MOH.YAMIN RUMRA, M.Si,
2. Dr. HUSIN ANANG KABALMAY,M.H,
Tergugat/ Terbanding:
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

MOH.YAMIN RUMRA, M.Si, Berkedudukan di JIn.DR.Tarmizi Taher,Desa Batu Merah RT/RW 001/017, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMIADIN,S.H beralamat di Jalan Baru Kompleks IAIN Ambon Samping Gapura, RT03/ RW 17, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;. Dr. HUSIN ANANG KABALMAY,M.H, Berkedudukan di Jin.

MOH YAMIN RUMRA, M.Si melawanREKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, yang padapokoknya dalam amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : = In/13/1/1c/KP.07.6/133/2015, tanggal 30 November 2015 tentangPemberhentian Pejabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Ambon atasnama Drs.

Moh.Yamin Rumra, M.Si, ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : In./13/1/1c/KP.07.6/133/2015, tanggal 30 November 2015 tentangPemberhentian Pejabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Ambon atasnama Drs. Moh.Yamin Rumra, M.Si ;Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMB19.

Moh Yamin Rumra, M.Si melawanRektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 67/B/2016/PT.TUN MkSantara Drs. Moh Yamin Rumra, M.Si melawan Rektor IInstitut AgamaIslam Negeri Ambon serta telah berkekuatan hokum tetap sebagaimanaPenetapan Nomor: 32/Pen.Inkraht/2015/PTUN.ABN.

MOH YAMIN RUMRA, M.Si MELAWAN REKTORINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, PutusanHalaman 31 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBPengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Perkara Nomor:33/G/2015/PTUN. ABN tanggal 15 Maret 2016 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ambon Nomor68/B/2016/PT.TUN MKS tanggal 04 September 2016 antara Drs.HUSIN ANANG KABALMAY MELAWAN REKTOR INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI AMBON;5.

,M.Si;

., M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IlRT.03 Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan,Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Rasyid, S.H.,kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, padaKantor Hukum Abdul Rasyid Rozali, SH. dan Rekan, ,Halaman 1 dari 8 halaman.

Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenOgan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 2019 tanggal 4 Juni 2018, sampaiadanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkaraini ;DALAM POKOK PERKARA:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 323/KPTS/I/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs.Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M.

., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun2014 2019 tanggal 4 Juni 2018;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 323/KPTS/I/2018 Tentang PeresmianPemberhentian Drs. Anmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M.Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar WaktuHalaman 2 dari 8 halaman.

Yunan HelmiGhozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun2014 2019 tanggal 4 Juni 2018;Mewajibkan kepada Tergugat dahulu Terbanding sekarang TermohonKasasi untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor323/KPTS/I/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Anmad Yani,MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP.

,M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Ogan llir Masa Jabatan Tahun 2014 2019tanggal 4 Juni 2018:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251 K/TUN/20191. Menghukum Tergugat dahulu Terbanding sekarang Termohon Kasasi.

., M.si).4. Menyatakan Tergugat-I (Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad).5. Menghukum Tergugat-I (Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara) untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.612.000.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah).6.

., M.Si.MelawanPEMDA KABUPATEN ACEH TENGGARA, Dkk

Ridwan, S.E., M.si., tanggal 16 September 2006 adalah sah,berkekuatan Hukum dan mengikat.Bahwa sesuai dengan Sartipikat Hak Milik Nomor : 45, objek Tanah seluas5.400. M2, dengan batasbatas dahulu adalah sebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan JIn.

Ridwan, S.E., M.si., di Semadam.e Bahwa batasbatas tanah tersebut adalah : Sebelah Utara berbatas denganKantor Camat Semadam, Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Abd.Hamid, Sebelah Timur berbatas dengan Jln.

Ridwan, S.E., M.si., saksi dan M.Ridwan, S.E., M.si. berdasarkan akta jual beli dari Camat selaku PPAT.e Bahwa saksisaksi jual beli tanah tersebut saksi sudah lupa.e Bahwa selain menjual tanah tersebut kepada pak M. Ridwan, S.E., saksi jugaada menjual tanah yang berada disebelah tanah tersebut kepada Armen Desky(mantan Bupati Aceh Tenggara) untuk pembangunan kantor camat.e Bahwa tanah yang dijual kepada M.

Ridwan,S.E., M.si. di Desa Semadam Asal, Kecamatan Semadam tepatnya disebelah kantor camat Semadam.e Bahwa batasbatas tanas yang dijual Muhammadin kepada M. Ridwan,S.E., M.si adalah Sebelah Utara berbatas dengan Kantor CamatSemadam, Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Abd. Hamid, SebelahTimur berbatas dengan Jln.

Ridwan, S.E., M.si., pada saat penjualan tanah tersebutmenjabat sebagai Kabag Keuangan Kab. Aceh Tenggara.e Bahwa pada saat M. Ridwan, S.E., M.si., membeli tanah Muhammaddintidak dihadiri Tim 9 DPRK Aceh Tenggara karena tanah itu untukpribadi.e Bahwa sepengetahuan saksi jika pembelian tanah untuk PemerintahDaerah harus dihadiri Tim 9 DPRK Aceh Tenggara.

., M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA;

Dr.Aswanto,S.H., M.Si.,DFM. menuturkanbahwa rezim Pilkada bukanlah bagian, apalagi sama, denganPemilu.

,M.Si setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehansuara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalayatertanggal 16 Desember 2020.

,M.Si. tanggal laporan 16 Desember 2020; tanggal peristiwa 2dan 3 September 2020; tanggal diketahui 16 Desember 2020;Bahwa Pelapor atas nama Dr. lwan Saputra, S.E., M.Si.

Nur Hidayat Sardini,S.Sos., M.Si., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.

,M.Si.;b. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Dr. Nur HidayatSardini, S.Sos.,M.Si.;c. Keterangan/Pendapat tertulis Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si. (Bukti T10);11. Fotokopi kumpulan dokumen:a. Permohonan keterangan Ahli Titi Anggraini, S.H.,M.H.;Halaman 100 dari 111 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2021Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Titi Anggraini,S.H.,M.H.;Keterangan/pendapat tertulis Ahli Titi Anggraini, S.H.,M.H. (Bukti T11);12.

ALOISIUS POLENG, M.Si, Cs. vs - RIZALDUS T. E MAGUL, Cs.

ALOISIUS POLENG, M.Si, Umur 48 tahun, BangsaIndonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ketua Koperasi KaryawanYayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai,selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat I ; SERVIANUS JEHATU, S.H., Umur 28 tahun, BangsaIndonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Sekretaris KoperasiKaryawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), AlamatMena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kab.Manggarai,

MAX DAVID MOEDAK, M.Si

Max David Moedak, M.Si daridakwaan Primair di atas ; Menyatakan' terdakwa Ir.

Max DavidMoedak, M.si ;XXVIII.

Max DavidMoedak, M.si ;XXXII. tr.

Max DavidMoedak, M.si ;XXXV.

Max DavidMoedak, M.si ;Bahwa panitia P2BJ adalahKetua : Ir.

IRSAN NOOR, M.Si VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;

ABDULLAH SALEH, M.Si., M.Eng., DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG;;

,M.Si vs FARIDA MUSTAMIN, SE DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO;

., M.SI.,, kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Topoka Nomor 41 Belopa,Kabupaten Luwu, pekerjaan Guru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Burhanuddin.LM, S.H.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROSDIANAH,S.Pd., M.Si.,;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 14/B/2019/PTTUNMks. tanggal 14 Maret 2019 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor38/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 06 September 2018;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2019MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

., M.Si. Anak dari MIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

,M.Si Anak dari Midi

,M.Si Anak dari Midi;Tempat lahir : Juhan Asa;Umur / tgl.lahir : 57 Tahun/ 12 Oktober 1959;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Simpang Raya RT.005 KecamatanBarong Tongkok ,Kabupaten Kab. Kutai Barat;Agama : Katholik;Pekerjaan : PNS;Terdakwa ditangkap tanggal 21 Nopember 2016;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan 12 Desember2016;2.

Menyatakan terdakwa FABIANUS MATIUS BIOTIN, S.Pd, M.Si terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;3.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwamengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringananhukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulangi;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Januari 2017 dengandakwaan sebagai berikut;KESATU;Bahwa ia terdakwa FABIANUS MATIUS BIOTIN, S.Pd, M.Si

Kiri di bagian bawah mata, dan dipergelangan tangan kiri, ditemukan luka lecet di bibir bagian bawah, ditemukanluka robek di punggung tangan kiri dan patah tulang metacarpal satu tangankiri, dari pemeriksaan lukaluka, patah tulang dan cidera kepala tersebut diatasdiduga akibat kekerasan benda tumpul;Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN SdwBahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;ATAUKEDUA;Bahwa ia terdakwa FABIANUS MATIUS BIOTIN, S.Pd, M.Si

Menyatakan Terdakwa FABIANUS MATIUS BIOTIN, S.Pd., M.Si. Anak dariMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PENGANIAYAAN;Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Sdw2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) bulan;3. Menetapbkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

., M.Si;

., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Topoka Nomor 41 Belopa, Kabupaten Luwu,pekerjaan Guru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Burhanuddin L.M., S.H.

