• 2019;Perbuatan Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa IIMUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h UndangUndang No. 7tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI selaku SekretarisDewan Pimpinan Daerah Kab.

  BBLUmum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 420/PL.01.1Pu/19/Prov/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan DaftarCalon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.Perbuatan Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa IIMUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j; UndangUndang No. 7tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKETIGA

  2019Perbuatan Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa IlMUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf ; UndangUndangNo. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:38/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 21 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:1.

  YUSUF tertanggal 26 Januari2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili MUSTAR DEDE, S.AP;Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) buah surat yang berisikan pengumuman Nomor : 420/PL.01.1PU/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya

  YUSUF tertanggal 26 Januari2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili MUSTAR DEDE, S.AP;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) buah surat yang berisikan pengumuman Nomor : 420/PL.01.1PU/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;5.

• • 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.51 Wita An.caleg Zulfiadi Dg Lantik;
  • 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari

  Zubair Sebanyak 10 Suara;

• 1 (satu) Lembar Print Screen Log Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.55 Wita An.caleg Pks No. An Asnawi Dg Pataja Sebanyak 103 Suara Dan Caleg Pkb No.2.anzubair Sebanyak 21 Suara.

• 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
• 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
<

• Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;

  Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 106/ Pid.Sus/ 2017/PN.Jap tanggal 23 Maret 2017 tersebut, mengenai Kwalifikasi dan urutan redaksinya serta lamanya masa pidana percobaan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

  Menyatakan Terdakwa ORTHIS KREUTHA,S.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMILIHAN

  UMUM;

• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; dan denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan (subsidair) selama 1 (satu)

• No. 176/PID.SUS/2019/PT.MKS.Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasdan fungsinya menunjuk saksi Rusdi selaku ajudan dari aparatur sipilnegara (SK PNS Nomor : 821.2/BKDD/124/I/2016 tanggal 29 Januari2016) sesuai Surat tugas nomor : 3.a/11/I/2018 tanggal 11 Januari2018 yang pada pokoknya memiliki tugas mendukung kelancaranpelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan administrasikegiatan pimpinan DPRD Kabupaten Majene.Bahwa pada tahun 2019 dilangsungkan Pemilihan Umum yakniPemilinan

  Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsidan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal17 April 2019Bahwa Terdakwa selaku Caleg dan Tim kampanye terkait denganproses pemilihan umum dimaksud, melaksanakan salah satu kegiatanyaitu kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Komisi

  tahun 2018tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tertuangdalam Pasal 69 ayat 2 huruf f tentang Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 493 jo pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undangundang Nomor 7 Tahun 2017tentang Tindak Pidana PemiluMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 4 April2019 No.

  Umum ProvinsiSulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRDHal. 8 dari 18 Pts.

  Pemilihan Umum Tahun 2019 ProvinsiSulawesi Barat yang telah dilegalisir;Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi; 1(satu) buah Wireless (pengeras suara) merk TOA warna Silver;Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.

• Kemudian pada saat saksiNur Khasanah tanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yangdiketahui sebagai anggota kepolisian dan langsung menginterogasi TerdakwaJoni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PDGAtau Kedua:Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan.

  Kemudian pada saat saksi Nur Khasanahtanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yang diketahui sebagaianggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi TerdakwaJoni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PDGMenimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari

  Umum dalam surat dakwaan kedua kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis berupa pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) subsider 1 (Satu) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj.

  umum dan telahdiajukan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umumpada pokoknya sebagai berikut:a.

  Umum, pasal 14 a ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

• Menyatakan Terdakwa YOHANA DUHA ielah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana PEMILU : Setiap orang yangdengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranyalebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 516 UndangUndang No. 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst2.

  Umum;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus denganPutusan Sela Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 25 Juni 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.

  Umum, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

  Umum telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:1.

  Umum, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidanadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturanperaturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.Menyatakan Terdakwa Yohana Duha tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja padawaktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satuTPS/TPSLN atau lebih, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

• Umum Jo Pasal 280 ayat (1) huruf hadalah:1.

