Dan seterusnya ;Terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 tersebut ;Adanya surat keputusan yang menjadi objek gugatan a quo, seolaholah menunjukan kepada publik bahwa Pengugat telah melakukansuatu pelanggaran kode etik dalam praktek kedokteran, sehingganama baik Pengugat menjadi tercemar karenanya, kerugian manasesungguhnya adalah tidak ternilai harganya dan kerugian materiilberupa hilangnya uang jasa pelayanan medis yang biasa diterimaoleh Tergugat selama menjalankan Praktek kedokteran di RSUP DRM.

danmencabut gigi P.1 jelas melanggar UndangUndang Nomor 29 TentangPraktek Kedokteran/Kedokteran Gigi, karena Terbanding tidak mempunyaiKOMPENTENSI melakukan pemasangan behel cekat/Fixed App padaPembanding, sehingga merugikan Pemohon PK;Tidak itu. saja yang dilanggar oleh Termohon PK, ternyata dalammelakukan pemasahan Behel Cekat, Termohon PK juga tidak memilikiREKAM MEDIS, padahal itu merupakan kewajibannya sebagai doktersebagaimana diatur oleh Paragraf Ke 3 UndangUndang No. 29 tahun2004 Tentang Praktek

Kedokteran/Kedokteran Gigi:Maka dengan demikian adalah keliru pendapat Majelis Hakim TingkatPertama pada halaman 39 yang menyebutkan, Termohon PK/TergugatKonpensi/Penggugat rekonpensi tidak bisa diminta pertanggungjawabanatas akibat yang dialami Pemohon PK/Penggugat/Pembanding;Bahwa dalam perkara ini Termohon PK tidak saja terbukti telah melakukanMalparktik jenis Lege Artis yaitu tindakan yang tidak sesuai denganstandar profesi, akan tetapi juga melanggar Malpraktik Administratif,karena ternyata

Atas Bukti P2 ini jelas terbukti, TermohonPK telah melanggar SOP dalam penanganan gigi Pembanding, karenaSOP untuk gigi Pemohon PK adalah penanganan oleh ahli ortodonti, danberbeda SOP Dokter gigi Umum;Bahwa sebagaimana diharuskan oleh Paragraf Ke 3 UndangUndang No.29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran/Kedokteran Gigi, Terbandingdalam melakukan penanganan kesehatan gigi (alat ortodonti cekat (Fexedappliande) /behel harus memiliki REKAM MEDIS, ternyata dipersidanganini Rekam Medis tersebut tidak

tegas dalil butir 3 gugatanPenggugat,karena senyatanya antara Tergugat dan Penggugat tidakpernah terjadi perselisihan dan pertengkaran,kalaupun ada hanyaperselisihan kecil dan tidak perinsip, demikian juga tidak pernah terucapkatakata talak;5.Bahwa Tergugat menolak dengan tegastegas dalil butir 4 gugatanPenggugat,karena kepergian Penggugat dari Komplek DepnakertransXXXXXXXXXX Bekasi,senyatanya dikarenakan Penggugat tidakbersedia mengikuti Tergugat pindah ke Jayapura untuk kepentingankuliah dan praktek

kedokteran bukan disebabkan adanya perselisihandan pertengkaran;Bahwa saat ini Tergugat tengah menempuh Kuliah Sepialis Kedokterandimana untuk 2 (dua) tahun pertama Tergugat diwajibkan untuk kuliahdan praktek di Universitas Cendrawasih Jayapura baru kemudian untuk2 (dua) berikutnya kembali ke Universitas Indonesia di Jakarta.Hal initiada lain untuk masa depan yang lagi lebih baik bagi Tergugat dankeluarga;6.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,menurut hemat Tergugattidak terpenuhi alasanalasan

MATNAWI terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat, metodeatau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yangmenimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 UndangUndangRepublik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;e Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa H.

Dari uang gaji dan uang praktek kedokteran Penggugat selama 6Bulan sebesar Rp. 180.000.000,d. Bayar tukang bangunan sebesar Rp.100.000.000,e. Pengisian perabot perabot rumah sebesar Rp. 100.000.000,f.

Dari uang gaji dan uang praktek kedokteran Penggugat selama 6 Bulansebesar Rp. 180.000.000,d. Bayar tukang bangunan sebesar Rp.100.000.000,e. Pengisian perabot perabot rumah sebesar Rp. 100.000.000,Total keseluruhan untuk pembangunan rumah beserta isinya sebesar Rp.560.000.000, (Lima ratus enam puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat 1 Kompilasi HukumIslam dijelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atautidak berwujud.

Dansaksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;bahwa selama dalam masa melanjutkan sekolah kedokterannya,Pemohon tidak membuka praktek kedokteran lagi;bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya memberikan nafkahkepada Termohon pada bulan pertama mereka berpisah saja,selanjutnya Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi karenaTermohon tidak mau menerimanya;2 SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKota Palembang, dihadapan persidangan telah memberikan

ChairulSahri yang menerima informasi dari Ketua Umum PB PDGI yangmenyatakan adanya kegiatan praktek kedokteran Gigi illegal atas namaRobi Sugara yang terletak di Jalan Surabaya dengan nama flank tempatpraktek MR. BEHEL SHOP dan bertuliskan Spesialis Orthodontik danmencantumkan logo PDGI berwarna ungu dan telah memfosting di mediasocial dan atas interogasi yang dilakukan oleh saksi Drg.

STR dan SIP Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yangdiatur didalam Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 36 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;Bahwa selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit danApotik atau selama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalumenjalankan tugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Orthopaedidan Traumatologi :Bahwa pada tanggal 5 September 2011 Pasien (Eka Mada Herlana/kecelakaan sepeda motor) rujukan Puskesmas Ambal

berdasarkan pengaduan sepihak tentang dugaan adanyakesalahan prosedur dalam penanganan pasien tersebut, kemudian padatanggal 26 Juli 2012 Penggugat diperiksa dan diminta keterangannyaoleh MKDKI Propinsi Jawa Tengah, dan pada waktu itu sebenarnyaPenggugat telah menyampaikan ketidak benaran pengaduan dari pamanpasien (Muhlisin) berdasarkan dokumendokumen medik yang ada padaPenggugat dan selanjutnya telah pula disampaikan kepada MKDKIPropinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya Penggugat melakukantindakan Praktek

Kedokteran terhadap pasien yang bernama Eka MadaHerlana secara benar dan sesuai dengan prosedur maupun Kode Etikyang berlaku ;Bahwa dalam proses pemeriksaan oleh MKDKI Propinsi Jawa Tengahterhadap diri Penggugat terjadi ketidak seimbangan dan mengandunghalhal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sewaktu penanganandi RS Permata Medika, dimana Penggugat sudah menjelaskan secaramedis dan telah terekam didalam dokumendokumen medik yang adabahwa Penggugat sebenarnya tidak melakukan pelanggaranprosedur

dijatuhkan MKDKIPropinsi Jawa Tengah tersebutbelum menimbukan akibat hukum danmengikat Penggugat, karena sifatkeputusan MKDKI Propinsi JawaTengah masih bersifat rekomendasi dan masih membutuhkan tindakanhukum lebih lanjut, yaitu masih dibutuhkan pencabutan STR oleh pihakyang mengeluarkan STR yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat),sehingga Penggugat sejak Keputusan MKDKI Propinsi Jawa Tengahdiputuskan pada tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari2014 masih tetap bisa menjalankan praktek

kedokteran seperti14 Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014 mendapatkansurat dari Konsil Kedokteran Indonesia yang isinya penyampaianKeputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 33/KKI/KEP/XH/2013Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin TerhadapSaudara Eko Medio Septiawan, dr, Sp.OT, tertanggal 30 Desember2013, di dalam surat tersebut substansinya sebagaimana dimaksud dalamHalaman 19 dari 67 halaman Putusan No.56/G

Selanjutnyamengenai terdakwa Mariyo Bin (Alm) Yoso Sumitro yang menggunakanperalatan kedokteran dan memberikan obatanobatan kepada pasiendapat menggambarkan berprofesi sebagai Dokter Praktik Mandiri.wonn ann nen n Perbuatan terdakwa Mariyo Bin (Alm) Yoso Sumitro sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran.

cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalamberita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk sertadipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang lengkap di persidangan diatas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan danmembuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan suratdakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal : Pasal 78 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran yang akan dipertimbangkan unsurunsurnya sebagai berikut :Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undangundang dengansetiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapathalaman 27 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Wnodikenakan hak dan kewajiban atas undangundang yang dimaksud, dalamperkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidanasebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (Satu) butir 15 KUHAP adalahtersangka yang dituntut, diperiksa

Bahwa Turut Tergugat III melaksanakan tindakan sebagaimanadiatur dalam Undang undang Republik Indonesia No.29 tahun2004 tentang Praktek Kedokteran, sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 39, yang menyebutkan sebagaiberikut : 2.1.