MARSAOLI, M.SI VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN REPUBLIK INDONESIA;

MARSAOLI, M.SI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di LingkunganJati Kecil RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Mangga Dua,Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi MalukuUtara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Dosen;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Gedung D Lantai 18, Senayan, Jakarta Pusat 10270;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

Marsaoli, M.Si tanggal17 Januari 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor771/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiHalaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 259 K/TUN/2021Pegawai Negeri Sipil Kepada Prof. Dr. Muhajir K. Marsaoli, M.Si tanggal17 Januari 2019;4.

MARSAOLI, M.Si tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.dan Is Sudaryono, S.H.,M.H.

JANI YOSEF, A.MA, M.Si

JANI YOSEFA.MA, M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur danjuga ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2009,tahun 2010 dan tahun 2011 berdasarkan :1. Surat Direktur Utama LPP TVRI di Jakarta Nomor :238/1.1/TVRV2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang PenggantianPejabat KPA Tahun Anggaran 2009 pada Stasiun Penyiaran NTT,2.

JANIYOSE,F A.MA, M.Si, adalah sebagai berikut :Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 4(1) Tim Monitoring Siarana) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor :15.b/IIL12/TVRV2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang UangLelah Tim Monitoring Siaran;1. Kepala Stasiun Rp.2.000.000,2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Rp.1.000.000,3. Kepala Sub Seksi / BendaharaRp. 500.000.

JANI YOSEF, A.MA, M.Si dan THIDORES DUPARLIRA,SE menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain selain siaran lokalseperti kKonsumsi paket produksi siaran yang dananya sudah diaturtersendiri. THIDORES DUPARLIRA, SE selaku BendaharaPengeluaran juga membuat pertanggungjawaban biaya konsumsiyang tidak benar (fiktif) dengan cara membuat kuitansi pembelianmakanan yang disetujui oleh terdakwa Drs.

Perkara : PDS09/KPG/12/2013 tertanggal20 Mei 2014 pada pokoknya sebagai berikut : 1) Menyatakan terdakwa Drs.JANI YOSEF, A.MA,M.Si terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) jo.

Drs.Jani Yosef, M.Si) tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat olehBendahara Thidores Duparlira.1 (satu) Iembar Nota tanggal 25 Maret 2011 LPP TVRIKupang jumlah Rp.7.001.000,1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2011 Pak Dorisjumlah Rp.7.467.000,Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PTK.

HUSEIN TAMHER, SH- PEMOHON II, ABDUL HAKIM ZEIN RUMLES, SH, M.Si- TERMOHON, KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALUKU TENGGARA

,M.Si;Tergugat I: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;Tergugat II: REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO;

,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,Tempat Tinggal Kelurahan Uluindano Lingkungan I, Kecamatan TomohonSelatan Kota Tomohon;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :LAW AN:I.

M.Si ;Memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu :Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;Tergugat II untuk mencabut Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor :00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian tidakdengan hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si;4.

Nusa, S.Pd,M.Si., menurut tergugat I bukanlah obyek sengketa seperti yang disebutkan Pasal 1angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009.

Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si.,yang ditujukan kepada Rektor Universitas Manado memberitahukan bahwa perkarapidana a.n. Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., telah dijatuhi hukuman penjara selama8 (delapan) tahun (Bukti T.I 4). Atas dasar surat Ketua PN Tondano tersebut,Tergugat II (Rektor Universitas Negeri Manado melalui surat nomor : 7927/H41/KP/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Usul Pemberhentian Tidak DenganHormat PNS a.n.

Nusa, S.Pd., M.Si.

MUSTAKIM, M.SI, DKK;

MUSTAKIM, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kelurahan Birobuli Utara, KecamatanPalu Selatan, Kota Palu, pekerjaan PNS;2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kelurahan Boyaoge,Kecamatan Palu' Barat, Kota Palu, pekerjaanWiraswasta;3. SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan,Kabupaten Donggala, pekerjaan Polri;4.

Mustakim, M.Si.;2. Iswan Hi. ABD. Rahman;3. Sudirman;4. Amirullah;Bs6.Purwanto;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/20217. Rahman Lasemma;8. Syarif;9. Masdiana;10. Mude Muh. Said;11. Hamzah;12. Majid;13. Lasse Makkarawa;3.

Mustakim, M.Si.;Iswan Hi. ABD. Rahman;Sudirman;Amirullah;Yuliana Suyuti;Purwanto;Rahman Lasemma;on oar oy =Syarif;coMasdiana;10. Mude Muh. Said;11. Hamzah;12. Majid;13. Lasse Makkarawa;4. Membebankan Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 24/G/2019/PTUN.PL, tanggal 16Halaman 4 dari 8 halaman.

