Ditemukan 164903 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pendidikan nasional Pelaksanaan arbitrase nasional Arbitrase nasional (b) Sistem pendidikan nasional
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
137 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 11-09-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/TUN/KI/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH;;
114 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/KI/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
659 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    PUTUSANNomor 61 PK/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.,jabatan Plt.
    dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 4 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan Kementerian Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ., DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMAETRA BARAT;
132 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMAETRA BARAT;
    ,jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2196/Sku13.MP.02.02/IX/2019, tanggal 12 September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan
    Putusan Nomor 422 K/TUN/20202.Menyatakan batal atau tidak Sah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat Nomor: 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan HakAtas Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di NagariSelayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Baratyang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletakdi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat, tanggal 12 April 2019:Mewajibkan
    Tergugat untuk mencabut:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat Nomor: 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan HakAtas Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di NagariSelayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Baratyang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletakdi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat, tanggal 12 April 2019:Menghukum Tergugat untuk membayar segala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
329 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    ., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Jose Rizal & Partners, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor33/SkuHk.03.02/1X/2019
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;3.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Provinsi Banten;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/20203.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/TF2023
Tanggal 20 Juni 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
206 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/TUN/2021
Tanggal 2 September 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH VS DRS. MUSTAKIM, M.SI, DKK;
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH VS DRS. MUSTAKIM, M.SI, DKK;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor108/SK72.600/VII/2019 tanggal, 9 Juli 2019 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Made Sukarianta, dankawankawan 18 (delapan belas) bidang terletak di KelurahanTondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah karena cacat hukum administratif sesuai lampiran SuratKeputusan Tergugat Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli2019 masingmasing atas nama
    Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor108/SK72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang PembatalanSertifikat Hak Milik (GHM) atas nama Made Sukarianta, dan kawankawan 18 (delapan belas) bidang terletak di Kelurahan TondoKecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah karenacacat hukum administratif sesuai Lampiran Surat KeputusanTergugat Nomor 108/SK72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019masingmasing atas nama:Drs
    Putusan Nomor 258 K/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik (SHM) atas nama Made Sukarianta
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESITENGAH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — MUSTAFA VS FERIC SETIAWAN DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DENPASAR;;
119 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSTAFA VS FERIC SETIAWAN DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DENPASAR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA., II. HENGKY DJOEFRY;
119 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA., II. HENGKY DJOEFRY;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 39/KEPP/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembatalan Sertipikat dalamperkara tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) SertipikatHak Milik Nomor 02491/Hedam tanggal 25 Oktober 2012 atas namaRachmat Effendy yang terletak di Jalan Raya Abepura Sentani,Kelurahan Hedam, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR VS ISNAYAH;;
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR VS ISNAYAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-10-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/TUN/2023
Tanggal 15 Desember 2023 — LINTJE LAURA SIGAR, DK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA;;
64 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LINTJE LAURA SIGAR, DK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/KI/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
205 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
    PUTUSANNomor 262 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUHAMAD HABIBI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Menteng XII Nomor 05 RT/RW 003/08Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTORWILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIKALIMANTAN
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i ;Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari PemohonKeberatan:1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atauHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019peraturan perundangundangan yang berlaku;2. Telah memenuhi Norma Kepatutan;3. Tidak melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian serta TidakSewenangWenang;4.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan TengahNomor 776/6.62200/IX/2018 tanggal 18 September 2018, perihalPermohonan Informasi Publik ;7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara UjiKonsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN Nomor 3 /BA100/V1/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;8.
    Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 192 ayat (3) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2)huruf (a) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala BadanPertanahan
    Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentangPelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2022
Tanggal 7 April 2022 — MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
669 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 14-08-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PDT/2013/ PTK
Tanggal 14 Agustus 2013 — - MARIA ERNI GANGGAS, Cs. vs - THERESIA SADUK, Cs.
37 — 16
  • THERESIA SADUK : Umur 55 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.07/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I; De FERDINAND SADUK : Umur 82 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.07/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Tani ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semula Penggugat II; DANBadan Pertanahan Nasional Propinsi NTT
    Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Belu, Alamat Jl. Adam Malik, Atamb ua,Kabupaten Belu, Propinsi NTT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya, 1). YOHANISTAOLIN, SH., selaku PLH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kab upaten Belu, 2). EDMUNDUS M.RAYDAIS, selaku Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Belu, 3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-05-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/TUN/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ;;
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
861 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: KetutMangku, jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanahdan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 21/SkuKH.03.02/VII/2019 tanggal03 Juli 2019:ll.
    Araya Bumi Megah;Memerintahkan kepada:1)Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 989/HGB/BPN/93, tanggal 18Agustus 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT.
    Araya Bumi Megah atas tanah di Kotamadya Surabaya;Tergugat Il untuk mencabut Daftar Pengantar dari Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor045.3359708 tanggal 10 Juli 1993;Tergugat Ill untuk mencabut:a) Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaSurabaya Nomor 550.235.015201 tanggal 15 Mei 1993:b) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 58/Kelurahan Keputih,Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, tanggal 1691993, GambarSituasi Nomor 12.302/1993 tanggal 2681993,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-11-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/TUN/2022
Tanggal 17 Februari 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI;;
128 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI) VS 1. PRAJOGO PANGESTU., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN ;;
142 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI) VS 1. PRAJOGO PANGESTU., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN ;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/TUN/2019
Tanggal 4 April 2019 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
111 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor. 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor.5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombalaatas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di KelurahanMaccini
    Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 5/705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/ Maccini Sombala atasnama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di KelurahanMaccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar danPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala danterakhir tercatat atas nama Johnny Tandiary seluas 35.638M?
    Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553. 012006 tanggal 22 Agustus 2006 TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini SombalaHalaman 5 dari 9 halaman.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali REINA TAMBING dan PemohonPeninjauan Kembali Il KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Il membayarbiaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
214 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
    atasnama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten KamparProvinsi Riau karena cacat hukum administrasi;c) Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan HasilAudit Tujuan Tertentu;4.
    Menyatakan Sah dan Bernilai Surat Inspektorat Jenderal KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor:271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut AtasLaporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;2. Menyatakan Sah dan Bernilai Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang PembatalanHalaman 5 dari 12 halaman.
    atas nama Umar terletak di Desa KubangJaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat administrasi; Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil AuditTujuan Tertentu;5.
    Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 271/900/XII/2019taanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan HasilAudit Tujuan Tertentu;3.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, II. KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Ill. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU;Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/20212.