Praktek Kedokteran diselenggarakan berdasarkan padakesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasiendalam upaya untuk memelihara kesehatan, pengobatanpenyakit, penanganan kesehatan, pencegahan penyakit,pengobatan penyakit, meningkatkan kesehatan danpemulihankesehatan ; 2.2. Berdasarkan Undang undang ~ Republik Indonesia No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 ayat (5) Jasa, pasal 2 asas,pasal 32.3.

sudah tepat secara ketat dancompatible dengan mengobsservasi tandatanda vital dan berkolaborasi denganDokter Penanggung Jaqwab Pelayanan (DPJP) yaitu Tergugat I, untuk melakukantindakan life saving, Dan juga perawat beserta dokter jaga Tergugat II selalumemberikan informasi mengenai tindakantindakan kedokteran yangmembutuhkan persetujuan dari keluarga pasien.Dari uraian diatas, jelas secara hukum tindakan Tergugat II tidakbertentangan atau TELAH SESUAI dengan Pasal 51 UU No.29 Tahun 2004tentang Praktek

Kedokteran.4 Bahwa dalil Penggugat pada poin A tentang Peristiwa Hukum angka 14 dan15 yang mengatakan pada pokoknya .....pukul 13.45 WIB, Penggugatdipanggil suster dan ditunjukan beban nafas anak Penggugat mulaiberat....penyebab sesak nafas dikarenakan cairan yang merendam paruparu,kemungkinan diakibatkan cairan infuse yang masuk tidak terkontrol...adalah dalil yang bohong dan mengadaada, patut ditolak dengan tegas,karena FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA sebagai berikut ;Pukul 13.00 WIB.e Pasien anak

TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM.Dan tindakan Tergugat II TELAH SESUAI dengan Pasal 45 UU No.29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 2 Peraturan menteri KesehatanR.I.

didalamnyaberisikan racikan jamu tradisional berupa Kunir Kuning, Kunir Putih danAlangalang yang terdakwa racik sendiri, padahal terdakwa sama sekali tidakmemiliki keahlian dibidang pengolahan obat dan obat kapsul yang terdakwabuat/racik tersebut tidak terdaftar pada Balai Pengawas Obat dan Makananselain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang pengobatansebagaimana yang terdakwa jalankan tersebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 78 UURI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran;Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh PenuntutUmum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud suratHalaman 11 Putusan Nomor 492/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.dakwaan tersebut dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

hasilnya pasien hamil.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Keduamelanggar Pasal 378 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 78 UURI Nomor 29tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan suratdakwaan secara alternatif maka Majelis Hakim akan menilai dakwaan manayang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa olehJaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

unsurunsur PMH adalah:# Adanya perbuatan/kelalaian;# Melanggar hukum;# Kerugian;# Kesalahan;Ditambah 2 unsur berdasarkan yurisprudensi:# Kausalitas yaitu bahwa perbuatan itu harus condition sinequa non dari kerugian dan bahwa kerugian itu harusadequaat;# Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorangpelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabilakaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungikepentingan orang yang dirugikan;Bahwa dalam perkara aquo, berlakunya UU Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek

Kedokteran pada pasal 1 angka 1menyatakan praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalammelaksanakan upaya kesehatan.

buktitertulis serta barang bukti dipersidangan diperoleh petunjuk sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah denganfaktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapatdipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu : Melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Melanggar Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) UU RI No.29 Tahun 2004tentang Praktek

Kedokteran;Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusundalam bentuk tunggal, maka majelis hakim membuktikan dakwaan yangsesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pasal 197UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1.

URIP SANTOSO, keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik yangpada pokoknya sebagai berikut:ooBahwa, Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Jabatan Kepala UrusanKesehatan SPN.Mojokerto, Sejak Sekira Bulan Juni 2015 hingga sekarang,disamping itu juga Saksi membuka praktek Kedokteran di Luar Jam Kerja.Bahwa, Saksi dalam melaksanakan praktek Kedokteran di Luar Jam Kerja yangberalamat di Dukuh Kupang 19/ 38 Surabaya, disamping itu juga melayani pasienumum dan Medical Ceck Up.Bahwa, Hari Tanggal dan

Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pokokperkara, oleh karena itu Para Pembanding mohon agar faktafakta hukumsebagai berikut: Penanganan medis yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat IIIterhadap Penggugat telah sesuai dengan kompetensi dan telahmemenuhi SOP Rumah Sakit maupun SOP dokter ahli bedahtulang/Orthopaedi & Traumatologi, serta SOP dokter ahli Radiologisebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan serta Pasal 44 Ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004Tentang Praktek

Kedokteran.