., M.Si;;

ALOISIUS POLENG, M.Si., DKK VS PIUS HAMID

ALOISIUS POLENG, M.Si. Umur 48 tahun, Bangsa Indonesia,Agama Katolik, Pekerjaan Ketua Koperasi Karyawan Yayasan RanakaManggarai (Kopkar YRM) Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang untukselanjutnya disebut: Penggugat I ; SERVIANUS JEHATU, SH.

ALOISIUS POLENG, M.Si;e Anggota : KONSTANTINUS JERAU, SP ;e Anggota :FRUMENSIUS JERAMU ;Bahwa secara tidak berkelebihan pula dapat dikemukakan dalam eksepsi iniPenggugat II dalam Akta Notaris No. 37, tanggal 17 Januari 2011, sebagai anggotayang tercantum dalam No. 5 atas nama SERVIANUS JEHATU, SH, bukan sebagaiSekretaris Kopkar YRM. 4 Bahwa hal mana secara tegas dan jelas dicntumkan dalam Akta Notaris No.37, tanggal 17 Januari 2011, telah memiliki struktur organisasi Kopkar YRMyang jelas dan tertulis

ALOISIUS POLENG, M.Si ;e Anggota : KONSTANTINUS JERAU, SP ;e Anggota :FRUMENSIUS JERAMU ;Bahwa secara tidak berkelebihan pula dapat dikemukakan dalam eksepsi ini Penggugat IIdalam Akta Notaris No. 37, tanggal 17 Januari 2011, sebagai anggota yang tercantumdalam No. 5 atas nama SERVIANUS JEHATU, SH, bukan sebagai Sekretaris Kopkar4 Bahwa hal mana secara tegas dan jelas dicntumkan dalam Akta Notaris No.37, tanggal 17 Januari 2011, telah memiliki struktur organisasi Kopkar YRMyang jelas dan tertulis

M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum pada angka 1 dan status barang bukti pada angka 7.176 serta angka 7.177, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----------------------------1.

., M.Si. alias OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan ;-------------------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;------------------3.

., M.Si. alias OBED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;------------------------------------------------------------------4.

., M.Si. dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Suma Timur sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. dikembalikan kepada OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. ;---------5. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 11Agustus 2014 untuk selain dan selebihnya ;-------6.

., M.Si. Alias OBED

,M.Si. selakuSekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timurdan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersamasamasaksi DAVID BOLEHEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.

., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan danTuntutan Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. dari segaladakwaan dan tuntutan pidana (vurijspraak) ;Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman17dari34 Halaman3. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan TerdakwaObed Hilungara, S.H., M.Si. seperti keadaan semula ;4.

Menyatakan Saksi OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATANsebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED daridalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;3.

., M.Si. aliasOBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama yang merupakan gabungan beberapaperbuwaten? . Membebaskan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. aliasOBED dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;.

., M.Si. dan barang bukti angka7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta,Kecamatan Kanatang, Kabupaten Suma Timur sesuai dengansertifikat hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.dikembalikan kepada OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. ;. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.tanggal 11Agustus 2014 untuk selain dan selebihnya ;.

ALOISIUS POLENG, M.Si, DKK VS ANSELMUS TAMPUR, DK

ALOISIUS POLENG, M.Si. Umur 48 tahun, Bangsa Indonesia,Agama Katolik, Pekerjaan Ketua Koperasi Karyawan Yayasan RanakaManggarai (Kopkar YRM) Alamat RT. 020/RW.005, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang untukselanjutnya disebut: Penggugat I ; SERVIANUS JEHATU, S.H. Umur 28 tahun, Bangsa Indonesia,Agama Katolik, Pekerjaan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan RanakaManggarai (Kopkar YRM), Alamat Mena, Kelurahan Wali, KecamatanLangke Rembong, Kab.

Aloisius Poleng, M.Si, selaku Ketua Koperasi KaryawanYayasan Ranaka Manggarai dengan Anselmus Tampur, tanggal 12 Juli 2012,ditandai dengan bukti P11 ;12 Foto Copy Surat Pengakuan Utang dari Anselmus Tampur, tanggal 8 Agustus2012, ditandai dengan bukti P12 ;13 Foto Copy Surat dari Ketua Kopkar YRM, Nomor : 86/Kopkar YRM/Ketua/VIII/2012, tanggal 08 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Kepala BPDCabang Borong Kabupaten Manggarai Timur, perihal pemblokiran dana,ditandai dengan bukti P13 ;14 Foto Copy