Ditemukan 19648 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA MENTOK Nomor 0045/Pdt.P/2020/PA.MTK Tanggal 7 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 6
17 — 6
Bahwa kakak kandung Pemohon yaitu Ilham bin Abdul Majid tidaksetuju atas pernikahan Pemohon tersebut dan tidak bersedia menjadi wallnikah tanpa alasan yang Jjelas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim memberi pertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sesuai dengan pasal 21 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Wali nasab terdiri dari empatkelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dankelompok yang lain sesuai erat
Register : 07-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Sww Tanggal 14 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 11
18 — 11
Setelah dinyatakan cocok dan bermeterai cukup,ketua Majelis memberi tanda pada masingmasing surat tersebut dengan tandaP.1 sampai dengan P.7 sesuai urutan buktibukti tersebut di atas.B. SaksiHalaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.128/Pdt P/2021/PA.Sww1. Asdi Lakaa bin Adam Lakaa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Desa Limbungo, Kecamatan Suwawa Selatan,Kabupaten Bone Bolango.
Register : 11-03-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Msb Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 17
15 — 17
cintamencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantuadalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasarperkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsurunsur tersebut,maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masingmasingpasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;Menimbang, bahwa berdasarkan urutan
Register : 13-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PA CILEGON Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Clg Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Clgmaka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masingmasingpasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimanaterurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinanPenggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapatdirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terusmenerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah(broken marriage
Register : 06-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Mtr Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
NI KETUT NARTI
Tergugat:
H. ABDUR RAHMAN
51 — 26
NI KETUT NARTI
Tergugat:
H. ABDUR RAHMAN
51 — 26
maka untuk mengetahui haltersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut ini ;Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata makayang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalandengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg yangmenjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itudalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalildalilgugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebin dahulu buktibuktisurat
Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — CV. PUJIMA GOARNA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
BTBMI), sejak dahulu asadalah dengan cara terebihdahulu memperhatikan (dengan urutan) :1. Jenis Barang;2. Komposisi Bahan Baku; dan3. Fungsi dan Kegunaan Barang ybs.Bahwa bukti cara ini masih dianut adalah dari surat Edaran DirekturJenderal Bea dan Cukai, Termohon PK, yaitu SE.22/BC/2006tanggal 22 Juni 2006 tentang pedoman penetapan KlasifikasiBarang, yang pada butir 1.1.2 tentang identifikasi barangmenyatakan :1.1.2.
padabab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah pos64.02.Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi Harmonized SystemNomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkanpos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yangHalaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 536 B/PK/PJK/2016menyatakan Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkanreferensi 3(a) atau 3(b), maka barang tersebut harus diklasifikasikandalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan
Putus : 10-07-2013 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K/Pdt/2013 Tanggal 10 Juli 2013 — Lk. RAHMAD, dkk vs MUHAMMAD HADI Bin H. KAULI
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berikut kamiuraikan batasan wilayah yang dimiliki oleh Para Tergugat : No Objek Nama Urutan Luas tanahsangkata Terauaat1 A Lk. Rahmad dan Lk.Maruni 1,2 ~ +41x22=9022 B Lk. Yenna dan Lk.Hamzah 3,4 m213x18=2343 C Lk. Abd Rahman dan Pr.Capi 5, 6 m213x31=4034 D Lk. Madjid dan Pr.Beda 7,8 m226x19=4945 E Lk. Nadir 9 m212x20=2406 F Lk. Syamsuddin, Lk.Munir, 10,11,12, m2Lk. Tamrin,Lk.Husain 13 47x20=940m2 15 2,7 Lk. Muh Saleh, Pr.Najamiah, 14,15,16, +Pr. Rusni, Pr.lppo dan 17,18 39x43=1677Pr.
