Pengukuranterhadap obyek pemeriksaan setempat (descente) berupa tanah tidak harusdilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapatdilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat. 

., di Semarang berdasarkan Akta Jual Beli No.44/TG/IV/1988 dan Akta Jual Beli No. 43/TG/IV/1988, kedua akta tersebutdibuat pada tanggal 22 April 1988;bahwa Penggugat pernah berkehendak melakukan pengukuran ulangkembali tanahtanah miliknya tersebut dengan pengukuran resmi dariPetugas Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, tetapi pelaksanaanpengukuran tersebut tidak dapat berlangsung, karena dihalanghalangi olehkeluarga almarhum Bapak Munasir/para Tergugat;Hal. 2 dari 8 hal. Put.

No. 798 K/Pdt/2002bahwa keluarga almarhum Bapak Munasir/para Tergugatmenghalangi pengukuran kembali milik Penggugat, karena mengklaimbahwa tanah tersebut milik keluarga almarhum Bapak Munasir/paraTergugat dengan menunjukkan surat tanah yang tidak jelas;bahwa perbuatan para Tergugat yang menghalangi pengukurankembali tanahtanah milik Penggugat, bahkan para Tergugat mengklaimbahwa tanahtanah tersebut milik keluarga para Tergugat, jelasjelasmerupakan perbuatan yang melawan hakhak Penggugat yang diakuisecara

KAMARUL ZAMAN keseluruhannya berukuran Lebar38 Meter dan Panjang 500 Meter sehingga Tanah Asal Hak Milik Adat orang tuaPenggugat yang belum pernah diperjual belikan dan belum disertifikatkan adalahberukuran Lebar 38 Meter dan Panjang 400 Meter dengan luas 15.200 M2 ;bahwa Tanah Asal Hak Milik Adat orang tua Penggugat berupa sisaukuran Lebar 38 Meter dan Panjang 400 Meter oleh saudara Penggugat yakniAlmarhum KAMARUL ZAMAN pernah diajukan permohonan pensertifikatanakan tetapi pada saat dilakukan pengukuran

Lebar 38 Meter dan Panjang400 Meter dengan Luas 15.200 M2 telah berubah tambiran dengan batasbatassebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Sip/1983 tanggal7 Mei 1984 menyebutkan :"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas Hak(Rechts Titel) dari penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yangbersangkutan adalah pemilik tanah tersebut " ;bahwa Tergugat dan Tergugat Il di samping melakukan perbuatanmenghambat/menghalanghalangi pengukuran

KEPALA SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Nomor 242 K/Padt/201612.Bahwa Tergugat Il melakukan pengukuran pengembalian batas namun dilapangan pengukurannya dilakukan sudah tidak sesuai dengan data fisik dilapangan berdasarkan data pengukuran awal sebagaimana tercantum dalamGambar Situasi Nomor 2940/1989 tanggal 09 Oktober 1989 dan GambarUkur (Veldver) tahun 1989.

Subaedahyang dijadikan dasar tuntutan, dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensimelalui Kuasanya mengajukan permohonan kepada BPN Kabupaten Luwuuntuk dilakukan pengukuran ulang, sehingga pada sekitar Maret 2013 pihakBPN Kabupaten Luwu melakukan pengukuran atas tanah milik TergugatRekonvensi, akan tetapi pengukuran pada hari itu tidak tuntas dan hanyaterpasang beberapa patok karena terlanjur sore, oleh karena satu dan lainhal, pengukuran untuk kedua kalinya agak terlambat, kemudian pada tanggal3 Oktober

2013, dilakukan pengukuran yang kedua, danhasilnyasebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas PelaksanaanSengketa Pertanahan Nomor XR/316/6007317/2013, tanggal 3 Oktober2013, dimana dari hasil pengukuran ulang dan pemasangan patokpatok,terlinat gambar dan luas sama dengan hasil pengukuran semula yang adadalam SHM Nomor 49/1991, dimana tanah sengketa tidak masuk dalamSHM Nomor 49/1991 an.

