Ditemukan 1900 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
5935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 187/B/PK/PJK/201 7Kembali masin berupa konsentrat, yaitu konsentrattembaga, emas, dan perak;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menjual produkkonsentrat tersebut ke beberapa perusahaan di dalammaupun luar negeri, baik ke perusahaan afiliasi maupunke perusahaan non afiliasi;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan PemohonPeninjauan Kembali samasama mengakui bahwaAtlantic Copper, S.A. dan PT Smelting merupakan pihakyang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) denganTermohon Peninjauan
    saatmelaporkan penjualan ke pihak afiliasi.
    Dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengankondisi transaksi independen yang menjadiHalaman 32 dari 111 halaman. Putusan Nomor 187/B/PK/PJK/201 7pembanding, maka hasil transaksi afiliasi disebutwajar apabila sama dengan hasil transaksiindependen yang menjadi pembanding;b.
    Surat DirekturPemeriksaan dan Penagihan Nomor $153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010Dalam hal kondisi transaksi afiliasi samadengan kondisi transaksi independen yangmenjadi pembanding, maka harga akan samadan jika kondisi transaksi afiliasi berbedadengan kondisi transaksi independen yangmenjadi pembanding maka harga akanberbeda.c.
    Berdasarkan hasilpemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaankondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksiindependen. Jatuh tempo pembayaran untuktransaksi afiliasi lebih lama dibandingkan denganjatuh tempo pembayaran untuk transaksiindependen (terdapat perbedaan manner/term ofpayment). Pemohon Peninjauan Kembalimenggunakan time value of money denganmenggunakan tingkat + bunga wajar untukmenghitung nilai beda kondisi tersebut.
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
15676
  • di atas, maka dapat disimpulkan bahwaTergugat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Tergugat Il oleh karena(1) Unsurunsur adanya hubungan afiliasi sesuai Pasal 13 ayat (2) jo.
    Bahwa dalam Gugatan a quo , Penggugat sama sekali tidakmencantumkan definisi dari Afiliasi berdasarkan UndangUndangPerasuransian, padahal Gugatan a quo didalilkan oleh Penggugatsebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Afiliasi dalamusaha perasuransian dan UndangUndang Perasuransian dalam Pasal 1angka 13 telah dengan jelas mendefinisikan Afiliasi dalam usahaperasuransian.
    Bahwa Hubungan Afiliasi Antara Tergugat Dengan Tergugatll Tidak Memenuhi Unsur Afiliasi Dalam UU No. 2 Tahun1992 Sehingga Tidak Melanggar Ketentuan Yang Berlaku.1.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dailildalilPenggugat yang menyatakan bahwa adanya afiliasi antaraTergugat dengan Tergugat Il adalah perbuatan melawanhukum yaitu melanggar Pasal 13 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1992,sebagaimana diuraikan dalam butir 9 Gugatan Penggugathalaman 34.2.
    Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwahubungan afiliasi antara Tergugat dengan Tergugat Il tidakmemenuhi unsur Afiliasi? dalam UU No. 2 Tahun 1992, karenapara pihak yang bersangkutan tidak dapat saling mempengaruhikebijakan pengelolaan pada Tergugat dan Tergugat Il.
    Buktisurat mana tidak menyebut adanya hubungan afiliasi antara Tergugat dengan Tergugat Il.Menimbang, bahwa saksi ahli bernama Prof. Dr.
Register : 11-10-2010 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50285/PP/M.II/15/2014
Tanggal 4 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
21688
  • sebesar Rp 95.628.750.527,00 karena menurut Terbandingpinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu SchlumbergerFinance BV (SF BV) tersebut adalah tidak wajar mengingat Pemohon Banding dalamkeadaan kondisi neraca sangat tidak sehat, yang ditunjukkan dengan nilai capitaldeficiency yang cukup tinggi sehingga secara normal tidak ada pihak lain yang akanmemberikan pinjaman, disebabkan risiko pengembalian yang tinggi dan di lain pihak,Pemohon Banding menerima pinjaman dari perusahaan afiliasi
    Jadi rasio DER disini tidak dipengaruhi olehstatus pinjaman, baik itu dari afiliasi maupun dari pihak independen;bahwa turunan dari Pasal 18 ayat (1) adalah KMK1002 yang mengatur besar DERsebesar 3:1, namun kemudian ditangguhkan, sehingga dalam praktek pemeriksaantidak dapat dijadikan dasar;bahwa menurut Terbanding, dalam ketentuan internasional, OECD guidelines,terdapat pendekatan Arms Length yang digunakan untuk menentukan kewajaranDER.