Indo Saharia (Tergugat 31, 32, 34, dan 35)..;3.Ketidakcermatan dalam perubahan gugatan di atas terlihat darikurangnya urutan Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat ketikamenguraikan objek sengketa M sebagaimana dimaksud sehinggamenimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa subjek hukum atauorang yang dimaksud sebagai Para Tergugat dalam objek sengketaM tersebut;Hal. 15 dari 34 hal. Put.
Putus : 27-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/PID/2016 Tanggal 27 Juli 2018 — USRIZAL bin BAS KATIB Gelar SUTAN BAGINDO
96 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 427 K/PID/20161. 1 (satu) lembar Ranji keturunan INYIEK SOWANG tanggal1 Februari 2008 dengan urutan tertulis INYIEK SOWANG, bertalian kebawahnya INYIEK PADANG BONAI dan INYIEK SOWANG bertalian kesamping dengan KONDAK DT. BAGINDO SAID, kemudian dari INYIEKPADANG BONAI bertalian ke bawahnya KOME!
No. 427 K/PID/20161 (satu) lembar Ranji keturunan INYIEK SOWANG tanggal 1 Februari 2008dengan urutan tertulis INYIEK SOWANG, bertalian ke bawahnya INYIEKPADANG BONAI dan INYIEK SOWANG bertalian ke samping denganKONDAK DT.
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 302/PDT/2018/PT MDN Tanggal 25 September 2018 — ANDRI YANI WIJAYA VS PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA RANTAUPRAPAT
48 — 11
48 — 11
Bahwa, lagilagi Hakim salah dalam pertimbangannya yangmenyatakan telah mengakui Peraturan Menteri Keuangan danDirjend sebagai dasar/ alasan Hukum Lelang, padahal PeraturanMenteri/ Dirjend bukan termasuk dalam sumber Hukumsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor: 12 Tahun2011 Tentang Hirarki dan Tata Urutan Perundangundangan,khususnya Pasal 7 yang menyatakan jenis dan Hirarki PeraturanPerundangundangan terdiri atas:a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b.
ALASAN KELIMABahwa, lagilagi Hakim salah Pertimbangan Hukumnya padaHalaman 38 yang hanya mengutip Pasal 8 Ayat 1 UndangUndangNomor: 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki dan Tata Urutan Perundangundangan, TIDAK MEMBACA, TIDAK MELIHAT DAN TIDAKMEMPERTIMBANGKAN bunyi Pasal 8 Ayat (2) nya yangmenyatakan: Peraturan Perundangundangan sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyaikekuatan Hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/PID.B/2015/PN WNO Tanggal 5 Maret 2015 — 1.SUMARYO Bin TRIMOREJO Als WARDI
2.SUWARDI Bin PATMOREJO
3.BERTHOLOMEUS SUKAMTO Bin NOTOWIHARJO
4.SUNARTO Bin HADI WIRATNO
5.SUNARDI Bin PRAPTO RAHARJO
20 — 3
20 — 3
Pemain lain secara bergiliran, masingmasing juga mengambil 7 (tuyjuh) kartudengan urutan dari sebelah kanan pemain pertama yang mengambil kartu. Haltersebut dilakukan berulangulang, sampai masingmasing pemain mendapatkan14 (empat belas) buah kartu; Para pemain mengambil satu buah kartu dan mencocokkan dengan kartu yangdipegang masingmasing pemain, apabila kartu tidak cocok atau sama, maka kartutersebut ditarun dibawah sampai menemukan kartu yang cocok.
Register : 13-08-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 0753/Pdt.G/2014/PA.Ptk Tanggal 6 April 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
46 — 15
46 — 15
rekonvensi/Tergugat konvensi hartatersebut diatas mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi duaseperdua bagian untuk Penggugat rekonvensi dan separonya lagi untukTergugat rekonpensi;Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi ( T.1 danT.2) berupa fotokopi sertipikat tanah hak milik atas nama Tergugat rekonvensi /Penggugat konvensi yang terletak di Kecamatan Pontianak Selatan, sertipikathak milik Nomor: tanggal 5 Pebruari 2010 ukuran tanah 210 m2 berupa tanahkaplingan urutan
ke empat dan sertipikat hak milik Nomor: tanggal 24 Maret2011 ukuran tanah 206 m2 berupa tanah kaplingan urutan ke lima sertipikataslinya pada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi;Menimbang, bahwa tanah tersebut telah diadakan pemeriksaan setempatpada tanggal 6 Pebruari 2015, yang dihadiri olen Mejelis hakim, jurusita danjurusita Pengganti, Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi danPenggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, serta disaksikan oleh LurahKelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak
Putus : 14-06-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 14 Juni 2016 — 1. PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),
615 — 1257 — Berkekuatan Hukum Tetap
615 — 1257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal21 Oktober 2014 serta secara tertulis bedasarkan surat Nomor75/10/14, tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah diterima olehKPPU pada hari yang sama (Surat Keberatan) (vide Bukti T1.12);3.4 Akan tetapi, Termohon seolaholah mengabaikan keberadaan dariSurat Keberatan tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon tidakpernah mengajukan keberatan apapun sebagaimana termaksuddalam Putusan KPPU butir 3.3.6.1.5 dan butir 3.3.6.2.4;3.5 Selain dari telah dengan janggalnya tata urutan
Nomor 221 kK/Pdt.SusKPPU/2016Tata Cara Penanganan Perkara Dan Tidak Memberikan KewenanganAtribusi Bagi Termohon Untuk Membuat Hukum Sendiri4.1.4.24.34.4Di dalam berbagai bagian dalam Putusan KPPU, dengan sangattidak berdasar Termohon menyatakan bahwa hukum acara KPPUdiatur berdasarkan UndangUndang Nomor 5/1999 dan Perkom1/2010 di mana tidak ada pengaturan tata cara urutan pemeriksaansaksi dan ahli, sebagaimana kami kutip di bawah ini: Putusan KPPU Kutipan Butir 3.3.3 ...Bahkan berdasarkan yurisprudensi
Register : 23-07-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Btm Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
TARY FERINA
Tergugat:
1.ARDIAN SETIAWAN
2.DODY PRASSAKTO
3.SAIFUL BAHRI
Turut Tergugat:
PT.BPR LSE MANGGALA KC.TANJUNG UNCANG
135 — 70
TARY FERINA
Tergugat:
1.ARDIAN SETIAWAN
2.DODY PRASSAKTO
3.SAIFUL BAHRI
Turut Tergugat:
PT.BPR LSE MANGGALA KC.TANJUNG UNCANG
135 — 70
menawar mengenai berapa jumlah pelunasan hutangkredit, tetapi pada akhirnya Penggugat tidak melunasi hutang kreditTergugat Ill sampai dengan Gugatan Penggugat diajukan;Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat yang padapokoknya menyebutkan Perbuatan Hukum Tergugat I, Il, Ill dan TurutTergugat telah melanggar hak Penggugat sehingga sepatutnya dihukumuntuk membatalkan perbuatan hukum tersebut, dan Turut Tergugat jugamenolak keras alasan dalil Gugatan Penggugat poin 15 huruf (a) garis datar() urutan
Beli antara Tergugat dan Tergugat III melalui pembiayaandari Turut Tergugat tanpa persetujuan/sepengetahuan dari Penggugat,dan/atau setidaktidaknya tanpa membatalkan kesepakatan jual beli antaraPenggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah yang dihuni olehPenggugat dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang oleh Turut Tergugatjelasjelas bertentangan dengan hak hukum Penggugat selaku Pembelliawal, serta Turut Tergugat menolak keras alasan dalil Gugatan Penggugatpoin 15 huruf (d) garis datar () urutan
Register : 09-12-2010 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 49/G.TUN/2010/PTUN.Mdo Tanggal 6 Juli 2011 — Penggugat: YOPPY POLUAN (Yap Sun Diong);
Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;
Tergugat II Intervensi: PT. BANGUN SETIA PERKASA;
110 — 49
110 — 49
Bahwa Penggugat (YOPPY POLUAN, dkk) adalah AAliWaris sah berdasarkan hubungan darah dari almarhumLIE BOEN YAT, menurut garis keturunan lurus kebawahhingga urutan ke tiga (cicit).