Subaedah;Bahwa hasil pengukuran ulang atas tanah Tergugat Rekonvensi yang adadalam SHM Nomor 49/1991 yang dijadikan dasar tuntutan TergugatRekonvensi disampaikan kepada penyidik Polres Luwu di Belopa, dandengan dasar hasil pengukuran ulang oleh BPN Kabupaten Luwu dijadikandasar oleh penyidik untuk tidak melanjutkan/tidak memproses lagi laporanpolisi Nomor TBL/163/ 1/2013/SPKT, tanggal 25 Februari 2013 an. pelaporTergugatTergugat Rekonvensi;10.Bahwa dengan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh

Tergugat Il benar telah melakukan pengukuran atau pengembalian batasSertifikat Hak Milik Nomor 49 Tahun 1991 atas permintaan Penggugat.Bahwa terhadap pertimbangan tersebut semestinya Majelis Hakim Bandingmenjelaskan juga bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat Il in casuKantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Cg.

Menyatakan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penanganan Sengketa Pertanahan Nomor XR/316/600-73-17/2013 tanggal 18 Maret 2014 tentang Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Desa Puty Tahun 1991 atas nama Subaedah yang dikeluarkan oleh Tergugat II prosesnya tidak dilakukan sebagaimana diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 adalah tidak berkekuatan hukum; 7.

Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan

TIDAK MENDASAR, sesuaidengan Berita Acara hasil pengukuran yang ada;Bahwa kalau dalil penggugatpenggugat pada angka 12 a quo gugatan mendalilkan,pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kab.

Luwu tidak sesuai dengan data pisik dilapangan berdasarkan Gambar Situasi No.2490/1989, dimana Tergugat IImelakukan pengukuran TIDAK MENYENTUH / MENGHINDARI obyek sengketa,adalah suatu dalil yang tidak benar, sebab BPN telah melakukan pengukuran sesuaidengan data yang ada dan sesuai dengan data pisik dilapangan.

gambar dan luas samadengan hasil pengukuran semula yang ada dalam SHM No.49/1991, dimana tanahsengketa TIDAK MASUK dalam SHM No.49/1991, an.

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, yang telahmelakukan pengukuran pengembalian batas namun dilapangan pengukurannya dilakukansudah tidak sesuai dengan data fisik dilapangan berdasarkan data pengukuran awalsebagaimana tercantum dalam gambar situasi Nomor : 2940/1989 Tanggal 09 Oktober 1989dan gambar ukur (Veldwer) tahun 1989.

(sembilan belas ribu meter persegi) dan menurut ahligambar sama dengan gambar disertifikat dan pada saat pengukuran titik kordinat hampirHalaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Plp.40sama dengan disertifikat dan luas pengukuran yang ahli lakukan hampir sama dengan yangdisertifikat dan tingkat kesalahan kalau menggunakan GPS sekitar 0,06 %(nol koma nolenam persen), dan waktu dilakukan pengukuran sertifikat di bawah kelapangan danPenggugat menunjukkan batasbatasnya lalu ahli menentukan

pohon ke 1 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);

li>

Pengukuran pohon ke 7 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);

Pengukuran pohon ke 8 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);

Pengukuran pohon ke 9 dengan tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);

Pengukuran pohon ke 10 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);

Pengukuran pohon ke 11 dengan tinggi 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter);

Pengukuran pohon ke 12 dengan tinggi 180 cm (seratus delapan

puluh sentimeter);

tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);

/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/340/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama MIHARLI berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/339/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama MIHARLI berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa

Keluang Nomor : 593/338/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama MIHARLI berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal Juni 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/341/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama REZA berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/317/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH

(Surat Pengakuan Hak) atas nama SYAHRIL berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/318/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama DULAMIN berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal Juni 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/321/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama DULAMIN berikut berita acara pengukuran

(Surat Pengakuan Hak) atas nama SUWARNO berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/314/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama SUWARNO berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/313/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama DIDIK berikut berita acara pengukuran

SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama CHODIRIN berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal Juni 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/343/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama CHODIRIN berikut berita acara pengukuran/pemeriksaan tanggal Juni 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/344/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007; Asli SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama SUPER berikut berita acara pengukuran

/pemeriksaan tanggal 01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/340/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007;

01 Juli 2007 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/338/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007;

didaftarkan di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/317/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007;

di kantor Kepala Desa Keluang Nomor : 593/321/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007;

kantor Kepala Desa Keluang Nomor: 593/319/KLG/HU/2007, tanggal 02 Juli 2007;

Menetapkan, sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini terlebih dahulu akan melihat hasil pengukuran tanah sengketa dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta;3.

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka sidang kembali terhadap perkara ini, perkara nomor 539/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, untuk mengadakan pengukuran ulang yang di dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta dan menyerahkan hasil pengukuran ulang tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta; 4. Menunda penetapan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

jual beli yang dibuat dihadapan Dewi SeimijatiTandika, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerjaKota jakarta Utara;Terbanding semula Tergugat membuat pagar tersebut di atasbatas tanah dengan pagar kawat dan dolken berdasarkan batasbatas tanah yang ditujukan oleh Penjual (Satrio Nur Rachmanto,SH disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat) dan tidak adawarga yang keberatan;Bahwa selanjutnya untuk memperjelas luas tanah Pembandingsemula Penggugat, menunjuk PT Solefound Sakti untukmengadakan pengukuran

yang hasil pengukuran tersebutsebagaimana tertuang dalam surat gugatan.

dengan hal tersebut danuntuk mendapat hasil yang akurat tentang batas dan luas tanahmasingmasing pihak, sebelum Majelis Hakim tingkat bandingmenjatuhnkan putusan perkara a quo perlu mendapatkan hasilpengukuran dari Badan Pertanahan Nasional terhadap tanahsengketa tersebut dengan disaksikan oleh kedua belah pihak yangberpekara, dengan membawa datadata tanah milik mereka masingmasing oleh karena itu memerintahkan kepada Pengadilan NegeriJakarta Utara untuk membuka sidang ini kembali denganmengadakan pengukuran

tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, dan KEDELAPAN Penuntut Umum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan berupa pengukuran pengembalian batas atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 738 Tanggal 21 Agustus 1991 yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1772, SU No. 2247/2008 Tanggal 7 November 2008 atas nama Budi Gunawan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 610/44/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009;
3. Mewajibkan

Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 610/44/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009;

Datuk Setia Maha Raja dilakukan PengukuranOleh Tergugat pada Tanggal 13 Mei 2004 oleh Turyadi, sebagaimana titik DasarVirtual yang memperoleh dari suatu Pengukuran CORS dan perhitungan dalamsuatu sistem koordinat TM3 yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikatsementara untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi Batas bidang Tanah N 0028'52.181, E 1027'29.276;.

Tindakan Pemerintahan berupa pengukuran pengembalian batas atas bidang tanahSertipikat Hak Milik Nomor: 738 Tanggal 21 Agustus 1991 yang telah berubah menjadiSertipikat Hak Milik No. 1772, SU No. 2247/2008 Tanggal 7 November 2008 atas namaBudi Gunawan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor :610/44/1/2009 Tanggal 16 Januari 2009 (vide Bukti P8); 2.

pengembalian batas dilakukan oleh Kepala SeksiSurvei, Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru(vide Bukti P8) dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tersebut maka secara yuridis normatif Tergugat berwenang melakukanTindakan Pemerintahan berupa pengukuran pengembalian batas;Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut pengukuran pengembalian batas sedapatmungkin

Putusan No. 30/G/TF/2021/PTUN.PBRberbatasan/sempadan dan tidak terdapat bukti maupun petunjuk bahwa Tergugat telahmemanggil pemegang hak berbatasan/sempadan sebelum melakukan pengukuran pengembalian batas dan penetapan batas;Menimbang, bahwa dalam hasil pengukuran pengembalian batas tertuang dalamBerita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 610/44/1/2009 Tanggal 16 Januari2009 disebutkan bahwa sebelah selatan berkurang disebabkan pelebaran jalan DatukSetia Maharaja, sehingga luas menjadi 1.871

Putusan No. 30/G/TF/2021/PTUN.PBRTanggal 7 November 2008 mengandung cacat yuridis dari aspek proseduralnya dan patutdibatalkan, dengan demikian hasil pengukuran pengembalian batas yang tercantum dalamBerita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 610/44/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009 harus dicabut;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr.

