• maka terjadi mark up atau penggelembungan harga yangdilakukan oleh pihak Penyedia Barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero)sebesar Rp 16.035.964.937,25 (enam belas milyar tiga puluh lima jutasembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiahdua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut : NOJUDUL BUKU KUANTI HARGA HARGA HARGA HARGA HARGA SELISIH = TOTALTAS PENA NEGO SATUAN SATUAN = SSATUAN HARGA KEMAHALAN/KONTRAK WARAN JSSIASI KONTRAK KONTRAK IKAPI ISATUAN (MARK UP(NET PPh

  233.945.468,752 Bahasa Indonesia 4 13.303 32.670 32.670 32.670 32.179,95, 12.79 19.500,95 259.421.137,8523 Bahasa Indonesia 5 13.035 27.880 27.830 27.830 27.371,80 11.512) 15.900,55 207.263.669,254 Bahasa Indonesia 6 12.561 33.880; 33.880 33.880 33.371,80 13.132) 20.239,80, 254.232.127,80JUMLAH SD 323,384) 5.297.197.595.65NO JUDUL BUKU KUANTI HARGA HARGA HARGA HARGA HARGA SELISIH TOTALTAS PENA NEGO SATUAN SATUAN 'SATUANHARGA KEMAHALAN/KONTRAK WARAN SIASI KONTRAK IKONTRAK IKAPI SATUAN MARK UP(NET PPh

  No. 510 K/Pid.Sus/2008 NO JUDUL BUKU KUANTI HARGA HARGA HARGA HARGA HARGA SELISIH TOTALTAS PENA NEGO SATUAN SATUAN SATUAN HARGA KEMAHALAN/KONTRAK WARAN IASI KONTRAK KONTRAK IKAPIDIY SATUAN MARK UP(NET PPh KONTRAK15%) NETDENGANHARGASATUANIKAPI DIY6 X 98,5% 78 3x91 a 3 4 5 6 7 8 9 10SMK1. Pel. Bhs. Inggris 1 4.484 31.570, 31.460, 60.020.00, 59.119.70 15.32.00 43.887.70 196.792.446.802 Pel. Bhs. Inggris 2 4.495 60.020, 60.020, 54.580.00 53,761.30, 14.065.00, 39.696.30 178.514.261.103. Pel. Bhs.

  Inggris 3 4.624 54.580, 54.580, 38.240.00, 37.666.40, 10.432.00, 27.234.40 125.931.865.60JUMLAH SMA/SMK 13.605 501.238.573.30UULAH SMA/SMK 157.409 2.961.320.280.30UUM SD, SMP, SMA 798.049 12.700.228.868.15SMKNO JUDUL BUKU KUANTI HARGA HARGA HARGA HARGA HARGA SELISIH TOTALTAS PENA NEGO SATUAN SATUAN SATUANHARGA KEMAHALAN/KONTRAK WARAN IASI KONTRAK KONTRAK IKAPI SATUAN MARK UP(NET PPh (DIY KONTRAK1 5%) NETDENGANHARGASATUANIKAPI DIY6 X 98,5% 78 3x91 2 3 4 5 6 7 8 9 101 BUKU KAMUS1 (Kamus Bsr B Indo

  No. 510 K/Pid.Sus/2008 NO JUDUL BUKU KUANTI HARGA HARGA HARGA HARGA HARGA SELISIH TOTALTAS PENA NEGO SATUAN SATUAN SATUAN HARGA KEMAHALAN/KONTRAK WARAN IASI KONTRAK KONTRAK IKAPIDIY SATUAN MARK UP(NET PPh KONTRAK1 5%) NETDENGANHARGASATUANIKAPI DIY6 X 98,5% 78 3x91 2 3 4 5 6 7 8 9 10SMK1 Pel. Bhs. Inggris 1 4.484 31.570 31.460, 60.020.00, 59.119.70 15.323.00 43.887.70 196.792.446.802 Pel. Bhs. Inggris 2 4.495 60.020, 60.020, 54.580.0053.761.30, 14.065.00, 39.696.30 178.514.261.103Pel. Bhs.

• Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp 4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).p.

  Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSV.Bahwa BERDASARKAN FAKTAFAKTA PENGELOLAAN ADD/DD TA.2015TERSEBUT DIATAS, DIPEROLEH KERUGIAN KEUANGAN

  NamunRealisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesarRp140.380.023, sehingga terdapat selisin sebesar Rp123.570.000, (j)Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2016, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2016, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.55.999.607, (k) (Lima PuluhLima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam RatusTujuh Rupiah).BAHWA BERDASARKAN FAKTAFAKTA

  Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanHalaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).Bahwa berdasarkan faktafakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebutdiatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran

  Namun 2 (dua) orang Anggota Pokja (M.Isjan danMasudah) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatanganibukti terima honor dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapatselisih sebesar Rp2.400.000, (t)Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus

• MAHMUDDIN PAKEH bin WATICEH menderita kerugian sebesarRp. 83.560.000, (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratuslima puluh rupiah) ;Dengan jumlah total kerugian para korban seluruhnya Rp. 1.999.935.000,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita

  ,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.794.241.500, (satu milyar tujuhratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa

  Kecamatan Muara Satu,Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2007, ditandatangani olehKuasa Pengguna Anggaran Bukhari, S.Sos.M.Si., BendaharaPengeluaran Samsul Bahri, Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTKWahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemilik tanahdan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3 102 000nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setdako Lsm, alamatLhokseumawe, uraian pembayaran PPh

  kepada parasaksi korban hanya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) per meterpersegi ;Bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) dikalikan luas tanah milik para saksi korban yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan para saksi korban yang ada dalam kekuasaan Terdakwabukan karena kejahatan dan para korban menderita kerugian sebesar Rp.1.999.935.000, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH

  Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 20Agustus 2007, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna AnggaranBukhari, S.Sos.M.Si., Bendahara Pengeluaran Samsul Bahri,Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTK Wahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemiliktanah dan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3102 000 nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan SetdakoLsm, alamat Lhokseumawe, uraian pembayaran PPh

• Sinar Purefood InternationalSulawesi Utara dan harga sudah termasuk PPH, bahwa OP tersebut telahdikirimkan kepada Tergugat dan sampai saat ini belum dikirim kembalikepada Penggugat ;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Pihak dari Tergugat memberikan SuratPemberitahuan dengan Nomor Surat : 004/TSMSGGEP/SK.SP/V1/2017, yangmana dalam surat tersebut memberitahukan bahwa rekening Pihak Tergugat sangat terbatas waktu transaksinya dan pihak Tergugat juga tidakmenggunakan Internet banking maka untuk pembayaran

  Mutiara Bara Sakti (Tergugat II) padaBank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar pada tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 541.255.000,pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayar Penggugat sebesar Rp.11.745.000, (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Commercial invoice yangditerbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 002/Cl42.NS/TSMSEP

  Mutiara Bara Sakti (Tergugat II)pada Bank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar dan bukti transfer bank mandiri pada tanggal 12 Juli 2017sebesar Rp. 617.004.000, pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayarPenggugat sebesar Rp. 9.396.000, (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluhenam ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat denganNominal sebagai berikut :a.

  Jumlah ini belum termasuk PPh sebesar Rp21.141.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);Dan atas pembayaran tersebut diatas Tergugat sampai dengan saat ini tidakmenyelesaikan kewajibannya.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Tergugat IV selaku Kuasa Direktur Tergugat membuat Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Tergugat sanggup untuk membayar atau mengembalikan uang dari Penggugat yangtelah diterimanya senilai Rp. 696.000.000, (enam ratus sembilan puluh enamjuta

  Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, makaPenggugat dirugikan secara materiill karena Para Tergugat tidakmengembalikan uang yang diterima dari Penggugat, PPh yang telahdikeluarkan Penggugat dan denda.

• AHKSA PUTRA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro41.141,00 (empat puluh saturibu seratus empat puluh satu rupiah);Faktur Pajak Standar EDY (pimpinan CV.

  FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro73.309,00 (tujuh puluh tiga ributiga ratus sembilan rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilaiRp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);26.

  TIGASERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp327.600,00 (tigaratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);28.

  FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro137.455,00 (seratus tiga puluhtujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) atasbelanja penggandaan senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh jutadelapan puluh ribu rupiah);32.

  Putusan Nomor 610 kK/Pid.Sus/2020Cetakan Kode Billing pembayaran PPH (2%) HASANUDDIN(pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp588.000,00 (limaratus delapan puluh delapan ribu rupiah);34.

• bendel asli Surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tertanggal 20 September 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);

• 1 (satu) bendel asli Formulir ilustrasi tertanggal 20 September 2019 untuk Polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli Formulir perubahan metode pembayaran menjadi auto debit rekening bank, tertanggal 22 oktober 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli dokumen promo pudential bulan Juni-Juli 2019 terkait manfaat PPH

  ke PPH Plus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertaminadan Kontraktor PSC) ep Pertamina @anax Perusahaan (AP)PELAPORAN KEUANGAN P PEL KEU.Neraca dan Laporan Laba Rugl Operas Sendiri NeracadanLaporanLabaRuglOperasi Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN laporan keuangan PertaminaEAJAK BADAN ; : UU PPh

  No.7/1983 diubsh terakhir UUUU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.36/2008 Tach mePertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengenaan PPh Progressive dan 28% Ti; ; i ; : : Tidak ada Obyek PPh Badan atas labaKewapgban seloran Bagian Pemeriniah dan Pajak ; 1 'naask Lahn Si tahun 2009, sejak 2010 menjadi 25% dari set ryh laba didistribusikan kepada220 ik ge heres sala Gendt: Doneeiresn Laba bersih Pemerintah dan Gas Producer (Chevron,60% bonus Retens Totel, Vico)eee ee ee eee ee ee ee eee Karekteristik KHUSUS

  pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan:areca A) . proyer LNG milk Pemerintsh dan Kontratorb.

  PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah , Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pernerintah;tGambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

• E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisof SN PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,> Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

• Putusan Nomor 4522/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp41.877.468.368,00 dalam penghitunganSKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00029/240/10/073/14 tanggal 22 Juli2014 Masa Pajak November 2010, dalam Keputusan Direktur JenderalPajak KEP1967/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015;Kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih

• PGB, maka PemohonBanding tidak berkewajiban untuk membayar kembali PDRI yang semulatidak dipungut pada saat impor;8) Bahwa atas pengeluaran/penyerahan BKP kepada Perusahaan yangmempunyai fasilitas KITE:e Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 101/PMK.03/2005 juncto Pasal 26 ayat (1) Keputusan DirjenBea dan Cukai Nomor 09/BC/1997 disebutkan bahwa "Atas pengeluaranbarang yang telah diolah/impor oleh PDKB/Gudang Berikat ke DPILdikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

  147/PMK.04/2011 baru berlaku sejaktanggal 1 Januari 2012;Bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 mengandung makna sebagai berikut: Bahwa kalimat atas pengeluaran barang yang telah diolah olehPDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM dan PPhPasal 22 impor, mengandung makna bahwa penyerahan BKPdari Pengusaha Dalam Kawasan Berikat kepada Pengusaha ditempat lain Dalam Daerah Pabean dikenakan BM, Cukai, PPN,PPnBM dan PPh

  Pasal 22 impor; Bahwa kalimat sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidakditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajakdalam rangka impor, mengandung makna bahwa apabilapenyerahan BKP tersebut ditujukan kepada pengusaha yangmemperoleh fasilitas KITE maka tidak dikenakan BM, Cukai,PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapatketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor

  Bea,dinyatakan masih tetap berlaku ~ sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini;e Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembaliatas DPP PPN Impor Masa Pajak Januari 2012 sebesarRp1.133.446.680,00 ketentuan ketentuan yang diatur dalamPasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 yang menyatakan atas pengeluaranbarang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

• ., sebagai Hakim Ketua, PPH Sitorus, S.H.,M.Hum., dan Ari Widodo, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BudiMulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, sertadihadiri oleh Anmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadapsendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,PPH SITORUS, S.H., M.Hum H.

• menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

  Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

  kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

  2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

  bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

• DIM terakhir melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 25masa Mei 2015 tanggal 18 Juni 2015.Pengurus PT DIM adalah Direktur Utama: SOSTENES TIRALOLONGAN, Direktur: RUSLAN MANSUR dan Komisaris:RAHMAYANTI Belum pernah berkomunikasi dengan pengurus PT. DIM tersebut. Ya, pengawasan dan visit adalah sesuai dengan data SIDJP, PT. DIMberalamat di One Pacific Place Lt. 15 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta.

  Sepengetahuan saksi berdasarkan SPT Tahunan PPh badan 2012,penanggung jawab PT DIM adalah :1. Direktur: MOH. NUGROHO2. Komisaris : TJENG KUI FUN Data SPT PPh Badan tahun pajak 2013 dan 2014 tidak dapat dilihatmelalui SIDJP, sementara untuk tahun 2015 s.d. 2017 PT DIM belummelaporkan SPT PPh Badan. Berdasarkan data AHU akta nomor 25tanggal 08 Juni 2015 dengan notaris SRI JUWARIYANTI, S.H., M.Kn.diketahui terdapat perubahan susunan pengurus:1. Direktur Utama: SOSTENES TIRA LOLONGAN2.

  Komisaris: RAHMAYANTI Yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT DIM adalah MOH.NUGROHO sebagai Direktur sebagaimana terdapat dalam SPT PPhBadan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT DIM adalah sejak masa Mel2015 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT baik masa maupuntahunan.Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan dan konsultasiterhadap PT DIM.

• 2.900.000Putra Bungsu di Tanah Abangke Bandara Sukarno Jakarta7 Biaya pengiriman dari Bandara 15.000.000,00 15.000.000,00Sukarno Jakarta ke Palu8 Biaya pengiriman dari Bandara 1.000.000,00 1.000.000,00Palu ke Travel Lorena9 Biaya pengiriman dari Palu ke 5.000.000,00 5.000.000,00Tolitoli10 Biaya lundry kain gorden 5.000.000,00 5.000.000,0011 Biaya setrika kain 1.500.000,00 1.500.000,0012 Biaya pemasangan gorden 5.000.000,00 5.000.000,0013 Keuntungan kegiatan 15% 44.644.950,00 44 .644.950,0014 Pajak PPn dan PPH

  2.900.000Putra Bungsu di Tanah Abangke Bandara Sukarno Jakarta7 Biaya pengiriman dari Bandara 15.000.000,00 15.000.000,00Sukarno Jakarta ke Palu8 Biaya pengiriman dari Bandara 1.000.000,00 1.000.000,00Palu ke Travel Lorena9 Biaya pengiriman dari Palu ke 5.000.000,00 5.000.000,00Tolitoli10 Biaya lundry kain gorden 5.000.000,00 5.000.000,0011 Biaya setrika kain 1.500.000,00 1.500.000,0012 Biaya pemasangan gorden 5.000.000,00 5.000.000,0013 Keuntungan kegiatan 15% 44 644.950,00 44 644.950,0014 Pajak PPn dan PPH

  Pengajuan SPPLS Nomor216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November 2012;1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;1 (satu) Lembar Rincian PPN dan PPH

  Nomor216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November 2012;21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;22) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;23) 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;24) 1 (satu) lembar Rincian PPN dan PPH

  No. 1096 K/Pid.Sus/201622)1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;23)1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;24) 1 (satu) lembar Rincian PPN dan PPH SPM LS tanggal 7 November2012;25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 027/ /Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 November 2012;26)1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan

• SP2D Tanggal Jumlah sesuaiPotongan pph pasal 23pencaira SP2Dn 1 025/SP2D LS / BPBD21 Juni/Rp. 1.173.150.000 Rp.17.597.000 OTSUS / 2010 2010Jumlah SP2D Rp. 1.173.150.000Terima bersih (termasuk potongan Rp. 1.155.553.000Pph pasal 23) Pencairan mana dilakukan sdr. Drs.

  SP2D Tanggal Jumlah sesuai SP2D Potongan pph pasal 23pencairan1 025/SP2D 21 Juni 2010 Rp. 1.173.150.000 Rp.17.597.000LS / BPBD OTSUS /2010Jumlah SP2D Rp. 1.173.150.000Terima bersih (termasuk Rp. 1.155.553.000potongan Pph pasal 23) Pencairan mana dilakukan sdr. Drs.

  SP2D Tanggal Jumlah sesuai SP2D Potongan pph pasal 23pencairan1 025/SP2D LS /21 Juni 2010 Rp. 1.173.150.000 Rp. 17.597.000BPBD OTSUS / 2010Jumlah SP2D Rp. 1.173.150.000Terima bersih (termasuk potongan Pph Rp. 1.155.553.000pasal 23) Pencairan mana dilakukan sdr. Drs.

• Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00044/206/05/1 11/07tanggal 15 Maret 2007 dengan perincian sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/Dikurangi Menjadi(USD) (USD) (USD)Penghasilan Neto 12,451,694 (5,042,997) 7,408,697Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena 12,451,694 (5,042,997) 7,408,697PajakPajak Penghasilan 3,733,731 (1,512,900) (2,220,831)terutangKredit Pajak 3,618,143 3,618,143Pajak Penghasilan 115,588 (1,512,900) (1,397,312)Kurang (lebih) DibayarSanksi Administrasi 34,676 (34,676) Jumlah PPh

  inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan faktafakta dan buktibukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) ajukan;3 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2000(selanjutnya disebut UU PPh

  Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/201224Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mempergunakanwewenang/kuasa Pasal 18 Ayat (3) UU PPh secara tidak tepat atau tidakberdasar, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyatanyata bahwa amarpertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor

  Pengadilan Pajak yang mempertahankankoreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HargaPokok Penjualan Pupuk (Jenis : Red Standard Grade Muriate of Potash inBulk dan Ammonium Sulphate in Bulk) sejamlah USD 946,180.00 tidak dapatditerima karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya karena Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memperkenankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk mempergunakan wewenang/kuasa Pasal 18 Ayat (3) UU PPh

  Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/201232koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HargaPokok Penjualan Pupuk (Jenis : Granular DiAmmonium Phospate) sejumlahUSD 398,266.00 tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, khususnya karena MajelisHakim Pengadilan Pajak telah memperkenankan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk mempergunakan wewenang/kuasa Pasal18 Ayat (3) UU PPh secara tidak tepat atau tidak berdasar, sehinggaPemohon

• Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ =/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

  /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang

  Kerja (SPMK) Nomor> 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapanratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapanratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

  Balok Beton belakang 8,17 Pekerjaan Rabat Beton ( depan tribun ) 29,40aoa we SSJumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))2,334,9157,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,81205.763.400,0012.321.720,0020.022.795,0032.344.515,005.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094,0093.588.655,00212.615.200,0083.462.400,0023.335.515,72542.305.376,7213.123.063,80234.150.329,70152.737.987,5072.458.559,0017.110.912,5027.954.902,2518.560.220,00536.095.974,75Total

  total harga pekerjaan = A + B 4.446.494.028,01, dibulatkan menjadiRp.4.446.494.000,00Bahwa realisasi di lapangan menunjukan saksi SIARRUDIN selaku yangdifungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volumepekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalamKontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan sebesarhalaman 45 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PTBNARp.548.926.736.08, sehingga selisih bersih setelah dikurangi pajak PPN 10%54.829.673., PPh