    Hal tersebut karenateknologiteknologi baru yang dikembangkan terus menerus oleh STBV adalah untukmenciptakan competitive advantage untuk perusahaan afiliasi Schlumberger diindustri minyak dan gas di seluruh dunia. Dengan demikian, pemasaran teknologiteknologi Schlumberger kepada pihakpihak ketiga bukanlah merupakan hal yangumumnya dilakukan karena hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidakdiinginkan bagi perusahaanperusahaan afiliasi Schlumberger.
    Perusahaanperusahaan afiliasi Schlumberger mendapatkan hak untuk menggunakantrademark, patent, dan know how yang telah dikembangkan melalui royaltiagreement dan membayar royalti fee sesuai dengan harga pasar wajar;Dari contohcontoh teknologi baru yang digunakan di Indonesia secara jelas sangatbermanfaat bagi kegiatan produksi dan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.
    SchlumbergerGeophysics for fiscal year 2007,bahwa berdasar pemeriksaan atas buktibukti pendukung tersebut di atas, sertamemperhatikan keterangan para pihak dalam sidang Majelis dapat menyimpulkanbeberapa hal :Koreksi Terbanding yang didasarkan atas pendapat bahwa tidak wajar apabilaperusahaan induk membebankan biaya royalty atas pemakaian intelectual propertyoleh perusahaan afiliasi, lebih didasarkan atas analisa dan kesimpulan tanpa disertailandasan hukum yang kuat,Terbanding tidak pernah menguji
Register : 20-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 14 Nopember 2018 — 1, PT EQUASEL SELARAS ; 2. PT INTIUSAHA SOLUSINDO >< PT. INTERNUX
622345
  • Pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo untuk Utang Usaha Afiliasi;12. Cash Sweep.
    hubungan afiliasi.Berikut adalah ketentuan restrukturisasi knusus untuk Utang Usaha Afiliasidi atas:1. 5% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnyapada bulan ke12 setelah Tanggal Homologasi;2. 5% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnyapada bulan ke24 setelah Tanggal Homologasi;3. 10% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke36 setelah Tanggal Homologasi;Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Perdamaian No. 126/Pdt.SusPKPU
    /20 1 8/PN.Niaga.Jkt.Pst4. 10% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke48 setelah Tanggal Homologasi;5. 10% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke60 setelah Tanggal Homologasi;6. 10% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke72 setelah Tanggal Homologasi;7. 10% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke84 setelah Tanggal Homologasi;8. 10% dari total
    Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke96 setelah Tanggal Homologasi;9. 15% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke108 setelah Tanggal Homologasi;10.15% dari total Utang Usaha Afiliasi akan dibayarkan selambatlambatnya pada bulan ke120 setelah Tanggal Homologasi;Jika setelah pengeluaran dan pembayaran sesuai prioritas berdasarkanCash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul Il.
    Perseroan sewaktuwaktu dapat atau dimungkinkan, namun tidakmenjadi kewajiban Perseroan, baik secara langsung maupun tidaklangsung untuk menawarkan pembelian atas seluruh atau sebagian darisetiap Utang Usaha, Utang Usaha Afiliasi, Utang Tower Provider, UtangBHP, dan Utang Pembiayaan (secara kolektif disebut Utang) yangmasih belum terbayarkan dengan harga penawaran yang ditetapkan olehPerseroan.
Register : 14-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43906/PP/M.XIV/15/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
180144
  • Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingPut. 43906/PP/M.XIV/15/2013Pajak Penghasilan Badan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi peredaranusaha sebesar Rp 9.555.322.199,00;bahwa dalam SPI Tahunan PPh Badan tahun 2008, Pemohon Banding tidakmengisi/melampirkan lampiran 3A tentang transaksi afiliasi;bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha atas transaksi affiliasi ke PT.
    GTC, GTV dan EPK) Rp. 189.390.026.955,00Laba Bruto Usaha 7,9%Penjualan ke afiliasi dengan laba bruto sejenis Rp. 205.635.208.420,00,(Rp. 189.390.026.955,00 / (10,079) )sehingga jumlah peredaran usaha menurut Terbanding adalah sebagai berikut:Penjualan ke PT.
    karena produkPemohon Banding memang untuk melayani kebutuhan perusahaan afiliasi;bahwa pada umumnya pasar akan bereaksi dengan produk yang baru, bila produk baru munculmaka produk yang terdahulu akan tidak laku sehinga dijual dengan harga rendah, denganselisih harga yang sedikit ini maka sangat sulit bagi Pemohon Banding dan afiliasi untukbersaing dalam pasar elektronika di Indonesia, sehingga perlu diadakan efisiensi usaha karenaitu ditunjuklah perusahaan Pemohon Banding sebagai importir dalam
    group Galindra;bahwa atas penjelasan Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding menyelenggarakanpembukuan tidak sesuai ketentuan, tidak melengkapi lampiran 3A tentang afiliasi, namunfaktanya Pemohon Banding mempunyai hubungan afiliasi dan Pemohon Banding tidak mengisilampiran IV SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 mengenai daftar penyertaanmodal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman hutang dari pemegang saham dan/atauperusahaan afiliasi dan daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham
    Terbanding menyampaikan Surat Permintaan Keterangan I Dalam Rangka PemeriksaanTransaksi Afiliasi Wajib Pajak Nomor S148/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 19 Februari2010, melalui surat tersebut kepada Pemohon Banding diminta memberikan data, keterangandan penjelasan tertulis mengenai:a. Comparable Analysisb. Function, Assets and Risk Analysisc. Transfer Pricing Methodologyd.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
15847 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hubungan inikami ingin menyampaikan bahwa terdapat pelunasan sebagianatas pinjaman afiliasi oleh PT.
    Inti Everspring Indonesia di Tahun2008 adalah sebesar Rp 1.586.564.512,00 (sebagaimana angkaini tercermin dalam mutasi saldo hutang afiliasi di laporan neracaPemohon Banding Tahun Buku 2008), bukan penambahansebesar Rp 61.499.578.751,00 sebagaimana hal ini telahdisalahsangkakan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan).Selain bahwa tidak relevansi antara kondisi suatu perusahaanyang merugi dari satu sisi, kemudian disisi lain tidak bolehmelakukan pinjaman dengan pihak afiliasi, bahwa menurutHalaman
    Bahwa koreksi tersebut selanjutnya diajukankeberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan alasan bahwapenerimaan tersebut merupakan penerimaanpinjaman sementara dari pihak afiliasi;Halaman 24 dari 41 halaman.
    Mitra Kreasidharma dan PT.Indonox Mitra Pratama);Bahwa dari hasil penelitian atas piutang usaha group(trade receivable akun 115.101) dan hutang afiliasi(intercompany account, akun 271.004) dapatdiketahui bahwa:7 Terdapat pembayaran hutang afiliasi (Akun271.004) sebesar Rp 2.710.198.450,00 tanggal31 Januari 2008 (keterangan MDK : offset Inv42754309 with advance dengan pelunasanpiutang usaha (akun 115.1010) sebesarRp 2.712.886.300,00 (keterangan MDK : Inv42754309);Halaman 28 dari 41 halaman.
    Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/20167 Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun271.004) sebesar Rp 2.928.259.334,00 tanggal31 Maret 2008 (keterangan MDK : Offset Inv43774399 with advance $317702) denganpelunasan piutang usaha (akun 115.1010)sebesar Rp 2.936.494.808,00 (keteranganMDK: Inv 43774399);h. Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwahutang afiliasi tersebut terkait dengan penjualanTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);i.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA
15081 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd.tersebut dikondisikan sesuai dengan Incoterm dari jualbeli yang dilakukan,transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi ini juga dilaksanakanselaras dengan praktek/kebiasaan menjalankan usaha atau kegiatan yangsehat dan normal, dan dengan syaratsyarat yang lazim berlaku di dalamindustri dimana Perusahaan berusaha;Bahwa berdasarkan harga Mean of Platts Singapore (MOPS) tersebut, dapatdiihat bahwa harga beli Petro 2 (= Medium Fuel Oil (MFO) = Fuel Oil) danPetro 4 (= Marine Gas Oil (MGO) =
    pembelian imporkepada pihak afiliasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;2) Bahwa pada saat uji bukti dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak pernah memberikan buktibuktipendukung terkait biaya freight, insurance dan premium.
    tanggal 20 Desember 2010 mengenai tanggapan atassurat nomor : S2236/WPJ.01/KP.0700/2010 tanggal 14 Desember 2010diketahui bahwa harga Mean Of Platts Singapore(MOPS) digunakansebagai harga patokan/acuan yang dipakai untuk transaksi impor BBM(FOB) ditambah dengan biaya freight, insurance dan biaya premium;11) Bahwa transaksi yang diteliti adalah transaksi pembelian impor gas oil danfuel oil dari Wilmar Trading Pte Ltd Singapura (pihak afiliasi).
    Pihak aflliasi yang berada di Singapura tidak melakukan fungsi apapunsehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak ada beda kondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksipembanding sehingga harga MOPS (harga supplier) sama dengan hargabeli Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);.
    Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2015.transaksi afiliasi pembelian impor Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menjadi : Harga Wajar Transaksi Afiliasi = Harga MOPS +/ 0;13.
Register : 09-06-2011 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50447/PP/M.VA/16/2014
Tanggal 12 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13946
  • 163.763.100 18.220 182.198.34018 INDO LYSAGHT 446 446 ZNO RS/C RS/D 1.700 18.688 31.769.002 18.688 31.769.002Total 11.700 195.532.102 213.967.342 Selisih = Rp 18.435.240bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPPPPN Masa Desember 2008 adalah egualisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masaDesember 2008;bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding jugadiajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi
    yang jumlahnya untuk bulan Desemberadalah sama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN Desember 2008;Menimban :8sgoreoerpeo pe anegeuvu pe pasebahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkarasengketa koreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa DesemberMajelis tidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaankoreksi penjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;bahwa sesuai
Register : 16-02-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 B/PK/PJK/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. ASIAN AGRO ABADI;
4380 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asian AgroAbadi, NPWP: 01.567.173.8072.000, tidak memperhatikan atau mengabaikanfakta yang menjadi dasar pertimbangan pengakuan pendapatan bunga atasPiutang Afiliasi dan Beban Bunga Utang kepada Arfiliasi, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum
    Pemohon Banding)telah melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan PendapatanBunga atas Piutang Afiliasi tetapi telah menikmati kredit pajak sebesarRp. 644.817.340,00 yangmengurangi Pajak Penghasilan Badannya Tahun 2004.
    Halaman 42 Alinea ke1:"Bahwa pemakaian patokan suku bunga yang dipakai diserahkan pada parapihak yang bertransaksi, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding dapat menetapkan besarnya Bunga Utang Afiliasi kepadaPemohon Banding berdasarkan LIBOR (London Inter Bank OfferedRate)" ;Halaman 42 Alinea ke2 s.d Alinea ke4: "Bahwa berdasarkan penelitian Majelis diketahui bahwa terdapat utangkepada Afiliasi sebesar USD 22.773.371,37;Bahwa Majelis menghitung kembali biaya bunga atas utang kepada Afiliasitersebut
    sesuai Surat Sanggup (Promissory Note) dengan tingkat bungasebesar 2,25%, dan diperoleh perhitungan sebagai berikut:Utang kepada Afiliasi USD 22.773.371,37;Biaya Bunga (2,25% x USD 22.773.371,37) USD 512.400,85;Kurs Rp. 8.948.100 xBiaya Bunga dalam Rupiah Rp. 4.585.014.045,00Bahwa karena berdasarkan perhitungan Majelis tersebut di atas, diketahuibahwa Biaya Bunga yang harus dibayarkan Pemohon Banding atas Utangkepada Afiliasi selama tahun 2004 adalah USD 512.400,85 atau Rp.4.585.014.045,00, maka
    Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2012sebesar Rp. 2.995.990.113,00 dan telah dipotong PajakPenghasilan Pasal 23 nya sebesar Rp. 599.198.023,00;Bahwa beban bunga utang kepada Afiliasi menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dilakukan dengan caramenghitung saldo harian utang kepada Afiliasi dikalikan denganTingkat Suku Bunga Bank Indonesia periode yang bersangkutan denganperincian sebagai berikut: No. Uraian No.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1726 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SPLASH INDONESIA
4922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembaliini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Tentang Sengketa Penghasilan Neto dari Luar Usaha berupa KoreksiNegatif atas biaya hutang afiliasi sebesar Rp1.201.237.385,00;IV.