Hilangnya sumber penghasilan kami baik sebagai Pegawai Negerimaupun sebagai dokter, karena izin praktek kami sebagai doktersejak tahun 1980 tidak dapat diperpanjang, sehingga kami tidakdapat menjalankan profesi menjalankan praktek kedokteran;Dari pertimbangan di atas kami berkesimpulan bahwa kami dan A.M.Fatwa samasama penandatangan Petisi 50 dan sebagai akibatnya samasama diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengansedikit perbedaan yaitu kami diberhentikan dengan hormat dan

Namunfaktanya Tergugat secara tibatiba dan sesuka hatinya tidak masukkerja sejak tanggal 19 Maret 2020; Dasar hukum yang menjadilandasan pasal ini dituangkan PENGGUGAT dalam perjanjian kerjasamaHalaman 6 Putusan No. 08/Pdt.G.S/2020/PN Bksdengan dokter adalah dalam rangka upaya PENGGUGAT memenuhikewajiban TERGUGAT sebagai seorang Dokter sebagaimana yangdiatur dalam UndangUndang Praktek Kedokteran No.29 tahun 2004Pasal 51, Point (a) bahwa setiap dokter berkewajiban memberikanpelayanan medis sesuai

keamananan dan keselamatan bagi saya dimana tidaktersedianya alat pengamanan dinas sebagaimana ketentuan dalamperjanjian, Begitu juga pengaturan Jadwal Praktek yang tidak sesualketentuan serta tidak adanya diberikan jaminan keselamatan kerja berupaBPJS Ketenagakeyaan dan BPJS Kesehatan terhadap saya dalammelaksanakan tugas profesisaya.Berdasarkan hal tersebut saya mengajukan pengakhiran pernanjiankerasama Rumah Sakit Hosana Medica Lippo Cikarang dengan DokterPurna Waktu tentang penyelenggaraan Praktek

Kedokteran Nomor153/PK/DIRRSHMLC/DRS/I/2020 / Resign.Berkaitan dengan surat resmi akan dikirim ke managemen rumah sakitHosana Medical pada kesempatan pertama dengan disertakan tembusankepada Instansi serta pihak terkait lainnya.Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang telahdiberikan saya ucapkan terima kasih.Hormat SayaCC.

tertanggal 16 Desember 2015, kecuali terhadap halhal yang dengan tegas Para Tergugat akui di depan persidanganperkara aquo ;Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat dalam perkara iniadalah tentang keberatan Penggugat yang mengklaim dirinya dirugikanoleh para Tergugat dengan tuduhan kerugian tersebut akibat ParaTergugat tidak mengeluarkan rekomendasi atas nama Penggugat gunapengurusan izin praktek dokter ;Bahwa benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 UUNo. 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran menyatakan :setiapdokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesiawajib memiliki surat izin praktek dan untuk memperoleh izin praktektersebut maka benar seorang dokter dan dokter gigi wajib memenuhisyaratsyarat sebagaimana ditetapkan dalam undangundang, dimanasalah satunya adalah rekomendasi dari organisasi profesi ;Bahwa ketentuan yang menjadikan rekomendasi dari organisasi profesitersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi untukpengurusan izin praktek

berbeda/terpisah dengan hak dan kewajiban sertakekayaan IDI Cabang Medan ;Bahwa sedangkan tuntutan terhadap putusan serta merta (uit voerbar bijvoorraad) adalah sangat tidak beralasan, karena justru sebaliknya ParaPenggugatlah yang harus segera menghentikan tuntutan yang tidakberalasan ini agar tidak semakin bertambah diketahuinya niat buruk ParaPenggugat selama ini yang bisa saja menjurus kepada tuntutan balikterhadap diri Para Penggugat, karena telah melakukan pelanggaranterhadap ketentuan tentang praktek

kedokteran ; 30 Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan inidimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar menjatuhnkan putusan dalam perkara ini denganamar putusan sebagai berikut :Il.

berisikan racikan jamutradisional berupa Kunir Kuning, Kunir Putih dan Alangalang yangterdakwa racik sendiri, padahal terdakwa sama sekali tidak memilikikeahlian dibidang pengolahan obat dan obat kapsul yang terdakwabuat/racik tersebut tidak terdaftar pada Balai Pengawas Obat danMakanan selain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidangpengobatan sebagaimana yang terdakwa jalankan tersebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 78 UURI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran;IL.