Ditemukan 6939 data
168 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA BINA LESTARI ; CHRISTIAN HANDOKO
Aneka BinaLestari) dan Termohon (Cristian Handoko) ("Perjanjian Pengikatan"). Kemudian,pembangunan apartemen mengalami keterlambatan penyelesaian dan karenanyaTermohon (Cristian Handoko) meminta Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) untukmengembalikan dana Termohon (Cristian Handoko) yang telah diterima Pemohon (PTAneka Bina Lestari).
Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) menolak permintaan Termohon(Cristian Handoko) karena Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) akan menyelesaikanpembangunan apartemen tersebut dengan tambahan biaya partisipasi dikenakan kepadaTermohon (Cristian Handoko). Sejumlah pertemuan telah dilakukan oleh Pemohon (PTAneka Bina Lestari) selaku developer dengan para calon pembeli termasuk Termohon(Cristian Handoko) untuk membahas biaya partisipasi tersebut.
No. 044 PK/Pdt.Sus/2011Handoko) yang telah diterima Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) dengan terlebihdahulu dipotong pajakpajak yang berlaku serta biaya administrasi sebesar 10%(sepuluh) persen dari jumlah uang yang disetorkan Termohon (Cristian Handoko)kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) ;. Bahwa muslihat yang dilakukan Termohon (Cristian Handoko) tersebut mengakibatkanMajelis Arbitrase keliru menyimpulkan bahwa Pemohon (PT.
Bahwa dalam butir 3 amar/diktum Putusan BANI a quo Majelis Arbitrasememutuskan menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohondalam perkara BANI) untuk membayar ganti rugi kepada Termohon (CristianHandoko) (dahulu Pemohon dalam perkara BANI) sebesar Rp 1.038.762.023,00 dandenda sebesar Rp 51.938.101,15 ;.
amar/diktum Putusan BANI butir 4 sebagaimana telah kami uraikan di atasmenyatakan menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohondalam perkara BANI) untuk membayar uang paksa apabila Pemohon (PT AnekaBina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara BANI) lalai melaksanakan isiPutusan BANI a quo;.
291 — 79
ANEKA JASA GRHADIKA
Aneka JasaGrhadika;20.Bahwa pada tanggal 24 April 2019 kami mengirimkan Surat UndanganPerundingan Bipartit kepada PT. Aneka Jasa Grhadika, akan tetapi daripihak PT. Aneka Jasa Grhadika tidak hadir dalam undangan tersebut;21.Bahwa pada tanggal O07 Mei 2019 kami mengirimkan UndanganPerundingan Bipartit yang ke2 (dua) kepada PT. Aneka Jasa Grhadikayang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, akan tetapi daripihak PT.
Aneka Jasa Grhadika tidak ada yang hadir;22.Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 kami mendapat Undangan Bipartit dariPT. Aneka Jasa Grhadika yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 17Mei 2019 bertempat di PT. Aneka Jasa Grhadika JI. Prof. Muh. Yamin,SH Gresik;23.Bahwa dalam perundingan Bipartit yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Mei2019 bertempat di PT. Aneka Jasa Grhadika tersebut belum ada titik temudalam penyeleseian perkara pemutusan hubungan kerja antara Klien Kamidengan PT.
Aneka Jasa Grhadika;24.
Aneka JasaGrhadika, akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dari PT.
Aneka Jasa Grhadika dalam PKPU Sementara,Tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda T4;.
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTI PERSADA;
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
DENI ALPIANTO VS PT ANEKA BUMI PRATAMA
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTIPERSADA;
./2016, tanggal 16 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ANEKA INTIPERSADA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lantai 36, Jalan M.H.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2041/WPJ.06/2014, tanggal 27 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2007 Nomor 00095/207/07/073/13, tanggal 8 Oktober 2013, atasnama PT Aneka Intipersada, NPWP 01.346.364.1073.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANEKA KARYA PRATAMA tersebut;
PT ANEKA KARYA PRATAMA VS AYUB ABDUL
PUTUSANNomor 668 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ANEKA KARYA PRATAMA, yang diwakili oleh Direktur,Harry Horatian, berkedudukan di Jalan Makam Nani Wartabone(Kompleks Danau Perintis), Desa Helumo, Kecamatan Suwawa,Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYemmy Mohamad, Wakil Direktur pada PT Aneka KaryaPratama
benar menerapkan hukum menyatakan pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karenaefisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT ANEKA
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILIE: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANEKA
159 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ANEKA BINA LESTARI VS CRISTIAN HANDOKO
Aneka Bina Lestari) danTermohon (Cristian Handoko) ("Perjanjian Pengikatan"). Kemudian,pembangunan apartemen mengalami keterlambatan penyelesaian dankarenanya Termohon (Cristian Handoko) meminta Pemohon (PT Aneka BinaLestari) untuk mengembalikan dana Termohon (Cristian Handoko) yang telahditerima Pemohon (PT Aneka Bina Lestari).
Pemohon (PT Aneka Bina Lestari)menolak permintaan Termohon (Cristian Handoko) karena Pemohon (PT AnekaBina Lestari) akan menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut dengantambahan biaya partisipasi dikenakan kepada Termohon (Cristian Handoko).Sejumlah pertemuan telah dilakukan oleh Pemohon (PT Aneka Bina Lestari)selaku developer dengan para calon pembeli termasuk Termohon (CristianHandoko) untuk membahas biaya partisipasi tersebut.
Pasal 10 ayat(2) Perjanjian Pengikatan, maka seharusnya Termohon (Cristian Handoko)menuntut diakhirinya/oemutusan Perjanjian Pengikatan dan memohonpengembalian uang Termohon (Cristian Handoko) yang telah diterimaPemohon (PT Aneka Bina Lestari) dengan terlebin dahulu dipotong pajakpajak yang berlaku serta biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh) persendari jumlah uang yang disetorkan Termohon (Cristian Handoko) kepadaPemohon (PT Aneka Bina Lestari) ;3.
Bahwa jika merujuk kepada Perjanjian Pengikatan, maka seharusnya MajelisArbitrase merujuk kepada ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 10 ayat (2) yangtelah mengatur mekanisme/tata cara klaim oleh Termohon (CristianHandoko) kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) dalam hal terjadinyaketerlambatan pembangunan dan serah terima unit apartemen yang telahdipesan, yaitu Termohon (Cristian Handoko) memutuskan/mengakhiriPerjanjian Pengikatan dan selanjutnya Pemohon (PT Aneka Bina Lestari)wajib mengembalikan uang
amar/diktum Putusan BANI butir 4 sebagaimana telah kami uraikan diatas menyatakan menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahuluTermohon dalam perkara BANI) untuk membayar uang paksa apabilaPemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara BANI)lalai melaksanakan isi Putusan BANI a quo;3.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTIPERSADA
ANEKA INTIPERSADA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 36, Jalan M.H.
Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilanPajak NomorPut.71876/PP/M.VIIIA/16/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2046/WPJ.06/2014 tanggal27 November 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 Nomor 00097/207/07/073/13 tanggal 8 Oktober 2013 atasnama PT Aneka
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA JAYA BAUT SEJAHTERA tersebut;
ANEKA JAYA BAUT SEJAHTERA VS HARIJANTO
ANEKA JAYA BAUT SEJAHTERA, yang diwakili oleh DireksiLokman Soejono, Angdy, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 116DE Lantai II Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada GayatriKusumawardani dan Drs. B. Pudjibudoyo, para karyawan PT.
Aneka JayaBaut Sejahtera, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2013,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanHARIJANTO, bertempat tinggal di Jalan Pesapen Tengah Nomor 81RT.003/RW.001 Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan,Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy P.P.Marpaung, SE., SH., MH., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat diPondok Mutiara BY.03 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal28 Agustus, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah
Aneka Jaya Baut Sejahtera juga telahmenjenguk dan mengetahui sendiri kondisi Penggugat yang sedang sakit;4 Bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut adalah sepeda motor beserta STNKdan SIM C milik Penggugat juga disita sebagai barang bukti oleh SatlantasPolres Mojokerto sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda PenerimaanBarang Bukti Nomor: STP/345/VI/2012/Lantas tertanggal 10 Juni 2012;1011Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2012, Penggugat memenuhi panggilan SatLantas Polres Mojokerto berdasarkan
ANEKA JAYA BAUTSEJAHTERA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
ANEKA JAYA BAUTSEJAHTERA tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 oleh H. Yulius, SH.
