Namun apapun yang diputuskan Hakim di persidangan, kami serahkanpada kewenangan Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini denganseadiladilnya sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak.

membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita AcaraPersidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat danmenjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Tunggal oleh PenuntutUmum, Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitumelanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke5 KUHPidana Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Ad 1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiaporang yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyekhukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannyatersebut memenuhi semua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan,maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undangundang nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Anak sebagaimana tersebutdalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari Identitas Anak, yang dari hasilPenelitian Bapas Anak, yaitu Anak, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2005 dan padasaat ini usia Anak, berumur 16 (enambelas) tahun dan belum pernah menikah;Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan usia Anak pada saatmelakukan perbuatan pidana usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun danPutusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2021/PN BtmHalaman 13 dari 19 Halamanmenurut Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

untuk tidak melakukan kesalahan dikemudianhari dan pidana yang akan dijatunkan dalam amar putusan ini dianggap telahmemenuhi rasa keadilan.Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidanamaka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana terhadap, Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke5 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) jo Undangundang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

NSCFINANCE yang beralamat di JI Amir Machmud No. 25 Kota Cimahi,setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi DESI MESRANImelaporkan kejadian tersebut kepada saksi DENNY RAY PRANATAsebagai audit legitigasi, kemudian saksi DENNY RAY PRANATAAmenindaklanjuti hal tersebut dengan cara langsung melakukanpengecekan nomor faktur konsumen atas nama AGUS dan memangbenar didalam sistem PT.

AGUS kepada siapa saksi AGUS membayarkan cicilannyatersebut dan saksi AGUS menjawab bahwa saksi AGUS sudahmenyerahkan secara langsung kepada Terdakwa di kantor PT, NSCFINANCE yang beralamat di JI Amir Machmud No. 25 Kota Cimahi,setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi DESI MESRANImelaporkan kejadian tersebut kepada saksi sebagai audit legitigasi,kemudian saksi menindaklanjuti hal tersebut dengan cara langsungmelakukan pengecekan noma faktur konsumen atas nama AGUS danmemang benar didalam sistem

NSC FINANCE yang beralamat di JI AmirMachmud No. 25 Kota Cimahi, setelan mengetahui hal tersebutkemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DENNYRAY PRANATA Bin Aim ASRIL sebagai audit legitigasi, kKemudian saksiDENNY RAY PRANATA Bin Aim ASRIL menindaklanjuti hal tersebutdengan cara langsung melakukan pengecekan nomor faktur kKonsumenatas nama AGUS dan memang benar didalam sistem PT, NSCFINANCE saksi AGUS belum melunasi cicilan, kemudian saksi DENNYRAY PRANATA Bin Aim ASRIL langsung

membayarkan cicilannyatersebut dan saksi AGUS menjawab bahwa saksi AGUS sudah menyerahkansecara langsung kepada Terdakwa di kantor PT, NSC FINANCE yangberalamat di JI Amir Machmud No. 25 Kota Cimahi, setelah mengetahui haltersebut kemudian saksi DESI MESRANI melaporkan kejadian tersebut kepadasaksi DENNY RAY PRANATA sebagai audit legitigasi, kemudian saksi DENNYRAY PRANATA menindaklanjuti hal tersebut dengan cara langsung melakukanpengecekan nomor faktur konsumen atas nama AGUS dan memang benardidalam sistem

membayarkancicilannya tersebut dan saksi AGUS menjawab bahwa saksi AGUS sudahmenyerahkan secara langsung kepada Terdakwa di kantor PT, NSC FINANCEyang beralamat di JI Amir Machmud No. 25 Kota Cimahi, setelah mengetahuihal tersebut kKemudian saksi DESI MESRANI melaporkan kejadian tersebutkepada saksi DENNY RAY PRANATA sebagai audit legitigasi, kKemudian saksiDENNY RAY PRANATA menindaklanjuti hal tersebut dengan cara langsungmelakukan pengecekan nomor faktur konsumen atas nama AGUS danmemang benar didalam sistem