    Putusan Nomor 1726/B/PK/PJK/2016pinjaman dari perusahaan afiliasi sebesar Rp18.740.052.814,00tanpa bunga dan tidak ada jadwal pembayaran yang tetap, yangterdiri dari:1. Splash international Inc. Filipina Rp 1,851,800,000.00;2. Splash Holding inc.
    Dengan demikian, sengketa ataskoreksi negatif beban bunga dari pinjaman afiliasi sebesarRp1.201.237.385,00 ini tetap dipertanankan;Bahwa Majelis berpendapat pinjaman ke Splash International Inc,Philipina maupun ke Splash Holding Inc, Philipina tersebut tanpabunga, sehingga tidak ada jumlah bunga yang terutang, olehkarenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif biayabunga Hutang Afiliasi sebesar Rp1.201.237.385,00 yangdilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan:Bahwa dengan demikian
    Dengan demikian, tindakanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yangmelakukan koreksi atas pinjaman afiliasi menjadi terutang bungadengan tingkat bunga wajar adalah sudah tepat;e. Bahwa dengan demikian, tindakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang menghitung kembali besarnyapenghasilan sesuai kewajaran dan kelaziman telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;10.
    Bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkan fakta di sidangPengadilan Pajak atas Koreksi Negatif biaya bunga hutang dagang sebesarRp2.767.788.188,00 tidak disanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali,sedangkan Koreksi Negatif atas biaya bunga hutang afiliasi sejumlahRp1.201.237.385,00 tidak dapat dipertahankan, karena pinjaman TermohonPeninjauan Kembali kepada Splash International Inc., Philipina sejumlahRp1.851.800.000,00 dan pinjaman dari Splash Holding Inc., Philipinasebesar Rp16.888.252.814,00
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini lazim adanya dalam dunia usaha Pemohon Bandingyang berada dalam kesulitan keuangan (arus kas) melakukanpinjaman kepada perusahaan lainnya apalagi kepada perusahaanyang memiliki hubungan istimewa (afiliasi).
    Dalam hubungan ini kami ingin menyampaikanbahwa terdapat pelunasan sebagian atas pinjaman afiliasi oleh PT.Inti Everspring Indonesia di Tahun 2008 adalah sebesarRp1.586.564.512,00 (sebagaimana angka ini tercermin dalam mutasisaldo hutang afiliasi di laporan neraca Pemohon Banding tahun buku2008), bukan penambahan sebesar Rp61.499.578.751,00sebagaimana hal ini telah disalahsangkakan oleh Terbanding (dahuluPenelaah Keberatan).
    memberikan bukti penerimaan /pembayaran/perjanjian (agreement) hutang afiliasi(korespondensi / tanda terima dan bukti pendukung lainnya)kepada PT Mitra Kreasidharma dan hutang afiliasi lainnya;Bahwa dalam proses banding Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah mengabulkan seluruh permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) atas koreksiPenghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp27.848.965.853,dengan dasar pertimbangan yang secara ringkas dapatdiuraikan sebagai berikut: Terdapat Perjanjian
    Bahwa dari hasil penelitian atas piutang usaha group (tradereceivable akun 115.101) dan hutang afiliasi (intercompanyaccount, akun 271.004) dapat diketahui bahwa : Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun 271.004)sebesar Rp2.710.198.450, tanggal 31 Januari 2008(keterangan MDK : offset Inv 42754309 with advancedengan pelunasan piutang usaha (akun 115.1010) sebesarRp2.712.886.300, (keterangan MDK : Inv 42754309) Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun 271.004)sebesar Rp2.928.259.334, tanggal 31
    Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S153/PJ.04/2010tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan PemeriksaanKewajaran Transaksi Afiliasi;ili.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
38119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Equ merupakan tagihandari perusahaan afiliasi sehubungan dengan sewa forklift.
    Atas tagihantersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh terhutang; Akun 610104 Inter/ntraco Charges Payroll Cost Allocation merupakanpenggantian biaya dari perusahaan afiliasi yang dibayarkan oleh PemohonBanding sebelumnya;Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1804 B/PK/PJK/2016Akun 610105 /nter/Intra co Overhead Charge Outs merupakan tagihan dariperusahaan afiliasi sehubungan dengan penyerahan jasajasa seperti RealTime Operation engineer (tenaga ahli) beserta OPE dan lainnya.
    Atastagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh danPPN JKPLN terhutang;Akun 610110 /nter/Intra co Real Estate Charge Outs merupakan tagihan dariperusahaan afiliasi sehubungan dengan penggantian biaya hotel danakomodasi perjalanan dinas pegawai Pemohon Banding yang dikirim ke luarnegeri untuk training;Akun 610115 Inter/intraco Co IT Charge Outs merupakan tagihan dariperusahaan afiliasi sehubungan dengan penggunaan software payroll.
    Atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukanpembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;Akun 610151 FICO 1/C Short Term Rentals merupakan tagihan dariperusahaan afiliasi sehubungan dengan tagihan sewa computer dan IT(Information & Technology) equipment beserta OPE dan lainnya.
    Atas tagihan tersebut Pemohon Bandingtelah melakukan pembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;Akun 610153 FICO I/C Software Charges merupakan tagihan dariperusahaan afiliasi sehubungan dengan penggunaan software dan jasapemeliharaan software beserta OPE, dan lainnya dan atas tagihan tersebutPemohon Banding telah melakukan pembayaran;Akun 61054 FICO I/C Maintenance/Repair sebesar USD 2,291,568.46merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan jasapemeliharaan dan perbaikan equipment yang
Register : 05-12-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-43204/PP/M.XIII/16/2013
Tanggal 7 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13333
  • penentuan kewajaran nilai transaksi dengan related party, Terbandingmenggunakan analisa kesebandingan antara penjualan kepada related dan non related partydimana tidak ditemukan adanya perbedaan, antara lain sebagai berikut: Karakteristik barang yang dijual adalah barang setengah jadi berupa yoke; Bahan baku adalah bahan pembuatan yoke; Mesin yang digunakan adalah mesin yoke; Kondisi ekonomi penjualan lokal;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menjelaskan bahwa jenis produk yang dijualkepada pihak afiliasi
    dalam menentukan besaran harga pokok ditambahlagi lokasi pengiriman yang sangat berbeda dan menentukan komposisi harga pokok;bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pengambilanpembanding yang dilakukan oleh Terbanding untuk penentuan besaran harga wajar dalamtransaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa di atas adalah tidak tepat;cost plus methodbahwa koreksi Terbanding didasarkan pada adanya perbedaan gross margin per unit ataspenjualan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi
    (CV Sinar Baja Electric & Corp) dengangross margin per unit atas penjualan kepada pihak yang independen (PT Tridharma Wisesa);bahwa menurut analisa dan perhitungan Terbanding, gross margin atas penjualan kepada pihakafiliasi adalah tidak wajar karena hasilnya negatif sedangkan gross margin atas penjualankepada pihak independen adalah positif, sehingga Terbanding melakukan koreksi atas grossmargin untuk penjualan kepada pihak afiliasi menjadi sama dengan gross margin per unitdengan cara mengurangkan
    harga jual dengan cost of product;bahwa berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan penjelasan Terbanding dalam persidangan,Terbanding menghitung cost of product per unit dengan cara membagi Saldo Persediaan Akhirsuatu produk dengan jumlah unit produk tersebut;bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa nilai persediaan akhir dan satuan harga jualuntuk produk yang dijual kepada pihak afiliasi adalah dalam mata uang US$ sedangkan untukproduk yang dijual kepada PT Tridharma Wisesa dalam satuan mata
    productberdasarkan saldo persediaan akhir merupakan hal yang tidak lazim dan seharusnya Terbandingmenggunaan Harga Pokok Penjualan;bahwa menurut Pemohon Banding, lokasi CV Sinar Baja Electric & Corp bersebelahan denganlokasi pabrik Pemohon Banding sehingga biaya ongkos angkutnya rendah, sedangkan lokasi PTTridharma Wisesa ada di Jakarta sehingga ongkos angkutnya lebih besar;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan contoh penghitungan grossmargin untuk transaksi penjualan kepada pihak afiliasi
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INTI EVERSPRING INDONESIA
3225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini lazim adanya dalamdunia usaha Pemohon Banding yang berada dalam kesulitankeuangan (arus kas) melakukan pinjaman kepada perusahaanlainnya apalagi kepada perusahaan yang memiliki Nubunganistimewa (afiliasi).
    Selain bahwa tidakrelevansi antara kondisi suatu perusahaan yang merugi dari satusisi, kemudian di sisi lain tidak boleh melakukan pinjamandengan pihak afiliasi, bahwa menurut Pemohon Banding juga tidakada peraturan yang melarang suatu) perusahaan untukmelakukan pinjaman apabila perusahaan tersebut dalam kondisimerugi.
    Bahwa berdasarkan data rekening Koran TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) danGeneral Ledger, diketahui bahwa jumlah penerimaanbank dari pihak afiliasi terjadi lebih dari sekali dalam tiaptiap masa dengan nilai bervariasi dari Rp1.358.100,00sampai nilai ratusan juta Rupiah. Intensitas penerimaansangat banyak dan jumlah bervariasi;c.
    Indonox Mitra Pratama);Bahwa dari hasil penelitian atas piutang usaha group(trade receivable akun 115.101) dan hutang afiliasi(intercompany account, akun 271.004) dapat diketahuibahwa: Terdapat pembayaran utang afiliasi (akun 271.004)sebesar Rp2.710.198.450,00 tanggal 31 Januari 2008(keterangan MDK: offset Inv 42754309 with advancedengan pelunasan piutang usaha (akun 115.1010)sebesar Rp2.712.886.300,00 (keterangan MDK : Inv42754309) Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun 271.004)sebesar Rp2.928.259.334,00
    Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S153/PJ.04/2010tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan PemeriksaanKewajaran Transaksi Afiliasi;Halaman 30 dari 39 halaman.
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 186/B/PK/PJK/201 7Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menjual produkkonsentrat tersebut ke beberapa perusahaan di dalammaupun luar negeri, baik ke perusahaan afiliasi maupunke perusahaan non afiliasi;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan PemohonPeninjauan Kembali samasama mengakui bahwaAtlantic Copper, S.A. dan PT Smelting merupakan pihakyang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) denganTermohon Peninjauan Kembali.
    saatmelaporkan penjualan ke pihak afiliasi.
    Dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengankondisi transaksi independen yang menjadipembanding, maka hasil transaksi afiliasi disebutwajar apabila sama dengan hasil transaksiindependen yang menjadi pembanding;Halaman 32 dari 111 halaman. Putusan Nomor 186/B/PK/PJK/201 7b.
    Kedua perusahaan afiliasi tersebutmerupakan perusahaan smelter dengan openaccount sebagai payment methoanya.Berdasarkan hasil analisis kesebandingan yangtelah dilakukan dengan transaksi independenyang ada, diketahui bahwa transaksi independenyang ada di Korea dan Jepang merupakantransaksi pembanding paling sebanding dengantransaksi afiliasi, dengan penjelasan sebagaiberikut: Perusahaan MethodSmelter Account3 ishi Materials ; Smelter Account5 Co. Ltd.
    Putusan Nomor 186/B/PK/PJK/201 7berdasarkan asumsi tetapi berdasarkan fakta yangditemukan pada saat pemeriksaan dan juga sesuaidengan ketentuan yang ada.Berdasarkan hasilpemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaankondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksiindependen. Jatuh tempo pembayaran untuktransaksi afiliasi lebih lama dibandingkan denganjatuh tempo pembayaran untuk transaksiindependen (terdapat perbedaan manner/term ofpayment).
Register : 09-06-2011 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50446/PP/M.VA/16/2014
Tanggal 12 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15661
  • 84HTZi INDO 410 409 ZNO RS/C RS/D 10.000 17.192 171.919. 20.566 205.659.149 20.566 205.659.149LYSAG 180HTTotal 14.250 269.226. 302.966.333364 Selisih = Rp 33.739.969bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPP PPNMasa November 2008 adalah egualisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masa November2008; bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding jugadiajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi
    yang jumlahnya untuk bulan Januari adalahsama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN November 2008;bahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkara sengketakoreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa November Majelistidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaan koreksipenjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor:
Putus : 06-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT INTI EVERSPRING INDONESIA
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini lazim adanya dalam dunia usahaPemohon Banding yang berada dalam kesulitan keuangan (arus kas)melakukan pinjaman kepada perusahaan lainnya apalagi kepadaperusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi).
    Indonox Mitra Pratama;Bahwa berdasarkan data rekening Koran TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) danGeneral Ledger, diketahui bahwa jumlah penerimaan bankdari pihak afiliasi terjadi lebih dari sekali dalam tiaptiapmasa dengan nilai bervariasi dari Rp1.358.100,00 sampainilai ratusan juta rupiah.
