Ditemukan 101 data
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
ADAMSYAH bin MUKHTAR
140 — 41
Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari SatuTempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);Bahwa kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhisehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat di atassarana pengangkut KM.
50 — 21
SAAT BIN ARIPIN adalah orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkutbarang dan/atau orang;Dengan demikian orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sehubungandengan adanya pengangkutan barang impor berupa bawang merah sebanyak 1 .499(seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) karung @ 20 (dua puluh) kilogramyang dimuat diatas kapal KM. BAIDURI GT.32 No.187/QQd Saudara M.
54 — 11
Bahwa kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhisehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat disarana KM. MORAS GT.21 No.158/QQd berupa Bawang Merahsebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung @ 20 Kg, dapat AHLIjelaskan sebagai berikut :a. Jika melihat lokasi penindakannya yaitu berada di PerairanKuala Peunaga, Kab.
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
130 — 82
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU Kepabeanan, yangdimaksud dengan menegah barang adalah tindakan administrasi untukmenunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor danekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean.c.
SIMON, S.H
Terdakwa:
HERI SYAHPUTRA BIN ALM NURDIN
88 — 18
Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP/JKSP) (BC 1.0); Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1); Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabeanuntuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasanpabean lainnya (BC 1.2); Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dariSatu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC1.3)Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungandengan pengangkutan
barang impor yang dimuat di saranapengangkut KM.
Dalam konteks didapati pengangkutan barang impor dari luardaerah pabean yang tidak dicantumkan dalam manifes, maka didugatelah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 7A ayat (2) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 karena tidak dipenuhinyakewajiban pabean untuk mencantumkan barang impor dalam manifest,Selanjutnya pelanggaran hukum atas kewajiban yang diatur dalam Pasal7A ayat (2) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
DWI SETIAWAN ALIAS AWI BIN ALM NADIRIN
146 — 13
Bahwa Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhisehubungan dengan pengangkutan barang impor berupa bawang merahsekitar 28 ton sedangkan teh sekitar 200 (dua ratus) kotak yang dimuat diPutusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Ksp halaman 16 dari 45 halamansarana pengangkut KM. SATRIO Ill GT. 25 NO. 149/QQD berbenderaIndonesia, dapat AHLIjelaskan sebagai berikut : Jika melihat lokasi penindakannya yaitu berada di sekitar PerairanMatang Seping, Kec.
38 — 17
JASAAYAH GT.18 No.117/QQd adalah Saudara LUKMAN BIN MATJANI;Bahwa oleh karena Saudara LUKMAN BIN MATJANI adalah nakhoda kapal KM.JASA AYAH GT.18 No.117/QQd, maka Saudara LUKMAN BIN MATJANI dapatdikatakan sebagai pengangkut karena Saudara LUKMAN BIN MATJANI adalahorang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yangmengangkut barang dan/atau orang;Dengan demikian orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sehubungandengan adanya pengangkutan barang impor berupa bawang merah sebanyak
92 — 38
pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi bekerja di Kantor Direktorat Bea dan Cukai Bogor sebagaiKasubsi Hanggar Pabean dan Cukai pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP ABogor);Bahwa tugas saksi sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai antaralain melakukan penata usahaan dokumen kepabeanan dan pelayananpemeriksaan dokumen impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahanbarang, pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barangekspor, penimbunan dan pengangkutan
barang impor, pengawasanpemuatan barang ke sarana pengangkut pada Kawasan Berikat sertakoordinasi dengan baawahan saya yaitu pemeriksa pada HanggarPabean dan Cukai;Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Cjr.Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini berdasar informasi yangsaksi terima dari bagian Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukaiadalah terkait dengan permasalahan dugaan pemalsuan dokumenkepabeanan, yaitu pengajuan dokumen BC 2.3 fasilitas PT.
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
1.HASAN BIN ALM DAUD
2.RUSLAN BIN IBRAHIM
88 — 10
diubah dengan UndangPutusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN.Ksp halaman 14 dari 42 halamanUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud denganDaerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayahdarat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempattempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlakuUndangundang ini,Bahwa Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungandengan pengangkutan
barang impor yang dimuat di Sarana pengangkut KM.DOA IBU V GT. 30 No. 171/QQd berbendera Indonesiakosmetik, eyeliner,mesinmesin, baju, alatalat rumah tangga, alat eletronik, dan lainlain,dapat di jelaskan sebagai berikut :a.
72 — 12
pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi bekerja di Kantor Direktorat Bea dan Cukai Bogor sebagaiKasubsi Hanggar Pabean dan Cukai pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP ABogor);Bahwa tugas saksi sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai antaralain melakukan penata usahaan dokumen kepabeanan dan pelayananpemeriksaan dokumen impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahanbarang, pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barangekspor, penimbunan dan pengangkutan
barang impor, pengawasanpemuatan barang ke sarana pengangkut pada Kawasan Berikat sertakoordinasi dengan baawahan saya yaitu pemeriksa pada HanggarPabean dan Cukai;Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini berdasar informasi yangsaksi terima dari bagian Penindakan dan Penyidikan Bea dan CukaiHalaman 23 dari 59 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Cjr24adalah terkait dengan permasalahan dugaan pemalsuan dokumenkepabeanan, yaitu pengajuan dokumen BC 2.3 fasilitas PT.
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI BIN ALM SANIF
65 — 12
Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0); Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1); Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untukdiangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeanlainnya (BC 1.2); Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari SatuTempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);Bahwa benar Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhisehubungan dengan pengangkutan
barang impor yang dimuat di Saranapengangkut KM.
334 — 93
HK566/2/15/200 dan KEPKSOTPKK/SKB/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000 adalah sebagai berikut :Pindah lokasi hanya dapat diijinkan antara lain karena permintaanimporter atau permintaan pengusaha TPS di luar Pelabuhan atas kuasaimportir ;Pemberitahuan Pindah Lokasi rangkap 7 lemnar yang telah disetujui olehKPBC ijin tersebut dipergunakan sebagai pelindunh pengangkutanbarang impor yang dipindah lokasikan;Pengangkutan barang impor yang telah diberi ijin pindah lokasi wajibdilekati tanda pengaman berupa segel
43 — 5
Brandeh Kuala Batee Kecamatan Batee KabupatenPidie pada tanggal 3 Oktober 2012 tidak dapat dibenarkan menurut peraturan yang berlakukarena sesuai pasal 7A (ayat 2) UndangUndang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangundang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan bahwa pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangnya dalammanifest ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM Sampurna GT 5 No. 437/S.83adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan
barang impor berupa 1 (satu) unitmobil Hyundai Matrix GLS dari Kawasan Sabang ke perairan Gampong Pasi Brandeh Kuala BateeKecamatan Batee Kabupaten Pidie dengan menggunakan KM Sampurna GT 5 No. 437/S.83 padatanggal 3 Oktober 2012 tersebut, karena pada prinsipnya nahkoda ialah orang yang memegangkekuasaan di atas kapal (Pasal 93 KUHP) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana terurai diatas, telahternyata bahwa Terdakwa selaku pengangkut yang sarana pengangkutnya berupa KMSampurna
25 — 22
Pabeandilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara selektif denganmempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importer.Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Pabean oleh pejabat Bea danCukai ada istilah tindakan Penegahan yang dilakukan yangdimaksudkan dengan tindakan Penegahan adalah merupakan salahsatu kewenangan yang dimiliki oleh Derektorat Jenderal Bea dan Cukaiberdasarkan pasal 77 Undangundang No.17 tahun 2006 tentangKepabeanan dan merupakan tindakan adminstrasi untuk menundapengeluaran,pemuatan dan pengangkutan
barang impor atau eksporHal 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Dpssampai dipenuhinya kewajiban pabean.Tindakan Penegahan ini merupakan tindakan Administrasi dan hanyadiatur dalam Undangundang Kepabeanan, contohnya Penegahan yangsering dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di lapangan antara lain :penegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yang dibatasiimpornya yang memerlukan ijin dari Instansi terkait sesuai ketentuanperundangan yang berlaku, Misalnya impor obat dan makananmemerlukan
89 — 55
berupahandphone, namun importir harus memiliki izin IT Telepon Seluler dariKementerian Perdagagan, PI telepon seluler dari KementerianPerdagangan, Laporan Surveyor dari Kementerian Perdagangan, danSertifikasi SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;Bahwa agar perusahan importir dapat mengimpor barang elektornikberupa handphone maka sebuah perusahaan importir harus sudahterdaftar dan telah memiliki angka pengenal impor, ppjk, serta perusahaanpengimpor harus melakukan registrasi;Bahwa dalam pengangkutan
barang impor dokumen yang harusdilengkapi RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) dan Manifestyang merupakan dokumen muatan kapal, yang didalamnyamencantumkan rincian barang yang dimuat di dalam sarana pengangkut.Bahwa untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangan saranapengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabean pengangkutharus terlebin dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diaturdengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasikepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan
98 — 30
dimaknai juga adalah Nakhoda, sehinggadapat disimpulkan Nakhoda dan awak kapal selaku Pengangkut yangHalaman 67 dari 97 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Tbkbertanggung jawab atas muatan dan manifest dalam suatu kapal, yang dalamperkara a quo para awak kapalnya adalah Para Terdakwa;Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal BeaDan Cukai Nomor : PER5 /BC/2011 Tentang Tata Laksana PemberitahuanManifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut Dalam Rangka Pengangkutan
Barang Impor Dan Barang EksporKe dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu, padapasal 1 angka (12) dan angka (13), dirumuskan dan diatur halhal terkait denganManifes Kedatangan Sarana Pengangkut (/nward Manifest) dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dengan fungsi dankarakteristiknya masingmasing, dimana bila dikaitkan dengan perkara a quosesuai keterangan ahli Hery Rusdaman, muatan MV.
74 — 25
Pengangkutdapat dimaknai juga adalah Nakhoda, sehingga dapat disimpulkan Nakhodalahselaku Pengangkut yang bertanggung jawab atas muatan dan manifest dalamsuatu kapal, yang dalam perkara a quo Nakhodanya adalah Terdakwa La Udin;Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal BeaDan Cukai Nomor : PER5 /BC/2011 Tentang Tata Laksana PemberitahuanManifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan SaranaHalaman 75 dari 104 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN TbkPengangkut Dalam Rangka Pengangkutan
Barang Impor Dan Barang EksporKe dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu, padapasal 1 angka (12) dan angka (13), dirumuskan dan diatur halhal terkait denganManifes Kedatangan Sarana Pengangkut (/nward Manifest) dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dengan fungsi dankarakteristiknya masingmasing, dimana bila dikaitkan dengan perkara a quosesuai keterangan ahli Hery Rusdaman, muatan Mv.
81 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Changdan Steven yang tidak keberatan atas setiap kali diminta uanguntuk pengurusan dokumen dan pengangkutan barang impor dariPelabuhan Tanjung Priok ke Gudang penyimpanan di RukoTaman Malibu City Resort Residence Blok J No. 100 TamanPalem Jakarta Barat adalah sebatas pengetahuan kecurigaanterhadap Mr.
200 — 79
membuatsemua kegiatan selaku pejabat hanggar.70Bahwa benar beras impor ex Vietnam ditempatkan gudang berikatLautan JayaKumala.Bahwa yang melakukan pemesanan beras ex Vietnam adalah INKUD;Bahwa jumlah beras impor ex Vietnam yang masuk di gudang LautanJayaKumala sesuai BC 23 adalah sebanyak 538.500 bag : 26.925 ton;Bahwa ketika beras impor tersebut masuk saksi masih bertugas sebagaipenjaga pintu di gudang berikat Lautan Jaya Kumala;Bahwa yang dimaksud dengan BC 23 impor adalah dokumen yangmelindungi pengangkutan
barang impor dari tempat penimbunansementara ke gudang berikat.Bahwa yang dimaksud BC 23 Re ekspor adalah dokumen untukmelindungi barang ekspor dari gudang berikat ke pelabuhan.Bahwa BC 23 antar kawasan berikat adalah untuk melindungipengangkutan barang dari gudang berikat ke kawasan berikat.Gudang berikat adalah tempat penimbunan barang impor yang tidakperlu pengetahuan.Bahwa yang menjabat kepala seksi penimbunan adalah SHINTA DEWIARINI ;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi langsung
164 — 55
Bahwa jasa borongan pekerjaan pengangkutan barangImpor sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)sampai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), per Truktersebut, meliputi : bea masuk di Pabean Entikong, PPN,PPH dan biaya biaya ongkos pengangkutan barang impordari Tebedu ke Pelabuhan Pontianak melalui PabeanEntikong, namun rincian biaya tersebut tidak dibuatkanperjanjian secara tertulis antara terdakwa dengan AMRILAGAM dan hanya lisan saja berdasarkan kepercayaan;Bahwa jasa borongan pekerjaan pengangkutan
barang Impor dariTebedu ke Pontianak melalui Pabean Entikong tersebut, mulai sekitarBulan Juli 2012 s/d 2013, sebagian ada yang terdakwa borongkankepada SAFRUDIN dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluhjuta) sampai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), per Truk, dan biayatersebut dengan rincian meliputi : bea masuk di Pabean Entikong, PPN,PPH dan biaya biaya ongkos pengangkutan barang impor dari Tebedu kePelabuhan Pontianak, dan kerja sama antara terdakwa denganSAFRUDIN tersebut juga tidak
adalah sejak sekitar bulan Agustus 2009 sampai sekitar bulanOktober 2010.e Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2010, pindah jalur dari China,Singapura dan Pontianak, menjadi jalur dari China ke Khucing ke Tebedudan dari Tebedu ke Pontianak melalui Pabean Entikong, baru ke Jakarta,karena atas permintaan AMRIL AGAM supaya mendapatkan pekerjaanborongan.e Bahwa terdakwa tidak tahu nama perusahaan Importir yang memasukkanbarang yang dipesan oleh CAROLINA kepada terdakwa tersebut, karenasemua pekerjaan pengangkutan
barang impor mulai dari Tebedu kePontianak melalui Pabean Entikong tersebut terdakwa borongkan kepadaAMRIL AGAM.e Bahwa dokumen/suratsurat terkait pembelian motor Harley Davidsonsebagai berikut :1) Foto Copy legalisir rekening koran Bank BCA PT MABUA MOTORINDONESIA nomor rekening 2183022938, bahwa pada tanggal 22November tahun 2010 terdakwa melakukan pembayaran dari Rekening5)BCA norek: 0291416658 an.