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, dan KEDELAPAN Penuntut Umum;

Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;

: 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;

2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

Lepolepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani olen ASRAN, S.Sitselaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan KotaKendari; 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa PenjelasanPelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidangbidang Tanahyang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPNKota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHADIR, SP danditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan PemetaanPertanahan Kota Kendari selaku

pengembalian batas terhadap obyek tanah milikWILSON SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pengukuran pertamadilakukan pada bulan Agustus tahun 2013 dan pengukuran pengembalianbatas yang kedua dilakukan pada bulan Maret 2020;Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN kKdi Bahwa, saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci hasilpengukuran pengembalian batas atau pengukuran ulang yang dilakukanoleh Pihak Pertanahan Kota Kendari pada bulan Agustus tahun 2013namun hasil pengukuran pengembalian batas

LepoLepo atau Peta Bidang Tanah Nomor :15 / 2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani olehASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan PemetaanPertanahan Kota ;e 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa PenjelasanPelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas BidangBidang Tanahyang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian BatasBPN Kota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHAIDIR,SP dan ditandatangani olen Kepala Subseksi Pengukuran DanHalaman 45 dari 66 Putusan Nomor

Lepolepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sitselaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan KotaKendari; 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa PenjelasanPelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidangbidang Tanahyang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPNKota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHADIR, SP danditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan PemetaanPertanahan Kota Kendari selaku

Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;

: 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Prop.Sumut Nomor:522/1529/IIC tanggal 20 Nopember 2007 yang diperbuat dan ditandatangani oleh MANGANAR PARHUSIP,SP dan DOUGLAS HUTABARAT beserta 1 (satu) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Dinas Kehutanan Prop.Sumut Nomor:522/563/IIc tanggal

30 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani oleh DOUGLAS HUTABARAT beserta 2 (dua) lembar peta lampirannya yang dibuat oleh DOUGLAS HUTABARAT - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan ceking lapangan untuk mengetahui status/batas lahan terhadap kawasan hutan Sibatuloteng yang ditandatangani oleh pemohon ADAM DAMANIK yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 02 Oktober 2007 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor:522/1430/IIc

tanggal 12 Nopember 2007 kepada MANGANAR PARHUSIP,SP dan DOUGLAS HUTABARAT yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah II Pematang Siantar an.Ir.VICTOR MASARRANG- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh MANGANAR PARHUSIP,SP dan DOUGLAS HUTABARAT- 3 (tiga) lembar asli surat laporan hasil pelaksanaan dalam angka ceking dan peninjauan lapangan batas kawasan hutan Sibatuloting yang diperbuat oleh MANGANAR PARHUSIP,SP dan

DOUGLAS HUTABARAT tanggal Nopember 2007 - 1 (satu) buah buku agenda surat masuk dan surat keluar kantor Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar Dinas Kehutanan Prop.Sumut tahun 2007 - 1 (satu) buah buku agenda Surat Masuk dan Surat Keluar kantor Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar Dinas Kehutanan Prop.Sumut tahun 2008 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar

Sumut Nomor: 522 / 563 / llc, tanggal 30April 2008 dan Peta Lampirannya yang ditandatanganioleh DOUGLAS HUTABARAT dan diketahui oleh KepalaBalai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah Il DinasKehutanan Prop. Sumut atas nama Ir.

VICTOR MASARRANG dan SuratKeterangan Balai Pengukuran dan Perpetaan KehutananWilayah II Dinas Kehutanan Prop. Sumut Nomor : 522 / 563/ lc, tanggal 30 April 2008 dan peta lampirannya yangditandatangani oleh DOUGLAS HUTABARAT dan diketahuioleh Kepala Balai Pengukuran dan Perpetaan Wilayah IIDinas Kehutanan Prop. Sumut atas nama Ir.

VICTOR MASARRANG;Bahwa pada bulan Februari tahun 2008 saksi tidak adamelakukan Pengukuran dan Pengambilan titik koordinat diNagori Panombean Hutaurung Kec. Jorlang Hataran Kab.Simalungun dan saksi tidak mengetahui apakah temansaksi yang bernama DOUGLAS HUTABARAT ada pergiuntuk melakukan Pengukuran dan Pengambilan titikkoordinat di Nagori Panombean Hutaurung Kec. JorlangHataran Kab.

dan perpetaan;Bahwa sewaktu) melakukan tugas pengambilan titikoordinat melakukan pengukuran luas lahan perkebunanmillik Drs.

