Ditemukan 23195 data
202 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
401 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 2,375,117.639 Penghasilan Neto luar negeri 23,772.5310 Jumiah Penghasilan Neto (5+ 6.e7+8.c+9) 2,443,079.0011 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat w ajib =12 Kompensasi Kerugian 2,443,079.0013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14 Penghasilan Kena Pajak (10 11 12 13) =15 PPh Terutang (tarif x 15) =16 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 17 Jumlah PPh Terutang (15 + 16) 18 Kredit Pajak :Dipotong / dipungut pihak lain: a PPh Pasal 21 b.
PPh Pasal 22 650,375.67c. PPh Pasal 23 1,157,622.14d.
PPh Pasal 24 4,383.00Jumlah 1,812,380.8119 Pajak yang tidak/kurang dibayar (17 18) (1,812,380.81)20 Sanksi Administrasi 21 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19 +20.g) (1,812,380.81) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118311.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding
Putusan Nomor 2446/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/14/081/16 tanggal 26Mei 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI, Blok DNomor 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan 15314, sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Penghasilan Netto US$ 2,443,079.00Kompensasi Kerugian US$ 2,443,079.00Penghasilan Kena Pajak US$ 0.00Jumlah PPh terutang US$ 0.00Kredit Pajak US$ 1,812,380.81Jumlah PPh yang lebih
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negatif649.425.024 Jumlah Penyesuaian Fiskal9.133.719.234 Jumlah Penghasilan Netto(101.487.843.620) Kompensasi Rugi Penghasilan Kena Pajak Pajak TerhutangKredit PajakPPh Pasal 22 1.594.200PPh Pasal 22 Dibayar Sendiri 2.977 .766.000PPh Pasal 25 331.990.7911 Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan3.311.350.991 Jumlah PPh yang Lebih Dibayar (3.311.350.991) 2.
Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan SKPLB Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23 Juni2015 PPh Badan Tahun Pajak 2013;3.
WP4J.32/2016 tanggal 19Agustus 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/406/13/522/15tanggal 23 Juni 2015, atas nama: PT Panganmas Inti Persada, NPWP01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan TanjungIntan Nomor 1, Tambakreja, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, denganperhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp = (77.653.880.264))Kompensasi Kerugian Rp 0(Penghasilan Kena Pajak Rp = (777.653.880.264) +)PPh
Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2019 Kompensasi Kerugian Rp 0Penghasilan Kena Pajak Rp (77.653.880.264)PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 3.311.350.991PPh Kurang /(Lebih) Bayar Rp (3.311.350.991)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
340 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001867.15/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01939/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 7Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh
Putusan Nomor 2131/B/PK/Pjk/2020 5 Kredit Pajak 3.599.329.517,006 Pajak Kurang/(Lebih) Bayar (110.080.767,00)7 Sanksi Administrasi UU KUP 0,008 Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar (110.080.767,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 November 2019 dengan disertai
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01939/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Desember 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor0001 2/206/15/059/17 tanggal 26 April 2017 Tahun Pajak 2015, atasnama PT Patra Supplies and Services, NPWP 01.000.131.1059.000, beralamat di Cilandak Commercial Estate 204 W, JalanRaya KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12075, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00012/206/15/059/17 tanggal 26April 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Patra Supplies andServices, NPWP 01.000.131.1059.000, beralamat di CilandakCommercial Estate 204 W, Jalan Raya KKO, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12075, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Neto 13.956.995.201,002 Kompensasi Kerugian 0,003 Penghasilan Kena Pajak 13.956.995.201,004 Pajak Penghasilan terutang 3.489.248.750,005 Kredit Pajak 3.599.329.517,006 Pajak Kurang/(Lebih) Bayar (110.080.767,00)7 Sanksi Administrasi UU KUP 0,008 Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar (110.080.767,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya Amortisasi (4,101,601.00)Total Penyes uaian Fiskal Positif: (4,101,601.00)Jumlah (Rugi) Neto (cfm Pemohon Banding) (137,548,497.00)Kompensasi Kerugian PPh Terutang Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan (cfm KEP Keberatan) Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111124.15/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum
VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan perhitunganpajaknya sebagai berikut:(133,446 ,896.00 Penghasilan Neto USD )Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali
Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2012, Nomor: 00001/506/12/091/15, tanggal 29 September 2015,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: Keterangan Jumlah(USD)Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian 0.00Penghasilan Kena Pajak 0.00PPh Terutang 0.00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 0.00Pajak yang kurang (lebih) dibayar 0.00Sanksi Administrasi 0.00Jumlah PPh
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto USD (133,446,896.00)Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar USD 0.00Halaman 6 dari 9 halaman.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1593/B/PK/Pjk/2019datanya sebagai berikut : Uraian Menurut WP Beda Waktu Belum dipotong(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 1.586.912.946 288.971.788 144.914.639Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.505.194 17.338.307 8.694.877Kredit Pajak 61.994.867 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 32.510.327 8.694.877Sanksi Administrasi 15.115.284 4.173.540(lebih) vier asi Narus!
48.115.284 12.868.417 Bahwa beda waktu adalah pembayaran PPh Pasal 23 atas invoiceyang dicatat pada bulan Maret dilakukan pemotongan dan pelaporan padabulan April 2006 atas Invoice Astra Graphia dan United Tractor dengan nilaiDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 288.971.788 dan Pajak terutangRp 17.338.307;Bahwa belum dipotong adalah invoice yang tercatat pada perkiraanbiaya Pemohon Banding yang belum dipotong PPh Pasal 23, dengan dasarpengenaan pajak sebesar Rp 144.914.639 dan Pajak terutang sebesarRp
8.694.877;Bahwa untuk itu kewajiban yang belum Pemohon Banding lakukanadalah pemotongan PPh Pasal 23 atas invoice yang mengandung objek 23dan ditambah denda sebanyak 48%, sehingga jumlah PPh yang masihharus dibayar adalah Rp 12.868.417.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut, PemohonBanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim peradilan pajakuntuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dikarenakan:1.
Ada13 Invoice yang Pemohon Banding catat pada perkiraan biaya yangmerupakan objek PPh Pasal 23.2. Sehingga jumlah PPh yang masih harus Pemohon Banding bayar adalahRp 12.868.417.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Juli 2012;Halaman 2 dari 9 halaman.
adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP079/WPJ.14/BD.06/2012tanggal 17 Februari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakMaret 2006 Nomor 00142/203/06/725/10 tanggal 24 November 2010, atasnama PT Prima Traktor Indonusa, NPWP 01.957.920.0725.001, beralamatdi Jalan Mulawarman No. 21 RT. 23 RW. 007, Manggar, Balikpapan 76116,dengan perhitungan PPh
152 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
330 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2007 atas Penyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2007 atasPenyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya
196 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalahsebagai berikut:Penghasilan Netto .............. cc cccccccceceecceeee eee eeee Rp3.743.064.677,00Kompensasi Kerugian .................cccceeceeccecee eee eees Rp3.743.064.677,00Penghasilan Kena Pajak ................. ccc Rp 0,00PPR Terutanng 2.00.00... cccccccccce ee eeceeeeseeeeeeeeean ees Rp 0,00Kredit Pajak 00.0.0 cccccccccccceeceetstssaeeeeeeeees Rp 353.715.938,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar...................ccceeeees (Rp 353.715.938,00)Sanksi AdMInistraSi ........... eee e eee eees Rp 0,00Jumlah PPh
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1196/WPJ.07/2015tanggal 9 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00008/206/12/056/14 tanggal 28 April 2014, atas nama: PT Metito Indonesia,NPWP 01.794.017.2056.000, beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 18A,Cilandak Timur, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh
451 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama: PT Mahkota Indonesia, NPWP:01.000.090.9.052000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 21, Pulogadung,Jakarta 14250, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar dihitung kembalisebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp)Penghasilan Neto 13,005,025,000Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak 13,005,025,000Pajak terutang 3,251,256,250Kredit Pajak 7,081,379,560Jumlah PPh
karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp3.830.123.310,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 13.005.025.000Kompensasi kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 13.005.025.000Pajak terutang Rp 3.251.256.250Kredit Pajak Rp 7.081.379.560Jumlah PPh
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negatif649 425.024 Jumlah Penyesuaian Fiskal9.133.719.234 Jumlah Penghasilan Netto(101.487.843.620) Kompensasi Rugi Penghasilan Kena Pajak Pajak TerhutangKredit PajakPPh Pasal 22 1.594.200PPh Pasal 22 Dibayar Sendiri 2.977 .766.000PPh Pasal 25 331.990.791Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 3.311.350.991Jumlah PPh yang Lebih Dibayar (3.311.350.991) 2.
Putusan Nomor 582/B/PK/Pjk/2019Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 19 Agustus 2016tentang Keberatan SKPLB Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23 Juni2015 PPh Badan Tahun Pajak 2013;3.
KEB/WP4J.32/2016 tanggal 19Agustus 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/406/13/522/15tanggal 23 Juni 2015, atas nama: PT Panganmas Inti Persada, NPWP01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan TanjungIntan Nomor 1, Tambakreja, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, denganperhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp (77.653.880.264))Kompensasi Kerugian Rp 0(Penghasilan Kena Pajak Rp (77.653.880.264) +)PPh
Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 19Agustus 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar PPh Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23Juni 2015;5.
Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPLB PPh Tahun 2013Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23 Juni 2015, yang diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap;Atau, dalam hal Mejelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada intinya
237 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negatif Rp 20.141.220.5618 Penghasilan Kena Pajak Rp 351.860.489.0539 Pajak Penghasilan yang terutang Rp 87.965.122.25010 Kredit Pajak: Dipotong/dipungut oleh pihak lain Rp 148.336.725 Dibayar sendiri Rp 87.555.524.775Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 87.703.861.50011 PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 261.260.75012 Sanksi Administrasi Rp 125.405.16013 PPh yang masih harus dibayar Rp 386.665.910 bahwa dengan demikian jumlah pajak yang terutang /(lebih dibayar): Menurut Surat
Putusan Nomor 3427/B/PK/Pjk/20182008 sebesar Rp1.259.206.946,00 merupakan pendapatan sewaoperasi (Sewa bangunan) di tahun 2011 dan penerimaan kontrak yangdihapus sebelum tahun 2008 yang telah dibebankan pencadanganpiutang raguragunya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh BadanTahun 2007 yang juga telah di audit dalam Laporan Audited AkuntanPublik dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan
Putusan Nomor 3427/B/PK/Pjk/2018 Dibayar sendiri Rp 87.555.524.775Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 87.703.861.50011 PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 261.260.75012 Sanksi Administrasi Rp 125.405.16013 PPh yang masih harus dibayar Rp 386.665.910 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut102374.15/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal
193 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Badan Terutang I. Kredit Pajak 38.242.750.587m. PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar (38.242.750.587) h.
Putusan Nomor 4326/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, PondokAren, Tangerang Selatan 15224, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Penghasilan Netto Rp (33.979.728.543,00)PPh Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 38.242.750.587,00PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang Rp (38.242.750.587,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
116 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap