dikeluarkan dan jauhsebelum Putusan MK diucapkan.Bahwa apabila SK Menhut 435/2009 tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat berdasarkan Putusan MK (quad non), makaberdasarkan ketentuan Pasal 81 Undangundang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan Menjadi Undangundang (untukselanjutnya disebut UU

Kehutanan) yang berbunyi sebagaiberikut:Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebelum berlakunya undangundang ini dinyatakan tetapberlaku berdasarkan undangundang ini.kawasan hutan pada Provinsi Kalimantan Selatan mengacukepada Keputusan Menteri Kehutanan sebelum SK Menhut435/2009, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts1/1999 tanggal 17 Juni 1999 (untuk selanjutnya disebut SKMenhut 453/1999).Bahwa Sertifikat HGU Nomor 36

Perhutani dan waktu dibeli tanpa ada suratnya.Bahwa benar sesuai ketentuan UU Kehutanan bahwa kayu jati yang diangkutterdakwa tersebut seharusnya dilengkapi dengan SKSHH yang dikeluarkanoleh Dinas Kehutanan setempat dalam hal ini oleh Dinas Kehutanan Kab.Bojonegoro dank arena tidak ada suratnya maka truk engkel dan keduaterdakwa dibawa ke Polsek Sumberejo untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT.

;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalahpertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karenaberdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat KalimantanTimur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang WilayahPropinsi (RTRWP) Daerah Tingkat Kalimantan Timur dan jugaberdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(selanjutnya disebut UU Kehutanan), terbukti bahwa areal yangdimohonkan Termohon Kasasi untuk ditukar ternyata telah ditetapkansebagai

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2012) jelasdiatur bahwa areal yang dapat diproses melalui mekanisme tukar menukaradalah ijin perkebunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) bukan merupakan kawasan hutan, tetapi berdasarkan UUKehutanan merupakan kawasan hutan;Bahwa kawasan hutan yang dimohonkan untuk dilakukan tukar menukaroleh Termohon Kasasi ternyata baik berdasarkan Rencana Tata RuangWilayah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan TimurNomor 12 Tahun 1993 maupun berdasarkan UU

Kehutanan telahditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap.Ini berarti, syarat untuk dapat dilakukan mekanisme tukar menukarkawasan, yaitu adanya perbedaan penggunaan ruang, sebagaimana yangdimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60/2012, terbukti tidakHalaman 38 dari 49 halaman.

didalam fakta persidangan telah dibenarkan oleh saksi HermanPgl Bang Her sebagai pemilik 1 unit colt diesel berikut kuncinya dimana hal inidibenarkan oleh saksi EFENDRI pgl PEN maupun Terdakwa sendiri yang menyatakankalau saksi Herman Pgl Bang Her sebagai pemilik truk tidak mengetahui sewaktuTerdakwa menuruh Jhonrianto mengangkut kayu milik Terdakwa tanpa dilengkapidokumen surat, oleh karena itu menurut hemat Majelis dengan berdasarkan faktapersidangan tanpa mengurangi semangat Pasal 78 ayat (15) UU

Kehutanan besertaPenjelasannya adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan ataupun norma hukum sertaperaturan hukumkalau ternyata barang bukti yang statusnya hak milik orang lain (pihakketiga ) yang sama sekali tidak tahu menahv/ tidak tersangkut dalam suatu perkara pidanadengan terdakwa yang bukan pemilik barang bukti tiba tiba di rampas untuk Negara,sehingga Majelis berpandangan adalah tidak mutlak penerapannya pidana tambahanterhadap barang bukti yang dijadikan/ sarana dalam melakukan tindak pidana

Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUUIX/2011 Halaman 4445, menyatakansebagai berikut:> Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor32/PUUVIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata memperhatikan dalamPasal 4 ayat (8) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatifberupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayahkawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakatterlebin dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintahuntuk

1999 TentangKehutanan menyatakan :Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkanoleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 45/PUUIX/2011 telahmelakukan uji materiil terhadap Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUUIX/2011 Halaman 157, menyatakansebagai berikut:> Bahwa Pasal 1 angka 3 UU

Kehutanan menyatakan, Kawasan hutanadalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Menurut para Pemohon, frasa ditunjuk dan atau bertentangan denganUUD 1945;42.

Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUUX/2012 Halaman 169, menyatakansebagai berikut:> UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secarakonstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbedadengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengankategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antarasubjek hukum dengan hutan.

mencantumkan Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 sebagai alat untuk menguatkan gugatannya, namun putusan MK tersebuttidak ada relevansinya dengan gugatan a quo sehingga harus diabaikan, olehkarena putusan MK tersebut adalah mengenai uji materi UU No. 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),Kesatuan masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar ProvinsiRiau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten LebakPropinsi Banten oleh karena UU

Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh Negarauntuk mengambil alin hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutanadatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan Negara.

No. 112 K/Pid.Sus/2011tunduk pada UU Kehutanan dan kemudian di areal yang samadiberikan izin penambangan pula, ini harus ada penyelesaian dari segikeperdataan antara pemilik kuasa pertambangan dengan pemilik tanahapakah tanah tersebut hak milik pada umumnya atau pun hakhak yangdiberikan kewenangan oleh UU ;Bahwa UU pertambangan dapat, dikualifikasi deliknya mengakuiadanya corporate liability artinya mengakui adanya pertanggungjawaban korporasi ;Dalam artian pertanggung jawaban bisa pada pengurusnya

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya.bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) dalam gugatannyatidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kepentinganpelestarian fungsi hutan (Vide Pasal 76 (1) UU Kehutanan ) apayang dilanggar oleh Tergugat . Mengingat Tergugat telahmelaksanakan Prosedurprosedur Penerbitan Izin sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakni :a.

Kalau menerapkan pasal 78 ayattt(15) UU Kehutanan secara kaku sama saja melegalkan Negaramerampok harta milik orang dan jelas menodai rasa keadilan ;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RIdengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruhIndonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 diMakasar yang memungkinkan terhadap halhal yang khusus seperti dalamkasus a quo barang bukti tidak dirampas untuk negara, karena dalampidato Ketua Mahkamah Agung dalam

Sukses Etam RayaSamarinda; Bahwa Ahli adalah Dosen di Fakultas Kehutanan UGM dengan keahlian berkenaan dengan Kebijakan Kehutanan, UU Agrariadan Per UU Kehutanan, Inventarisasi sumber daya hutan,perencanaan sumber daya hutan, kebijakan kehutanan.

Dalammengampu mata kuliah tersebut khususnya KebijakanKehutanan, dan UU Agraria dan Per UU Kehutanan, saya harusmenguasai peraturanperaturan perundangundangankehutanan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan tentangPenatausahaan Hasil Hutan baik dari Kawasan hutan negaramaupun hutan hak; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No.

Adapun Pasal 31 ayat (1) UU Kehutananmenyatakan sebagai berikut;Pasal 31.1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izinusaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkanaspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha di dalam penjelasanPasal 31 UU Kehutanan meliputi :a. Kepastian kawasan,b. Kepastian waktu usaha, danc.

peraturan perundangundang merupakanpelaksanaan pemerintahan otoriter, penunjukan kawasanhutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tibatiba, bahkan harus di rencanakan, dan karenanya tidakmemerlukan tindakan Freies ERMESSEN (DiscretionryPowers), tidak seharusnya suatu hutan yang akan dipertahannkan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasaihajat hidup orang banyak hanya di lakukan melaluipenunjukan;17Bahwa antara pengertian yang di tentukan dalam pasal 1 ayat3 dan ketentuan pasal 15 UU

kehutanan terdapat perbedaan,pengertian dalam pasal 1 angka 3 undangundang aquo hanyamenyebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentuyang di tunjuk dan atau di tetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkanpasal 15 ayat (1) undangundang aquo menentukanpengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalampasal 14, di lakukan melalui proses sebagai berikut:a.b.C.Penunjukan kawasan hutan ;Penetapan batas kawasan hutan;Penataan kawasan hutan;Penetapan kawasan

Pebruari 2012 yang menyatakan pasal 1 angka 3 UUNo.41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUDTahun 1945, dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikatmenurut pendapat Hakim Anggota I (satu) tidak dapat diterapkandalam perkara Aquo, karena penetapan kawasan hutan PadangLawas sebagai hutan Produksi dilakukan sebelum UU No. 41tahun 1999 diberlakukan, dan menurut pertimbangan HukumMahkamah...........69Mahkamah Konsitusi dalam putusan tersebut hal 159 (3.14)tentang ketentuan peralihan pasal 81 UU

kehutanan yangmenyatakan kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atauditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlakusebelum berlakunya Undangundang ini, menurut MahkamahKonsitusi tetap syah dan mengikat ; Bahwa berdasarkan uraian diatas putusan Pengadilan NegeriPadang Sidimpuan No. 32/Pdt.G/2010/PNPsp.sbh tanggal 22Maret 2011 tersebut harus dikuatkan ; Mengingat pasalpasal KUH perdata Jo Undangundang No.5tahun 1960 tentang Undangundang pokok Agraria dan Undangundang No.41 tahun 1999 tentang

Bahwa setelah PENGGUGAT memenuhi segala prosedur dan kewajibankewajibannya berdasarkan UndangUndang incasu UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun2004 tentang Kehutanan (UU KEHUTANAN) serta peraturan pelaksananya, makakemudian Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat KeputusanNomor : SK.594/ Menhut!

dasarkepemilikan TERGUGAT dan TERGUGAT II adalah tidak sah, karena Wilayah IUPOP milik PENGGUGAT adalah Kawasan Hutan Produksi, sehingga yang menjadipemilik satusatunya yang sah adalah Negara dan bukan perseorangansebagaimana diakui oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.14.Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) VU KEHUTANAN menyebutkan : Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU

KEHUTANAN menyebutkan : Penguasaan hutanoleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepadapemerintah untuk:a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,kawasan hutan, dan hasil hutan;b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasanhutan sebagai bukan kawasan hutan; danc. mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orang denganhutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai kehutanan. 15.Bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU KEHUTANAN di atas,maka jelas Negara adalah satusatunya pemilik tanah/lahan IUP OP PENGGUGATyang notabene adalah Kawasan Hutan Produksi dan mengingat PENGGUGAT telahmemperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi batubara, makaPENGGUGAT menurut hukum berhak untuk melakukan penambangan atas lahantersebut tanpa harus memberikan kompensasi kepada pihak perseoranganmanapun juga.16.Bahwa berdasakan fakta hukum demikian maka perbuatan TERGUGAT Ill yangmengakungaku

turun temurun adalah bukantanah hutan negara melainkan tanah timbul/oantaran sungai pemali, makatanah objek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Para PenggugatRekonvensi seluas seluruhnya + 40 ha (empat puluh hektar) adalahmerupakan hak masyarakat adat Desa Songgom, Kecamatan Songgom,Kabupaten Brebes sesuai dengan isi Putusan MK Nomor 35 /PUUX 2012tanggal 16 Mei 2013 dalam Pokok Perkara Pengujian Undang UndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah dipertimbangkan bahwa Pasal 4 ayat (8) UU

Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakathukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diaturdalam undangundang;, sehingga Penggugat Rekonvensi haruslahHalaman 13 dari 25 hal.

.2.160.000, (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan DR (danareboisasi) = $ 12/m3 = Rp. 144.000x 60 m3/Ha = Rp. 8.640.000,(delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlahkewajiban adalah Rp. 10.800.000, (sepuluh juta delapan ratus riburupiah);Bahwa Penghitungan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Kehutanandan asumsi nilai dollar terhadap rupiah adalah Rp. 12.000,/dollar US;20e Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan Produksi telah melaggar UU

kehutanan karena tanpa ijinpemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dari pejabat yangberwenang yaitu berwenang dimaksud adalah menteri kehutanan;Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali;Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa maupun Terdakwadipersidangan tidak mengajukan saksisaksi yang meringankan (a de charge),walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwamaupun terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang

keahlian dalam bidang hukum pidana materiel.Bahwa dalam konteks hukum selalu merujuk pada konstitusi sebagai dasarmembuat undangundang (proses legislasi).Bahwa UUD memberikan perlidungan kepada masyarakat hukum adat dan adaputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Hutan Adat adalahhutan yang ada di dalam wilayah hukum adat.Bahwa yang menjadi problema adalah adanya perbedaan paradigma karenanegara kurang memperhatikan masyarakat hukum adat yang ada di sekitarnya.Bahwa sebagai contoh adalah UU

Kehutanan dan UU Pertambangan, karena didalam UU Pertambangan bahwa orang perorangan pun harus memiliki izin.Bahwa apabila masyarakat yang menebang dan berladang dengan sengajabertujuan untuk menjual dan mencari keuntungan, sesuai dengan teori hukumpidana maka perbuatan tersebut ada sanksi pidananya, namun ketikadihadapkan dengan masyarakat yang berladang untuk memenuhi kebutuhanhidup, disinilah terjadinya benturan antara kegiatan tradisional dengan UndangUndang Nasional, dalam konteks ini perlindungan

Bumi Mekar Hijau.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 UU Kehutanan yangmenentukan:Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaranhutan di areal keyjanya.Bahwa berdasarkan ketentuan di atas terjadinya pembakaran yang dilakukanoleh Para Terdakwa/Para Pembanding untuk dibuka sebagai lahan perkebunanuntuk ditanami varietas lokal seperti padi, palawija dan tanaman jenis lainnyaberada di Lahan Areal Hutan Tanaman Kehidupan Lahan Trans izin PT.

majelisbanding sudah dianggap tepat dan benar; sehingga kesimpulan yang menyatakan lahanyang dikuasai oleh PT.KAL sebagai berada dalam kawasan hutan dan dilakukan secaratidak sah disebutkan diatas juga adalah sudah tepat;Menimbang bahwa sejalan permasalahan penentuan kawasan hutan tersebutMahkamah Kontitusi melalui hak uji materil Pasal 1 angka 3, Pasal 14 dan Pasal 15 UUKehutanan telah mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan bahwa frasa ditunjuk dan atau yang dimuat dalam Pasal 1 angka 3 UU

Kehutanan tersebutsebagai bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 dan karenanya2ddinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa atas dasarputusan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan dalammemori bandingnya disimpulkan bahwa penunjukan kawasan hutan yang ditunjukdalam TGHK 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang bahwa dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusisebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan pendapat dari Penasehat

Kehutanan tidak dilakukanperubahan;2.

Berdasarkan Pasal 1 UU Kehutanan, hutan adalahsuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi sumber daya alam hayati yang didominasipepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;3.

Hal demikian dikarenakan hutan harusdiurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkansecara berkesinambungan' bagi kesejahteraanmasyarakat Indonesia, baik generasi sekarangmaupun generasi yang akan datang (vide PenjelasanUmum UU Kehutanan);. Terhadap berbagai tindakan pemerintah dalammelakukan regulasi tentang penetapan status wilayahtertentu sebagai kawasan hutan tetaplah harusberdasarkan hukum dalam rangka menegakkanprinsipprinsip negara hukum yang demokratis;.

Mahkamah tidak menemukanpertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2)huruf b UU Kehutanan dengan Pasal 28A,Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), danPasal 28H ayat (4) UUD 1945;Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkanhak masyarakat hukum adat, padahalseharusnya juga memperhatikan hakhak atastanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehinggabertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28Dayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28Hayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohonmemohon

Walaupun demikianterhadap pasalpasal yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon,yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan tidakdilakukan perubahan;Berdasarkan Pasal 1 UU Kehutanan, hutan adalah suatukesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalampersekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnyatidak dapat dipisahkan;Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 001021022/PUU1/2003, bertanggal 15 Desember 2004 telahmempertimbangkan bahwa

ijinkepada pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika daripihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulahkegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan/permohonan jjinkegiatannya masingmasing ;Bahwa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang perorang/kelompokatau badan hukum seperti menebang pohon didalam hutan konservasitaman wisata alam yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa adaijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT Tidak dibenarkan, karena hal itumelanggar UU

Kehutanan dan juga melanggar UU KSDA danEkosistimnya ;Bahwa Akibat yang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistimyang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikoro , pengaturgangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi,sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaanhalaman 34 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN KIblimbah, penyerbukan, pengonirol biologi, refugia, produksi pangan ,bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan

, sedangkan untuk manfaat langsung bagi masyarakatadalah sebagai penyedia sumber mata air , menciptakan iklim mikro ,rekreasi alam , tempat pendidikan dan penelitian ;Bahwa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang perorang/kelompokatau badan hukum seperti menebang pohon didalam hutan konservasitaman wisata alam yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa adaijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT Tidak dibenarkan, karena hal ituhalaman 44 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN KIbmelanggar UU

Kehutanan dan juga melanggar UU KSDA danEkosistimnya ; Bahwa Akibat yang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistimyang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikoro , pengaturgangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi,sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaanlimbah, penyerbukan, pengonirol biologi, refugia, produksi pangan ,bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan danpenelitian ; Bahwa didalam kawasan taman wisata