saksi adanya indikasi penyalahgunaankeuangan koperasi, bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana koperasi dengancara mengajukan pinjaman atas nama nasabah fiktif (padahal yang bersangkutantidak mengajukan pinjaman kredit) sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar limaratus juta rupiah) sejak awal tahun 2011 sampai dengan Mei 2012;Bahwa HANUNG PURWO PRASETYO Bin SUGITO RAHARJO menerangkanbahwa cara mengajukan pinjaman fiktif sehingga koperasi mengalami kerugiansebesar 3,5 Milyar adalah apabila dengan sistem

DWI RAHAYU Alias AYUBinti SURATNO), kemudian oleh para terdakwa, uang tersebut diserahkankepada saudara CHATARINA RAHMANI WIDYASMARA KUSUMA ALIASRINA BINTI BERNADUS ENDRAT WIDANASTO (manager dilakukanpenuntutan dalam berkas pekara terpisah);Bahwa apabila pengajuan pinjaman dengan sistem bunga tetap (tetap), saudaraCHATARINA RAHMANI WIDYASMARA KUSUMA ALIAS RINA BINTIBERNADUS ENDRAT WIDANASTO (manager dilakukan penuntutan dalamberkas pekara terpisah) menyuruh HANUNG PURWO PRASETYO BinSUGITO RAHARJO

. ~ ~ =BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS : dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandung2021 dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari tanggalseperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukul Wib.ge Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatanJersanaka sekarang ini.

SESP Re BogeMenerangkan sebagal berikut :an Picgmat wnidesie Foe scsideereh lara Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem Peradilan cepat seperti ini.

Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :e Operator Sistem BIRTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkandata Trade Confirmation dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas.e Setelah Operator Sistem BIRTGS selesai melakukan penginputan datatransaksi pada sistem BIRTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadidilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu JokoSutrisnoe Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukanFinal

Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :e Operator Sistem BIRTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkandata Trade Confirmation dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas.e Setelan Operator Sistem BIRTGS selesai melakukan penginputan datatransaksi pada sistem BIRTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadidilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaituJoko Sutrisnoe Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukanFinal

Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :e Operator Sistem BI RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkandata Trade Confirmation dari PT AAAS.e Setelah Operator Sistem BI RTGS selesai melakukan penginputan datatransaksi pada sistem BI RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadidilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaituJoko Sutrisnoe Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukanFinal Approve / proses pengiriman

Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan danmaintenance sistem aplikasi.. Mengkoordinasikan kegiatan technical assesment terhadap usulan proyekpengembangan sistem aplikasi Serta merumuskan solusi alternatifnya.. Mengelola kegiatan Otomasi system dan aplikasi Bank Maluku.. Menjamin kelancaran operasional Teknologi Informasi dan Sistem InformasiManajemen sesuai dengan kebutuhan User dan Bisnis Bank Maluku.. Mengelola pengujian dan pengawasan terhadap seluruh perubahan padasistem..

AAASlewat Sistem BIRTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :Operator Sistem BI RTGS melakukan penginputan pada sistemberdasarkan data Trade Confirmation dari PT.

Saksi Yusmina DewiBahwa , saksi kenal dengan saudara Erwin ;Bahwa pada tahun 2010 saksi mulai bekerja di tempat Tergugat yangbergerak di bidang usaha potong ayam.Bahwa sistem pembelian ayam potong ditempat tergugat, pembeliandengan sistem pembayaran di muka tidak perlu ada jaminan, namunpembayaran di belakang baru diminta jaminan berupa sertifikat tanahatau BPKB kendaraan.Bahwa Sistem yang Erwin pilih yaitu ambil dulu baru bayar belakanganpakai Giro ;Bahwa Pada saat itu Erwin menyerahkan jaminan

Saksi Oktariani YasriHalaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.PbrBahwa Saksi mengenal Tergugat, karena saksi bekerja ditempat usahaTergugat, dan saksi tahu dengan Penggugat namun saksi tidak mengenalPenggugatBahwa jenis usaha dari Tergugat bergerak dibidang ayam Potongsebagai distributorBahwa Saksi juga mengenali Erwin sebagai pembeli Ayam Potong ditempat TergugatBahwa Sistem pembelian ayam potong yang biasa dilakukan di tempatTergugat yaitu jika pembeli ayam potong membayar

dimuka uangpembelian ayam potong tersebut, Tergugat tidak perlu meminta jamiandari pembeli, namun jika pembeli membayar setelah ayam potong lakudijualnya kemudian baru dibayar, biasanya Tergugat meminta Jaminan.Bahwa Saudara Erwin memilih sistem pembelian ayam potong denganmeninggalkan Jaminan Berupa Surat Tanah.Bahwa Saksi tahu hutang saudara Erwin kepada Tergugat sebesar Rp1,3 Miliar .Bahwa Saksi mengetahui bahwa Erwin yang menyerahkan SHM NO 6225kepada Tergugat sebagai jaminan usahanya pada tahun

tidak dapatdiberlakukan sebagai Nota Retur, sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "NotaRetur yang tidak selengkapnya mencantumkan syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalamayat (3) (tidak menyebut ayat (1), tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, danPasal 3 ayat (4) tidak menyebut ayat (1 ), oleh sebab itu meskipun Nota Retur dibuatkanoleh Pemohon Banding sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) tetap dapatdiperlakukan sebagai Nota Retur;Tambahan data dari Pemohon Banding:ALUR PROSES SISTEM

XXX menggunakan 2 program sistem penjualan yaitu bulanJanuari s/d Oktober 2009 dan di bulan Agustus s/d Desember 2009;1.

Prosedur Sistem Penjualan dan Pengeluaran Barang dari Gudang Sampai KePelanggan Periode Januari s/d Oktober 2009 adalah sebagai berikut:Sales mendatangi Toko/pelanggan dan mencatat semua permintaan barang yang akan dipesan.Sales menyerahkan semua hasil orderan dart toko/pelanggan ke bagian Administrasipenjualan.Selanjutnya Administrasi penjualan menginput ke dalam program komputer semua hasilorderan yang diterima dari sales dan membuat Surat Perintah Muat (SPM) yang telahditanda tangani oleh pihakpihak

Prosedur sistem penjualan dan pengeluaran barang dari Gudang sampaike pelanggan periode Agustus s/d Desember 2009 adalah sebagai berikut:Sales mendatangi Toko/pelanggan dan mencatat semua permintaan barang yang akan dipesan;Sales menyerahkan semua hasil orderan dari toko/pelanggan ke bagianAdministrasi penjualan;Selanjutnya Adm.penjualan menginput ke dalam program komputer semua hasilorderan yang diterima dari sales dan membuat RSPB (Rekap surat pemuatanbarang) yang telah ditanda tangani oleh pihakpihak

surat jalan (merah dan putih)dikirimkan ke administrasi penjualan untuk ditempelkan pada surat jalan, suratjalan yang sudah dilekati sales return sebagai dokumen bahwa lama sekali tidakterjadi penjualan (penyerahan) atas barang yang dikirim, sehingga tidak ada objekPPN, oleh sebab itu tidak ada yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN;bahwa perlu disampaikan bahwa apa yang diuraikan sebelumnya tidak ada kaitannya denganRetur Penjualan, sedangkan Retur Penjualan akan diuraikan berikutnya;Prosedur Sistem

teralu berat, ataukah masih kurangsepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka untuk menjawab peranyaan tersebut disini merupakankewajiban Mejelis Hakim untuk memperimbangkan segala sesuatunya selain dani aspek YURIDIS yangtelah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatf dan aspek agamis /religius dimana terdakwa fnggal dan dibesarkan, aspek policy / fisafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan menghindan adanya dispantas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem

para terdakwakhususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan oranglan seperi hal perouatan para terdakwa mencun barang milk orang lain, selain itu Kabupaten ManggaraiBarat adalah daerah pariwisata intemasional, perbualan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagicia pariwsata Kabupaten Manggarai Barat; Menimbang, bahwa dikaji dan aspek Policy/ilsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan danmencegah adanya dispantas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem

hukum Indonesia, apabila dikajidan perspektf model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspekmodel keseimbangan kepentngan atau daaddader stfrecht Oleh karena itu, dengan dimensi yangdemikian Meielis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnyamodel hukum Belanda yang bersifat daderstrafrecht oriented atau orientasi pada pelaku atau untuk IUSCONSTITUENDUM sehingga Meielis Hakim dalam aspek ini elah melakukan penjatuhan pidana

Halaman 21 dari24berdasarkan model daad dader stafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepadaadanya keseimbangan kepentngan ic putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorentasikepada perindungan kepeningan Negara, kepeningan masyarakat, kepentingan individu, kepentngan pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa jika dilinat dan fakta dan kenyataan sehari hari akibat dari perbuatan yangdilakukan para terdakwa mempunyai dampak pada korban dan akibat yang diimbulkannya maka MeielisHakim

dijatuhkan bukan untuk menurunkanmarabat seseorang akan telapi bersifat edukatif, konstuktf dan motvatf agar tidak melakukan perbuatanfersebut lagi sesuai feori / fisafat integraif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;Menimbang bahwa dengan beritk tolak dan aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspekedukatf dan aspek agamis / religius dimana terdakwa finggal dan dibesarkan, aspek policy / fisafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya dispartas dalam hal pemidanaan , danaspek model Sistem

Tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 21 Juni 2021ternyata perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil:Bahwa Ketua Majelis telah menerima Asli Surat Persetujuan BeracaraSecara Elektronik (eLitigasi) dari Penggugat melalui Sistem InformasiPengadilan pada Pengadilan Agama Soreang;Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronikmelalui aplikasi eCourt, setelan Ketua Majelis memberikan penjelasanmengenai eCourt lalu mengajukan pertanyaan, kemudian Tergugat melaluiKuasa Hukumnya

Putusan Nomor 3077/Pdt.G/2021/PA.SorPersetujuan Beracara Secara Elektronik (eLitigasi) dari Tergugat in personmelalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama SoreangBahwa kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan PersetujuanBeracara Secara Elektronik yang amarnya menyatakan proses pemeriksaanperkara a quo dilaksanakan secara elektronik, dan memerintahkan kepada parapihnak untuk mengikuti semua proses tahapan pemeriksaan perkara a quosecara elektronik;Bahwa kemudian dibacakan Surat Gugatan

sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para pihak melaluiSistem Informasi Pengadilan pada aplikasi ecourt Mahkamah Agung RI yangpenetapannya dibacakan dalam persidangan;Bahwa selanjutnya untuk tahapan persidangan dengan jawabanTergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, pembuktian, kesimpulan danpembacaan putusan akan dilaksanakan secara elektronik sesuai jadwal yangtelah ditetapkan (court calender) dengan perintah kepada kedua belah pihakmengupload dokumendokumen = elektronik melalui Sistem

InformasiPengadilan;Bahwa selama proses persidangan elektronik dilaksanakan, para pinakbaik Penggugat maupun Tergugat telah mengupload dokumendokumenelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;Bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya menerangkan sebagaiberikut :1.

;Menimbang, bahwa para pihak telah melaksanakan dan memenuhiacara persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal yangtelah disepakati dan masingmasing telah mengupload dokumen elektroniknyahingga ke tahap pembuktian, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik:Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dan Tergugat

BERKAH biasanya mereka bawadan dijual ke Pelabuhan Juwana. bahwa sistem penggajian mereka terima yaitu sistem bagi hasil. bahwa peralatan yang ada di kapal adalah Radio Komunikasi dan alatnavigasi berupa Kompas dan GPS hanya itu yang ia tahu.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan ;2. Saksi JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikutbahwa ia bekerja di kapal perikanan bernama KM.

