Dengan dasar ini, pengaruh transaksi danperistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat,kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalamcatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuanganpada periode yang bersangkutan.

Putusan Nomor 1952/B/PK/PJK/2017Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecualilaporan arus kas;Paragraf 25Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan entitasmengakui pospos sebagai aset, liabilitas, ekuitas,penghasilan, dan beban (unsurunsur laporan keuangan)ketika pos pos tersebut memenuhi definisi dankriteriapengakuan untuk unsurunsur tersebut dalam Kerangka DasarPenyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.PSAK 23 PendapatanPENJUALAN BARANGParagraf 13 Penjualan Barang Pendapatan dari

Selaras dengan Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan pada PSAK 23 Pendapatan Penjualan JasaParagraf 19 bahwa pencatatan transaksi pendapatan yaituRevenue Effect Bontang sebesar USD11,168,797.00 harusdiakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian daritransaksi pada tanggal neraca;bahwa secara akuntansi Termohon Peninjauan Kembalimenggunakan metode Accrual Basis namun pada saatpengisian SPT, Termohon Peninjauan Kembali mengikutibukti potong PPh final.

yangberlaku secara umum dan tidak sesuai denganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan;bahwa transaksi pencatatan pendapatan (reveune) olehTermohon Peninjauan Kembali sebagai Revenue EffectBontang pada Tahun 2009 sebesar USD11,168,797.00dalam pembukuan secara komersial, maka secara nyatanyata pula diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali telahmemperoleh penghasilan pada tahun 2009 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, sehingga telahterutang pula PPh.

Putusan Nomor 1952/B/PK/PJK/2017dipertahankan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak karena tidak berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan tidak berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang bersangkutan,serta tidak berdasarkan keyakinan Hakim, juga tidak sesuaiteori akuntansi yang berlaku umum dan PSAK;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapatatas keputusan Majelis Hakim yang atas koreksi positif atasPeredaran Usaha yang

berakhir (diaccrued), sehingga atas biayasebesar Rp300.000.000,00 ini seharusnya dicatat sebagai utang danbukan sebagai beban;Bahwa sesuai dengan konsep matching dalam akuntansi, makapendapatan dalam satu periode harus ditandingkan dengan cost atauexpenses dalam periode yang sama.

Bila memang sampai denganakhir tahun periode akuntansi deskripsi akun tax salary (accrue) tidakberubah, maka berarti memang itulan keadaannya yaitu terdapatbiaya yang belum bisa diakui karena belum bisa di match denganpendapatan pada periode yang sama, sehingga seharusnyadikapitalisir.

fiskal adalah prinsipreal value dan prinsip ini berbeda dengan prinsip pencatatan dalamakuntansi komersial yang menganut prinsip /ower of cost or net realizablevalue, sehingga bila pada tahun 2007 nilai persediaan Pemohon Bandinguntuk proyek Central Park sudah habis, dan ternyata terdapat perbedaannilai persediaan secara komersial dan fiskal, maka perbedaan ini tidakboleh diserap dalam akuntansi fiskal karena perbedaan prinsip akuntansikomersial dan akuntansi fiskal ini merupakan beda tetap;Halaman

Putusan Nomor 329/B/PK/PJK/2015Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundanganperpajakan menentukan lain;7.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis berpendapat bahwa"beda tetap" antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal layakterjadi karena akuntansi fiskal harus berpedoman pada Undangundang Pajak Penghasilan dimana persediaan barang hanya bolehmenggunakan harga perolehan (penjelasan Pasal 9 ayat (6) UU PPh).Dengan demikian sengketa ini terjadi karena ada perbedaan nilaidalam persediaan.

Divisi tersebut akan meneliti laporan tersebut sebelum diteruskan kedivisi akuntansi dan keuangan. Adapun proses penelitian tersebut yangmelibatkan berbagai divisi dan pihak PT Krama Yudha Tiga BerlianMotors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturingakan memakan waktu sekitar 912 bulan;c.

Selanjutnya, divisi akuntansi tersebut akan menerbitkan invoice / debitmemorandum/debit note yang ditujukan kepada PT Krama Yudha TigaBerlian Motors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors andManufacturing;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, akan terjadi perbedaan waktu / timingdifference atas pengakuan biaya di PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors danPT.

Atas argumentasi tersebut telahTerbanding tanggapi di persidangan sebagai berikut:1) Bahwa sesuai dengan pernyataan dari AuditorIndependent atas Laporan Keuangan PT Mitsubishi KramaYudha Motors & Manufacturing diketahui bahwa LaporanKeuangan telah disusun sesuai dengan prinsip danpraktek akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;Halaman 37 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/20162) Bahwa sesuai dengan standar akuntansi yang berlakusecara umum, dalam melakukan pencatatan atas suatutransaksi selalu didukung dengan adanya dokumendasar/source dokumen.

Bahwa namun ternyata Majelis tetap tidak mempertahankankoreksi atas sengketa a quo, yang dengan demikian keputusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuanPasal 28 ayat (5) UU KUP, Pasal 8 PP 138 dan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan no 23.11.

Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.
5 (lima) lembar daftar absensi personel Staf Ku Satker Kodim 0101/KBA Kudam IM bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022 Terdakwa a.n. Serda M. Khatami NRP 21200301070301 Ba Rekonsiliasi Akuntansi Ku Tk IV Kodim 0101/KBA Kudam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Indra Sahputra (Jabatan : Staf Akuntansi Group) danSdr. Halim Tanberin (Jabatan : Staf Akuntansi Group) dan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyetujui Sdr. IndraSahputra (Jabatan: Staf Akuntansi Group) dan Sdr.

HalimTanberin (Jabatan : Staf Akuntansi Group) selaku Pejabat yangditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkanoleh Penggugat Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapatalasan bagi Tergugat untuk mengkoreksi keabsahan efakturyang diterbitkan Penggugat, kecuall Tergugat mencabutpersetujuan tersebut, sehingga in casu tidak memiliki dasar pijakhukum dan harus dibatalkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan

Kode rekening 34 09 0201 PKP AWHutang Giro sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah)tanoa dokumen sumber, dengan maksud agar saldo kas padaAnasir Kas Supervisor Keuangan cocok dengan saldo padaBuku Kas Harian Manager Akuntansi.9.

;Putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 104 dari 232Bahwa Manager Akuntansi tidak satu ruangan dengan saksi yaitu diruanganlain;Bahwa uang tersebut diberikan ke Manajer Akuntansi di ruangan saksi;Bahwasaksi melihat pada saat terjadi Irfan Rafii Darun menyerahkan uangkepada Manager Akuntansi;Bahwa uang yang dikasih kepada saksi dititip dan katanya simpan sajauang tersebut;Bahwa yang berhak untuk meminta uang untuk dikeluarkan kepada saksiadalah Manager Keuangan;Bahwa saksi mengetahui ada

(Penyertaan Kantor Pusat Antar Wilayah) Hutang Giro padapengeluaran BKH sehingga saldo antara kasir Kas Supervisor Keuangan danBKH (Buku Kas Harian) akan menjadi sama dalam pembukuan akuntansi.

Kantor PosBanjarmasin tersebut selalu rapi secara administrasi tanpa diketahui olehpimpinan Kantor Pos Banjarmasin, karena saldo antara kas manager keuangandan BKH (Buku kas Harian) manager akuntansi dikondisikan selalusama/seimbang.

Takalar; 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017; 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo; 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.

,adminisyrasi maupun finansial, merasa curiga terhadap laporangkeuangan sehingga melakukan pemeriksaan sendiri Keuangan pada pabrikgula takalar dan menemukan selisin saldo kas keuangan fisik dengansaldo kas keuangan di sistem aplikasi akuntansi sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah).

Kemudian saksiMuhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs.

Takalar;1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19Mei 2017;1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telahdikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.

Takalar;oe1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d19 Mei 2017;1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telahsdikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; 10.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.

