Tse SALINANKompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surutterhadap : 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1. Anakanak yang lahir dari perkawinan tersebut;2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad; 3.

Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antaraanak dengan orang tuanya: 222 nnn nnn enna neeDan oleh karena dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah lahir 3(tiga) orang anak bernama Fela Kamalia Ansani, Fatia Sade Naura dan FagihAlfarizi, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batalnya pernikahanPemohon dengan Pemohon II tidak berlaku surut terhadap anakanak tersebutdan tidak memutus hubungan nasab antara Pemohon dan Pemohon II denganketiga anak tersebut; 220 n ene

Oleh karena itu batalnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barattanggal 1 Desember 1975 Nomor SK 1577/Dit.PHT/HM/1975 tidakmenyebabkan batalnya pula hak garapan dan penguasaan Mana BinMain, cs (241 orang) termasuk tidak membatalkan hak prioritasmendapatkan hak milik atas tanah garapan yang dikuasainya itu melaluipermohonan baru.

Meskipun Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 1Desember 1975 Nomor SK. 1577/DitPHT/HM/1975 telah dinyatakanbatal karena Mana bin Main, cs (241 orang) tidak memenuhi beberapasyarat yang diwajibkan sampai batas waktu diberikan namun tidak akanmenyebabkan batalnya pula hak garapan dan penguasaan Mana binMain, cs (241 orang) karena dalam Surat Keputusan Gubernur tersebutterdapat ketentuan bahwa jika Surat Keputusan Gubernur itu batal, makaMana bin Main, dan kawankawan masih dipersilakan

Oleh karena itu batalnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barattanggal 1 Desember 1975 Nomor SK 1577/Dit.PHT/HM/1975 tidakmenyebabkan batalnya pula hak garapan dan penguasaan Mana bin Main,cs (241 orang) termasuk tidak membatalkan hak prioritas mendapatkanhak milik atas tanah garapan yang dikuasainya itu melalui permohonanbaru. Hal ini sesuai pula dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1979;.

Oleh karena itu batalnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barattanggal 1 Desember 1975 Nomor SK 1577/Dit.PHT/HM/1975 tidakmenyebabkan batalnya pula hak garapan dan penguasaan Mana binMain, cs (241 orang) termasuk tidak membatalkan hak prioritasmendapatkan hak milik atas tanah garapan yang dikuasainya itu melaluipermohonan baru. Hal ini sesuai pula dengan Keppres Nomor 32 Tahun1979;.

Nomor 3312 K/Pdt/2016Diwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang MengancamKelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan.1.Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 28 April 2016, Nomor 127/PDT/2016/PT.Sby, yangdalam pertimbangan hukumnya Lalai Memenuhi SyaratSyarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang MengancamKelalaian ltu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;.

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 April 2016,Nomor 127/PDT/2016/PT.Sby yang Lalai Memenuhi SyaratSyarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang MengancamKelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan: Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkanputusan Majejis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam

Nomor 3312 K/Pdt/2016Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan YangBersangkutan;4.

Bahwa, atas uraian tersebut diatas putusan Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 28 April 2016, Nomor 127/PDT/2016/PT.Sby lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi)yang menguatkan putusan

AgamaBanjarbaru tanpa dilibatkan sebagai pihak, tujuan dari dilibatkannyaISTRI PERTAMA adalah dalam rangka untuk menjawab danmempertahankan hakhaknya.Bahwa di dalam pertimbangan hukum halaman 57 dan 58 PengadilanAgama Banjarbaru) menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anaksah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasanpasal 42 UU no.1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ( KH),walaupun ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan danmenurut pasal 76 Kompilasi Hukum Islam batalnya

melakukan pernikahan, yang pertama nikahdibawah tangan (sirri) pada tanggal 22 April 2013 (bukti P10), kedua nikah yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (buktiP4) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana FotokopiSalinan Putusan Pengadilan Agama Martapura (T5), Salinan Putusan padaTingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan (T6) danSalinan Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia(T7) yang pada prinsipnya putusan tersebut menyatakan batalnya

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UndangundangPerkawinan menentukan batalnya suatu) perkawinan dihitung sejak saatberlangsungnya perkawinan;Menimbang, bahwa akibat permasalanan yang berkenaan denganakibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28ayat (2), sebagai berikut : Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1)Anakanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikiananakanak ini dianggap sah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 anakanak yangdilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah darikedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnyamendapatkan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi HukumIslam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76.