130 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTI WANGI VS SIANAH,
ANEKA INTI WANGI, berkedudukan di Jalan Petojo Utara VII,Nomor 50 D/1D, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh PresidenDirektur, Edi Budiono, dalam hal ini memberi kuasa kepada TeddySoemantry,S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Cimandiri Nomor 1A, Cikini, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanSIANAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di JalanSukamulya Ill Nomor 42, RT.004/RW.006, Galur Senen, JakartaPusat, dalam hal ini memberi
sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atasdalildalil:Profil Penggugat:1.Bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat pada tanggal 5Mei 1988 (masa kerja 26 tahun 4 bulan) dengan upah terakhir sebesarRp7.260.000,00 dan jabatan terakhir sebagai Supervisor Konsinyasi;Bahwa Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja Multi Aneka
47 — 2
ANEKA JAYA BAUT SEJAHTERA
ANEKA JAYA BAUT SEJAHTERA, beralamat di Jalan Semarang No.116 DE Lantai IISurabaya, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama GayatriKusumawardani dan Drs. B. Pudjibudoyo masingmasing adalah Staf HR dan Manager HR &GA PT.
Aneka Jaya Baut Sejahtera, beralamat di Jalan Semarang No. 116 DE Lantai IISurababya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2013, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; 0020022s22s02oe= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;non Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat yang berhubungan denganperkara ini ; Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara; non Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan baik
Aneka Jaya BautSejahtera juga telah menjenguk dan mengetahui sendiri kondisi Penggugat yang sedang sakit;4 Bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut adalah sepeda motor beserta STNK dan SIMC milik Penggugat juga disita sebagai barang bukti oleh Satlantas Polres Mojokerto sebagaimanaditerangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP/345/VI/2012/Lantastertanggal 10 Juni 2012; 2222 nnn nnn nn anne5 Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2012, Penggugat memenuhi panggilan Sat LantasPolres
Aneka Jaya Baut Sejahtera Nomor : 106/AJBS/HR&GA/2012tertanggal 20 Juni 2012 perihal : Surat Panggilan I dan Surat Nomor : 107/AJBS/HR&GA/2012tertanggal 20 Juni 2012 perihal : Surat Panggilan II, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P8 ;wenn nen nnn nnn nnn nn == Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 25/G/2013/PHISby.9 Fotocopy Kartu Jamsostek Nomor : 97N001744670 01 a/n Harijanto dikeluarkan olehPT.
Aneka Jaya Baut Sejahtera Nomor : 0035/AJBS/HR&GA/TV/2013perihal : Tagihan Hutang tertanggal 5 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T3;4 Fotocopy Surat Peringatan PT.
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA TIARA BOX
ANEKA TIARA BOX, berkedudukan di Jalan Raya TrosoboNomor 111, Taman Sidoarjo, yang diwakili oleh Direktur, HendarminSiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Pardosi, S.H.
Aneka Tiara Box yangberlokasi di Jalan Raya Trosobo Nomor 111 Taman,Sidoarjo, sejak tanggal 13 Februari 2006, di bagianoperator mesin dengan gaji terakhir Rp955.000,00(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Hal. 1 dari 16 Hal.
ANEKA TIARABOX tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 175/G/2011/PHI.Sby, tanggal 1 Februari 2012;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan menolak gugatan Penggugat; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalamperkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahuluPenggugat pada tanggal 19 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh TermohonKasasi dahulu Penggugat
ANEKA TIARA BOXtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 175/G/2011/PHI.Sby tanggal 1 Februari 2012MENGADILI SENDIRI:e Menyatakan menolak gugatan Penggugat;e Membebankan biaya perkara kepada Negara;2 Bahwa Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 175//2011/PHI.Sby tanggal 1 Februari 2012 adalah sebagaiberikut:MENGADILI:DALAM PROVISI:e Menolak tuntutan provisi Penggugat;DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi yang
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTIPERSADA
ANEKA INTIPERSADA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 36, Jalan M.H.
Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilanPajak NomorPut.71879/PP/M.VIIIA/16/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2043/WPJ.06/2014 tanggal27 November 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2007 Nomor 00087/207/07/073/13 tanggal 8 Oktober 2013 atas namaPT Aneka
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTIPERSADA
ANEKA INTIPERSADA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 2830,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehY.
Lambang Setyo Putro, selaku Direktur PT Aneka Intipersada;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71885/PP/M.
tersebut harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.71885/PP/M.VIIIA/16/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2039/WPJ.06/2014 tanggal 27 November 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00093/207/07/073/13tanggal 8 Oktober 2013 atas nama PT Aneka
187 — 46
ANEKA JASA GRHADIKA - MUCH. HADI ILYAS
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMBER ANEKA SEMPANA tersebut;
SUMBER ANEKA SEMPANA VS SUPARMAN,dkk
SUMBER ANEKA SEMPANA, yang diwakili oleh Direktur UtamaBasuki Waluyo, SE.,MM., berkedudukan Jl. Pegambiran No. 55 RT 008 RW010, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur 13220 , dalamhal int memberi kuasa kepada Drs. Jack R. Sidabutar, SH.MM.MSi., dankawankawan, para Advokat dari Kantor Hukum JBJ & REKAN yangberkantor di Plasa Central Lantai 9, Jln. Jend.
Sumber Aneka Sempana tetap memberikan tunjangankhusus kepada pekerja Sdr. Suparman DKK (3 orang) sebagaimana biasa.2 Agar pekerja Sdr.
SE.01/W2605/K/III/2000, tidak dibenarkan untuk merubah/menggeserkomponen upah yang sudah berjalan terus menerus (Yurisprudensi) (Bukti P. 10);Bahwa dalam perjanjian kerja bersama (PKB) PT.Sumber Aneka Sempana periode2009 2011 Pasal 1 istilah pengertian No. 1112 sudah mengatur tentang Tunjangantetap dan Tunjangan tidak tetap, No. 11 Tunjangan tetap: adalah suatu imbalan yangditerima oleh karyawan secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yangtidak dikaitkan dengan kehadiran.
Sumber Aneka Sempana (vide saksi Bejo).2 Tunjangan Khusus yang diberikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi kepada paraPenggugat/para Termohon Kasasi, adalah merupakan kebijakan perusahaandan bukan merupakan keharusan/kewajiban, dan tunjangan khusus yangdiberikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut, tidak bersifat umum,karena tidak setiap karyawan PT.
Sumber Aneka Sempana, yangmemperoleh Tunjangan Khusus, seperti yang diperoleh para TermohonKasasi/para Penggugat tersebut, dan di dalam perusahaan yang berhakmendapatkan Tunjangan Khusus adalah sekitar 20 (dua puluh orang) pekerja,dari jumlah 200 (dua ratus) orang yang bekerja di PT. Sumber AnekaSempana (vide saksi Bejo dan Saksi Kasiman).3 Tunjangan Khusus yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepadasebagian karyawan PT.
132 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA KIMIA tersebut;
ANEKA KIMIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA TIARA BOX tersebut;
ANEKA TIARA BOX vs ACHMAD YANI
ANEKA TIARA BOX, yang beralamat di Jalan Trosobo Nomor111 Taman Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENRYPARDOSI, SH.
Aneka Tiara Boxyang berlokasi di Jalan Raya Trosobo No.111Taman, Sidoarjo, sejak tanggal 13 Februari 2006, dibagian operator mesin dengan gaji terakhir Rp.Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 558 K/Pdt.Sus/2012955.000, (sembilan ratus lima puluh lima riburupiah );.
ANEKA TIARA BOX tersebutdan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 175/G/2011/PHI.SBY tanggal 1 Februari 2012selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam semua tingkat peradilan
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA INTIPERSADA;
./2016, tanggal 16 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ANEKA INTIPERSADA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lantai 36, Jalan M.H.
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71878/PP/M.VIIA/16/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2042/WPJ.06/2014 tanggal27 November 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2007 Nomor 00096/207/07/073/13 tanggal 8 Oktober 2013 atas namaPT Aneka
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2042/WPJ.06/2014 tanggal 27 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2007 Nomor 00096/207/07/073/13 tanggal 8 Oktober 2013 atasnama PT Aneka Intipersada, NPWP 01.346.364.1073.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA KIMIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ANEKA KIMIA, tempat kedudukan JI. Kesepuhan No. 34,Lemahwungkuk, Cirebon, diwakili olen Inge Permatasari Tanalias Suningsih Tan, pekerjaan Direktur CV Aneka Kimia,beralamat di Jalan Kesepuluhan No. 34 Lemah WungkukCirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. BardothSianturi, S.H 2.
Aneka Kimia, NPWP 01.693.663.5426.000,alamat JI.
hak dan kekuasaan yang sama dengandirektur.. dan seterusnya; Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebuta=sudah jelas bahwa wakil Direktur mempunyai hak dan kekuasaan yangsama dengan direktur artinya wakil Direktur (Edhi Setiawan) berhakmewakili Perseroan CV Aneka baik didalam maupun diluar Pengadilanmengingat saat pengajuan gugatan Direktur berhalangan;Sedangkan dalam pertimbagannya Pengadilan Pajak tidakmempertimbangkan seluruh isi ketentuan dari Pasal 5 dari Akta PerubahanAnggran dasar Nomor
ANEKA KIMIA, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
ANEKA KIMIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, oleh Dr. H, Imam Soebechi,S.H.,MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. HaryDjatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H.