DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BOART LONGYEAR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA;

PUTUSANNomor 1431/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2397/PJ/2017, tanggal 12 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;

XIIIB/16/2017, tanggal 7 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00362/KEB/WPJ.07/2016tanggal 1 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa NomorHalaman 1 dari 8 halaman.

XIIIB/16/2017, tanggal 7 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00362/KEB/WPJ.07/2016tanggal 1 April 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor 00050/407/13/058/15 tanggal 27 Januari 2015, atas namaPT Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000, beralamat

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00362/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 April 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00050/407/13/058/15 tanggal 27 Januari 2015, atas namaPT. Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000,beralamat di Gedung Bank Sumut Lt.7, JI.

Putusan Nomor 1431/B/PK/Pjk/2019mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00362/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor: 00050/407/13/058/15 tanggal 27 Januari 2015, atas nama PemohonBanding NPWP: 01.001.793.7058.000, sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp226.610.215,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. Multi Kontrol Nusantara

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 18.445.771.915.00lb. Dikurangi b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 34.731.144.963.00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b4. Dibayar dengan NPWP sendin 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 34.731.144.963,00ce. Diperhitungkan 0,00c.l. SEPPKPid. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 34.731.144.963,00le.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 (UndangUndang PPN), antara lain mengatur sebagaiberikut:Pasal 4 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;b. Impor Barang Kena Pajak;c.

Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh pengusaha;d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; atauf. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa adapun pembahasan masingmasing pokok sengketa adalahsebagai berikut:A.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2460/WPJ.04/2010 tanggal27 Oktober 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor00075/ 207/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009

Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2460/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00075/207/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.371.905.9062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp38.228.923.715,00

BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

REMCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak)I Obyek SengketaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP877/WPJ.03/2011 tanggal 26September 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2009 No :00368/107/09/308/10 tanggal 29 Desember 2010 dengan perhitungan sebagaiberikut : Uraian Semula Ditambah/ MenjadiDikurangi Pajak yang kurang dibayar Sanksi administrasi : Denda Pasal 14 ayat (4) 165.178.158

Dalam Forrnulir 1107A yangtercantum dalam lampiran 1 (Daftar Pajak Keluaran danPPnBM) peraturan tersebut tercantum Ekspor dilaporkantanggal PEB.e Undangundang No.6 Tahun 1983, tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang No.16 Tahun 2009mengatur bahwa:* Pasal 14 ayat (1) huruf f Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitican SuratTagihan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidaksesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak

dilaporkan dalam Masa Pajak diterbitkannya PEB ( Faktur Pajak).Jika Faktur Pajak yang dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masapajak penerbitannya, maka sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf f UU KUP Wajib Pajakdikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.Dalam hal ini Wajib Pajak melaporkan PEB Faktur Pajak tersebut pada SPT MasaPPN Masa Pajak September 2009.

Angka 5:Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antaraWajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatankepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penghasilan Pajak dengan Surat Paksa.4 Angka7:Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atauPenanggung Pajak terhadap

Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. UNIPRES INDONESIA;

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/406/15/441/17 tanggal 20Maret 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Unipres Indonesia, NPWP31.352.410.0441.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok DIV Dangdeur,Purwakarta, Jawa Barat 41183, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: MenurutUraian Majelis(Rp)a.

Penghasilan Kena Pajak (48.087.734.464)d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 0e. Kredit Pajak (2.949.584.000)f. PPh yang kurang (lebih) bayar 0g. Sanksi Administrasi 0h.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/KEB/WPJ.09/2018 tanggal 17 Januari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/406/15/441/17 tanggal 20Maret 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Unipres Indonesia,NPWP 31.352.410.0441.000, beralamat di Kota Bukit Indah BlokDIV, Dangdeur, Purwakarta, Jawa Barat 41183, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

Pajak 2015 Nomor: 00009/406/15/441/17 tanggal 20Maret 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 31.352.410.0441.000;sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.949.584.000,00 adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp2.949.584.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp (48.087.734.464)Kompensasi Kerugian Rp 0Penghasilan Kena Pajak Rp (48.087.734.464)Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp (2.949.584.000)PPh yang kurang (lebih) bayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang kurang (lebih) bayar Rp (2.949.584.000)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RAMA PUTRA

Putusan Nomor 323/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP196/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 19Oktober 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00003/206/11/009/15 tanggal 30 Juli 2015, atas nama PT Rama Putra,sehingga perhitungan PPh Badan Terutang Tahun 2011 sebagai berikut:Peredaran Usaha Rp157.689.450.039Harga Pokok Penjualan Rp148.484.887.649Laba Bruto

29 Rp 178.918.537Total Kredit Pajak Rp 351.514.250Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.109915.15/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP196/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 19Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak

atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00003/206/11/009/15 tanggal 30 Juli 2015, atas nama PT Rama Putra,NPWP 02.702.404.1009.000, beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan,Nomor 9, RT 008, RW 001, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, denganperhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 351.514.250,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 392.639.912,008.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 351.514.250,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 392.639.912,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 188.467.158,009.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) PTY, LTD

THONNINDO ISIARTA TRAKTOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Rp 3,458.296.362,002 Pajak Penghasilan yang terutang Rp 800.204.933,003.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwauntuk masalah material adalah merupakan kewenangan DirekturJenderal Pajak yang secara implisit berarti untuk masalah materialbukan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, bertentangandengan amanah pembentukan Pengadilan Pajak jo Pasal 2 UUPengadilan Pajak, yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuanpembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk menciptakan keadilanbagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.Dengan tidak

Halaman 13: Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalamgugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1798/WPJ.04/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Tahun Pajak 2009 Nomor00006/206/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011, yang tidak disetujui olehPenggugat;2.

Berdasarkan alasan pertimbangan diterbitkannya Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal2 UU Pengadilan Pajak, secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuanpembentukan Pengadilan Pajak salah satunya adalah untukmenciptakan keadilan bagi Wajib Pajak yang mencari keadilanterhadap sengketa pajak;h.

Pajak yang secara implisit berpendapatbahwa mengenai masalah material permohonan gugatan bukankewenangan Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak tidak cermat dalam memahami sengketa yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) danbertentangan dengan tujuan pembentukan Pengadilan Pajak yaitusebagai tempat bagi Wajib Pajak untuk mencari keadilan terhadapsengketa pajak yang dihadapi;Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.45544/PP/M.XI/99/2013 tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB dan KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBsebesar Rp958.752.006,00 adalah cacat hukum oleh karenanya bataldemi hukum,;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3194/B/PK/Pjk/2018b. Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan PKP sebesarNIHIL;c. Bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d.

berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00047/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00039/207/13/105/15 tanggal10 April 2015 atas nama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi(KSO), NPWP 02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda,Pondok Kelapa, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, sehingga perhitunganpajak

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00047/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00039/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat: Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00047/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor : 00039/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 3194/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :RDasar Pengenaan Pajak 6.933.058.430,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Ra . 238.973.678,00sendiri pR= 21.572.951.789,0b

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00020/207/13/725/16 tanggal7 April 2016 Masa Pajak September 2013 adalah batal;4. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00093/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017 adalah batal:5. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115091.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal:Mengadili Sendiri:1.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00020/207/13/725/16 tanggal 7 April 2016Masa Pajak September 2013:2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00093/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115091.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018,Halaman 3 dari 8 halaman.

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 0b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 223.804. 152b.3. STP ( pokok kurang bayar )b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlain 2.386.655.098b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 2.610.459.250c. Diperhitungkan :c.1 SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.610.459.250f. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (2.610.459. 250)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.

yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00093/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00020/207/13/725/16 tanggal 7April 2016 Masa Pajak September 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.150.550.0725.000; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

ada Surat Keterangan Bebas PPN dandilakukan pengecapan pada Faktur Pajak.