Dan Pasal 75 yang menyebutkanbahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadapperkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad danAnakanak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akanmemutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya;Menimbang, bahwa terhadap anak ANAK, (lk. 4 Tahun) yang lahir dariperkawinan antara Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebelumadanya

Haltersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;2.

Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surutterhadap :1. Anakanak yang lahir dari perkawinan tersebut;2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Padt.P/2021/PA.TSe3.

Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antaraanak dengan orang tuanyaDan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap Ima Shabirayang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, yang Undangundang tersebut diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat, semua pasal dalam

Bahwa untuk menghindari adanya kendala administrasi pelaksanaan tugas sebagaimana pekerjaan Pemohon yang merupakan Kepalas Dinas PendidikanKabupaten Luwu tersebut ataupun mencegah batalnya / tidak sahnya berbagaikebijakan yang telah Pemohon setujui, Serta untuk menghindari adanya kendaladalam memperoleh hakhak kepegawaian Pemohon di masa mendatang, makadengan ini pemohon mengajukan permohonan agar nama Amang Usman yangtertulis dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/01/BKD/2017 tertanggal03 Januari

KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan BupatiLuwu Nomor : 821.20/01/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 merupakan orang yangsama dengan nama Amang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor7373LT11420160015 (vide surat Bukti P1 s/d P9);Menimbang, bahwa maksud Pemohon atas permohonannya agar untukmenghindari adanya kendala administrasi pelaksanaan tugas sebagaimanapekerjaan Pemohon yang merupakan Kepalas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwutersebut ataupun mencegah batalnya

dijelaskan hubungan hukum antara pewaris dan paraTergugat dengan ahli waris lain yang dimaksud Penggugat, begitupula dalam persidanganPenggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara AHLI WARIS I, AHLI WARIS II(meninggal) yang meninggalkan anak ANAK I AHLI WARIS II dan ANAK IT AHLIWARIS II, AHLI WARIS ITI dan AHLI WARIS IV dengan pewaris dan para Tergugatsehingga tidak tergambar jelas apa hubungan darah/ hubungan hukum pewaris dan para3Tergugat dengan ahli waris lain tersebut yang mengakibatkan batalnya

AHLI WARISIV dan ternyata di depan persidangan Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukumtersebut, sehingga tidak tergambar jelas apa hubungan darah / hubungan hukum pewarisdan para Tergugat dengan ahli waris lain tersebut yang mengakibatkan batalnya PenetapanAhli Waris dimaksud, dengan demikian fakta kejadian (fundamentum petendi) pada positagugatan Penggugat tidak jelas karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimanadigariskan pasal 8 ke 3 Rv, oleh karenanya Majelis menilai bahwa

Kekeliruan dan kesalahan nyata Judex Facti dalam menerapkan hukum sebagaidasar pertimbangan hukum dalam mengajukan putusannya;e Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta No. 274 /PDT/2009/PT.DKI tanggal 21 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Oktober 2008 telah keliru didalam menerapkan hukum, dan di samping itu Judex Facti juga telah lalai dalammemenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangberakibat batalnya

B/5556 /VII/2007 tanggal 6 Juli2009 dan Bukti P.14 berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan(SP2HP), yang antara lain menyatakan adanya dugaan tanda tangan palsu;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya seluruh buktibukti yang diajukanoleh Pemohon Kasasi, secara hukum berakibat batalnya putusan, hal manaanalog dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969tanggal 27 Juli 1970 yang menerapkan kaidah hukum (dikutip):Putusanputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup dipertimbangkan

(onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18Oktober 1972 yang menerapkan kaidah hukum (dikutip):Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukupdipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertibandalam beracara;7 Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh TingkatBanding tidak mempertimbangkan seluruh petitum gugatan PemohonKasasi, yang secara hukum acara berakibat batalnya putusan

dan tidak seimbang, karenahanya mempertimbangkan dalildalil, bukti dan saksi yang diajukan olehTermohon Kasasi II, II, 1'V, Turut Termohon Kasasi I serta Turut TermohonKasasi II, tidak mempertimbangkan seluruh dalildalil dari Pemohon Kasasi,Hakim Tingkat Pertama hanya berpegang kepada pembuktian formal tanpamempertimbangkan proses keformalannya, yang jelasjelas bertentangan denganhukum, seperti adanya tanda tangan palsu;Bahwa pertimbangan hukum yang tidak seimbangan secara hukum acaraberakibat batalnya

pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagipula pada hakekatnyamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan2223yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Konsekwensi dari pelanggaranterhadap rukun nikah berakibat pada batalnya pernikahan sebagaimanaketentuan Pasal 24 dan 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Pasal 75 danPasal 76 Kompilasi Hukum Islam, batalnya pernikahan tersebut dimulaisetelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap danberlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan. Keputusan menyatakanbatalnya pernikahan tidak berlaku surut terhadap anakanak yang dilahirkandari perkawinan tersebut sehingga batalnya pernikahan Penggugat denganTergugat tidak memutuskan hubungan antara dua orang anak bernamaHal 9 dari 11 Put.

Bahwa dengan batalnya Perikatan (Ikatan) jual beli antara Penggugatdengan Tergugat dan II, maka Tergugat dan Il tidak mempunyai dasarhukum untuk menguasai objek perkara, apalagi tindakan Tergugat III dan IVyang menempati objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat.

No.185 PK/Pdt/20155 Perjanjian Nomor 10 tanggal 16 Desember 1992 (Bukti P.II atau samadengan T.1) dan Bukti T.2 yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 5Juli 1993;Bahwa menurut Pasal 5 Perjanjian Nomor 10 tanggal 16 Desember 1992(Bukti P.I atau sama dengan T.1) sebagaimana dikutipkan di atas, jelas yangmenjadi penyebab atau yang menjadi syarat batalnya perjanjian a quo adalahdikembalikannya uang Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Il yang telahditerima oleh Termohon Kasasi semula Penggugat sebesar

Maka dengan demikian baik Majelis Hakim Banding maupun MajelisHakim Agung telah khilaf dan nyatanyata keliru dalam membatalkan suatuperjanjian tanoa memperhatikan halhal yang menjadi syarat batalnya suatuHal. 10 dari 14 hal. Put.

No.185 PK/Padt/2015tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pengurusan sertifikattanah, hal ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli tersebut;Bahwa Putusan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan TinggiPadang yang telah dikuatkan oleh Judex Juris, ternyata tidak memerintahkanatau menghukum agar uang yang telah diterima Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),berikut denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

tertanggung) telah melalaikan kewajiban hukumnya dengansengaja mengisi data kesehatan dalam surat permintaan Asuransl secara tidakbenar dan tidak akurat dan memberikan pernyataan dan jawaban yang tidakbenar di dalam Declaration of Insurability (vide Bukti TI 3A dan Bukti 3B);e Salmon Ginting telah melanggar Pasal 2 ketentuan umum Polis InvestraPremier pada Polis Asuransi Nomor 167514 dan Nomor 167515, dengandemikian juga, dan juga telah melanggar Pasal 251 Kitab UndangUndangHukum Dagang, mengakibatkan batalnya

