APBD dilakukansehubungan dengan :.

Pelaksanaan APBD TA 2003.Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 dilakukan oleh WailoktaSurakarta dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang PenjabaranPospos Anggaran APBD Tahun 2003 dan Surat Keputusan OtorisasiAPBD Tahun Angggaran 2003 tersebut pada tanggal 25 Maret 2003.Setelah itu untuk pencairan dan pelaksanaan APBD adalah mutlakmenjadi wewenang dan tanggung jawab Eksekutif.5.

PelaksanaanAPBD Perubahan Tahun 2003Pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2003 dilakukan olehWalikota Surakarta dengan menerbitkan Surat Keputusan tentangPenjabaran Pospos Anggaran APBD Perubahan Tahun 2003 danSuratKeputusan Otorisasi APBD Perubahan Tahun Angggaran 2003tersebut pada tanggal 19 November 2003.

ApabilaSPJ tersebut telah sesuai dengan pos anggaran dan peruntukkannya,kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Keuangan Daerah selakuBendahara Umum Daerah atas nama Walikota Surakarta sesuai dengankewenangan yang dimilikinya.Terhadap semua SPJ yang merupakan pelaksanaan dari APBD danAPBDPerubahan tersebut, kemudian disusun dalam NotaPertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan yangmerupakan Nota Perhitungan APBD dan APBD Perubahan Tahun2003 disampaikan kepada DPRD Kota Suarakarta untuk dibahas

dandisahkan dalam bentuk Perda Perhitungan APBD Kota Surakarta.Apabila diperhatikan proses pembuatan Perda APBD maupun PerdaPerubahan APBD tersebut di atas maka, terlihat bahwa RancanganPerda APBD tersebut yang mempunyai inisiatif adalah WalikotaSurakarta dengan Surat Edaran (SE/Walikota No.903/435/2002tanggal 8 Oktober 2002, bukan berdasarkan Surat KeputusanPimpinan DPRD No.28A/Pim.DPRD/IX/2003 tanggal 8 September2003.

Negara atauperekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa berdasarkan DPASKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor:1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0001 tanggal 16 Januari 2012 terdapat alokasidana untuk Kegiatan Rehabilitasi /Retrofit Asrama Diklat Propinsi yangdilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan PemukimanPropinsi Sumbar dengan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD

Firman Dalil,MTP;Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/SKPJTRP/2012tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri SipilSebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi SumateraBarat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yangditandatangani oleh Ir. Suprapto.

Firman Dalil,MTP;Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruangdan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/SKPJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang PenunjukanPegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan danFisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran2012, yang ditandatangani oleh Ir. Suprapto.

LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerDesaan (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005//2008 Tanggal 31 Desember2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun 2008 Tanggal 14April 2008 sebesar Rp.1.085.680.000,00 (satu milyard delapan puluh limajuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut Nomor APBN JumlahNo.DIPA SK DOK Keotatan APBD

Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten SumbawaNomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesarRp.2.144.255.000,00 (dua milyard seratus empat puluh empat juta dua ratuslima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Nomo APBNSK JumlahNo.DIPA * APBD

Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2010 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenSumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal 31 Desember 2009 danKeputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010 Tanggal 14 April 2010sebesar Rp.2.055.965.000,00 (dua milyard lima puluh lima juta sembilanratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Nomo APBNK lahNo.DIPA rs APBD

APBD varnietAlokas K Kegiatan (Rp)i7660/010 598855.000.00 45.000.00 900.000.0005.5.01/21/201 Tahun 0 0 02 2012 Terhadap dana sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan SimpanPinjam Perempuan Reguler Tahun 2012.Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, UPK PNPM MPKecamatan Empang menyalurkan dana SPP Perguliran yang dananyaberasal dari angsuran SPP Reguler, kepada kelompok baru maupun yangsudah ada dengan perincian sebagai

SK APBN APBD JumlahA Alokasi DOK Kegiatan (Rp)3263.0/010 6605.4/ Tahun 54.255.000 1.690.000.000 400.000.000 2.144.255.0002009/2009 Terhadap dana sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyard seratus empatpuluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudiandialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam PerempuanReguler tahun 2009 sebesar Rp.459.500.000,00 (empat ratus lima puluhSembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompokSimpan Pinjam Perempuan

YULIAWATI VS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PENGADAAN SARANA PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONGPRAJA APBD KABUPATEN SUMEDANG

Nopember 2007 tentang Pengadaan SaranaPerlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD KabupatenSumedang tahun 2007.Alasan alasan Gugatana. Bahwa, Surat keputusan Tergugat aquo yangditerbitkan tanggal 23. nopember 2007 masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai denganketentuan pasal 55 Undang undang No. 5 tahun 1986yang telah diubah dengan Undangundang No. 9 tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.b.