    Indonox Mitra Pratama);Bahwa dari hasil penelitian atas piutang usaha group(trade receivable akun 115.101) dan hutang afiliasi(intercompany account, akun 271.004) dapat diketahuibahwa : Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun 271.004)sebesar Rp2.710.198.450,00 tanggal 31 Januari 2008(keterangan MDK : offset Inv 42754309 with advancedengan pelunasan piutang usaha (akun 115.1010)sebesar Rp2.712.886.300,00 (keterangan MDK : Inv42754309); Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun 271.004)sebesar Rp2.928.259.334,00
    atau pemanfaatan jasa, meliputi penelitian atas:(1) Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jikajasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak.
    Sematamata karena Wajib Pajak adalah anggota suatukelompok usaha (passive association), tapi pembebanandilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan olehpihak afiliasi tersebut.Halaman 30 dari 36 halaman.
Register : 03-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 1/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
PT. SUKSES LOGINDO ALAM, diwakili SUDRAJAT, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16070
  • Nomor : 188.44/968/DPE/2016tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT.
    Nomor : 188.44/968/DPE/2016 Tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan perpanjangan = Izin UsahaPertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016Tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. SuksesLogindo Alam ;5.
    Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang PemberianIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi KepadaPT.
    Pemberian Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi secara Afiliasi PT.
Putus : 06-02-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI TRADE INDONESIA
15339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari jasa perantara perdagangan Wajib Pajak LuarNegeri yang dilakukan di dalam daerah pabean berdasarkancommission agreement yang besarnya ditentukan berdasarkanprosentase tertentu dari invoice amount.Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan penjelasan tertulis yangpada intinya menyatakan sebagai berikut:a.Bahwa penyediaan jasa perantara dimulai dengan adanyakebutuhan mediator antara perusahaan afiliasi
    Putusan Nomor 793 /B/PK/PJK/2013tersebut serta memperoleh imbalan berupa komisi atas perantersebut, sebagai perantara, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) membantu menangani dan memastikanorder yang akan dikirim sudah sesuai kuantitas, jenis barang, sertaspesifikasinya dengan pesanan dari perusahaan afiliasi. Bahwaselain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) juga memastikan bahwa pengiriman (shipment) daripemesanan (order) telah dilakukan.b.
    Bahwa terkait dengan aktifitas Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagai penyedia jasa perantara,Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)melakukan aktifitas/ kegiatan antara lain: melakukan aktifitas mediasi antara perusahaan afiliasidengan calon pelanggannya di Indonesia;membantu menangani dan memastikan order yang dikirim sudahsesuai kuantitas, jenis barang, serta spesifikasinya denganpesanan dari perusahaan afiliasi; memastikan bahwa pengiriman (shipment) dari pesanan
    (order)telah dilakukan oleh perusahaan afiliasi; melakukan penagihan atas komisi sebagai perantara kepadaperusahaan afiliasi;menerima pembayaran atas komisi sebagai perantara dariperusahaan afiliasi.9.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndangPPN, definisi Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkansuatu perikatan atau perouatan hukum yang menyebabkan suatubarang atau fasilitas atau Kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan
    Putusan Nomor 793 /B/PK/PJK/2013of9.89.9Bahwa berdasarkan penjelasan tertulis Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan ketentuan tersebut diatas,kegiatar/aktifitas terkait jasa perantara perdagangan (mencarikanpembeli, membantu menangani dan memastikan order yang dikirimsudah sesuai kuantitas, jenis barang, serta spesifikasinya denganpesanan dari perusahaan afiliasi, sampai memastikan bahwapengiriman (shipment) dari pesanan (order) telah dilakukan olehperusahaan afiliasi), dilakukan
Register : 09-06-2011 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50437/PP/M.VA/16/2014
Tanggal 12 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12740
  • olehTerbanding dengan metode CUP atas penjualan Pemohon Banding kepada related partynya yaitu PTIndo Lysaght dan PT Intan Citra Logamindo sebagai berikutSelisih = Rp 111.658.940bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPPPPN Masa Januari 2008 adalah equalisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masa Januari2008;bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding jugadiajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi
    yang jumlahnya untuk bulan Januari adalahsama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN Januari 2008;bahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkarasengketa koreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa JanuariMajelis tidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaankoreksi penjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put