Ditemukan 4006409 data
283 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG., 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
PUTUSANNomor 617 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Jalan Dr.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang Kami ajukan;2.
sebagai akibat timbulnya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 September2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat: Bahwa Informasi mengenai salinan/fotokopi SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayaran paket/kegiatanswakelola tahun anggaran 2017 pada Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG VS PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
PUTUSANNomor 4705/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalUrip Sumoharjo Nomor 66 Ketapang 78851;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA GRAHA PERMAI, beralamat di JalanBrigjend Katamso Nomor 88 RT 026 RW 006, Sukaharja,Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,dengan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara II Lantai
137 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUBIANTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;;
133 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Memerintahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untukmencatat Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kedalam daftar hitam dan mengumumkannya di seluruh Komisi InformasiProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;4.
208 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN VS H. JUNAIDI;;
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
61 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNIAR A VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
JUNIR A, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Beringin Desa Salur, Kecamatan TeupahBarat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Azwir, S.H,,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AsosiasiPengacara Pengadaan Indonesia (APPI), beralamat di KotaBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SIMEULUE, tempat kedudukan diJalan Teuku Umar Sinabang, Kabupaten Simeulue
M.Junir A, jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Simeulue, jabatan baru Kepala Bidang (Kabid)Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan(Bakesbangpol), dan khusus pada lampiran nomor urut 42 atas namaHusin Alim, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi KesekretariatanKeuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baruSekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenSimeulue (dulu dijabat oleh Drs. M.
M.Junir A, jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid)Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan(Bakesbangpol), dan khusus pada lampiran nomor urut 42 atas namaHusin Alim, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi KesekretariatanKeuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baruSekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenSimeulue (dulu dijabat oleh Drs. M.
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARGO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG
PUTUSANNomor 615/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO, beralamat di JalanMelawai Raya No. 10 Blok M, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, yang diwakili olehBagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KABUPATEN KETAPANG, tempat kedudukan diJalan Jenderal S.
Mahyudin, M.Si,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor144/1764/Hukum/2020, tanggal 13 Agustus 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasan Mumu (almarhum) selaku KetuaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Terdakwaselaku Wakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis danseluruh Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis. Dalamrapat tersebut Terdakwa telah menyampaikan Draft Rencana AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 yang telah disusun yaitusebagai berikut :1.
Hasan Mumu (almarhum) selaku Ketua PanitiaAnggaran DPRD Kabupaten Ciamis, selanjutnya Draft AnggaranBelanja DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 dibahasbersamasama Terdakwa selaku Wakil Sekretaris Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis berserta Pimpinan dan Anggota PanitiaAnggaran lainnya ;Hal. 27 dari 67 hal. Put.
rapat menyetujui dan menetapkan Anggaran Belanja DPRD danSekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 denganKeputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep/DPRD01/2001Hal. 34 dari 67 hal.
Hasan Mumu(almarhum) selaku Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yangdihadiri oleh Terdakwa selaku Wakil Sekretaris Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis dan seluruh Anggota Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis. Dalam rapat tersebut Terdakwa telahmenyampaikan Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten CiamisTahun Anggaran 2002 yang telah disusun, sebagai berikut :1.
Terdakwa selaku WakilSekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis tidakHal. 45 dari 67 hal.
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
120 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 614 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal, JalanDr. Soetomo, Nomor 1, Slawi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Darmawan, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan memeriksa keberatan yang diajukan;Mengabulkan permohonan keberatan
tanggal 16September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
186 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT VS ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;
PUTUSANNomor 316 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SukarnoHatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria,S.H.
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara pada Kantor /nternasional Law FirmLombok, beralamat di Kota Mataram berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 09/SK/VI/ILFL/2020, tanggal 7 Juni2020;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, tempatkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, ProvinsiNusa Tenggara Barat;Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 7 halaman.
(tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal6 November 2018, Luas : 1809 m?
(seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Mewajibkan Tergugat Mencabut :a.Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal30 Oktober 2018, Luas : 3507 m# (tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;.
Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/ Bengkel/ 2018, Tanggal6 November 2018, Luas: 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 7 halaman.
168 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;;
193 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;
80 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten