Ditemukan 635 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-01-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2308 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — PT. BEUKEN UTAMA vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Dkk
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP.
    Tahun 2010 Rp9.988.860.000,00e Anggaran APBA Tahun 2011 Rp1.968.000.000,00e Anggaran APBA Tahun 2012 Rp 993.579.000,00e Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.975.941.000,0010adalah pembayaran yang sah menurut hukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat Idan II atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalamAnggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar sisa harga volumepekerjaan Penggugat adalah Rp7.983.058.627,00 (tujuh miliar Sembilan
    Tahun 2010 Rp9.988.860.000,00;Anggaran APBA Tahun 2011 Rp1.968.000.000,00;Anggaran APBA Tahun 2012 Rp 993.579.000,00;Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.975.941.000,00;adalah pembayaran yang sah menurut hukum;6Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat I dan II atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untukmembayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalahRp7.983.058.627,00 (tujuh miliar sembilan
    Putusan Nomor 2308 K/Pdt/2015144 Menyatakan nilai harga volume Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala KiranKabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telah Penggugat Kerjakanseluruhnya Rp22.909.438.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilanjuta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);5 Menyatakan pembayaran atas sebahagian harga volume hasil pekerjaanPenggugat dengan :Anggaran APBA Tahun 2010Anggaran APBA Tahun 2011Anggaran APBA Tahun 2012Anggaran APBA Tahun 2013Rp9.988.860.000,00;Rp1.968.000.000,00
    Tahun 2010sebesar Rp9.988.860.000,00 dengan Anggaran APBA Tahun 2011 sebesarRp1.968.000,000,00, dengan Anggaran APBA Tahun 2012 sebesarRp993.579.000,00, dan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.975.941.000,00 keNomor Rekening 010.01.05.6415134 pada PT.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931 K/PDT/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH vs T. DARWIS, S.E
3418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pada dictum ketiga dan ke empat SPMK tersebut menyebutkanAlokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan/atau sumber dana lainnya danmenyatakan Pemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebutselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelan SPMK tersebutdikeluarkan Tergugat ;.
    2 Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Inspektorat Aceh yang telah ditandatangani oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat dan Tim PemeriksaInspektorat Aceh, (Bukti P 6); Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak)Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/2024/2013 tanggal02 Desember 2013.
    Nomor 1931 kK/Pdt/2015Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasukPenggugat (Bukti P 10), telah melahirkan pendapat dan kesimpulandiantaranya : Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan erlebih dahuludilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal tersebut harus
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya diamasukkan dalam APBAP;12.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, Il danIll baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukpenuntasan pembayaran sisa
    Nomor 1931 K/Pdt/2015Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat dan Tim PemeriksaInspektorat Aceh; Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratuslima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak)Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/2024/2013tanggal 02 Desember 2013.Adalah pembayaran yang sah secara hukum;.
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 20 April 2017 — AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR;
6229
  • Aceh Besar (OA) dengan nilai kontrak sebesar Rp.191.500.000, (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumberdari APBA Otsus Aceh tahun 2016 dikarekan pihak rekanan tidak bisa membuatdokumen tersebut ;e Bahwa, dokumen apa saja yang dibuat oleh Saudara MISUAR untuk pekerjaanpembangunan sarana lbadah MCK Gampong Siron Kuta Kec. Cot Glee Kab.
    AcehBesar (OA) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 191.500.000, (seratus sembilan puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBA Otsus Aceh tahun 2016adalah :Laporan harianLamporan Mingguan.Lamporan Bulanan.MC.O (Mutual Chek).MC. Akhir;Shop Drawing.
    Aceh Besar (OA) dengan nilai kontrak sebesar Rp.191.500.000, (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumberdari APBA Otsus Aceh tahun 2016 tersebut adalah CV.
    Aceh Besar (OA) dengan nilaikontrak sebesar Rp. 191.500.000, (Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratusribu rupiah) yang bersumber dari APBA Otsus Aceh tahun 2016 adalah selakuInspektor (pengawasan lapangan) dari CV. MAULANA CONSULTAN yangberalamat di Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh dengan DirekturSAFARLI, ST ;Bahwa, saksi kenal dengan M.
    ZULKIFLI, MM) ;e Bahwa, yang melakukan perikatan kontrak terhadap pekerjaan pembangunansarana lbadah/ MCK Siron dengan nomor : 602.2/64/WIL.III/SPK/TBPL.64/DCK/2016tanggal 27 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 191.500.000, (Seratus sembilan puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBA Tahun 2016 adalah M.DAHLAN selaku Direktur CV. USA MEUTUAH, alamat Kab.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH vs TEUKU NURIMANSYAH
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp3.678.922.000,00 (tiga miliar enam ratustujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);Bahwa terhadap total nilai 100% (seratus persen) volume hasil pekerjaanPenggugat tersebut, telah 2 (dua) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan Il atas sebahagian nilai volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu: Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp1.489.377.000,00 (satu miliarempat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh riburupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian
    anggaran oleh Tergugat Illdalam APBA adalah sebesar Rp1. 439.545.000,00 (satu miliar empat ratus tigapuluh sembilan juta lima ratu empat puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk10% (sepuluh persen) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana nominalyang tersebut dalam Perhitungan Nilai Fisik Pekerjaan Belum Dibayar yangtelah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pengendalian Banjir pada daerah banjir dan BadanBadan SungaiWilayah Il, Tergugat dan Perusahaan Penggugat
    pembayaran,dan proses anggaran bukanlah di Dinas tetapi di DPRA yangdianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 miliar, sisanyaakan diperjuangkan di APBAP; Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatan yang sudah dianggarkandalam APBA 2013 dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya
    dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il dan Ill baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014, yang terbukti tidak adaserupiah pun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilaivolume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPASKPA Dinas Pengairan Aceh,sehingga sikap dan tindakan Tergugat , II dan Ill tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (a buse of power) yangbertentangan dengan kewajiban hukum
    murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkandan disahkan oleh Tergugat III dalam APBAP Tahun 2013 dan APBA murniTahun 2014 adalah perobuatan melawan hukum yang dilakukan olehPenguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;Menghukum Tergugat dan Il secara tanggung menanggung untukmembayar kerugian berupa sisa nilai volume pekerjaan PenggugatRp1.489.377.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan jutaHalaman 14 dari 29 hal.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2759 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, vs MUHAMMAD ABDULLAH
5219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P9);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telah memerintahkan perusahaanPenggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Pantai SawangIl Kecamatan Sawang (Paket I) Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam)yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alam yang harus segeradilaksanakan;Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan/atau sumber
    Nomor 2759 K/Pdt/2015ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimanaditentukan pada Angka 58 Lampiran 2 Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Tergugat II (bukti P13); Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Perjanjian (Kontrak)Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602A/KPAIRP/3543/2013 tanggal28 November 2013 (bukti P14);10.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAHal 4 dari 21 hal.
    untuk kegiatannya yang sudahdianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , IIdan Ill baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni tahun2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukpenuntasan pembayaran
    Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakanpekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK Dinas Pengairan Aceh telahberusaha beberapa kali menjumpai Tergugat dan Il mempertanyakanmengapa tidak diusulkan, dialokasikan anggaran dalam APBAP Tahun 2013dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat dan Ilternyata telah saling melemparkan tanggung jawab satu sama lainnya;17.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2758 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PT BEUDOH PRIBUMI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, DKK
6226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong yang ditunjuksegera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I;.
    Nomor 2758 K/Pdt/2015dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;14.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II danIll baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukpenuntasan pembayaran sisa
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602A/KPAIRP/3544/2013 atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaanPenggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum;.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat II dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun2014 adalah Rp11.687.004.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluhtujuh juta empat ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak PertambahanNilai PPn 10% (sepuluh persen);.
Register : 30-09-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 16 Desember 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. EFFENDI Bin AKHMAD YUSUF Diwakili Oleh : SAIFUDDIN GANI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MASNA RIMA YANTI Binti Tgk. H. JAMALUDDIN Diwakili Oleh : H.M. Yusuf Ismail Pase, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : YUSNAR YUSUF, SH.MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ULLY HERMAN, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : FAKHRILLAH, SH
12041
  • Jalan Lingkar Ujung Blang-Pusong (Ljtn), Lokasi : Lhokseumawe, Nomor Kontrak : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011, Tanggal Kontrak : 12 Januari 2011, Biaya Kontrak : Rp. 2.013.489.000,-, Sumber Dana : APBA (Otsus), Tahun Anggaran : 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 01, tanggal 25 Januari 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 02, tanggal 25 Agustus 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 03, tanggal 25 September 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhokseumawe Nomor Kontrak: 11 / AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011, tanggal 04 Januari 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Kesatu Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhokseumawe Nomor Kontrak : 11/AC/ CTR/BPP/DBC/ APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final 11.2-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas Amandemen Kontrak Kesatu 11.1-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 02 bulan Agustus 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 03 bulan September 2011.
  • 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 04 bulan Oktober 2011.
    BIFEFA RAYA CONSULT selaku Konsultan Pengawaspekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah8(Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011,Amandemen KontrakKesatu Nomor: 11.1AC / CTR / BPP / DBC/ APBA / 2011 tanggal 25 Juli2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC / CTR / BPP / DBC /APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011, baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi Ir. FERIZAL BIN H.M.
    BIFEFA RAYA CONSULT berdasarkan SuratPerjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan JembatanWilayah8 (Lhokseumawe) Nomor : 11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011tanggal 4 Juli 2011, Amandemen Kontrak Kesatu Nomor: 11.1AC /CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 25 Juli 2011 dan AmandemenKontrak Final Nomor: 11.2AC/CTR/ BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9Desemer 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.033.651.894,(satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribudelapan ratus sembilan
    BIFEFA RAYA CONSULT selakuKonsultan Pengawas pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan JembatanWilayah8 (Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor : 11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011,Amandemen Kontrak Kesatu Nomor : 11.1AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 9 Desember 2011, baik bertindaksendirisendiri maupun bersamasama dengan Saksi Ir.
    BIFEFA RAYA CONSULT selakuKonsultan Pengawas pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan JembatanWilayah8 (Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor : 11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011,Amandemen Kontrak Kesatu Nomor : 11.1AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 9 Desember 2011, baik bertindaksendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Ir.
    (telah dilegalisir).1 (satu) examplar asli Surat Perjanjian Kontrak PengawasanTeknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8 Lhokseumawe NomorKontrak : 11/AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011, tanggal 04 Januari2011.1 (satu) examplar asli Amandemen Kontrak KesatuPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak : 11/AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) examplar asli Amandemen Kontrak Final 11.2AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas Amandemen KontrakKesatu 11.1AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011
Register : 17-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 11 September 2014 — ASWIN SUHERI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CITRA BUNDA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
8019
  • Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu : ---------------------------- Dengan Anggaran APBA-P Tahun 2012 sebesar Rp. 743.953.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor : KU.602-A/KONST-PNI/1177/2012 tanggal 21 Maret 2012 . --------- Dengan Anggaran APBA-P Tahun 2013 yaitu Rp. 750.000.000
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran Rp. 8.501.282.000.- (delapan milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) untuk membayar lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Terugat III adalah perbuatan melawan
    mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp. 8.501.282.000.- (delapan milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan 13 % (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp. 9.995.235.000.- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp. 8.501.282.000.- (delapan milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) ditambah dengan 13 % (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp. 9.995.235.000.- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P)
    (Bukti P 6).5 Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugatuntuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Pantai Desa Ujong Tanoh KecamatanSamadua (Paket II) Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang merupakanPekerjaan Darurat akibat Bencana Alam yang harus segera dilaksanakan ;6 Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan alokasianggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011
    (BuktiBahwa terhadap total nilai 100 % volume hasil pekerjaan Penggugat yang tersebutpada angka 7 posita diatas, telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali atassebahagian nilai volume hasil Pekerjaan Penggugat dengan rincian sebagai berikut :eDengan Anggaran APBA P Tahun 2012 sebanyak Rp.743.953.000, (tujuh ratusempat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor : KU.602A/KONSTPNI/1177/2012 Tanggal 21 Maret
    2012 (Bukti P 10).eDengan Anggaran APBA P Tahun 2013 sebanyak Rp.750.000.000, (tujuh ratuslima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor : KU.602A/KPAIRP/3547/2013 Tanggal 28 November 2013(Bukti P 11).11 Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilai volume pekerjaanPenggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yang masih belumdiusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat II dalam APBA adalahsebesar Rp.8.501.282.000
    pembayaran segeradilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanyadiamasukkan dalam APBAP.
    Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untukmenuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun hal tersebut tidak151617ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dalam APBA murni Tahun 2014 yangterbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaransisa nilai volume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPASKPA Dinas Pengaran Aceh,sehingga sikap dan tindakan Tergugat
Register : 31-05-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SAIFUL Bin TAIB Bertindak sebagai Direktur CV SYAFILLA INDAH GALAXY
Tergugat:
Cq. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
3711
  • Bahwa selanjutnya Gubernur Aceh dengan surat nomor 360/69620, tanggal8 Desember 2010 atas nama Pemerintah Aceh telah mengeluarkan SuratPersetujuan kepada Tergugat tentang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, izin prinsip inimengisyaratkan segala biaya yang timbul akibat diterbitkan SPMK akandibebankan kepada APBA baik APBAMurni maupun APBAP, Oleh karenaitu demi hukum Surat Persetujuan Gubernur Aceh ini, sangatlah patutdinyatakan sah dan berkekuatan
    baik APBAMurni maupun APBAPerubahan untukmembayar nilai pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat;Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat dan telah diterima pembayaran oleh Penggugat berdasarkanNaskah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor:014/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 PELAKSANAAN PEKERJAANPERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATANTEUNOM (Otsus Aceh) dengan Sumber Pembiayaan dibebankan kepadaDana APBA Tahun Anggaran 2013 adalah sah, maka demi
    hukum harusdinyatakan Berkekuatan Hukum Berlaku;Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar danatau belum dialokasikan oleh Tergugat dalam ABPAP Tahun Anggaran2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBAP Tahun Anggaran2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBAP Tahun Anggaranberikutnya sebesar Rp. 717.046.686,00.
    (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enamribu enam puluh enam rupiah) kepada Penggugat dalam APBAMurniTahun Anggaran 2018 dan/atau dalam APBAP dan/atau APBA TahunAnggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialamiPenggugat;Menghukum Tergugat untuk menanggung pembayaran kerugian materiilsebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerintahpertahunnya yang dihitung dengan volume pekerjaan Penggugat yangbelum dibayar sebesar Rp. 717.046.686,00.
    Tahun Anggarann 2012,maka sudah sepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012 ditarik sebagai pihak dalamperkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit danhasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan hasil Audit dan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak
Putus : 25-11-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN
17295 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita Acara Klarifikasi terhadap harga satuan mata pembayaran yang timpang Nomor 13/PKJAULP IX/PABSP001/CK/APBA/I/2014, tanggal 26 Maret 2014:Hal. 2 dari 17 hal. Put.
    No. 3973 K/Pid.Sus/202010.11.12.13.Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran Nomor 14/PKJAULP IX/PABSP001/CK/APBA/JI/2014, tanggal 26 Maret 2014;Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor 026.III/BAPK/POKJAULP IX/PABSP/CK/APBA/IV/2014, tanggal 27 Maret 2014;1 (satu) lembar Surat Evaluasi Adminitrasi dan Teknis Nomor 12/POKJAULP/PABSP0001/CK/APBAJI/2014, tanggal 2 April 2014:1 (satu) eks Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 17/POKJAULP/PABSP001/CK/APBA/2014, tanggal 2 April 2014;1 (satu
    ) eks Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 15/POKJAULP/PABSP001/CK/APBA/JI/2014, tanggal 2 April 2014;1 (satu) eks fotokopi Dokumen Pengadaan Barang dan JasaKontruksi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi,Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352) Nomor paket001/PABSP/PLP/2014):1 (satu) eks fotokopi Dokumen Penawaran dari CV Radja Bumi Perkasa Nomor 02/RBP/III/201 4/tanggal 19 Maret 2014;1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Transfer Dana (SI) Nomor072/RBP/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada
    Bank pimpinan PTBank Aceh Syariah antara CV Rajda Bumi Perkasa memberi kuasakepada PT lboih Jaya Abadi nomor rekening 2440.0005.87 BankMuamalat Capem Peunayong;2 (dua) lembar print out rekening Koran Giro CV Radja Bumi Perkasanomor rekening 610.01.06.0035133 periode 1 Mei 2014 sampaidengan 31 Desember 2014, tanggal 24 Juni 2014;1 (satu) eks fotokopi as built drawing Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352),sumber dana APBA tahun anggaran 2014;1 (satu
    ) eks fotokopi Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352),sumber dana APBA tahun anggaran 2014;1 (satu) eks fotokopi Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor 009/BIDPABSP/DCK/III/2014, tanggal 28 Februari 2014;Hal. 3 dari 17 hal.
Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3229 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, ; ASWIN SUHERI, dkk
7744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P 6);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telah memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Pantai DesaUjong Tanoh, Kecamatan Samadua (Paket II), Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam) yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alamyang harus segera dilaksanakan;Bahwa pada diktum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan/
    Nomor 3229 K/Pdt/201510.11.12.13.Bahwa terhadap total nilai 100 % (seratus persen) volume hasil pekerjaanPenggugat yang tersebut pada angka 7 posita di atas, telah dilakukanpembayaran sebanyak 2 (dua) kali atas sebahagian nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan rincian sebagai berikut:e Dengan Anggaran APBA P Tahun 2012 sebanyak Rp743.953.000,00(tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga riburupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor
    Illdalam APBA adalah sebesar Rp8.501.282.000,00 (delapan miliar lima ratus satujuta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk hitungan PajakPertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana nominal yangtersebut dalam Rekapitulasi Volume Mutual Check Pekerjaan Pengaman PantaiDesa Ujong Tanoh, Kecamatan Samadua (Paket II), Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
    Nomor 3229 K/Pdt/201514.15.Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanantermasuk Penggugat (bukti P 14), telah melahirkan pendapat dankesimpulan diantaranya: Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya diamasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, Ildan Ill dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpundialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilai volumehasil pekerjaan Penggugat
Register : 28-04-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 April 2017 — IDWAR Bin Alm. SYAMAUN;
4817
  • Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasanKeciptakaryaan Aceh Jaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumbervdana APBA tahun anggaran 2013.e 1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni2013.e 1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran2013, No.
    Aceh Jaya di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan(ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS)T.A 2013.e1 Examplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunanprasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus )Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.e1 Examplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paketpembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec.Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.e 1 Examplar Dokumen penawaran CV.
    Aceh Jaya yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2013kepada Saksi adalah JURAIDI (Bendahara pengeluaran Pembantu danaOtsus Kab.
    Gagas AdiBagasKara ) untuk melakukan pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013.1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013,No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni 2013.1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013,No.
    Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasanKeciptakaryaan Aceh Jaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumbervdana APBA tahun anggaran 2013.e1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni2013.e 1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran2013, No.
Putus : 16-12-2014 — Upload : 27-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.TIPIKOR/2014/PT-BNA
Tanggal 16 Desember 2014 — 1.MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H.JAMALUDDIN 2.Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF;
5221
  • Jalan LingkarUjung Blang-Pusong (Ljtn), Lokasi : Lhokseumawe,Nomor Kontrak : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011,Tanggal Kontrak : 12 Januari 2011, Biaya Kontrak :Rp. 2.013.489.000,-, Sumber Dana : APBA (Otsus),Tahun Anggaran : 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 01,tanggal 25 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 02,tanggal 25 Agustus 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 03,tanggal 25 September 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat
    (telah dilegalisir).- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian KontrakPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak: 11 / AC / CTR / BPP /DBC / APBA / 2011, tanggal 04 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak KesatuPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak : 11/AC/ CTR/BPP/DBC/APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final11.2-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas AmandemenKontrak Kesatu
    11.1-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011,tanggal 25 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 02 bulan Agustus2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 03 bulanSeptember 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 04 bulan Oktober2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 05 bulanNopember 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 06 bulanDesember 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 01 bulanJanuari 2011.- 1
    BIFEFA RAYA CONSULT selaku Konsultan Pengawaspekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah8(Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011,AmandemenKontrak Kesatu Nomor: 11.1AC / CTR / BPP / DBC/ APBA / 2011tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011,baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengansaksi Ir. FERIZAL BIN H.M.
    BIFEFA RAYA CONSULT selaku Konsultan PengawasHal 12 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PTBNApekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah8(Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, AmandemenKontrak Kesatu Nomor : 11.1AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 9 Desember 2011, baikbertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksiIr.
    Amandemen Kontrak Kesatu11.1AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) examplar asli Invoice No.
    Muhyan Yunan,Zulkarnaini,Surat Perjanjian Kontrakdan Jembatan Wilayah 811 / AC / CTR / BPP /04 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak KesatuPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak 11/AC/ CTR/BPP/DBC/APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final11.2AC/CTR/EPEP/ DBC APBA/2011 atas AmandemenKontrak Kesatu 11.1AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011,tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Invoice No.
    /DBC/ APBA/ 2011,tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari2011.1 (satu) eksemplar asli Invoice No.
Register : 12-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 19 April 2016 — ERDY FIRDAUS, Jabatannnya selaku Direktur CV. BANGUN REKA SARANA Lawan: 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Kesehatan/Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Aceh 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Kesehatan/ Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Aceh Cq. Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Lanjutan Pembangunan Gedung P2PL Dinas Kesehatan Aceh 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Kesehatan/ Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Aceh 4.Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Pusat dui Jakarta Cq. Pimpinan PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Banda Aceh 5.Direksi Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Kantor Pusat di Jakarta Cq. Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Kridit Indonesia (Askrindo) Banda Aceh;
6912
  • (enam ratus tujuh belas Juta empat ratus delapan puluhribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaAceh (APBA) Migas Aceh.Bahwa, Perusahaan Penggugat bersama dengan Tergugat pada tanggal 07Agustus 2015 telah menanda tangani perjanjian untuk melaksanakan paketpekerjaan Lanjutan Pembangunan Gudang P2PL tersebut, sesuai denganSurat Perjanjian Nomor 139/DINKES/APBA/2015 Bukti P2.Bahwa, untuk keperluan pembuatan Surat Perjanjian tersebut, Tergugat I, II dan IIItelah mempersyaratkan
    sangatlah adil segala biaya perkara ini dibebankan kepadaTergugat I, Il dan Ill secara tanggung menanggung.Berdasarkan posita dan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohonkepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraini untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang telahditetapkan untuk itu dan berkenan memutus sengketa ini demi hukum sebagaiberikut :Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan kontrak Nomor 139/DINKES/APBA
    Hal ini dengan tegas tercantum padaSyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan bahagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak yang telah ditandangani yaitu Kontrak Nomor 139/DINKES/APBA/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang ditandangani antara DrsMuhammad Hasan, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat )dengan Werdy Firdaus selaku Direktur CV.
    Maka oleh karena itu,dengan dipilinnya BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa di dalam SuratPerjanjian Nomor 139/DINKES/APBA/2015 tanggal 7 Agustus 2015, maka sudahmenjadi prinisip hukum bahwa Gugatan a quo harus diajukan ke BANI.
    Maka oleh karena itu, dengandipilinnya BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa di dalam SuratPerjanjian Nomor 139/DINKES/APBA/2015 tanggal 7 Agustus 2015, makasudah menjadi prinisip hukum bahwa Gugatan a quo harus diajukan keBANI.
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2018
Tanggal 19 September 2018 — TGK. H. MUHARRUDIN, S.Sos.I VS GUBERNUR ACEH;
12361 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika masa waktu 60 (enam puluh) hari pembahasanterlewati tanpa kesepakatan, maka barulah Termohon dapatmempergunakan klausul Pasal 313 ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dapatmenetapkan APBA melalui Pergub dengan ketentuan tidak melebihianggaran pada tahun sebelumnya. Namun kembali Pemohontegaskan bahwa kecacatan hukum Pergub APBA yang ditetapkanTermohon sudah ada ketika RAPBA disusun.
    Putusan 48 P/HUM/2018Rancangan APBA.
    Putusan 48 P/HUM/201810.11.12.13.14.Penyampaian Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2018. (BuktiT5);Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Gubernur Aceh,Nomor 160/3233, tanggal 4 Desember 2017, perihal PengembalianRaqan Aceh tentang APBA T.A. 2018. (Bukti T6);Fotokopi Surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor903/48243, tanggal 14 Desember 2017, perihal Laporan PerkembanganProses Penyusunan APBA T.A. 2018.
    (Bukti T7);Fotokopi Surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor903/8188, tanggal 2 Maret 2018, perihal Penyampaian RancanganPeraturan Gubernur Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2018. (BuktiT8);Fotokopi Surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor903/8316, tanggal 2 Maret 2018, perinal Laporan Perkembangan ProsesPenyusunan APBA TA. 2018.