Putusan Nomor 806 B/PK/Pjk/2018bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaTerbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuatperincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 25 Juni 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40390/PP/M.XII/04/2012, tanggal

28 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor 073/3623/02/Dipenda tanggal 21 Oktober2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor 170/XI/AB/07E tanggal 25 Oktober 2010, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, alamat Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasputusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40390/PP/M.XII/04/2012 tanggal28 September 2012 yang dimohonkan oleh Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Pengadilan40390/PP/M.XII/04/2012 tanggal 28 September 2012.MENGADILI SENDIRIPutusanselurunh Putusan Pajak Nomor Put.Membatalkan Seluruh Pengadilan Pajak Nomor Put.40390/PP/M.XII/04/2012 tanggal 28 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding No. 073/3623/02/Dipenda tanggal 15 Nopember 2010 mengenaiPermohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PT NewmontNusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat: Menara Rajawalilantai 26

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan bersifat menentukan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut: Uraian

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VIDEO DISPLAY GLASS INDONESIA

Putusan Nomor 3492/B/PK/Pjk/2019KEP1470/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00134/207/06/431/10 tanggal 8 Juli 2010, sehingga Keputusan tersebutdapat dibatalkan sebagian, Pemohon Banding berpendapat bahwakeputusan Terbanding seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagaiberikut: PemohonNo Uraian Banding(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai 37.386.22.

Jumlah Seluruh Penyerahan 37.386.23 Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.738.6Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.487.673.2 Kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bulan lalu5. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(lebih) bayar 1.483.673.26. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya 1.483.673.27. PPN yang kurang dibayar8. Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP9.

Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00134/207/06/431/10tanggal 08 Juli 2010, atas nama PT.

;Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1470/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 04 Oktober 2011, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November sampai denganDesember 2006 Nomor: 00134/207/06/431/10 tanggal 08 Juli 2010,atas nama PT.

Putusan Nomor 3492/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1470/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 04 Oktober2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November sampai denganDesember 2006 Nomor: 00134/207/06/431/10 tanggal 08 Juli 2010, atasnama Pemohon Banding,

DIRJEN PAJAK VS PT. SAIMORA GARMINDO;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BANGUN NUSA MANDIRI

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkanBarang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanmenghasilkan barang hastl pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;c.

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2015DeakPada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau JasaKena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayarPajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yangmenjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak tersebut.Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olehPengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajakpemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan

Pajak PertambahanNilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun

Pertambahan Nilai.Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanadalah : Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupukyang digunakan untuk perkebunan jagung, karenajagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilai; Pajak Masukan untuk pembelian truck yangdigunakan untuk jasa angkutan, karena jasaangkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilai; Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yangdigunakan

atasperolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BHUM MULIA PRIMA CAB. SURABAYA

dari Wajib Pajak PT.

Bhum Mulia Prima cabang Surabayaadalah bukan Pengusaha Kena Pajak;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 November 2009No.

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.11.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA

jasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyaratsebagai berikut :a jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,b penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, danc penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Termasuk dalam pengerlian penyerahan Jasa Kena Pajak adalahJasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atauJasa Kena Pajak yang diberikan secara Cumacuma."5) Pasal 4A ayat (3)j"Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana

Keboncau, Jatake, Tangerang (15136) sehingga Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April Tahun 2007 dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:No. Uraian Jumlah (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut Sendiri 516.945.951Ekspor 288.275.450Jumlah Seluruh Penyerahan 805.221.4012. Pajak Keluaran Seluruhnya 51.694.5953. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 92.308.5354. Lebih Bayar 613.9405.

Pasal 11 ayat (1) huruf c"Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak"Pasal 12 ayat (1)"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usahadilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak;"Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7)"(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak

"(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhanayang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak."8.2.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 52.308.5354. Lebih Bayar 613.9405. Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 613.940 6.