(lebih kurang seratus sembilan puluh meterpersegi) terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH, Gang Titi Batu No.38,Kelurahan Sei Kera Hilir Il, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan ;. Bahwa batasbatas tanah dan bangunan/rumah baru sebagaimana tersebutdi atas (selanjutnya disebut objek sengketa), yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang Titi Batu....(+ 9,35 m). Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Zulkarnaen (+ 9,10 m). Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah M. Syahril (+ 20,50 m).

tidak menjadi hampa dan nihil danterdapat sangka Penggugat jika Tergugat akan mengalihkan harta bendadan objek sengketa, maka Penggugat mohon kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objeksengketa dalam perkara ini ;19.Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar menghukum Tergugat (ATMA GANDA) untukmengosongkan objek sengketa yang terletak di Jalan Prof

Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (ATMA GANDA) yangmempergunakan Akta Hibah No.4 tanggal 15 Mei 2004 sebagai dasarmenguasai seluruh harta benda Almarhumah ROSMI dan objek sengketayang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH, Gang Titi Batu No.38, KelurahanSei Kera Hilir Il, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, adalahperbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;7. Menghukum Tergugat (ATMA GANDA) untuk mengosongkan objeksengketa yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Gg.

Rosmi) membeli rumahbaru yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. Gg. Titi Batu No. 38Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medanpada pertengahan Tahun 1997 hasil dari Penjualan Rumah di JalanSinga. Sampali Kota Medan; Bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa Ibu Penggugat (Alm.

Lamintang, SH, Francicus Theojunior Lamintang, S.I.kom, SH.MH,edisi kedua april 2016, diterbitkan oleh Sinar Grafika, hal. 301 dan 302, dimanaberdasarkan Pendapat Prof.

ditujukan kepada tindakan tindakan itu baik ia merupakantindakan untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan untuk tidak melakukansesuatu ;Tindakan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud diatas,tindakan tindakan itu) harus merupakan suatu opzettelijk verrichtespierbeweging atau suatu gerakan otot yang dilakukan dengan sengaja yaituuntuk melakukan setiap perbuatan, misalnya untuk meninju atau untuk memintaminta ;Bahwa sementara pendapat Satochid Kartanegara menyatakan keberatanterhadap pendapat Prof

Van Hamel tersebut karena pendapat Prof Van Hamel itumengandung kelemahan kelemahan ;Yakni menurut Prof Satochid Kartanegara, didalam melakukan perbuatanmemintaminta itu misalnya orang tidak mengetahui berapa banyak gerakan ototyang harus dilakukan oleh orang tersebut. sudah pasti orang itu harusmelakukan lebih dari pada satu macam otot, misalnya otot lengan, otot jarijari,Otot bibir, otot rahang, dan lain lain ;Him 13 dari 22 him Put No.151/PID.SUS/2018/PT.MKSYang dimaksud dengan gerakan otot yang

dilakukan dengan sengaja itu adalahgerakan otot yang dikehendaki dan suatu gerakan otot itu dikatakan sebagaidikehendaki, apabila gerakan itu disadari dan dilaksanakan dengan demikian,maka tidak termasuk ke dalam pengertian gerakan otot yang dilakukan dengansengaja adalah misalnya harapan harapan atau keinginan keinginan, gerakan gerakan otot yang disebabkan oleh paksaan fisik maupun psikis atau gerakangerakan otot sebagai akibat dari gerak refleks ;Bahwa berdasarkan pendapat Prof Satchid Kartanegara

Bahwa Kebijakan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J.

SoedrajadDjiwandono bersama Direksi lainnya memberikan fasilitas saldo debet yangmengalami saldo debet pada tanggal 15 Agustus 1997 merupakan overheads beleiddan dalam konteks beleidvijsheid (fries ermessen) atau kebebasan kebijakan yangsama sekali tidak berkaitan dengan unsur *melawan hukum maupun unsur*menyalahgunakan wewenang.810Bahwa kebijakan moneter sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah dalam hal iniPresiden, bukan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. SoedrajadDjiwandono.

Bila dikaitkan dengan pasal 51 ayat (1) KUHP,maka Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J.