  Umum sebagaimana telah diubah denganPKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum); Peserta Pemiluadalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi,anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPDdan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partalpolitik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ( Vide Pasal 1 angka 27UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 1 angka 15 PKPU

  Nomor 23Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubahHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Bitdengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPUNomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum);Menimbang, bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu AnggotaDPRD Provinsi terdiri atas (1) Pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRDProvinsi, (2) Calon anggota DPRD Provinsi, (3) Juru Kampanye, (4) Orangseorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang

  Umum);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemiluadalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh PesertaPemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, programdan / atau citra diri peserta Pemilu (Vide Pasal 1 angka 35 UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 1 angka 21 PKPUNomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimanatelah diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Keduaatas PKPU Nomor 23 Tahun 2018

  tentang Kampanye Pemilihan Umum);Menimbang, bahwa unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau timkampanye Pemilu menunjuk kepada subjek hukum dalam sebuah kampanyedengan peran yang sifatnya kumulatif dan alternatif yang jika terpenuhi salahsatunya maka unsur ini dianggap terpenuhi, demikian pula denganKampanye sebagai kegiatan dari subjek hukum itu sendiri adalah jugaHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Bitbersifat kumulatif dan alternatif yang apabila salah satu sub unsur dalamKampanye

• Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;

• 1 (satu) rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
• 1 (satu) buah Flashdisk berwama merah hitam merek Sandisk yang didalamnya terdapat 1 file video berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluhdua) detik yang merupakan video saat perhitungan

• Seram Bagian Barat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 301 Ayat 2UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD danDPRD;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 23 Mei 2014 Nomor : PDM01/Msh/Euh.02/05/2014, Terdakwa telah dituntutsebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ZEFNAT MONATEN Als.

  CENA bersalah melakukantindak pidana PEMILU sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 301 Ayat 2UU No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD ;Halaman 2 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEFNAT MONATEN Als.

  adalah masingmasing pada tanggal 30 Mei 2014,sedangkan putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 76/Pid.Sus/2014/PN.Mshtelah diputus pada tanggal 26 Mei 2014, oleh karenanya telah sesuai denganPasal 263 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo Pasal 1 ayat (3)Perma Nomor 2 / Tahun 2013 ;Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa, adalah masihdalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh UndangUndang nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan

  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana dalampasal 263 ayat (2)nya berbunyi : dalam hal putusan pengadilan sebagaimanaHalaman 15 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan palinglama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding baik dari JaksaPununtut Umum maupun dari Terdakwa telan memenuhi syarat formal yangdiatur dalam UndangUndang, maka permohonan banding tersebut haruslahdinyatakan

  Pasal 263 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2012,Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD3. Pasal 197 KUHAP ( Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ) ;4. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2013 ;Halaman 19 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.MENGADILI :1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ;2.

• Burhan Abudarda (Alm) dan saksi RismanYanuardo Bin Yulius Mahendra (Alm) (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah/splitzing), selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utarayang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 06/PP.05Kpt /1707/KPUKab/I / 2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan AnggotaHal. 1 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lebong Untuk Pemilihan Tahun 2019dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 30/PP.05 Kpt

  Umum yang menyebutkan bahwa setelahmelakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimanadalam pasal 17, PPK memasukan:a.

  Lebong, saat Kotak suara yang sudah tersegeldi buka ternyata tidak di dapati Formulir DA1 ataupun sampul DA1 didalamkotak suara Lebong Utara.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505UndangUndang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut UmumNOMOR REG.

  Umum jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan;2.

  Umum No.06/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominanbewarna putin dan warna bagian belakang

• Halteng Yang Yelah Ditandatangani Oleh Pemilih Dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungut Suara (kpps);

• 2 (dua) Lembar Formulir C Hadir Dptb Kpu Pemilihan Umum 2024 Tps 001 Desa Dotte Kec. Weda Timur Kab. Halteng;
• 2 (dua) Lembar Formulir C Hadir Dpk Kpu Pemilihan Umum 2024 Tps 001 Desa Dotte Kec. Weda Timur Kab. Halteng;
• Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sos;
• 5.

• Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;

• 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024;
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2;
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.

• 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi;
• 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J.

  Pemberitahuan KPU);

• 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024;
• 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024;
• 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi;
• 280

  MATURBONGS;

• 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Umum Kab.

  Umum;Melanggar pasal 505 Undangundang No. 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif,maka sesuai hukum yang berlaku, Majelis Hakim dapat langsung memilihdakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang dipersidangan untukdipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan, Majelis Hakim berketetapan hati untuk mempertimbangkandakwaan Pertama, yaitu Melanggar pasal

  551 Undangundang No. 7 Tahun2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsurunsurnya adalah :1.

  Umum dan pasal3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara PenyelesaianTindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilaksanakan walaupun tanpa hadirnya Terdakwa (inabsentia);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TrapsiHariyadi (Ketua KPU Kab.

  umum tingkat Kecamatan Depoksebagaimana dalam DA.