Penggugat secara hukum merupakan ahli waris yang sahdari LIE BOEN YAT sebagaimana termuat dalam bukti P4.a berupaPenetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor23/PDT.P/2004/PN.TDO yang ~~ menyatakan penggugat merupakansalah satu ahli waris yang sah menurut garis' keturunan luruskebawah urutan tiga dari almarhum LIE BOEN YAT dan SOE DJOKNIO;Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah dinyatakandalam bukti P4.b berupa Surat Keterangan Ahli Waris (certivicaat van erfrecht ) nomor :wl5.Ca HT.05.10 339/2004yang
Register : 28-02-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PA SLAWI Nomor 589_Pdt.G_2013_PA.Slw. Tanggal 19 September 2013 — Pemohon dan Termohon
15 — 6
15 — 6
Sedangkan tanah dan bangunan rumah bukanlah harta bersama karenadiperoleh oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut,Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan gugatan rekonvensiPenggugat Rekonvensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hakdan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah terhutang(nafkah madliyah), mut ah, nafkah iddah, pembagian
Register : 19-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bjb Tanggal 6 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 9
16 — 9
Selama wali nasab ada maka wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah;Halaman 11 dari 15 halaman.Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA BjbMenimbang, bahwa Wali nasab menurut ketentuan Pasal 21 Kompilasi HukumIslam terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yaitu :1. Kelompok kerabat lakilaki garis lurus keatas yakni ayah, kakek daripihak ayah dan seterusnya;2. Kelompok kerabat saudara lakilaki kandung, atau saudara lakilakiseayah, dan keturunan lakilaki mereka.2.
Register : 24-07-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PA MALANG Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Mlg Tanggal 20 September 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 5
6 — 5
2017/PA.Mlgkeweangan mana secara distributif telah diberikan oleh UndangUndangsesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU No.7 tahun 1989, tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundsng No.3 tahun 2006 danterkahir dengan Undangundag No.50 tahun 2009, antara lain PengadilanAgama berwenang mengadili tentang perkawinan;Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yangdimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentanggugatan perceraian yang dicantumkan pada urutan
Register : 14-11-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.ME Tanggal 27 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
32 — 10
32 — 10
cdg2Vl ay Ml: SU grdl le eldyl Gisooh 2 PV EME Gat CMF ke Oly of FOS gf HI A GIali oye Awad Sle d cael dc fie Oly GY EM oul # Geis MIay WSArtinya : Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman,mutiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayahdan seterusnya. Kedua, saudara lakilaki kandung, saudara lakilakiseayah dan keturunan lakilaki mereka dan seterusnya. Ketiga,Hal.13 dari 17 hal. Pen. No, 0194/Pdt.P/2017/PA.ME. 1paman.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2431 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Mei 2015 — Ir. H. WINARKUS, M.Si, VS H. SUYADI,
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.Bkl, tanggal 24 April 2014, yakni telah kelirumelampaui batas kewenangannya dalam menerapkan hukum, antaraputusan yang dikabulkan dengan petitum dalam surat gugatan Penggugat,berikut perbandingannya:Dalam putusan Majelis Hakim Banding melampaui surat gugatan dalampetitum dari Penggugat; Petitum surat gugatan Penggugat Putusan Majelis Banding PengadilanTinggi Bengkulu Dalam petitum gugatan angka ke tiga(3):%* Menghukum Tergugat untukmembayar kepada Penggugat Dalam Mengadili Sendiri:Pokok perkara urutan
Register : 05-05-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 18
63 — 18
Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.KisMenimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib,sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkananak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhakterhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz itu adalah ibukandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya,kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yangsudah