BERKAH biasanya mereka bawadan dijual ke Pelabuhan Juwana. bahwa Sistem penggajian mereka terima yaitu sistem bagi hasil. bahwa peralatan yang ada di kapal adalah Radio Komunikasi danalat navigasi berupa Kompas dan GPS hanya itu yang ia tahu.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan ;w Menimbang, bahwa terhadap Saksi penangkap atas namaRACHMAD SYAHOUTRA dan SYAMSIR .

BERKAH biasanya mereka bawa kePelabuhan Juwana. bahwa sistem penggajian mereka yaitu sistem bagi hasil bersih,namun ia belum menerima gaji karena belum sempat pulang ke juwanadan menjual ikan hasil tangkapan. bahwa peralatan yang ada di kapal adalah Radio Komunikasi 1 (satu)unit, alat navigasi berupa Kompas 1 (satu) unit dan 1 (Satu) unit GPS Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang buktisebagai berikut :1. 1(satu) Unit Kapal KM. BERKAH 2. 1(Ssatu) Unit AlatTangkap (Cantrang)3.

Bahwa benar anak menyesali dan berjanji untuk tidak melakukanperbuatannya lagi;Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganutsistem pembuktian menurut undangundang secara negatif (Negatief WettelijkStelsel) yaitu dimana seorang pelaku tindak pidana dapat dipersalahkanterhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sahmenurut undangundang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebutdibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada Pasal 183KUHAP;Menimbang,

PN.Bag.menemukan faktafakta yang membuktikan adanya keadaankeadaan yangdikehendaki pasalpasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan /menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukanalasanalasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syaratsyaratpenjatuhan pidana terhadap Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3UndangUndang RI Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem

/PN.Bag.mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut,Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)Anak dikenai sanksi Pidana Penjara yang ditentukan dalam undangundangtersebut, maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot

/PN.Bag.Menimbang, bahwa undangundang sistem peradilan pidana Anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenarmenjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapandengan hukum sebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untukmencapai Keadilan Restoratif ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasanalasan tersebut di atas, mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan

botolkacabening bertuliskan anggur merah, 1 (Satu) buah jaket sweater warnahitamdengan corak lorengputih, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anaksebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke2 Kitab UndangUndang HukumPidana, UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai PIDANA dan TINDAKANyaitu Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanketentuan dalam UndangUndang;2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akte kelahiran atas namaBIMO AJIE NUGROHO, dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga SARIFUDIN, SH, yang terlampir dalam BAP Penyidikan, telah cukupuntuk membuktikan bahwa Anak lahir pada tanggal 5 September 2000, yangberarti pada saat kejadian perbuatan yang didakwa sebagai tindak pidana, Anakmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, karena itu Anak memenuhisyarat untuk diadili berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor. 11 Tahun2012 tentang Sistem

Bahwa isi Nota Pledoi yang menyatakan Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1)UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak mengenai PIDANA dan TINDAKAN yaitu Anak hanya dapat dijatuhipidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang,Hakim sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut ;2.

Bahwa isi Pledoi yang menyatakan bahwa Sesuai dengan Pasal 70 UndangUndang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktudilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasarpertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenaitindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, Hakimsependapat dengan Penasehat Hukum Anak, dan perihal tersebut akandipertimnbangkan pada bagian pertimbangan

AtasHal 23 Putusan No.04/Pid.Sus.Anak/2018/PN Jkt TimUndang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yo pasal71 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkanterhadap Anak, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anakdijatuhi pidana penjara; sehingga dengan demikian Hakim sependapat denganrekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak diserahkan ke PantiSosial Marsudi Putra Handayani

Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd.

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Subsider :Bahwa pelaku anak Fakrur Razi Ilyas Bin MHD.