167514 dan Polis Asuransi Nomor 167515 dihubungkan denganklausula Pasal 1338 KUH Perdata (halaman 42 sampai dengan 44 Putusan TingkatPertama), kemudian menyatakan Pemohon Kasasi wanprestasi dan diwajibkanmembayar klairn Termohon Kasasi I, merupakan kesalahan. dalam menerapkanhukum dan jelas mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum;5 Bahwa sekali lagi, ketentuan Pasal 251 KUHD dengan tegas melarang penutupanasuransi yang didasarkan dengan keterangan yang keliru atau tidak benarmengakibatkan batalnya

pertanggungan tersebut Untuk selengkapnya dikutipketentuan Pasal 251 KUHD sebagai berikut:Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidakmemberitahukan halhal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baikada padanya, yang demikian .sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telahmengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidakditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan;6 Bahwa terbukti, tindakan Salmon

Putusan Nomor 69 K/Pdt/20151414Declaration of Insurability (vide Bukti TI 3a dan Bukti TI 3b) adalah sangatbertentangan dengan ketentuaan Pasal 251 KUHD yang berakibat batalnya keduaasuransi tersebut seharusnya, dengan fakta tersebut diatas, Judex Facti seharusnyamenyatakan Polis Asuransi Nomor 167514 dan Polis Asuransi Nomor 167515 bataldemi hukum, oleh sebab sedari awal tidak adanya itikad baik (utmost good faith) dariSalmon Ginting;Bahwa selain itu, tindakan Salmon Ginting yang tidak menginformasikan

tertanggal 3 Februari 2010;Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya

Pemohon Kasasi/ Penggugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :e Bahwa pasal 30 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004 jo UU No. tahun2009 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.c Lalai memuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan.e Bahwa berdasarkan alasan kasasi sebagaimana ditegaskan dalam UU tentangMahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juli 2011 No 03/G/2011/PHI.PDG yangdimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan karena :Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan .

., telah lalai dan salah dalammenerapkan hukum yang bersalah dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganmengancam kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa dalam putusan Penagdilan Tinggi Agama Palu terkaitPerkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Pal, tanggal 7 Maret 2014,dalam memeriksa dan mengadili atas Putusan Pengadilan AgamaPalu Nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Pal tanggal 11 Desember 2013tersebut, Putusan Pengadilan Agama Palu pada pertimbanganhukumanya

TingkatPertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan Pandilan TingkatPertama diambil alih dan menjadi pertimbangan tingkat banding,Bahwa berdasarkan fakta pertimbangan hukum pada PengadilanTingkat banding dalam halaman 4 (empat) tersebut, maka dapatdinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah lalaidan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yangberlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

sebagaidasar putusan tersebut dan tidak pula memuat pasal tertentu dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumberhukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan TinggiAgama Palu yang telah menguatkan putusan Pengadilan AgamaPalu, adalah telah lalai dan salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Putusan Nomor 553 kK/Pdi/201410.11.12.Negara Republik Indonesia;Menyatakan tidak sahnya atau batalnya menurut hukum tentangpembagian tanah obyek gugatan Para Penggugat menjadi 6 (enam)pemilik, knususnya yang telah dilakukan oleh Tergugat dan/ atau olehTergugat XVII, dan/atau yang sekarang telah menjadi penguasaan(dengan bukti berupa sertifikat dan/atau karena berdasarkan waris danhibah) oleh Para Tergugat lainnya dalam perkara ini, kecuali terhadapTurut Tergugat I;Menyatakan tidak sahnya dan batalnya

atas nama Para Tergugat tersebut, sebagaimana yang telahdisebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat dan/atau terhadap suratatau dokumen hukum lainnya;Menyatakan batalnya menurut hukum, tentang penguasaan tanah dari sisaobyek gugatan Para Penggugat, oleh Para Tergugat sampai denganTergugat XVI;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVII, untuk menyerahkantanahnya yang sedang dan/atau telah dikuasainya kepada paraPenggugat, dengan tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugatsebagai pemiliknya

