Ditemukan 284 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2664 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT. BEKAERT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2664 B/PK/Pjk/2020 MenurutWajib Pajak(Rp) Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN a.1. Ekspor 76,117,736,046a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28,632,942,799a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10,642, 148,672a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.l +a.2+a3+a4+a.5) 115,392,827,517b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2831/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN ENERGI LESTAR
13733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPN a.1. Ekspor0118.652.624.843118.652.624.843 Atas Penyerahan Barang danJasa yang tidak terutang PPN118.652.624.8430(118.652.624.843) Jumlah Seluruh Penyerahan(a.6+b)118.652.624.843118.652.624.8430 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 0 9.970.441.149 9.970.441.149e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (9.970.441.149) (9.970.441.149)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 04-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RUC CEMENTATION INDONESIA;
10036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajak a.atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 726.237.090,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 35.512.266.475,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 36.238.503.565,00 2. Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.
Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2823/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI
11534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang danJasa yang terutang PPN a.1. Ekspor076.793.641.00876.793.641.008 Atas Penyerahan Barang danJasa yang tidak terutang PPN76.793.641.0080(76.793.641 .008) Jumlah Seluruh Penyerahan(a.6+b)76.793.641.00876.793.641.0080 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 7.820.693.044 7.820.693.044e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (7.820.693.044) (7.820.693.044)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2376/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROKARYA PRIMALESTARI
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2376/B/PK/Pjk/2019Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding diatas, maka selurun Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2012 yang dikoreksiolehPemeriksa dan dipertahankan oleh Terbanding sebesarRp193.428.500,00 seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil, sehinggaperhitungan PPN yang masih harus dibayar seharusnya adalah sebagaiberikut: No.UraianPemohon Band(Rp) 1.Dasar Pengenaan Pajak a.Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2019/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2019/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp Penyerahan
Putus : 21-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT INDOSAT, Tbk
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86585/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 19 September 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding sajikanperhitungan berdasarkan SKPKB, SK Keberatan, dan Permohonan Bandingyang Pemohon Banding ajukan pada Tabel 3 di bawah ini:JUMLAH RUPIAH MENURUT NO URAIAN Permohonan SeliSKPKB SK KeberatanBanding sih 1 Dasar Pengenaan Pajak a.Atas
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUMBER INDAH PERKASA
12530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1055/B/PK/Pjk/2020Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00025/207/12/092/16,tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00024/WPJ.19/KP.0203/2017, tanggal 17 April2017, dengan perhitungan sebagai berikut: NoURAIANJumlah RupiahMenurut Pemohon Dasar Pengenaan Pajak a.atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor419.964.658.975,00 a.2.
Putus : 08-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1125/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BUMI SAWIT KENCANA
12225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1671/WPJ.07/2014 tanggal 08Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00121/207/11/058/13 tanggal 17 April 2013 Masa Pajak Maret 2011 atasnama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP: 02.111.132.3058.000, beralamat diGedung Multivision Lt.15, Jl.Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: JumlahURAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2057/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRO BUKIT
16138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, jumlah pajak yangterutang menurut Surat Pemberitahuan PPN yang disampaikan olehPemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa berdasarkan halhal di atas, penghitungan PPN untuk Masa PajakMei 2010 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah 1 Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BORNEO MAKMUR LESTARI
13524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahb.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahand.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT MITRA ADIPERKASA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp56.803.032,00 dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3566 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — PT. ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
13440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b) 25.810.852.286 a.Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP tidak berwujud dariLuar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari Luar daerahpabean/pemungutan pajak oleh pemungut pajak/kegiatanmembangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.1.
Putus : 28-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3406/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VALE INDONESIA Tbk
20267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3406/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebihn Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00033/407/15/091/16, tanggal 24 Mei 2016, dengan perhitungan sebagaiberikut: 4 Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a.1Ekspor Rp. 722.390.810.023a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 302.402.604a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 3.298.513.968c.Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 725.991.726.5952
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3123 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA;
3613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018 No.UraianPemohonBanding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor51.920.425.530 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri643.449.437.00 4a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 68.412.418.248a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 456.705.600a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 104298 988.98b.
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
4412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2973/B/PK/Pjk/2018 URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan d.
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BMW INDONESIA;
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 14 B/PK/Pjk/2018dilakukan perhitungan kembali atas SKPKB PPN Masak Pajak Juni 2008denganperincian sebagai berikut:Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 (dalam Rp) UraianMenurut WajibPajak 1 Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya hams dipungut sendiri47.401.089.293,00 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari
Putus : 05-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — PT DOS NI ROHA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
471136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penggugat perhitungan PPN April 2013 adalah sebagai berikut: No.UraianPer SuratPenggugat 1.Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri248.581.579.794 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN34.942.759.939 a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut13.842.071.590 a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PT. BEKAERT WIRE INDONESIA d/h BEKAERT SOUTHERN WIRE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2735/B/PK/Pjk/2020(Dalam Rupiah) Uraian Jumlah iDasar Pengenan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 222,931,012,275a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8,657,012,707a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1,650,242,199a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 233,238,267,1812Penghitungan PPN Kurang Bayara.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA,
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2564/B/PK/Pjk/2018 No.UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN . Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNoO Jumlah Seluruh Penyerahan bC.d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dariLuar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak /Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas AktivaTetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan: d.1.