pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki penulisan namaPemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis VITRIANImenjadi VITRIANI TJHONG ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi BENY dan NOVIINDAH SARI ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

pemohon' menyatakankebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pat.P/2021/PN PtkMenimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada PengadilanNegeri Pontianak agar Pemohon ditetapbkan sebagai Pengampu untuk istriPemohon yang bernama AGUSTINA yang pada saat ini sedang mengalami sakitfisik berupa tumor otak sebagaimana Surat Memo dari Dokter Yuviani di Jakarta(P4);Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

pemohon pada kutipanakta kelahiran pemohon yang semula tertulis tanggal 5 Mei 1962 sehinggamenjadi tanggal 25 Mei 1962.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaiHal 3 dari 6 hal Penetapan No 382/Pdt.P/2021/PN Ptkdengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi RIA ASTUTI, S.Kom danNOVA MAULINA ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lim Hong Tiandan Lim Hong Tjuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ROMIADI danFIRMANSYAH;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Penetapan No. 144/Pdt.P/2019/PN.Ptk.tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki nama anakPemohon KENZI WIJAYA diperbaiki menjadi KENZIE WIJAYA ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Samsiah dan SriRoeheni ;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

pemohon tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin Mengganti Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yangsemula tertulis lahir pada tanggal 18 November 1980 diganti menjadi tanggal18 Maret 1978;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi FENI SAGITA danHERKULANUS TOMAS;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi TALU PANDAWA danANTONIUS BONGHENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon;,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

PENGADILAN MILITER TINGGI IT JAKARTA PUTUSANNOMOR :101K/BDG/PMTII/AU/XII/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Achmad JoingPangkat/NRP : Kapten Sus / 527154Jabatan : Tenaga Fungsional Gol.VII Pus Alpalhan (sekarang PamaMabesau )Kesatuan : Balitbang Kemhan (sekarang

Bahwa Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNI AUmelalui Sepa PK angkatan keVII tahun 2000 kemudian ditempatkan diPuslitbang TNI pada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNIdibubarkan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan padatahun 2001 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Kapten Sus NRP 527154.De Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00wib Terdakwa datang ke rumah Saksi I Mayor Laut (KH) Ir.Nazarudin,M.Si bermaksud

Bahwa Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNI AUmelalui Sepa PK angkatan keVII tahun 2000 kemudian ditempatkan diPuslitbang TNI pada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNIdibubarkan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan padatahun 2001 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Kapten Sus NRP 527154.Drs Bahwa pada hari Jumat tangga) 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00Terdakwa datang ke rumah Saksi I Mayor Laut (KH) Ir.Nazarudin, M.Sibermaksud meminjam

Bahwa benar Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNIAU melalui Sepa PK angkatan keV1I tahun 2000 kemudian ditempatkan diPuslitbang TNI pada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNIdibubarkan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan padatahun 2001 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Kapten Sus NRP. 527154.2.

Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Nba.sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SILVINUS danERWINANDA;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007,halaman 43 disebutkan

permohonanpemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis ANSORIditambah menjadi MARTINUS ANSORI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ALOYSIUS ALUI danSEPTINUS ANTONIUS;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

pada Kutipan Surat Tanda Kelahirannya yang semula tertulis SISWATRANGGANA Raden menjadi SISWO TRANGGONO, dengan alasan untukmenyesuaikan ljazah Perguruan Tinggi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HASTUTI danAGUS PURNOMO ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin memperbaiki nama pemohon sesuai dengan Ijazah dansurat lainnya tersebut yang semula tertulis nama Nama Eles dan akan diperbaikimenjadi Alesdarmo;.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SIPUR danSEBASTIANUS ROPINUS ;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Penetapan No. 205/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lie Bun Phin danTjhin Siat Phin ;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon:Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007,halaman 43 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yangditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danSurat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XI/2010 tanggal 28Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yangmasingmasing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut:1Dalam APBN 2010 DIPA PSP Balitbang

H.Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalamkedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas, menandatangani KontrakPelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk KegiatanPenguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian DanPengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

Perj003/DRUSP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontraksenilai Rp. 85.787.244.180, (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapanpuluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluhrupiah);Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersamaYogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan(SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yangmemerintahkan kepada PT.

Mansyur Ramli, selakuKepala Balitbang Kemdiknas yang bertindakdalam kedudukannya selaku KPA BalitbangKemdiknas, menandatangani KontrakPelaksanaan Pemetaan dan PendataanPendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka ProgramPenelitian Dan Pengembangan Pendidikan No.13261/G4/PSP/2010 dan No.

Mansyur Ramli,selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalam kedudukannyaselaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku DirutUtama PT. Surveyor Indonesia menandatangani Kontrak PelaksanaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

JAIS SYAMAN :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUHANA dan MEDIYANTO;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan

saksi, yaitu saksi Erhandi Kusuma,Hang dan Tjhang Fo Tjhun Als Vinsensius;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

mengembalikan / mencabut Akta Kelahiran Pemohonyaitu Akta Kelahiran Nomor 1335/DM/1990 tanggal 19 Pebruari 2019 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota PontianakMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SIM SON dan LIM SUMANTO;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MINOOR ARAFAH danHENDRI;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon:Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang