Tergugat ll dalam memoribandingnya tertanggal 14 Maret 2017 tidaklah terdapat halhal baru,terkecuali hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang telahdikemukakannya di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Amlapurasebelumnya, dimana hal tersebut telah mendapatkan keputusan denganpertimbangan hukumnya secara adil dan patut menurut hukum dalamperadilan yang baik, dengan tanpa terdapat kelalaian dalam acara(Vormverzuim) dan juga putusan a quo telah didasarkan ataspertimbangan hukum yang cukup (motiveringsplicht

., tidak memberikan definisi atau pengertian tentang telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yaknikewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusanyang dijatuhkannya dengan kata lain disebut juga dengan motiveringsplicht;9 Bahwa putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukuppada putusan

No.2249 K/Pdt/20112020memberikan alasan ("motiveringsplicht"), dipenuhi oleh Saudarasaudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusanPengadilan apabila tidak memuat alasanalasan ataupunpertimbanganpertimbangan";"5. Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal inidisampaikan kepada para Hakim dan Panitera (PaniterapaniteraPengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin";Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.

Termohon Kasasiuntuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam Perkara ini ;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang sedangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasanalasan dan keberatankeberatan Para Pemohon Kasasl dan Il di atas,dengan tidak mengurangi rasa Hormat Para Pemohon Kasasi dan llterhadap kewibawaan Pengadilan, Para Pemohon Kasasi dan II memohonkepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI agarberkenan kiranya memberikan alasanalasan Hukum(MOTIVERINGSPLICHT

Tinggi di Medan dalam perkara a quo s.o.r. telahmengabulkan tuntutan rekonpensi dari Para Termohon Kasasi I, II dan Ill,khususnya tentang diktum yang menyatakan Pemohon Kasasi telahmelakukan perbuatan melanggar hukum yang sama sekali tidak didukungdengan alat pembuktian dan pertimbangan hukum dan landasan hukumsebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 03 Tahun 1974 jo Pasal 189 ayat 1 RBg. dan Pasal 195 ayat 2RBg. sebab sama sekali tidak memberikan alasanalasan hukum(motiveringsplicht

No. 3024 K/Pdt/2013.motiveringsplicht sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974;8.

No. 490 K/Pdt.Sus/20111610.memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya dengankata lain disebut juga dengan "MOTIVERINGSPLICHT";Bahwa putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukuppada putusan yang dijatuhkannya, haruslah memenuhi salah satu kriteriakriteria dibawah ini :a Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatukesimpulan lain yang berbeda);b Apabila diabaikan suatu) sanggahan atau keberatan (terhadap hasilpemeriksaan ahli);c

"Sehingga menurut Yurisprudensi tetapMahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 dan Nomor 950K/Pdt/1987 tanggal28 Februari 1989 serta Nomor 120K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989, harusdibatalkan;Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1319 K/Pat/2014 Bahwa selanjutnya seyogianya menurut ketentuan hukum yang berlakudan berkembang di Indonesia dikehendaki dan diwajibkan agar setiapPengadilan memberikan alasanalasan/pertimbangan (motiveringsplicht)yang dijadikan landasan dalam mengambil suatu keputusan seperti yangdijadikan

tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusanHakim, yang intinya berbunyi:"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu. kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupunbertentangaan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandangsebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi;15.Bahwa atas putusan hakim yang tidak memberikan pertimbangan yangcukup didalamnya (motiveringsplicht

Mengenai ini, Mahkamah Agung telahmembuat Surat Edaran (SEMA No. 03 Tahun 1974) yang pada pokoknyameminta para Hakim Agar ketentuan dalam undangundang yangmempertimbangkan dan mewajibkan Hakim untuk memberikan alasan(motiveringsplicht) dipenuhi untuk mencegah kemungkinan dibatalkannyaputusan pengadilan yang tidak memuat alasan dan pertimbangan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/PID/2012/PT.BDGtanggal 24 April 2012 merupakan putusan yang hanya melihat fakta, tidakmelihat karena sebabnya

Melainkan majelishanya mendasarkan pada keterangan Saksi yang mengatakan kerusakanterjadi hanya 25% (dua puluh lima persen), berarti dalam hal inipun MajelisHakim memutus tanpa pertimbangan dan bukti yang cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang tanpapemeriksaan yang mendalam/tanpa =motiveringsplicht yang dapatdipertanggungjawabkan sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Syahbidin dan saksiKasim yang dihadirkan oleh Penggugat

Nomor 1727 K/Pdt/2015Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum,termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motiveringsplicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya;Hal serupa dari pendapat Dr.Lilik Mulyadi, S.H.

Akan tetapi di dalam praktekberkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untukmemberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yangdijatuhnkannya dengan kata tlain disebut juga dengan"MOTIVERINGSPLICHT";10.Bahwa Putusan Hakim yang dianggap tidak memberikanpertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatunkannya, haruslahmemenuhi salah satu kriteriakriteria di bawah ini :a. Apabila diabaikan suatu dalil ( yang dapat memberi arah untuksuatu kesimpulan lain yang berbeda) ;b.

Angka 3 jo.Angka 4 SEMA No. 3/1974, dengan ancaman pembatalan atas PutusanJudex Facti tersebut;Mengutip pendapat sosok autoritatif hukum, yaitu Setiawan, S.H. dalambuku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Tahun 2008,Cetakan Kedua, halaman 383 s.d. 384, memberikan pedomanatau caramemberikan pertimbangan yang cukup atas suatu perkara (motiveringsplicht):"Walaupun tidak dijelaskan apa sebenarnya "motiverinqsplicht:", akantetapi dari putusanputusan Mahkamah Agung yang telah dikutip di atasdapatlah

disimpulkan bahwa "motiveringsplicht' berhubungan denganpersoalan tentang kewajiban untuk menjelaskan duduknya perkara,berkenaan dengan hubungan antara putusan (dictum) dan pertimbanganhukum; bahwa "motiveringsplicht' menghendaki bahwa pertimbangansuatu. putusan Hakim haruslah sedemikian rupa sehingga daripertimbanganpertimbangan tersebut secara terperinci pengadilan tingkatbanding dan/atau Mahkamah Agung dapat mengerti hettiel apa yangdijadikan dasar putusan oleh Pengadilan (rendahan) tersebut;

Dalam teori hukum acara perdata dikenal pendapat bahwa"motiveringsplicht' merupakan salah satu "beginsel van behoorlijkprocesrecbf', di samping asas kesamaan kedudukan para pihak ataukewajiban untuk mendengar kedua belah pihak, sifat tidak memihak darihakim, terbukanya sidang untuk umum dan keharusan menjatuhkanputusan dalam tenggang waktu yang pantas;Kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motiveringterhadap putusanputusannya memberikan jaminan akan adanya suatufair hearing";Hal. 45

nampak dalam Putusannya.Judex Yuris setelah menguraikan isi gugatan Penggugat;Jawaban Para Tergugat, serta keberatan keberatan KasasiPemohon Kasasi, selanjutnya membuat pendapat sebagaimanatelah diuraikan sebelumnya diatas;Bahwa Putusan Judex Yuris sebagaimana tersebut diatas,secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan SuratEdaran (SEMA No. 03 Tahun 1974) yang pada pokoknya memintapara Hakim "agar ketentuan dalam undangundang = yangmenghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikanalasan (motiveringsplicht

No.347 K/PDT.SUS/2009 secara nyata telah bertentangan denganketentuan Surat Edaran (SEMA No. 03 Tahun 1974) yang padapokoknya meminta para Hakim "agar ketentuan dalam Undangundang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringsplicht) dipenuhi untukmencegah kemungkinan dibatalkannya putusan Pengadilan yangtidak memuat alasan atau pertimbangan"; Pasal 23 UU No. 14Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun

bertanggal 25 Januari 2017 serta menghukumTermohon Kasasi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkaraini;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yangsedang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasanalasan/keberatankeberatan Pemohon Kasasi di atas, dengan tidak mengurangirasa hormat Pemohon Kasasi terhadap kewibawaan Pengadilan, PemohonKasasi memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RIagar berkenan kiranya memberikan alasanalasan hukum (Motiveringsplicht

Hal ini sesuai Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, sebagai berikut :Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;Bahwa mengingat surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun1974 yang pada pokoknya meminta kepada para Hakim agar ketentuandalam undangundang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilanuntuk memberikan alasan (motiveringsplicht) dipenuhi untuk mencegahkemungkinan dibatalkannya putusan Pengadilan yang tidak memuat alasanatau pertimbangan, maka atas segala pertimbangan

dengan sekarang sebagaimana yang telahdisampaikan oleh Pemohon dalam Replik Lisan dari Pemohondihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin;Bahwa jika Pemohon tetap pada dalildalilnya mohon agar Majelis HakimPengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin memberikan yang sesualdengan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No.641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996, Bahwa Hakim diwajibkankarena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasukmemberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motiveringsplicht

Agung RI yangmenguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yangdisyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 dari UndangUndangRI No. 48 Tahun 2009, sebagai sarana pengawasan melekat dalammenerapkan hukum yang obyektif, karena telah mengadili dan memeriksaperkara ini baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum,tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukungdengan pertimbangan hukum secara motiveringsplicht

untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalamperkara ini;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang sedangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasanalasan/keberatankeberatan para Pemohon Peninjauan Kembali di atas,dengan tidak mengurangi rasa hormat para Pemohon Peninjauan Kembaliterhadap kewibawaan Pengadilan, para Pemohon Peninjauan Kembalimemohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RIagar berkenan kiranya memberikan alasanalasan hukum(motiveringsplicht

praktik peradilanmenghendaki agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas(een duidelijkk en bepaalde conclusie) demi kepentingan dan ketertiban beracara(process doelmatigheid) (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akandilakukan secara cermat, detail, hatihati, dan rinci (zorvulighandelen) agardihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisialasanalasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum(motiveringsplicht

Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan Qbatalnya Putusan yang bersangkutan26.Bahwa Pasal 30 Ayat (1) Huruf (c) Undang Undang Nomor 5 T 2004tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Snaa/NMahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai definisi kagankah Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwg#iskan oleh peratyanpada putusan yang dijatuhkannya, deygan kata lain disekut juga dengan motiveringsplicht