ANDRIANbukan peserta lelang yang diadakan olehPanitia Pengadaan Sarana Perlengkapan SatuanPolisi Pamong Praja APBD Kabupaten SumedangTahun 2007, yang sesual dengan dataAdministrasi di Panitia adalah CV. ARDIAN olehkarena itu Gugatan Penggugat keliru karenaPanitia tidak pernah menerima berkas dari CV.ANDRIAN oleh karena itu Penggugat tidakberkapasitas sebagai Penggugat (Disqualificatoire Exceptie )3.

Bahwa Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan PolisiPamong Praja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007telah sesuai dengan peraturan perundang undanganyang berlaku;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;4.

Perihal Pengumuman PemenangLelang tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan SatuanPolisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007,Oleh Karena itu Penggugat telah Keliru atas ObjekGugatannya.

Seharusnya yang menjadi Objek Gugatan adalahKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hasilpelaksanaan lelang Pengadaan Sarana Perlengkapan SatuanPolisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ;Menimbang, bahwa = sebagaimana telah diuraikandiatas, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahPengumuman Pemenang Lelang tanggal 23 Nopember 2007tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan PolisiPamongpraja APBD Kabupaten Sumedang tahun 2007, yaituPegumuman Pemenang Lelang Nomor. 08/Peng/Pan/Satpol.PP

Penggugat:
Azwar Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen APBD 2022 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
Tergugat:
ARIES ANGGORO PUTRO

Penggugat:
ISKAK BUDISISWANTO
Tergugat:
1.Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran PA Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
2.Bupati Kudus di Kudus selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang berwenang mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD atau APBD Perubahan
Turut Tergugat:
PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR

Bupati Kudus di Kudus selaku Kepala PemerintahDaerah Kabupaten Kudus yang berwenang mengajukan rancangan Perdatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBDPerubahan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H., AdiSusatyo, S.H.,M.H. dan Yosi Saputra, S.H., bagian Hukum Setda KabupatenKudus. Menurut surat gugatan perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kds sebagaiTergugat Il;. PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR, berkedudukan di Kudus, Jalan Raya KudusPatiKm 3.

SITOMPUL, SE vs PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA SUMBER DANA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013, Cs

ARGA NARAMOSAN (PENGGUGAT) melawan UNIT LAYANAN PENGADAAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI BINA MARGA SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 (TERGUGAT)

ASRI KONSTRUKSI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR SUMBER DANA, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA PENDAMPING APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2006

Asri Konstruksi baik di dalam maupun diluarPengadilan, selanjutnya disebut nee cecececeeeeeeeseeeeebeen eeceeeeeeeeenees PRENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN DASAR SUMBER DANA, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DANDANA PENDAMPING APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2006 ,berkedudukan di Jalan Dr. Rahman Saleh No. 22 Bangkinang,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya1. TARMIZI, S.H., M.H.2. ANTHONI LUTHFI, S.H.3. AHMAD SYUKRI.4. KHAIRUMAN, S.H.5.

Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2006 Nomor 3859/440/ TU4/2006 tanggal9 Agustus 2006 ~=tentang Penetapan Pelelangan Gagal danPelelangan Ulang Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan DasarSumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) danDana Pendamping APBD Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2006 ;15.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PejabatPembuat Komitmen Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan KesehatanDasar Sumber Dana, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana4.telahPendamping APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 No.3859/440/TU 4/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang PenetapanPelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang Kegiatan PeningkatanPelayanan Kesehatan Dasar Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006dengan segala akibat

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil PelelanganKegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan DasarSumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DanaPendamping APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran2006 yang dibuat oleh Panitia Lelang, dan dariHasil Evaluasi Panitia semua Peserta Lelang yangikut tidak ada penawarannya yang memenuhi syarat10yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. Untukitu.

Hidayah Utama ;Daftar Hasil Evaluasi Penawaran Kegiatan PeningkatanPelayanan Kesehatan Dasar Sumber Dana, Dana AlokasiKhusus (DAK) Dan Dana Pendamping APBD KabupatenKampar Tahun Anggaran 2006 ;Menimbang ..........Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti surat, pihakPenggugat jugatelah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yangdimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaituDEWI LARASATI,S.

JASA KAWAN DIWAKILI ARIES EKANANDA
Tergugat:
KPA KELOMPOK II KEGIATAN APBD PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KAB. MUSI BANYUASIN TA. 2018

Objek, Gugaetteni; aq anne tester eter seine eensBahwa adapun yang menjadi objek gugatan adalah: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD Pada DinasPerumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin TahunAnggaran 2018 Nomor 75 Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 TentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada CV. Jasa Kawan; B.

Tahun2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata; Bahwa berdasarkan definisi angka 1 diatas, maka Keputusan KuasaPengguna Anggaran Kegiatan APBD

sebagian kegiatan dan fungsi perangkat daerah; Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBDpada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten MusiBanyuasin Tahun Anggaran 2018 Nomor 75 Tahun 2019 tanggal 12Agustus 2019 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundangundangan berlaku; 22 one enn n nnn n neeBahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD

POKJA PEMILIHAN LI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020, dkk. VS MANSUR S., dk.

PANITIA PENGADAAN BARANG ALAT-ALAT BERAT (HEAVY EQUIPMENT) DASK APBD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2006 (an. MANGOLOI SINAGA, ST., MT), DKK.

., Advokat berkantor di JalanSetia Budi Nomor 90 FG Medan ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:PANITIA PENGADAAN BARANG ALATALAT BERAT (HEAVYEQUIPMENT) DASK APBD KABUPATEN SAMOSIR TAHUNANGGARAN 2006 (an. MANGOLOI SINAGA, ST., MT) ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (an.Ir.REINWARD SIMANJUNTAK, MM) ;KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (an. Dr.Ir.AMBROCIUSSINABUTAR, MM) ;BUPATI SAMOSIR (an. Ir.

Penggugat tidak mengidentifikasikan kualitas,kapasitas serta proporsi para Tergugat serta cermat,sehingga gugatan Penggugat dalam menarik Tergugat Tergugattidak jelas dan keliru) (gemis' aanhodedanig heid), danbertentangan dengan hukum Acara yang berlaku, sehingga patutuntuk dikesampingkan, ditolak dan atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Tentang subyek Tergugat yang kurang pihak (p/urium litisconsosrtium) ;Bahwa Penggugat menarik Panitia Pengadaan Alat alat (HeavyEquipment) DASK APBD

Kabupaten Samosir Tahun Anggaran2006, sebagai Tergugat, akan tetapi Penggugat hanyamenggugat Panitia Pengadaan Alat alat berat (HeavyEquipment) DASK APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2006(an.

,MT) sebagai mewakili Panitiasebagaimana disebut ;Bahwa Panitia Pengadaan Alat alat Berat (Heavy Equipment)DASK APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2006, terdiridari 5 (lima) orang, yang masing masing memiliki kedudukanyang sama satu sama lain. Maka dengan demikian, apabilaPenggugat menarik Panitia Pengadaan Alat alat Beratsebagai Tergugat, Penggugat harus mengajukan gugatanHal. 5 dari 8 hal. Put.No.1101 K/Pdt/2009kepada keseluruhan anggota panitia, dan bukan hanya kepadaMangoloi Sinaga,ST.

KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JJASA KEGIATANBELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADADINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, berkedudukandi Jalan RE. Martadinata Nomor 16, Kabupaten Sanggau,veseeeees S@DAQAITERGUGAT III/TERBANDING ;Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : 1. RUDI RELAWANTO, S.H.MBA.2. DR. PARTANTO, S.H.LLM.3. MOCH.

SAKTI NUSAINDO PERDANA; PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH MERAGUN TAHUN ANGGARAN JAMAK (MULTI YEARS) SUMBER DANA APBD KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009; 1.PT. BATUR ARTHA MANDIRI; PT. PROMITS

Memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang kontruksi Swakelola aquo masuk dan/atau menampung ke akun APBD dan P-ABPD Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya mengganggarkan hutang konstruksi tersebut pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya ;6.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit Fisik dan Audit Keuangan yang dilakukan Tenaga Ahli Fisik dan BPKP dan/atau Auditor Indenpenden setelah Hutang Kontruksi Swakelola aquo dianggarkan pada APBD dan P-ABPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016 atau setidak-tidaknya mengganggarkan hutang konstruksi tersebut pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang konstruksi tersebut sebesar hasil

Menghukum Tergugat dan semua pihak yang berkepentingan atas R-APBD Deli Serdang TA.2016 dan atau setidak-tidaknya pada P-APBD Deli Serdang TA 2016 untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini; 8.

,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD tahun 2020 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
3.Dr. dr. KOHAR HARSANTOSO, Sp.An., KIC., KAP. Selaku Pengguna Anggaran APBD tahun 2020 RSUD. Dr. Saiful
Turut Tergugat:
1.Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2.Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Sekertaris daerah Provinsi Jawa Timur
3.Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Gubernur Jawa Timur

, 2002 dan 2003 diterbitkan dalamsuatu Peraturan Daerah tentang APBD, yaitu:a.

pelaksanaan APBD (videTDW.5), sebagaimana tersebut di bawah ini:a.

Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Bupati tentangPenjabaran APBD (vide alat bukti TDW.24,25,29,30,40,41 ,46,47,53,57dan 58);b. Audit BPK terhadap APBD kabupaten Pekalongan (vide alat buktiTDW.64 dan 65);c.

kata SekretarisDewan "aman, tidak bertentangan dengan hukum";* draft anggaran dari eksekutif berdasarkan UndangUndang Nomor 22Tahun 1999;* APBD sudah ijin dari Gubernur;* APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;* APBD adalah sah;Hal. 74 dari 99 hal. Put.

daerah yangditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat buktiTDW.8);.

R-APBD Tahun Anggaran 2004 ;6.APBD Tahun Anggaran 2004;7.R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004;8.APBD-P Tahun Anggaran 2004;9.R-APBD Tahun Anggaran 2005 ;10.APBD Tahun Anggaran 2005 ;11.R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 ;12.APBD-P Tahun Anggaran 2005;13.Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD tahun 2005 ; 14.

Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD-P Tahun 2005 ;15.Surat Penawaran dari CV.

KonstruksiPutra Nomor : 12/KP/VII/04 tanggal 8 Juli 2004 tentangkesanggupan untuk membangun Kantor Camat Ratu Sambanmendahului anggaran dan pembayarannya akan dianggarkandalam APBD Tahun 2005 disamping itu ia terdakwa Ir.

Djali Affandi yangditujukan kepada Walikota Bengkulu beserta lampiranberupa laporan Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulutentang Usul Mendahului Perubahan Anggaran 2004 ;RAPBD Tahun Anggaran 2004 ;APBD Tahun Anggaran 2004;RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2004;APBDP Tahun Anggaran 2004;RAPBD Tahun Anggaran 2005 ;APBD Tahun Anggaran 2005 ;RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 ;APBDP Tahun Anggaran 2005;Surat Keputusan Walikota Bengkulu) tentang PenetapanDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modalyang

Djali Affandi yangditujukan kepada Walikota Bengkulu beserta lampiranberupa laporan Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulutentang Usul Mendahului Perubahan Anggaran 2004 ;RAPBD Tahun Anggaran 2004 ;APBD Tahun Anggaran 2004;RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2004;APBDP Tahun Anggaran 2004;RAPBD Tahun Anggaran 2005 ;APBD Tahun Anggaran 2005 ;RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 ;APBDP Tahun Anggaran 2005;Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang PenetapanDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modalyang

H.M.Djali Affandi yang ditujukan kepada WalikotaBengkulu beserta lampiran berupa laporan PanitiaAnggaran DPRD Kota Bengkulu tentang UsulMendahului Perubahan Anggaran 2004 ;RAPBD Tahun Anggaran 2004 ;APBD Tahun Anggaran 2004;RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2004;APBDP Tahun Anggaran 2004;RAPBD Tahun Anggaran 2005 ;APBD Tahun Anggaran 2005 ;RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 ;APBDP Tahun Anggaran 2005;Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang PenetapanDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaModal

yang dibiayai dari APBD tahun 2005 ;Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen AnggaranSatuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dariAPBDP Tahun 2005 ;Surat Penawaran dari CV.