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi M.

pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelahkanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwaunsurMengakibatkan luka berat pada orang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebuttelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (3)Undangundang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan AngkutanJalan Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomora 11 Tahun 2012tentang Sistem

Ilyas Mudadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undangundang Republik Nomor 22Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd.

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.2. Menjatuhkan pidana terhadap anak SURYA FAJRIN Bin ALIFUDDINdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanandengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihankerja selama 4 (empat) bulan di LPKA.3.

halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana dan halhal yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupunsebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1)KUHAP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukumanyang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Deny FahrianMurfadli, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak lebih tepat dikenakanpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuanagar dapat menjalani program pascarehabilitasi di Rumah Damping BNNP Acehguna mendapatkan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan;Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN JthMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap rekomendasi dari PembimbingKemasyarakatan yang menyarankan

lagi; Anak berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangantersebut diatas, dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan,tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat hukum Anak,permohonan dari Anak dan orang tua Kandung dari Anak, keadaan yangmemberatkan dan meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikankepentingan yang terbaik bagi anak dan semangat dari Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

oleh Hakim kepada Anak tersebutmerupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengankesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasakeadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 ayat (1) huruf d UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Setelah mendengar permohonanPenasihat Hukum Anakyang padapokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringanringannya atausetidaktidaknya sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS sebagaimanatermuat di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri anak.Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya;Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2018/PN Trk.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa Pada tingkatpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeriwajib diupayakan Diversi , namun dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur bahwaDivers!

Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP tersebut, dan karenahanya satu pidana yang dijatuhkan, maka ancaman pidana sebagaimanaditentukan Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP tersebutlah yang akan dikenakanpada diri Anak a quo, yaitu dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun;Menimbang, bahwa oleh karena maksimal ancaman pidana atas Pasal363 ayat (1) ke5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Anakpaling lama tujuh tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Hal ini dimaksudkan pula selain untuk memberikan efek jera,sekaligus juga untuk memberikan pelajaran bagi orang tua Anak PutuDayut Yudhis Sena tentang tanggung jawab dan kewajibannya sebagaiorang tua, dengan tidak menghadirkannya Anak Putu Dayut Yudhis Senadi tengahtengah mereka;Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menyebutkantentang pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anakmelakukan tindak pidana berat

berharap anak menjadi lebih baikU Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagiU Anak mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancarjalannya persidanganJ Perbuatan Anak karena kurangnya perhatian dari orang tuanyaMenimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke5 joPasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Bukti: 1 (Satu) bungkus plasticklip berisi kristal putin dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram didugamengandung narkotika milik Anak dengan kesimpulan adalah BenarMengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Bukti: 1 (Satu) bungkus plasticklip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram didugamengandung narkotika milik Anak dengan kesimpulan adalah BenarMengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

UU RI NomorHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2020/PN Sim11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;ATAUKedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

UU RI Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana makaHakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap sesuaidengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut 1. Setiap Orang;2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;3.

tua Anak agarAnak dapat meneruskan pendidikannya;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangantersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan,tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Anak serta Orang tuadan Penasihat Hukum Anak, halhal yang meringankan atas diri Anak sertadengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dansemangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Tsoni tania aaaSa onc eae Tee RT eae 8 ee RR TS gerbes senure Re eeeselesai dibuat, kemudian dibacakan kembalin dinyatakan setuju / membenarkandan sanggup diadili dengan sistem Setelah BAP cepat inicepadanya yang bersangkutaceterangan yang diberikan,eriksaan terhadap seorang Lakilaki / PerempuanTanda tangan Tanda tang;Saksi Saksi IlhkBARANG BUKTI:Barang Bukti Yangdisita dari tersangkaBQrUpal 5 sscseecesarrersesernencrnersersrnernenccsterscenesspanes Gennes erred arene eePoe igeecaniesnnivssedwncnamanstircAneret

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju/membenarkan keterangan yangikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilancepat seperti ini, untuk menguatkan tersangkaibubuhkan tanda tangan dibawah ini.