) buah buku agenda surat masuk dan surat keluar kantorBalai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah Il PematangSiantar Dinas Kehutanan Prop.Sumut tahun 2007 1 (satu) buah buku agenda Surat Masuk dan Surat Keluar kantorBalai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Wilayah Il PematangSiantar Dinas Kehutanan Prop.Sumut tahun 2008Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Balai Pengukurandan Perpetaan Kehutanan Wilayah II Pematang Siantar;7.

Menyatakan tidak sah SK yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana menggunakan surat palsu dan pencurian tandan buah sawit tanggal 23 Juli 2012 di Desa Ampaian Rokan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK Objek Sengketa berupa Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana menggunakan surat palsu dan pencurian tandan buah sawit tanggal 23 Juli 2012 di Desa Ampaian Rokan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;4.

Menyatakan Penetapan Hakim Nomor: 02/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr tanggal 6 Maret 2013 tentang Penundaan /Penangguhan SK Penghulu Bagan Sinembah Utara berupa Peta Hasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana menggunakan surat palsu dan pencurian tandan buah sawit tanggal 23 Juli 2012 di Desa Ampaian Rokan, Desa Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau tetap sah & berlaku;5.

B /103/VII/20012/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012 tentangUndangan Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang tersebut,Penggugat telah menolak sesuai dengan Surat dari KuasaHukum Penggugat tertanggal 13 Juli 2012 Perihal NotaKeberatan Pengukuran ;26.Bahwa akan tetapi pengukuran lahan milik Penggugat tersebuttetap dilakukan pengukuran dengan melibatkan pihakpihakterkait termasuk Tergugat.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :Peta hasil pengukuran yang menjadi objek sengketa bukanmerupakan alas hak atas kepemilikan tanah yang dapatmenimbulkan hak sebagaimana dipermasalahkan Penggugatdalam gugatan, akan tetapi merupakan keterangan yangmemuat hasil dari pengukuran yang telah dilakukan olehberbagai pihak yang ada dalam peta hasil pengukuran tersebut,sebelum dibuat berupa peta telah pula dibuat Berita AcaraPengajuan Titik Nol yang ditandatangani oleh semua pihaktermasuk pihak Penggugat

/PRA/2012/PNPBR. tanggal 15 Oktober2012 ;Surat Kepala Kepolisian Daerah Riau No.B/1032/VII/2012/Reskrimum tanggal 11 Juli 2012 PerihalUndangan untuk dilakukan Pengukuran Ulang ;Surat dari Kuasa Hukum Timbang Sianipar tanggal13 Juli 2012 Perihal Nota Keberatan Pengukuran ;Bukti P27 .........05.Tanda Terima Nota Keberatan Pengukuran tanggal13 Juli 2012;29Bukti P28Bukti P29Bukti P30Bukti P31Bukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P35Bukti P36Bukti P37Surat Timbang Sianipar No.004/IV/2010 tanggal 22April 2010

Timbang Sianipar menolak pengukuran makadilaksanakanlah musyawarah di Kantor Penghulu dan disepakatipihak terkait bahwa lahan yang diukur hanyalah lahan milik Sdr.Timbang Sianipar seluas 624 Ha dengan petunjuk batas Sadr.Binsar Panjaitan ;Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan pengukuran diatas lahanmilik Sdr.

Akan tetapisetelah proses pengukuran dilaksanakan pada tanggal 16 sampaidengan 17 Juli 2012 yang juga hadir Penggugat Timbang Sianiparyang mana hasil dari pengukuran lahan tersebut yang semula hanyauntuk mengukur lahan milik Penggugat ternyata Tergugat telahmenindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan berupa PetaHasil Pengukuran Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana MenggunakanSurat Palsu dan Pencurian Tandan Buah Sawit tanggal 23 Juli 2012yang faktanya ternyata dikirim kepada Polda Riau

Menyatakan batal Keputusan fiktif negatif Tergugat berupa Penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayananTerkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;----------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayanan terkait Surat Permohonan yang telah dikirimkan para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;---------------------------------------------------4.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan /Memberikan pelayanan berupa tanda tangan pada blangko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.247.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; ------------------------------------