Ditemukan 31200 data
- a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]
- Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999:Pasal 18 ayat (1b): ...yang jumlahnyasebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.Pasal 18 ayat ... [Selengkapnya]
- Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masapercobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masapidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahunb. Di dalam amar putusan ... [Selengkapnya]
- Penjatuhan pidana di bawah minimal atau diatas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak bolehdisimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapatdisimpangi berdasarkan Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001.
- Ketentuan batas waktu 60 haripengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan ... [Selengkapnya]
- Pembuat Undang-Undang telah menetapkan adanyapidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnyatidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka hakim telah menginjakan kakinya keranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.
- A. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentangNarkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwaterbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya ... [Selengkapnya]
- Apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012).
56 — 3
Menyatakan Terdakwa AGUS INDRAYANTO Bin DARMANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;3.
Menyatakan Terdakwa AGUS INDRAYANTO Bin DARMANTO (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADATIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu) dengan pidanadenda sebesar Rp. 49.000, (empat puluh sembilan ribu rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) hari ;3.
- Ketentuan pidana minimum UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapisebagaimana dalam jawaban no. 5 di atas (SEMANo. 7 Tahun 2012 - Rumusan Kamar Pidana - C.5. - ed), dapatdicarikan solusi sebagaimana dalam ... [Selengkapnya]
- Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAPsiapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam halputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankanpada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan ... [Selengkapnya]
- Apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkankorbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkanpidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:1) Ada perdamaian danterciptanya kembali harmonisasi hubungan ... [Selengkapnya]
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0
Menyatakan terdakwa MARDIONO bin IROSUMARTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA PERSIMPANGAN JALAN, TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN SERTA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU KECUALI OLEH PETUGAS 2.
52 — 0
Menyatakan terdakwa JUMARNO bin CITRO TUKIMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA PERSIMPANGAN JALAN, TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN SERTA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU KECUALI OLEH PETUGAS 2.
171 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
80 — 32
Menyatakan terdakwa AGUS SISWOADI Bin (Alm) MATARI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga denganHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.B/2015/PN Gprdemikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaanteknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunanpengairan sebagaimana tersebut
Kediri, telah melakukanbeberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandangsebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukanpengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkanperencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairanserta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1)Undangundang Nomor 11 tahun 1974.
yaitu Terdakwa ;Bahwa berdasarkan keterangan dari pemilik usaha cuci mobil yaituTerdakwa dan karyawan cuci mobil yang bekerja ditempat tersebutbahwa tiap harinya kendaraan yang dicuci berjumlah antara 15sampai dengan 35 kendaraan dan omset yang didapatkan kuranglebih Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) ;Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindakpidana barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air danatau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan tekhistata pengaturan
pembangungan pengairan dan barang siapa dengan sengajamelakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air tanpa izinpemerintah, sehingga setiap usaha pengusahaan air tanah harus ijinpemerintah ;Bahwa yang dijadikan dasar pengaturan masalah pengusahaan air tanahadalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah pada lampiran CC Halaman 122, PERDA NO.12 TAHUN2011 tentang pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Gubernur Jawa TimurNo.16 tahun 2015 tentang Pelayanan Perijinan
Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknistata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairansebagaiaman tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 11tahun 1974 ;.3.
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN, tempatkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 9, Jalan M. H., ThamrinHalaman 1 dari 47 halaman.
Termohonmelakukan uji kKemampuan dan kepatutan terhadap PejabatEksekutif Bank:Bahwa tidak adanya pengaturan secara teks suatu substansitertentu dalam materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalamUndangUndang, secara hukum tidak dapat dikatakan bahwasuatu. peraturan di bawah UndangUndang yang memuatsubstansi tersebut diartikan sebagai "bertentangan" denganUndangUndang;Bahwa selain itu. Bank Indonesia i.c.
Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJk)ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013Kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasakeuangan di sektor Perbankan beralin dari Bank Indonesia ke OtoritasJasa Keuangan (OJk);3.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, diatur bahwa OJKmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danHalaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2014c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;4.
Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJkK)ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasakeuangan di sektor Perbankan beralin dan Bank Indonesia ke OtoritasJasa Keuangan (OJk);. PEMOHON TIDAK CERMAT DALAM MEMPELAJARI KETENTUANPERBANKAN DAN UU BANK INDONESIA1.
37 — 1
PT PLN penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Region Jawa Barat Lawan PT Galuh Jaya Karya Cirebon
28 — 3
TAMSALI Als SAMSALI Als LUKMAN ALs ULUB BIn DANI Dusun III Desa Pengaturan Kec. Batang Hari leko Kab. Musi banyuasin