Melebihi dosis tentu bertentangan dengan prinsip kehatihatian.Bahwa pengambilan keputusan tentang kelayakan jumlah BLBI yang bisadiberikan kepada suatu Bank didalam suasana panik dan liquidity stress yangbegitu berat, sangatlah sulit bisa diharapkan dari seorang Gubernur BankIndonesia inkasu Prof. DR. J.

disini, jadi sifatnya lebih kuasa dari PK yangdiajukan oleh Penuntut Umum karena menurut ketentuannya bahwaPenuntut Umum tidak boleh mengajukan PK ;Menimbang, bahwa guna mendukung dalildalil sangkalannya Termohon telahmengajukan buktibukti surat bertanda : T1 s/d T2, yang telah dibubuhi meteraisecukupnya dan semuanya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut Bukti T1 : Surat Perintah Pengentian Penyidikan tertanggal 24Maret2004No.Print09/F/F.2/1/03/2004 atas nama tersangka : Prof

Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR.

melawan hukum dalam arti formil maupunmateriil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwaapabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalamrumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaranyang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syaratsyarat formal,yaitu. mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik,perbuatan itu harus benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagaiperbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof

;Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian(tertulis dalam undangundang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifatmelawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentinganhukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide :Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, HukumPidana, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E.

undangundang tidak memberikan penjelasan tentangapa yang dimaksud dengan sengaja, maka Majelis Hakim akan meneliti,menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja melaluidimensidimensi berikut: 1 Bahwa pembentuk undangundang sendiri dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yangdimaksudkan dengan sengaja atau opzef, dimana aspek ini berbedamisalnya dalam undangundang pidana yang pernah berlaku di Belanda,yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, menurut Prof

Wills Theorie) dari Von Hippel seorang gurubesar di Gottingen, Jerman menyatakan bahwa opzet itu sebagaiDe Will atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku(Handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yangkehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu(Formalee Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam denganpidana oleh undangundang; b TeoriBayangan/Pengetahuan(Voorstellings Theorie) dariFrank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau TeoriPraduga/Teori Prakiraan dari Prof

Van Bemmelen dan Pompeyang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendakipembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauhhanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknyamasalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi olehpembuat. 4 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof.

Sedangkan menurut Prof. Vosmengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat(dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata sipembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dariperbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akanmelakukan perbuatannya tersebut. b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bijzekerheids bewustzijn). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurutProf. Dr.

Menurut TeoriBayangan (Voorstelling Theorie) keadaan ini adalah sama dengankesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam duaduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak sipelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasanpelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga adakesengajaan. c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzij atau voorwaardelijk opzet atau doluseventualis) dan menurut Prof.

Bahwa gugatan Para Penggugat Asal Dalam Konpensi adalah tidak lazim.Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam Hukum AcaraPerdata, terbitan Liberty, halaman 34, dinyatakan bahwa apabila seseorangmerasa haknya dirugikan oleh orang lain, maka untuk memperolehperlindungan hukum dapat mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan.Sehingga orang yang tidak menderita kerugian, tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan. Yaitu hanya kepentingan hukumHal. 10 dari 23 hal. Put.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Hal.105, berpendapat bahwa "Hakim secara ex officio dianggap mengenalperistiwaperistiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yangmemeriksa perkara. Kejadiankejadian prosesuil ini dianggap diketahuioleh Hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Bahwa gugatan Para Penggugat Asal Dalam Konvensi adalah tidak lazim.Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam Hukum Acara Perdata,terbitan Liberty, halaman 34, dinyatakan bahwa apabila seseorang merasahaknya dirugikan oleh orang lain, maka untuk memperoleh perlindunganhukum dapat mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan. Sehingga orang yangtidak menderita kerugian, tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan, apalagi gugatan diajukan kepada vang dirugikan.

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, V, dan Il, Ill, IV, Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agungpada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan Dr. YAKUP = GINTING,S.H.,C.N.

HAMDI, S.H., M.Hum., Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,ttd./Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,Panitera Pengganti,tid./NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,Biaya Kasasi:1. Meteral ................4 Rp 6.000,2. Redaksi ...............4. Rp 5.000,.3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000.Jumlah......... Rp 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PANITERAPANITERA MUDA PERDATADr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH..,NIP: 19610313 198803 1003Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 356 K/Padt/2015Hal. 24 dari 23 hal. Put.

Satrio : Bahwa suatu perjanjian mengandung unsurpenipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkansuatu gambaran yang tidak benar tentang ciri obyek perjanjiansehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untukmenutup perjanjian.Menurut Prof. Subekti perpendapat : Bahwa hukum perdata dalamarti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukumyang mengatur kepentingankepentingan perseorangan.Menurut Prof.

Sudikno Mertokusumo : Bahwa hukum antaraperseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antarayang satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dandalam pergaulan masyarakat dimana pelaksanaanya diserahkankepada masingmasing pihak.Pendapat ahli Prof. Dr. H. JUAJIR SUMARDI, SH.

Satrio : bahwasuatu perjanjian mengandung unsurpenipuan jika terdapat perobuatan dengan daya akalnya menanamkansuatu gambaran yang tidak benar tentang ciri obyek perjanjiansehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untukmenutup perjanjian.Menurut Prof. Subekti perpendapat: bahwa hukum perdata dalam artiluas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum yangmengatur kepentingankepentingan perseorangan.Menurut Prof.

., MH. dan Prof. DR.Valerine J.L.K, SH., MA. masingmasing sebagai anggota Majelis HakimAgung;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 135 K/Pdt.Sus./2011 tanggal 5April 2011 antara Kurator PT. Goro Batara Sakti (Dalam Pailit) melawanYanny Finance dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat(Bank Nagari) dengan Susunan Majelis Hakim Agung: DR.

Terutama Tentang Jaminan Asset PihakKetiga Yang Menjamin Utang Debitor Pailit Tetapi MalahMempertimbangkan Pendapat Ahli Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si.Yang bertentangan dengan undangundang.13 Bahwa sama sekali Majelis Hakim Judex Facti tidak menggubris pendapatahli hukum kepailitan DR. M.

Pasal 59 ayat (1) UUNomor 37/2004 ;Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Hj.

Padahal sifat dari penjaminan adalah menjamin pelunasan utangdebitor dari hasil penjualan benda agunan;Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Hj.

,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., dan Mahdi Soroinda, SH.,M.Hum., HakimHakim Agung, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengandihadiri oleh AnggotaAnggota tersebut dan Rita Elsy, SH., MH., Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. ttd./Syamsul Maarif, SH., LL.M.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., 2.Zulkarnain Yunus, SH.,MH., 3. Widodo Iswantoro, SH., 4. Mansur Munir,SH., 5. Agus Dwiwarsono, SH.,MH., 6. Arfa Gunawan, SH., 7. Adria IndraCahyadi , SH.,MH., 8. Edi Mulyono, SH., 9. Nur Syamsiati Duha,SH.,M.Kn., 10. Sururudin, SH., 11. Bayu Nugroho, SH., 12. Yusmarini,SH., 13.

Susuanan Pendiri Yayasan (Vide Pasal 6), terdiri dari:> Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH.;> K.H. Oesman Mansoer;> Drs. Moh. Wijono, SH.;> Drs. Achmad Sjafiy, SH.;> M. Sjahroel, SH.;> Haryono Tontowi Fadeli, SH.;b. Susunan Pengurus Yayasan (Vide Pasal 8), terdiri dari:> Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH.;> Ketua Il : Drs. Moh. Wijono, SH.;> Sekretaris : Drs. Achmad Sjafiy, SH.;> Bendahara : M. Hilmi Khalidi, Bc.Hk.;> Bendahara II : Noor Khazin Askandar, SH.;c.

Achmad Sjafiy, SH.) termasuksebagai Pendiri dan Sekretaris dalam pembentukan Yayasan PendidikanSunan Giri (YASPURI);Bahwa berdasar Rapat Pengurus tanggal 01111986 secara aklamasisemua Pengurus Yayasan yang masih hidup menunjuk Prof. Dr. H.