yang sah secara hukum sebagai warisan dari bapakkandungnya yang bernama Bapak Rasidin bin Wangsadipura;Menyatakan secara hukum, batalnya atau tidak sahnya menurut hukum,pembuatan dan/atau penerbitan sertifikatsertifikat dan/atau perbuatanhukum lainnya yang sejenisnya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (Isampai dengan XVI) terhadap obyek (sisa) tanah yang menjadi gugatanPara Penggugat a quo, baik dengan melalui fasilitas lembaga lain yangdalam hal ini Tergugat XVII dan/atau Turut Tergugat Il

Putusan Nomor 553 K/Pdi/2014Petitum 10Petitum 11Petitum 12Petitum 13Petitum 14yaitu: Tergugat sampai dengan Tergugat XVI),kecuali terhadap Turut Tergugat, dalam perkara ini;Menyatakan batalnya menurut hukum, tentangpenguasaan tanah dari sisa obyek gugatan ParaPenggugat, oleh Para Tergugat sampai denganTergugat XVI;Menghukum Tergugat sampai dengan TergugatXVII, untuk menyerahkan tanahnya yang sedangdan/atau. telah dikuasainya kepada ParaPenggugat, dengan tanpa beban apapun jugakepada Para Penggugat

sebagai pemiliknya yangsah secara hukum sebagai warisan dari bapakkandungnya yang bernama Bapak Rasidin binWangsadipura;Menyatakan secara hukum, batalnya atau tidaksahnya menurut hukum, pembuatan dan/ataupenerbitan sertifikatsertifikat dan/atau perbuatanhukum lainnya yang sejenisnya yang telahdilakukan oleh Para Tergugat (I sampai denganXVI) terhadap obyek (sisa) tanah yang menjadigugatan Para Penggugat a quo, baik denganmelalui fasilitas lembaga lain yang dalam hal iniTergugat XVII dan/atau Turut

Putusan Nomor 278 B/PK/Pjk/2019PERTAMINA MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatanmenyerahkan PIB Nomor 061224 tanggal 24 Juni 2014 (PIB definitif) tidakberakibat batalnya keputusan pembebasannya sehingga bea masuk danpajak dalam rangka impor yang harus dibayar nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan Nomor KEP3030/WBC.10/KPP.MP.01/2014tanggal 24 Maret 2014 telah dibebaskan dengan Surat Keputusan MenteriKeuangan Nomor 503/KM.4/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentangPembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak DipungutAtas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas BumiKepada JOB PERTAMINA MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atasketerlambatan menyerahkan PIB Nomor 061224 tanggal 24 Juni 2014 (PIBdefinitif) tidak berakibat batalnya

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2018menyerahkan PIB Nomor 065517 tanggal 04 Juli 2014 (PIB definitif) tidakberakibat batalnya keputusan pembebasannya sehingga bea masuk danpajak dalam rangka impor yang harus dibayar nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Februari

Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan Nomor:KEP3171/WBC.10/KPP.MP.01/2014, tanggal 26 Maret 2014, telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:502/KM.4/2014, tanggal 26 Maret 2014, tentang Pembebasan Bea Masukdan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor BarangBerdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi kepada Terbandingdan atas keterlambatan menyerahkan PIB Nomor: 065517, tanggal 04 Juli2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnya

Hal mana sesuai butir ( 3 ) dan ( 4 ) Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1974 yang berbunyi :(3) Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan bahkan apabilaalasan alasan itu kurang jelas, sukar dapat di mengerti atau bertentangansatu. sama lain, maka hal tersebut dapat di pandangsebagai suatu kelalaian dalam Hukum acara ( Vormverzuim ) yang dapatmengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalampemeriksaan Tingkat Kasasi.(4) Mahkamah Agung minta agar

supaya ketentuan dalam Undang undang,yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan(motiveringplich) di penuhi oleh saudara saudara untuk mencegahkemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan alasan ataupun pertimbangan pertimbangan.7 Hal tersebut sejelan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :Putusan yang kurang Cukup di pertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd )harus dibatalkan.Il Judex

Hal ini jelasmerupakan kesalahan penerapan Hukum Acara yang membawa KonsekuensiHukum Batalnya Putusan Kasasi.Berdasarkan hal hal tersebut di atas, terbukti Judex Facti tingkat Banding danJudex Juris telah melakukan kekhilafan karena telah memberikan Putusan yangkurang cukup di pertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd).

Jadi penyebab batalnya pembelianruko adalah tidak konsistennya pihak Bank Panin dalam pemberiankredit pada Penggugat;Halaman 5 dari 16 halaman.

dariperaturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan yang dijadikan alasan bagiputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkanapabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim)yang dapat mengakibatkan batalnya

putusan Pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi;Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undangundang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplich) dipenuhi oleh Saudarasaudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilanapabila tidak memuat alasanalasan ataupun pertimbanganpertimbangan;B.

bertanggung jawab yang seharusnya jadi hilang;Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalileksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak karena tidak menggugat istri Tergugat/Pembanding, manajemen Bank Panin, Edi Ginting (marketing BankPanin dan juga notaris Eka Meta Rahayu, S.H);e Bahwa dengan tidak menggugat pihakpihak ini jelas gugatanPenggugat/Pembanding kurang pihak karena jelas pihakpihak iniharus digugat karena terlibat langsung dalam batalnya

Lalai mematuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas yang mana Majelis HakimTinggi jelas:1.

Lalai mematuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa secara Juris telah jelas kelalaian dari Judex Facti tersebut diatas point a dan b sehingga dapat mengancam batalnya putusan yangbersangkutan tersebut di atas;Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi didalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat yangmenyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;Bahwa oleh

Nomor 3377 K/Pdt/2015Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan olehPara Penggugat tersebut, maka kepada Tergugat ( KepalaKantor Pertanahan Kota Denpasar ) oleh Para Penggugatmelalui kuasanya telah diajukan surat pemberitahuan danpermohonan agar tidak melayani' permohonan pendaftaranhapusnya / batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah sebagaimana surat tertanggal 9 Juli 2009 nomor01/SL/VII/2009 ;Bahwaatas surat keberatan tersebut Tergugat telahmemanggil Para Penggugat dengan surat tertanggal 3Nopember

P 1 Foto copy sesuai dengan aslinya surat darikuasa hukum Anak Agung Kompyang Wena dan Dr.Anak Agung Made Sudiarta, Sp.A. tertanggal 9Juli 2009 Nomor :01 / SL/ VII/2009 ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasardengan tembusan Kepada Kepala Badan PertanahanNasional dan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi' Bali, perihal mohon untuktidak melayani permohonan pendaftaran hapusnya /batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah , dengan lampiran ;2. Bukti.3.

Anak Agung MadeSudiarta Sp.A. perihal : mohon untuk tidakmelayani permohonan pendaftaran hapusnya /batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah, yang isinya menunjuk surat kuasa hukumtertanggal 9 Juli 2009 ( P 1 diatas ) dimohonkehadirannya pada hari Selasa tanggal 10Nopember 2009 guna dimintai penjelasansehubungan dengan permohonan yang diajukan ;3 Poto copy sesuai dengan aslinya suratdari Anak Agung Kompyang Wena dan Dr. Anak AgungMade Sudiarta Sp.A. tanggal 10 Nopember 20094.

Bukti.PP21ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar, perihal mohon untuk tidak melayanipermohonan pendaftaran hapusnya / batalnya hakatas tanah atau peralihan hak atas tanah, denganlampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor : 123PK/PID/2006 tanggal 23 Pebruari 2007 atas namaAnak Agung Ketut Nama alias I Gusti Ketut Surat gugatan Anak Agung KompyangWena dan Dr.