PPK lembar ke1 yang sudah dianggarkan diserahkankepada Kepala Unit kerja yang menangani anggaran , sedangkan yang belumdianggarkan diteruskan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani akuntansi;Unit Kerja yang menangani anggaran mengecek pekerjaan yang tercantumdalam PPK lembar ke1 dengan anggaran yang tersedia untuk keperluantersebut.

Menandatangani sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut telahHal 13 dari 95 Putusan Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mks.dianggarkan dan kemudian meneruskan PPK lembar ke1 Kepada Kepala UnitKerja yang menangani Akuntansi;Kepala unit kerja yang menangani akuntansi meneliti kKebenaran dankewajaran dari biaya pekerjaan yang dilaksanakan dan selanjutnya setelahditandatangani menyerahkan PPK lembar ke1 kepada Direktur Utama untukmeminta persetujuan.Direktur Utama meneruskan PPK lembar ke1 yang telah disetujui

PPK lembar ke1 yangsudah dianggarkan diserahkan kepada Kepala Unit kerja yangmenangani anggaran , sedangkan yang belum dianggarkan diteruskankepada Kepala Unit Kerja yang menangani akuntansi;Unit Kerja yang menangani anggaran mengecek pekerjaan yangtercantum dalam PPK lembar ke1 dengan anggaran yang tersedia untukkeperluan tersebut.

Menandatangani sebagai bukti bahwa pekerjaantersebut telah dianggarkan dan kemudian meneruskan PPK lembar ke1Kepada Kepala Unit Kerja yang menangani Akuntansi;Kepala unit kerja yang menangani akuntansi meneliti kebenaran dankewajaran dari biaya pekerjaan yang dilaksanakan dan selanjutnyasetelah ditandatangani menyerahkan PPK lembar ke1 kepada DirekturUtama untuk meminta persetujuan.Direktur Utama meneruskan PPK lembar ke1 yang telah disetujuikepada Kepala Unit kerja yang menangani perencanaan teknik.Kepala

Menandatangani sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut telahdianggarkan dan kemudian meneruskan PPK lembar ke1 Kepada Kepala UnitKerja yang menangani Akuntansi;Kepala unit kerja yang menangani akuntansi meneliti kKebenaran dankewajaran dari biaya pekerjaan yang dilaksanakan dan selanjutnya setelahditandatangani menyerahkan PPK lembar ke1 kepada Direktur Utama untukmeminta persetujuan.Hal 38 dari 95 Putusan Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mks.Direktur Utama meneruskan PPK lembar ke1 yang telah disetujui

Jadi setiap mutasitransaksi atau perubahan yang terjadi baik itu menambah ataumengurang pada akun Other Receivable (Piutang LainLain)harus di lengkapi dengan sumber dokumen, sehingga tidak adasatupun transaksi yang tidak memiliki sumber dokumen;Bahwa berdasarkan buku Pengantar Akuntansi.

Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/20172.7.Expenses (Beban Yang Ditangguhkan) disebut juga PrepaidExpenses (Beban Dibayar Dimuka) ke dalam akun AccountReceivable (Piutang Usaha) dan akun Other Receivable(Piutang LainLain) begitu juga sebaliknya;Bahwa dalam teori akuntansi dan praktek akuntansi yangberlaku lazim dan umum bahwa akun Receivable (Piutang) baikitu Account Receivable (Piutang Usaha), akun Other Receivable(Piutang LainLain) adalah akun yang menampung klaim dalambentuk uang berupa pendapatan atau

dan praktek akuntansi yang berlaku yanguntuk penyesuaian akun dilakukan pada awal tahun yaitusepanjang Tahun 2010 sebelum memulai pencatatan padasetiap akun.

Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/2017bahwa transaksi yang terjadi dan yang mempengaruhitransaksi tersebut sesuai pada waktu atau tahun;Bahwa sesuai teori akuntansi dan praktek akuntansi yangberlaku investasi pada suatu entitas dalam bentuk sahamakan menghasilkan deviden bagi pemilik investasi, dan jugaada pengakuan dan pencatatan pada laporan keuanganperusahaan yang diinvestasikan besarnya saham ataukepemilikan tiaptiap investor (pemilik saham);bahwa khusus untuk JO atau Kerja Sama Operasi untukEquity

dan praktek akuntansi yang berlaku;4.

SelanjutnyaPSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa akuntansitanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap ;Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan KewajibanNon Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurshistories atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinyakewajiban atau penyetoran saham.

Selanjutnya di Lampiran PSAK No. 52juga disebutkan bahwa Akun yang diukur kembali dengan menggunakankurs historis salah satunya adalah Aktiva Tetap ;Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa :Penghitungan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudahbenar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ;Pihak Tergugat telah salah menginterpretasikan pemahaman akuntansi ataspencatatan aktiva Tanah

No.18 B/PK/PJK/2008kaidah akuntansi yang tertuang di dalam PSAK No. 16, PSAK No. 47 danPSAK No. 52 ;Kami telah memenuhi semua persyaratan baik material maupun formil didalam pengajuan pengurangan BPHTB kepada Direktorat PBB DirektoratJenderal Pajak dalam rangka Merger, sehingga adalah tidak seyogyanyapihak Tergugat tidak menerima surat permohonan kami tersebut ;Memperhatikan halhal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim demimemberikan keadilan bagi kami yang telah melaksanakan ketentuanketentuanyang

Selanjutnya,PSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa Akuntansitanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap ;. Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan KewajibanNon Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurshistoris atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinyakewajiban atau penyetoran saham.

Pendapatpihak Tergugat bahwa Nilai Buku Tetap harus dinilai denganmenggunakan kurs Akta Merger adalah tidak tepat karena tidak sejalandengan kaidahkaidah akuntansi yang tertuang di dalam PSAK No. 16,PSAK No. 47 dan PSAK No. 52 ;Hal. 6 dari 8 hal. Put.

tepat jika selisih ini diakui sebagai penjualanekspor;bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan bukti yang ada dalam berkas bandingserta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis memberikankesimpulan bahwa yang menjadi sengketa sebenarnya adalah adanya selisih kurs yang olehTerbanding dianggap sebagai penjualan yang belum dilaporkan dalam Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 121.293.293,00;bahwa berkenaan dengan perlakuan pencatatan akuntansi

Namun jikatimbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi,maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkanperubahan kurs untuk masingmasing periode.bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia yang mengaturpencatatan dan perlakuan akuntansi berkenaan dengan transaksi dalam mata uang asing danperlakuan akuntansi atas laba/rugi selisih kurs sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makaperlakuan akuntansi

Baker Furniture Rp 250.537,00 A/R John Richard Rp 95.526,00 A/R Others Rp 4.798.146.00Total Rp 121.293.291,00(terdapat selisih Rp. 2,00 dari nilai koreksi, (Rp. 121.293.293,00) yang merupakan. nilaipembulatan)secara subtansial merupakan pencatatan penyesuaian karena adanya laba/rugi selisih kurs,perlakuan pencatatan adanya laba/rugi selisih kurs ini menurut PSAK No.10, harus diakuisesuai dengan kaidah yang diatur dalam paragraf 14 tersebut di atas;bahwa seharusnya Terbanding memperhatikan perlakuan akuntansi

laporan keuangan Pemohon Banding, pencatatan pembukuansudah dipastikan menggunakan basis akrual;bahwa berdasarkan laporan keuangan unaudited pemohon banding, untuk periode tabuku 2008 terdapat biaya customs duty in Bahrain senilai Rp. 6.180.466,00, berdasatdata yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, kegiatan pamerarBahrain terjadi pada tahun 2007;bahwa secara subtansi ekonomi, transaksi atas biaya customs duty in Bahrain merupatransaksi yang terjadi tahun 2007, Secara umum kebijakan akuntansi

atas biaya berdasatStandar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, biaya diakui pada saat terjadinya, terhal tersebut PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan Par 20, menyatakan:...Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya ytimbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak(SOPP6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalamsatu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yangterjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (KantorPos Pemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi MenuAkuntasi yang direkap berdasarkan nomor pendirian seKPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPaysebagai dasar pertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan validasi, dan yang terakhir meng entridata

Penyelesaian titipan koperasi Bhin jahtera : Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) denganKoperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimanapemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitipan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendaharakoperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan : Surat Edaran Direksi PT.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neraca harian loket,kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksiyang terjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor PosPemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkapberdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan perMitra PosPay sebagai dasar pertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan validasi, dan yang terakhir meng

Penyelesaian itipan koperasi Bhin jahteraBahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) denganKoperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimanapemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitipan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendaharakoperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuanSurat Edaran Direksi PT.

Keuangan No. 15 mengenai Akuntansi UntukInvestasi Dalam Perusahaan Asosiasi.Bahwa berdasarkan PSAK No. 15, Investasi dengan kepemilikan dibawah 20%dicatat dengan metode cost/biaya perolehan sedangkan investasi dengankepemilikan diatas 20% dengan metode ekuitas yaitu biaya perolehan ditambahatau dikurangi dengan bagian laba rugi anak perusahaan serta dividen, adapunjurnal pencatatan laba rugi anak perusahaan adalah sebagai berikut :Dr InvestasiCr Laba anak perusahaanBahwa dengan demikian dapat Pemohon

Keuangan 2002 No. 15mengenai Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi"Halaman 26 alinea 2"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap buktibukti yangdiserahkan Pemohon banding dalam persidangan, majelis berpendapat bahwaLaba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan dalam Laporan Keuangan PemohonBanding sebesar Rp.5.463.792.093,00 bukan merupakan laba AnakPerusahaan yang dibagikan kepada Pemohon Banding, karenanya bukanmerupakan Penghasilan dari Luar Usaha Pemohon Banding"Halaman 26 alinea

Dengan demikian pembukuan harusdiselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnya Standar Akuntansi keuangan, kecuali peraturanperundangundangan perpajakan menentukan lain.Bahwa berdasarkan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan diatur bahwa :Paragraf 2, Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporankeuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan besama sebagianbesar pengguna laporan.

Laporan laba rugi minimal mencakup pospossebagai berikut :a) pendapatan,b) laba rugi usaha,c) beban pinjaman,d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasiyang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,;e) beban pajak,f) laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,g) pos luar biasa,h) hak minoritas, dani) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.Bahwa berdasarkan paragraf 2 dan paragraf 7 PSAK 15 Akuntansi UntukInvestasi Dalam Perusahaan Asosiasi diatur bahwa :Halaman 15 dari

26Putusan No.2249/Pid.B/2014/PN.Mdn16Paragraf 2, Metode Equitas (Equity Method) dalam metode akuntansi yangmencatat investasi pada mulanya sebesar biaya perolehan (cost) danselanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan investordalam aktiva bersih investee yang terjadi setelah perolehan.

koreksi penyerahan sebagai DPP sebagaimana dilakukan Pemeriksatidak mengakui adanya piutang dagang yang ditimbulkan adanya nota debet dariATPM yang diterima Pemohon Banding, yang diakui hanyalah yangdilampirkan dalam surat tanggapan PHP, sedangkan kekurangannya yangdisampaikan hari kerja berikutnya dianggap terlambat dan dikoreksi;Bahwa dokumen nota debet yang menjadi dasar saldo piutang akhir 2005 yangdisampaikan kepada peneliti keberatan juga tidak diakui, dengan alasan tidaksesuai dengan prinsip akuntansi

Keuangan, kecuali peraturan perundangundanganperpajakan menentukan lain;Bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, bahwa piutangdagang digunakan untuk mencatat piutang yang berasal daripenjualan.

mengakui secara self assessment bahwa saldopiutang dagang adalah sebesar Rp15.039.259.410,00, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwaperhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan buktibukti yangada dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa terkait dengan nilai sebesar Rp2.417.900.000,00 yangmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berasal dari nota debet, perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sampaikan bahwa sesuai dengan standar akuntansi

Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/20141614151617diterbitkan sehingga penerbitan nota debet tersebut tidak sesuaidengan standar akuntansi yang berlaku;Bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan dari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mengenai pembayaran notadebet tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berkesimpulan bahwa pembayaran nota debet tersebut tidakmempunyai dasar yang jelas dan tidak didukung dengan adanyakontrak atau perjanjian yang mendasari diterbitkannya nota

Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/201418212223yang mendasarinya, baik berupa kontrak/perjanjian, yang mengaturketentuan mengenai pembayaran uang jaminan tersebut, penentuanbesarnya uang jaminan, serta perlakuan atas uang jaminan tersebutselanjutnya, apakah akan dikembalikan atau diperhitungkan dengannilai pembelian, namun Majelis Hakim tidak melakukan hal tersebut;Bahwa di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa sesuai Standar Akuntansi Keuanganyang berlaku, untuk pencatatan

Ghozi.e Bahwa penebusan tanah dan gudang dikomplek Rejo Agung perludilakukan pemeriksaan lapangan bersama Divisi Akuntansi atas nilaijual obyek pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajaksetempat dan harga pasar umum yang berlaku disekitar lokasi gudang,selain itu perlu juga dilakukan legal audit atas surat bukti kepemilikanhak atas tanah serta proses penyerahan asset dari yang bersangkutankepada Divre Jatim apakah sudah dicover dengan Berita AcaraPenyerahan atau Akta Notariil.e Bahwa

hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.e Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelolasecara tertidb taat pada peraturan PerundangUndangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.e Bahwa oleh karena Perum Bulog berbentuk Perusahaan maka sepatutnyadalam menyelesaikan Utang Piutang bermasalah harus berdasarkanPernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 54 tahun 1998tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah disebutkansebagai berikut :e PSAK No. 54 point 06 Nilai wajar (Fair Value) adalah suatu jumlahyang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva ataupenyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (Knowledgeable) danberkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms length transaction)e PSAK No. 54 point 28 Akuntansi oleh Kreditur atas restrukturisasipiutang bermasalah dilaksanakan sesuai dengan cara restrukturisasisebagai

AGUS SYAIFULLAH, MSc., selaku Direktur SDM &Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengadaan tanah,Sekretaris Perusahaan, saksi SETIA DARMA selaku KepalaDivisiPembiayaan, Kepala Divisi Anggaran, Kepala Divisi Akuntansi, saksi INDRASUYANTO, SH.MM., selaku Kepala Divisi Hukum yang menjadi notulisrapat, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Persediaan dan Perawatan danKepala Satuan Pengawas Intern telah sepakat dengan menyetujui tindakanpengecekan kembali sertifikat tanah atas nama MOCH.

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) potong baju jas warna biru bertuliskan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Udi Hidayat sebesar Rp 135.000.000,- tertanggal 7 September 2015, 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Mandiri ke rekening Abdul Karim dan 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama pemilik rekening Rusita dengan Nomor Rekening 107-00-0771637-8, tetap terlampir dalam berkas perkara; -

terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimanadidakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amalya Nur Siregar, berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya denganlamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) potong baju jas warna biru bertuliskan SekolahTinggi Akuntansi

Asahanterdakwa memberitahukan kepada saksi Udi Hidayatbahwa terdakwa bisa mengurus seseorang untukmasuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),dengan biaya diperkirakan sebesar Rp. 130.000.000.

Asahan, terdakwamemberitahukan kepada saksi kalau terdakwa bisa mengurus seseorang untukmasuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dengan biaya diperkirakansejumlah Rp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaransecara bertahap;Bahwa saksi berminat untuk memasukkan anak saksi yang bernama Anisa Fitri;Bahwa terdakwa mengatakan kalau anak saksi pasti lulus masuk ke STAN;Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa memberikan baju jas berlogoSTAN kepada saksi;e Bahwa sekira