• Putusan Nomor 1219/B/PK/PJK/201 7SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC) ep Pertamina & Anak Perusahaan (AP)PELAPORAN KEUANGAN P PELAPORAN KEUANGANNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasl Sendiri NeracadanLaporanLabaRugiOperasi NeracadanLaporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN k PertamiFAJAK BADAN UU PPh No.7/1983diubahterakhiruU

  =O UU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.36/2008 mosPertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengenaan PPh Progressive dan 28% BAJAN BADANKewajiban setoran Bagian Pemerintah ike : eae Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,caiek tan: nies tahun 2009, sejak 2010 menjadi 25% dari seiuryh laba didistribusikan kepadaone Laba bersih usaha Sendiri, Panerimaan Laba bersih al ah dan Gas Producer (Chevron,bonus Retenai Total, Vico) saeniidiiilimaaiiiii ita aie, KarekteristikKHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan

  PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukvkan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan ataa nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

• Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pendidikan. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dan dituntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]

• Pajak (PPN dan PPh) yang telah dipungut saksi ELFINA, S.E. bintiDJAKFAR namun belum disetor ke kas negara sebesarRp441.465.536,00.Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara satuanpelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 padatanggal 6 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI NomorRek. 0005320979 atas nama ALWIN ABDULLAH bin Alm.

  Kasyara Mahadana sebesarRp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan jutasembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengannilai Kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesarRp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluhtujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).b.

  No. 2506K/Pid.Sus/2016pelaksaaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA,S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilaikontrak (pajak PPh dan PPN yang dipungut saksi ELFINA, S.E. bintiDJAKFAR juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00).9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakanoleh CV.

• Sinar Purefood InternationalSulawesi Utara dan harga sudah termasuk PPH, bahwa OP tersebut telahdikirimkan kepada Tergugat dan sampai saat ini belum dikirim kembalikepada Penggugat ;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Pihak dari Tergugat memberikan SuratPemberitahuan dengan Nomor Surat : 004/TSMSGGEP/SK.SP/V1/2017, yangmana dalam surat tersebut memberitahukan bahwa rekening Pihak Tergugat sangat terbatas waktu transaksinya dan pihak Tergugat juga tidakmenggunakan Internet banking maka untuk pembayaran

  Mutiara Bara Sakti (Tergugat II) padaBank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar pada tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 541.255.000,pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayar Penggugat sebesar Rp.11.745.000, (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Commercial invoice yangditerbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 002/Cl42.NS/TSMSEP

  Mutiara Bara Sakti (Tergugat II)pada Bank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar dan bukti transfer bank mandiri pada tanggal 12 Juli 2017sebesar Rp. 617.004.000, pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayarPenggugat sebesar Rp. 9.396.000, (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluhenam ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat denganNominal sebagai berikut :a.

  Jumlah ini belum termasuk PPh sebesar Rp21.141.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);Dan atas pembayaran tersebut diatas Tergugat sampai dengan saat ini tidakmenyelesaikan kewajibannya.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Tergugat IV selaku Kuasa Direktur Tergugat membuat Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Tergugat sanggup untuk membayar atau mengembalikan uang dari Penggugat yangtelah diterimanya senilai Rp. 696.000.000, (enam ratus sembilan puluh enamjuta

  Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, makaPenggugat dirugikan secara materiill karena Para Tergugat tidakmengembalikan uang yang diterima dari Penggugat, PPh yang telahdikeluarkan Penggugat dan denda.