    Tahun Anggaran 2018 melaluiSurat Nomor 903/8188 kepada Menteri Dalam Negeri;Bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Termohon denganKemendagri, terhadap Rancangan APBA disarankan harus ada PergubKUAPPAS.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3362 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Mei 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH vs ZARKASYI
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3362 K/Pdt/201510.Aceh Utara (Bencana Alam) yang merupakan Pekerjaan Darurat akibatBencana Alam yang harus segera dilaksanakan;Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan APBA2012 dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segeramemulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) harisetelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat
    Tahun 2013 Rp750.000.000,00 (tujuh ratuslima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak)Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/2017/2013 tanggal02 Desember 2013 (Bukti P 4);Bahwa dengan demikian, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan,sisa nilai volume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat, Il dan atau yang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaranoleh Tergugat Ill dalam APBA adalah sebesar Rp3.622.017.000,00 (tigamiliar enam ratus dua puluh
    Nomor 3362 K/Pdt/201511.12.Penggugat (Bukti P6), telan melahirkan pendapat dan kesimpulandiantaranya:e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat waktu sehingga harusmenunggu dianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBATahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakandengan DPRA sebagai
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti olehTergugat , Il dan Ill baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBAmurni Tahun 2014 dimana terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikananggaran untuk
    tahun2011 dan APBA tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam Diktum 3 SuratSPMK yang diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat, sehingga telahmenimbulkan kerugian materiil yang berkepanjangan terhadap Penggugat,maka sangatlah patut dan adil Tergugat dan Il dihukum untukmengusulkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya darinilai total volume pekerjaan Penggugat Rp4.372.017.000,00 (empat miliartiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah), untuk membayarkerugian yang dialami
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. GUBERNUR ACEH VS Ir. RAMLAN DAN 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
4214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum;6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp5.330.200.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen); 7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp5.330.200.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp5.330.200.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat; 9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp6.080.200.000,00 (enam milyar delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak
    Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan/atau sumber dana lainnya danmenyatakan Pemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebutselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelan SPMK tersebutdikeluarkan Tergugat ;7.
    Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilai volumepekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat , Il dan atauyang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran olehTergugat III dalam APBA adalah sebesar Rp5.330.200.000,00 (lima milyarHalaman 3 dari 29 hal. Put.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    Nomor 269 K/Pdt/2016.13.14.15.e Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , IIdan Ill baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam
    Nomor 269 K/Pdt/2016.10.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dariharga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sahmenurut hukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun2014
Register : 09-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 13 April 2015 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
Terbanding/Penggugat : H. T. SOFYAN SULAIMAN, SELAKU DIREKTUR PT. BEUKEN UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
3630
  • Menyatakan nilai harga volume Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telah Penggugat Kerjakan seluruhnya Rp. 22.909.438.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). ------------------
  • Menyatakan pembayaran atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat dengan : -------------------------------------------------------------------------
  • Anggaran APBA

    Tahun 2010 Rp. 9.988.860.000,00

    Anggaran APBA Tahun 2011 Rp. 1.968.000.000,00

    Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 993.579.000,00

    Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 1.975.941.000,00

    adalah pembayaran yang sah menurut hukum.

    -----------------------------

    1. Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalah Rp. 7.983.058.627,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah
    Menyatakan pembayaran atas sebahagian harga volume hasil pekerjaanPenggugat dengane Anggaran APBA Tahun 2010 Rp. 9.988.860.000,00e Anggaran APBA Tahun 2011 Rp. 1.968.000.000,00e Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 993.579.000,00e Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 1.975.941.000,00halaman 4 Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt/2015/PTBNAadalah pembayaran yang sah menurut6. Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat!
    dan Il atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkanoleh Tergugat Ill dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untukmembayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalah Rp.7.983.058.627,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga jutalima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), sudahtermasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen).7.
    Menyatakan tindakan Tergugat dan Il yang tidak mengusulkan,mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas sisa harga volumepekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh TergugatII dalam APBA adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPenguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas sisaharga volume pekerjaan Penggugat Rp. 7.983.058.627,00 (tujuhmilyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh
    Tergugat III adalah sah danberkekuatan hukum dan mengikat Tergugat , Il, Ill dan PerusahaanPenggugat; halaman 12 Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt/2015/PTBNA4.6.Menyatakan nilai harga volume Pekerjaan Pengaman Pantai KualaKiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telah PenggugatKerjakan seluruhnya Rp. 22.909.438.000,00 (dua puluh dua milyarsembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).Menyatakan pembayaran atas sebahagian harga volume hasilpekerjaan Penggugat denganAnggaran APBA
    Tahun 2010 Rp. 9.988.860.000,00Anggaran APBA Tahun 2011 Rp. 1.968.000.000,00Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 993.579.000,00Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 1.975.941.000,00adalah pembayaran yang sah menurut hukum.Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belumdibayar Tergugat dan Il atau belum dialokasikan, ditetapkan dandisahkan oleh Tergugat Ill dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh(APBA) untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalahRp. 7.983.058.627,00 (tujuh milyar sembilan
Putus : 23-02-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 04/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA
Tanggal 23 Februari 2016 — 1.RONI ZULIANDI SAPUTRA Bin Alm ZULFA. 2.Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN.
4216
  • PT.Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasan KeciptakaryaanAceh Jaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013.1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni2013.1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran2013, No.
    Aceh Jaya di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan(ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS) T.A2013.1 Examplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunanprasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus )Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 20131 Examplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paketpembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec.Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.1 Examplar Dokumen penawaran CV.
    Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.1 Examplar Dokumen penawaran CV. ACEH SERUMPUN dengan namapaket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee PutohKec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 20131 Examplar Dokumen penawaran CV. KRUENG THO JAYA dengannama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong GleePutoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab.
    Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasanKeciptakaryaan Aceh Jaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumbervdana APBA tahun anggaran 2013.1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni2013.1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No.
    (ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS)T.A 2013.1 Examplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunanprasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus )Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 20131 Examplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paketpembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee PutohKec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.1 Examplar Dokumen penawaran CV.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. KUALA RAJA, dk vs Dra. CUT LAILAWATI
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di dalam SPMK tersebut di atas pada diktum ketiga menyebutkanbahwa Alokasi Anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas, akandialokasikan melalui dana APBA Tahun 2011 dan APBA Tahun 2012dan/atau sumber dana lainnya;5. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Perintah Mulai Kerja (SPKM) yangtelah diterbitkan oleh Tergugat Il tersebut di atas, Penggugat langsungmelaksanakan pekerjaan penanganan bencana alam tersebut dan baruselesai dikerjakan pada bulan Maret tahun 2012;Hal. 2 dari 29 Hal.
    Dipaya, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun, karenasesuai dengan SPMK yang telah ditandatangani, pembayaran terhadapPekerjaan akan dianggarkan pada APBA tahun 2011 dan 2012;Hal. 3 dari 29 Hal.
    Putusan Nomor 1854 K/Pdt/201510.11.12.13.Bahwa di dalam APBA tahun 2013 telah dianggarkan biaya sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan PerkuatanTebing Sungai Mukim Pinto Batee, Blang Birah, Alue Rheng dan Tgk.Dipaya, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun;Bahwa mengetahui ada alokasi anggaran pada APBA tersebut, Penggugatmendatangi kantor Tergugat dan Tergugat I untuk menanyakan prosesdan mekanisme pencairan uang tersebut, namun yang sangatmengejutkan Penggugat, Tergugat menyatakan
    baru dialokasikananggaran dalam APBA sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)oleh Tergugat Il, Ill dan IV Intervensi untuk membayar sebahagian darivolume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Mukim Pinto Batee, BlangHal. 12 dari 29 Hal.
    Dipaya, KecamatanPeudada, Kabupaten Bireuen dengan Dana Anggaran PendapatanBelanja Aceh (APBA) tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 kepadaPerusahaan Penggugat Intervensi dan tidak mengalokasikan Dana dalamAPBA Tahun Anggaran 2014 untuk membayar pekerjaan PenggugatIntervensi, merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Penguasa;Oleh Karena dalam APBA Tahun Anggaran 2014 ternyata oleh Tergugat Il,II dan Tergugat IV Intervensi tidak mengalokasikan dana pada DaftarPelaksana Anggaran (DPA