Ditemukan 31281 data

Urut Berdasarkan
 
Kata Kunci : Pengaturan diversi
PIDANA UMUM/A.9/SEMA 1 2017
12610
  • a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pengaturan uang pengganti
PIDANA KHUSUS/C.7/SEMA 7 2012
12220
  • Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999:Pasal 18 ayat (1b): ...yang jumlahnyasebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.Pasal 18 ayat ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pengaturan pidana bersyarat untuk anak
PIDANA UMUM/A.7/SEMA 1 2017
14680
  • Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masapercobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masapidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahunb. Di dalam amar putusan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pengaturan pidana di bawah minimal
PIDANA UMUM/C.5/SEMA 7 2012
10570
  • Penjatuhan pidana di bawah minimal atau diatas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak bolehdisimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapatdisimpangi berdasarkan Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001.
Kata Kunci : Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara.
PIDANA KHUSUS/A.5/SEMA 4 2016
37620
  • Ketentuan batas waktu 60 haripengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pidana minimum khusus; Pengaturan pidana pelaku anak
PIDANA UMUM/A.5.a/SEMA 1 2017
13150
  • Apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012).
Kata Kunci : Pengaturan pidana bersyarat (percobaan) Tindak pidana korupsi
PIDANA UMUM/C.4/SEMA 7 2012
10510
  • Pembuat Undang-Undang telah menetapkan adanyapidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnyatidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka hakim telah menginjakan kakinya keranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.
Kata Kunci : Pengaturan penjatuhan pidana; Pasal penyalahguna tidak didakwakan
PIDANA KHUSUS/A.2.a/SEMA 1 2017
39300
  • A. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentangNarkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwaterbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya ... [Selengkapnya]
Register : 02-11-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 201/Pid.C/2015/PN Unr
Tanggal 2 Nopember 2015 — TERDAKWA : AGUS INDRAYANTO Bin DARMANTO (Alm)
483
  • Menyatakan Terdakwa AGUS INDRAYANTO Bin DARMANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;3.
    Menyatakan Terdakwa AGUS INDRAYANTO Bin DARMANTO (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADATIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu) dengan pidanadenda sebesar Rp. 49.000, (empat puluh sembilan ribu rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) hari ;3.
Kata Kunci : Pengaturan Biaya Perkara terhadap Putusan Pidana Mati atau Seumur Hidup
PIDANA UMUM/A.3/SEMA 1 2017
29550
  • Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAPsiapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam halputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankanpada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pengaturan pidana minimum; Penjatuhan pidana dalam hal kerugian negara kecil.
PIDANA KHUSUS/C.13/SEMA 7 2012
16620
  • Ketentuan pidana minimum UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapisebagaimana dalam jawaban no. 5 di atas (SEMANo. 7 Tahun 2012 - Rumusan Kamar Pidana - C.5. - ed), dapatdicarikan solusi sebagaimana dalam ... [Selengkapnya]
Putus : 23-08-2006 — Upload : 12-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3398K/Pdt/2002
Tanggal 23 Agustus 2006 — Markus Kumpul ; Erlan Yursan, SH. ; Leonardus Chandra ; A Ho ; Me Ciau
8442 Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : Pidana minimum khusus; Pengaturan pidana jika pelaku dewasa dan korban anak
PIDANA UMUM/A.5.b/SEMA 1 2017
15350
  • Apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkankorbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkanpidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:1) Ada perdamaian danterciptanya kembali harmonisasi hubungan ... [Selengkapnya]
Register : 23-11-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 254/Pid.C/2015/PN Unr
Tanggal 23 Nopember 2015 — TERDAKWA : JUMARNO bin CITRO TUKIMIN
270
  • Menyatakan terdakwa JUMARNO bin CITRO TUKIMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA PERSIMPANGAN JALAN, TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN SERTA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU KECUALI OLEH PETUGAS 2.
Register : 23-11-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 253/Pid.C/2015/PN Unr
Tanggal 23 Nopember 2015 — TERDAKWA : MARDIONO bin IROSUMARTO
230
  • Menyatakan terdakwa MARDIONO bin IROSUMARTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA PERSIMPANGAN JALAN, TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN SERTA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU KECUALI OLEH PETUGAS 2.
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/TF/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
166108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
Register : 26-10-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 581/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 31 Maret 2016 — AGUS SISWOADI BIN (Alm) MATARI
7232
  • Menyatakan terdakwa AGUS SISWOADI Bin (Alm) MATARI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga denganHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.B/2015/PN Gprdemikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaanteknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunanpengairan sebagaimana tersebut
    Kediri, telah melakukanbeberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandangsebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukanpengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkanperencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairanserta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1)Undangundang Nomor 11 tahun 1974.
    yaitu Terdakwa ;Bahwa berdasarkan keterangan dari pemilik usaha cuci mobil yaituTerdakwa dan karyawan cuci mobil yang bekerja ditempat tersebutbahwa tiap harinya kendaraan yang dicuci berjumlah antara 15sampai dengan 35 kendaraan dan omset yang didapatkan kuranglebih Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) ;Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindakpidana barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air danatau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan tekhistata pengaturan
    pembangungan pengairan dan barang siapa dengan sengajamelakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air tanpa izinpemerintah, sehingga setiap usaha pengusahaan air tanah harus ijinpemerintah ;Bahwa yang dijadikan dasar pengaturan masalah pengusahaan air tanahadalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah pada lampiran CC Halaman 122, PERDA NO.12 TAHUN2011 tentang pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Gubernur Jawa TimurNo.16 tahun 2015 tentang Pelayanan Perijinan
    Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknistata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairansebagaiaman tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 11tahun 1974 ;.3.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
9336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
    DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN, tempatkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 9, Jalan M. H., ThamrinHalaman 1 dari 47 halaman.
    Termohonmelakukan uji kKemampuan dan kepatutan terhadap PejabatEksekutif Bank:Bahwa tidak adanya pengaturan secara teks suatu substansitertentu dalam materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalamUndangUndang, secara hukum tidak dapat dikatakan bahwasuatu. peraturan di bawah UndangUndang yang memuatsubstansi tersebut diartikan sebagai "bertentangan" denganUndangUndang;Bahwa selain itu. Bank Indonesia i.c.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJk)ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013Kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasakeuangan di sektor Perbankan beralin dari Bank Indonesia ke OtoritasJasa Keuangan (OJk);3.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, diatur bahwa OJKmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danHalaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;4.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJkK)ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasakeuangan di sektor Perbankan beralin dan Bank Indonesia ke OtoritasJasa Keuangan (OJk);. PEMOHON TIDAK CERMAT DALAM MEMPELAJARI KETENTUANPERBANKAN DAN UU BANK INDONESIA1.
Register : 14-03-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pdt.G/2012/PN Bdg
Tanggal 16 Oktober 2012 —
341
  • PT PLN penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Region Jawa Barat Lawan PT Galuh Jaya Karya Cirebon
Register : 10-01-2018 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 392/Pid.B/2017/PN Mre
TAMSALI Als SAMSALI Als LUKMAN ALs ULUB BIn DANI Dusun III Desa Pengaturan Kec. Batang Hari leko Kab. Musi banyuasin
273
  • TAMSALI Als SAMSALI Als LUKMAN ALs ULUB BIn DANI Dusun III Desa Pengaturan Kec. Batang Hari leko Kab. Musi banyuasin