugat III baik didalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial (UU BPJS), (Perpres 110/2013), dan PMK 34/201.Bahwa dengan tidak adanya pengaturan
    Bahwa tterhadap pengaturan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi BPJStersebut, dapat Tergugat Ill sampaikan bahwa terdapat perlakuan yangberbeda atas pemberian hak insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS,yaitu :Pasal 44 ayat (6) UU BPJSDewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesualdengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.Pasal 4 ayat (2) Perpres 110/2013Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat penghasilansebagaimana dimaksud pada
    Dapat dipahami bahwa pemberian insentif kepada DewanPengawas BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki pengaturan yangsecara sistematis memiliki derajat delegatif berkekuatan mengikat,melalui instrumen Pasal 44 ayat (8) UU 24/2011, Pasal 9 ayat (3)Jo. Pasal 12 PEERPRES 110/2013 dan PMK 34/2015.
    Di dalam ketentuanketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan mengenaibatas waktu bagi Presiden atau pejabat yang ditunjukuntuk menetapkan besaran insentif.
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 10-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Ktl
Tanggal 30 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • surat permohonannya, dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Pasal 5Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Pemohon II, dan untukterwujudnya pengaturan
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama
Register : 09-05-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0101/Pdt.P/2016/PA.Mbl
Tanggal 25 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 13
  • 4.12 Perintah pencatatan perkawinanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Pasal 5Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, danuntuk terwujudnya pengaturan
Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BOYOLALI Nomor 0233/Pdt.P/2021/PA.Bi
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
  • Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinansebagaimana maksud dalam alQuran pada surat arRuum ayat 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 15-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 376/Pdt.P/2021/PA.Tgt
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
32 — 22
  • Tgtuntuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yangberkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, makapenetapan ini dapat dijadikan dasar Pencatatan Perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri AgamaNomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkankepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 17-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Tgt
Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 14
  • surat permohonannya, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Pasal 5Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, danuntuk terwujudnya pengaturan
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama
Register : 17-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0209/Pdt.P/2016/PA.Mbl
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
  • 4.12 Perintah pencatatan perkawinanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Pasal 5Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, danuntuk terwujudnya pengaturan
Pengadilan PA PAINAN Perdata Agama
Register : 27-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 20-10-2018
Putusan PA PAINAN Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Pn
Tanggal 29 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
  • dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwadalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,pencatatan perkawinan dilakukan setelan adanya penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memberikan perlindungan,pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon denganPemohon Il, dan untuk terwujudnya pengaturan
Pengadilan PA TANJUNG PATI Perdata Agama
Register : 27-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 310/Pdt.P/2016/PA.LK
Tanggal 15 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 14
  • Penetapan Nomor 0310/Pat.P/2016/PA.LK.dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Pasal 5Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, danuntuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yangberkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36UndangUndang
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 03-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 620/Pdt.P/2020/PA.Mr
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
  • berumur 17 tahun 8 bulan,maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasidari Pengadilan Agama Mojokerto setelah terbukti alasan sangat mendesaknyadengan buktibukti pendukung yang cukup;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan
Pengadilan PA Teluk Kuantan Perdata Agama
Register : 22-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tlk
Tanggal 10 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
  • TIkterwujudnya pengaturan administrasi kepbendudukan khususnya yang berkaitandengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara ex officiomemerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon danPemohon II bertempat tinggal;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, terakhir
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 11-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Tgt
Tanggal 21 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
  • suratpermohonannya, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Pasal 5Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, danuntuk terwujudnya pengaturan
Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama
Register : 15-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA BOYOLALI Nomor 462/Pdt.P/2020/PA.Bi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 12
  • Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinansebagaimana maksud dalam alQuran pada surat arRuum ayat 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 02-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PA TALIWANG Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tlg
Tanggal 29 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
  • TIgperkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan danstatus hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dan untukterwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitandengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,Hakim secara ex officio memerintahkan kepadaPemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepadaPegawai Pencatat Nikah