Asahan, terdakwa memberitahukankepada saksi Udi Hidayat kalau terdakwa bisa mengurus seseorang untuk masuk keSekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dengan biaya diperkirakan sejumlahRp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahapdan saksi Udi Hidayat berminat untuk memasukkan anaknya yakni saksi Anisa Fitri;Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kalau saksi Anisa Fitri pasti lulusmasuk ke STAN dan untuk lebih meyakinkan saksi Udi Hidayat, terdakwa memberikanbaju

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan buktibukti pendukung atas biaya tersebut;bahwa Pemohon Banding menyatakan koreksi Terbanding tersebut merupakan perbedaanselisih kurs yang berlaku pada saat penerbitan invoice dan faktur pajak (untuk pembayaran PPNmasa) dengan kurs yang berlaku pada saat penerimaan/pelunasan pembayaran penjualan,berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi

Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan selisih kurs, yangpenghitungannya menggunakan sistem aplikasi akuntansi

kurs ratarata yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tidak tepat;bahwa kerugian selisih kurs yang dialami oleh Pemohon Banding disebabkan oleh adanyapenundaan pembayaran hutang, dimana uang yang telah tersedia untuk membayar hutangkepada supplier oleh Pemohon Bandng dilakukan transaksi forward dan SWAP.Transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam penggunaan dana yang tersediatersebut, seharusnya dapat meminimalkan kerugian selisih kurs yang terjadi, tetapi karenatidak mengikuti standar akuntansi

Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:Pada saat revaluasi: laba/rugi unrealisasi51324500/5 1424500 XXXXXXX XXXXXX21059010 FCRA AP Trade xPada saat reverse:21059010 FCRA AP Trade5129A5NN/5 1494500 YYYY YY Y YYY YY dengan demikian, Terbanding menyatakan bahwa penghitungan rugi selisih kurs yangdilakukan dengan menggunakan kurs ratarata tidak tepat digunakan oleh PemohonBanding karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sehingga apabila Pemohon Banding menggunakan kurs ratarata maka rugiselisih kurs akan tercatat dua kali;bahwa penghitungan rugi selisih kurs yang dilakukan dengan menggunakan kurs rataratatidak tepat digunakan dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,karena pemohon banding telah mengakui dan mencatat selisih kurs atas realisasi transaksiderivatif dan tidak melakukan jurnal balik atas selisih kurs tersebut.

Oleh karena itu, sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dijadikan dasar dalam menentukan kurspembayaran adalah kurs aktual yaitu pada saat transaksi SWAP jatuh tempo;bahwa Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim agar menolak permohonanbanding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP618/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Juli 2011 Tentang Keberatan atas SKPLB PPh BadanTahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/091/10 tanggal 22 April 2010 yang diajukan olehPemohon Banding;

yang berlakuumum di Indonesiabahwa merujuk kepada ketentuan di atas dan mengingat pembukuan Pemohon Bandingtelah disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK)sesuai dengan pendapat Kantor Akuntan Publik (KAP), maka dapat disimpulkan kerugianselisih kurs Pemohon Banding seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;bahwa terkait dengan rescheduling payment merupakan keputusan manajemen yang harusdiambil karena adanya kesulitan likuiditas keuangan.

Oleh Manajer Akuntansi setoran giro fiktif tersebut dicatat sebagaiHutang Giro pada kolom penerimaan BKH, dengan pos lawanpenyelesaian Hutip, atau penyelesaian Hutang Billing Pajak atau PKPAW Hutang Giro.e. Pengakuan Hutang Billing Pajak oleh Manajer Akuntansi dilakukanpada akhir bulan dengan Jurnal Koreksi (JU) sebagai berikut:211Dr PKP DW Hutang Giro xxxCr Hutang Billing Pajak xxxf.

Manager Akuntansi (LAILI RAHMNIA)11. Manager Pemasaran (IRFAN DARUN)12. Manager Surat Pos dan Paket Pos (BAYU SUCI WIDAYATI)13. Manager Unit Pelayanan Luar (ESTU YUNANTO)14. Kasir/ dibawah manager keuangan (SALWANI dan SUWAJ))15. Petugas Loket Giro/dibawah manager Giro (RAHMI)16.

Oleh Manajer Akuntansi setoran giro fiktif tersebut dicatat sebagai HutangGiro pada kolom penerimaan BKH, dengan pos lawan penyelesaianHutip, atau penyelesaian Hutang Billing Pajak atau PKP AW Hutang Giro.e. Pengakuan Hutang Billing Pajak oleh Manajer Akuntansi dilakukan padaakhir bulan dengan Jurnal Koreksi (JU) sebagai berikut: Dr PKP DW Hutang Giro xxx Cr Hutang Billing Pajak xxxf.

Pos Banjarmasin, Pendidikan S1 (Akuntansi) dibawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai karyawan Kantor Pos Banjarmasin sebagai staffakutansi sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang dan saksilangsung dibawah Manager Akutansi;Bahwa yang menjabat Manajer Giro Kantor Pos Banjarmasin pada bulanJanuari 2011 sampai dengan Juli 2012 adalah terdakwa HERLINA;Bahwa tugas saksi selaku staf akuntansi khususnya untuk transaksi giroposonline (gol) adalah

Manager SDM (HAMRAN)10.Manager Akuntansi (LAILI RAHMANIA)11.Manager Pemasaran (IRFAN DARUN)12.Manager Surat Pos dan Paket Pos (BAYU SUCI WIDAYAT)13.Manager Unit Pelayanan Luar (ESTU YUNANTO)14.Kasir / dibawah manager keuangan (SALWANI dan SUWAgJI)15.Petugas Loket Giro / dibawah manager Giro (RAHMI)16.Staf Manager Akuntansi (MISNA)Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penyimpangan GiroaN eer PfPos On Line bulan Januari 2011 sampai dengan Juli 2012 yang dilakukanoleh tersangka selaku manager

Inti Bumi Perkasa sejak 2001dengan penempatan terakhir di bagian akuntansi yang bertugas untukmencatat semua transaksi uang masuk dan uang keluar dariperusahaan sehingga menjadi laporan keuangan bulanan juga dapatmengajukan pengeluaran uang dalam bentuk voucher untuk biayaoperasional dan biaya pajak PPN 10%;4. Bahwa TERGUGAT Ill bekerja di PT.

ALISSUPRIATI, yaitu Kasir di bagian Akuntansi & Keuangan yang menjabatsampai Juli 2009, yang sampai sekarang Sdri. ALIS SUPRIATI masihsebagai karyawan PT. INT BUMI PERKASA di Bagian SDM;Bahwa PENGGUGAT seharusnya menarik Sdri. ALIS SUPRIATI sebagaipihak TERGUGAT dalam perkara ini, dengan alasan :Bahwa Sdri.

ALIS SUPRIATI, adalah Kasir di bagian Akuntansi & Keuanganyang menjabat sampai Juli 2009, sedangkan kurun waktu yang dituduhkanPENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah telah menggunakanuang perusahaan dalam Jabatan terhitung sejak Februari 2008 s/d Mei2011;Bahwa Sdri. ALIS SUPRIATI telah dijadikan TERSANGKA sejak prosespenyidikkan dan Sdri.

INTI BUMI PERKASA(PENGGUGAT) di Bagian Akuntansi dan Keuangan, TERGUGAT tanggapi sebagai berikut :Bahwa tugas dan kewenangan dari PARA TERGUGAT di PT. INTI BUMIPERKASA tersebut, khirarkinya ada di bawah Direktur Keuangan danDirektur Utama, dengan demikian tidak terlepas dari pengawasan Direksitersebut;Halaman 15 dari55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pat.G/2014/PN Bag.4.

ALIS SUPRIATI yangmembagibagikan dari sebagian uang pajak yang tidak dibayarakantersebut kepada PARA TERGUGAT;Bahwa TERGUGAT tidak menyimpan "SSP yang sebenarnya" telahdibayarkan ke kantor pajak sebagaimana dalil PENGGUGAT, karenasemua dokumen/datadata yang menyangkut pajak tersimpan di ruanganbagian Akuntansi & Keuangan.