Achmad Sjafiy,SH.) adalah Pengurus Yayasan yang menjabat sebagai Sekretaris;Bahwa sebelum tahun 2001 beberapa Pendiri Yayasan telah meninggaldunia, salah satunya adalah Ketua Yayasan Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe,SH. pada pertengahan Mei 1998, maka Para Pendiri yang masih hidupmengadakan rapat masingmasing: Drs. Achmad Sjafiy, SH.,M., Sjahroel,SH. dan Haryono Tontowi Fadeli, SH. menyusun Pengurus YayasanPeriode 19982003, sehingga ditetapbkan Pengurus Yayasan sebagaiberikut:Ketua : Hj.

Ngudi Yudono;AnggotaDewan Pembina :Ketua : Prof. Dr. KH. Acmad Mudlor, SH.;Anggota : Ny. Drg. Hj.Koes Ilmiwati;Ny. Hj. Koes Indriwati;H. Choirul Imam, SH.

diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SORAYA TARLITAtersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jum/at tanggal 25 Mei 2012 oleh Prof

,MH., dan Prof. DR. TAKDIRRAHMADI,SH.,LLM., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TENRIMUSLINDA,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,Ttd./SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH. Ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.Ttd./Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.Panitera Pengganti,Ttd./Hj. TENRI MUSLINDA, SH.

satu) buah kompor kecil bekas farpum, 1 (satu)buah kotak kecil plastic warna hitam ;e Bahwa terdakwa menyimpan sabusabu sebanyak 6 (enam)paket untuk persedian untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri,cara terdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu tersebut dengancara pertama menyiapkan peralatan untuk menghisap sabusabuseperti bong, kompor, pipet, sedotan plstik, korek api setelahperalatan tersedia kemudian sabusabu dimasukan kedalampipet lalu dibakar dan disambungkan ke bong atau sabung airmineral merek prof

plastic warna hitam adalah milikterdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;Bahwa terdakwa menyimpan sabusabu sebanyak 6 (enam) paketuntuk persedian untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu tersebutdengan cara pertama menyiapkan peralatan untuk menghisap sabusabu seperti bong, kompor, pipet, sedotan plstik, korek api setelahperalatan tersedia kemudian sabusabu dimasukan kedalam pipetlalu dibakar dan disambungkan ke bong atau sabung air mineralmerek prof

hitam adalahmilik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;Bahwa terdakwa membeli dan menyimpan sabusabu sebanyak 6 (enam)paket untuk persedian untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu tersebut dengancara pertama menyiapkan peralatan untuk menghisap sabusabu sepertibong, kompor, pipet, sedotan plstik, korek api setelah peralatan tersediakemudian sabusabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar dandisambungkan ke bong atau sabung air mineral merek prof

dalam Golongan UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan menyimpan sabusabusebanyak 6 (enam) paket untuk persedian untuk dipakai atau dikonsumsisendiri dimana cara terdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu tersebutdengan cara pertama menyiapkan peralatan untuk menghisap sabusabuseperti bong, kompor, pipet, sedotan plstik, korek api setelah peralatan tersediakemudian sabusabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar dan disambungkanke bong atau sabung air mineral merek prof

HARMANTOtersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 27 Desember 2012, oleh Prof. Dr.VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH. dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.Ongkos kasasi : Panitera Pengganti,Lo MA GC 0A stem senses 0 some Rp 6.000,00 ttd./2.3.RedakSl........eceeeeeee ees Rp 5.000,00 Frieske Purnama Pohan, SH.Administrasi kasasi ............ Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata( PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)Nip : 196103131988031003

ratus delapan puluh ribu rupiah);7 Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;8 Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untukseluruhnya;Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Prof

,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., M.Hum., HakimAgung masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,1415Ttd./ Ttd.

Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, S.H., MA.Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,Ttd./Biayabiaya Kasasi: Ferry Agustina Budi Utami, S.H.LMeter al.....icccceee Rp 6.000,002RedakS Lu. Rp 5.000,003. Administrasi kasasi........... Rp489.000.00Jumlah .................. Rp500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIan. PaniteraPanitera Muda Perdata,Dr. PRL PAMBUDI TEGUH, SH..MH.NIP. 19610313 198803 1 003Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.3020 K/Pdt/2009

menyatakan tidak sanggup lagimenghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, makaberdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPara Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletoir dan telah dituangkandalam Putusan Sela sebagaimana dalam berita acara penetapan ini (videPasal 182 R.Bg);Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dokirin ahlihukum tentang kedudukan sumpah supletoir dalam hukum acara perdatayang diambil alin sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof

M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah AgungRl, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat9diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untukmengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebin dahulu,sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut makapembuktian menjadi sempurna";Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.

kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :Wel gitl ple Jule Al ads al alate dang jt aged Cob dag j ADE LS CsArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakanpendapat para pakar yaitu : Pendapat Prof

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan,oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itu sendin, Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwaperkawnan Sirn tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

RAWI tersebut ;Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 500.000, (limaratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2007 oleh Prof. DR. H. Muchsin,SH, Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan Prof. Rehngena Purba, SH. MS, HakimHal. 15 dari 16 hal. Put.

Prof. DR. H. Muchsin, SH,ttd/Prof. Rehngena Purba, SH. MS.BiayaBiaya : Panitera Pengganti :1. Meterai Rp. 6.000, ttd/2. Redaksi Rp. 1.000, Susilowati, SH. MH.3. Adminitrasi PK Rp. 493.000,Jumlah Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda PerdataMUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.Nip.040030169Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.806 PK/Pdt/2001

., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T.Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N., M.H.ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.Panitera Pengganti :ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.Untuk salinan :MAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana MiliterP. Simorangkir, S.H., M.H.Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P14

Prof Dr, Satrio Jakarta 12940.Senilai USD 50.000,00, (US Dollar Lima Puluh Ribu) keAccount PT. NUSA BARA ABADIMAKMUR (Penggugat)No.Rekening : 119.000.524.8800 Bank Mandiri CabangKrekot Bunder Jakarta Pusat ;6. Bukti T.6. Fotocopy dari Fotocopy Fund Transfer Application tanggal, 05102012 senilai USD 50.000,00, (US Dollar Lima PuluhRibu) dari Rekening PT. KOBA TIN di PT. Bank OCDB NISPTower Jl. Prof Dr, Satrio Jakarta 12940. No.Rekening : 0O103512581 ditranfer ke rekening PT.

Prof Dr, SatrioJakarta 12940. No.Rekening : 0103512077 ditranfer kerekening PT. NUSA BARA ABADIMAKMUR No.Rekening :119.000.524.8800 Bank Mandiri Cabang Krekot BunderJakarta Pusat ;8. Bukti T.8. Fotocopy dari Fotocopy Formulir Kiriman Uang tanggal, 01032013 dari PT. KOBA TIN melalui Bank BNI senilai Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekeningPT. NUSA BARA ABADIMAKMUR No.Rekening119.000.524.8800 Bank Mandiri Cabang Krekot BunderJakarta Pusat ;9. Bukti T.9.

Prof Dr, Satrio Jakarta 12940. No.Rekening :0103512581 ditranfer ke rekening PT. NUSA BARAABADIMAKMUR No.Rekening : 119.000.524.8800 BankMandiri Cabang Krekot Bunder Jakarta Pusat senilai Rp 350.075.000,(tiga ratus lima puluh juta tujun puluh lima riburupiah);10. Bukti 7T.10.Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BaritoPermai Nomor: 21 Tertanggal 11 April 1985 ;Hal.9 dari 17 hal.Put.No.23/PDT/2014/PT.BBL11. Bukti 1.11.Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Putusan Nomor 3317 K/Pid.Sus/2018Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.,HakimHakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagaiHakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga, olen Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota serta Dr.

/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd./Dr. Carolina, S.H., M.H.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R.I.PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUHARTO, SH., M.Hum.NIP. 196006131985031002Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3317 K/Pid.Sus/2018

Prof. Subekti, SHmendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalamhukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwasubyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban darihukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa individu (naturelijkHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2019/PN Dpspersoon) atau badan hukum (Rechtspersoon).

UndangUndang Darurat RI No.12 Tahun 1951 Tentangmengubah "Ordonnantie Lembaran Negara 1948 Nomor 17 dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof

Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2019/PN Dps Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof

., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. dan Prof. Dr. MohammadAskin, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny.

./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/201 1Panitera Pengganti,ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda PidanaKhusus( Sunaryo, SH, MH.)NIP.040 044 338Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/201 1