M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 862.000,00 (Delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara berimbang ;

Mengadili:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tanggal 27 April 2022 yang telah disetujui tersebut;

2.Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.00,00 (dua ratus empat lima ribu rupiah) yang ditanggung oleh Para Pihak secara berimbang;

Kantor Cabang Barabai sebagai Penggugat dan Fana Diditex sebagai Tergugat I serta Liza Rakhmayani sebagai Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng/berimbang;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

jaminan yang dilakukan olehPengadilan Negeri Kalabahi adalah sah dan berharga Oleh karena dalam perkara initidak dilakukan adanya sita jaminan, sudah sepatutnya Tuntutan Pokok/Petitumangka 6(enam) gugatan Penggugat pun harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Pokok Gugatan Penggugat untuk mengambil2(dua) buah Sertipikat tanah Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka kepadaPara Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng/berimbang

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secaratanggung renteng/berimbang;Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Klb4.

dapat menjangkau harga jual rumah denganukuran kavling 120 meter.Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan, wajibmewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.

Perumahan danKawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang..

Hal ini terlihat dalam pasalpasalyang mengatur tentang hunian berimbang sebagaimana tersebut dalampenjelasan dibawah ini.B. POLITIK HUKUM WAJIB MEMBANGUN HUNIAN BERIMBANG DALAMSATU HAMPARANUndangundang ini menunjukan adanya politik hukum kewajiban bagibadan hukum pengembang untuk membangun hunian berimbang.

Pembentukundangundang ini mewajibkan setiap badan hukum yang membangunperumahan untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.Bahkan Pemerintah Daerah didorong untuk memberikan insentif bagi badanhukum yang membengun hunian berimbang.

Hunian Berimbang merupakanprasyarat mutlak bagi badan hukum yang akan membangun perumahan.Politik hukum ini diatur dengan jelas dalam pasal 34 undangundang ini.1 Makna dari kata hunian berimbang dalam undangundang ini dapatditemukan dalam tafsir otentik, yaitu dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) yangberbunyi: yang dimaksud dengan hunian berimbang adalah perumahan atauHalaman 39 dari 116 halaman.

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 September 2020 Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Amb, yang dimintakan banding;
• Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara bersama sama dan berimbang dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah

mengambil alin pertimbangan Hakimtingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan PutusanPengadilan Negeri Ambon tanggal 23 September 2020 Nomor224/Pid.Sus/2020/PN Amb, yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dikarenakan ParaTerdakwa lebih dari satu orang maka sesuai Pasal 275 KUHAP makadibebankan kepada mereka secara bersama sama dan berimbang

RI Nomor 35 tahun 2009,tentang Narkotika Jo Pasal pasal 55 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundangundanganlainnya yang berkaitan:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 September 2020Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Amb, yang dimintakan banding; Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara bersama samadan berimbang

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara berimbang, untuk Para Penggugat sejumlah Rp392.500,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk Para Tergugat sejumlah

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) secara berimbang ;

Kantor Cabang Barabai sebagai Penggugat, Rusmilawati sebagai Tergugat I, dan Yasir Hariyadi sebagai Tergugat II untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 2.795.500 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Para Penggugat dan sebesar Rp. 2.795.500 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Para Tergugat;----------------------------------------------------

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang, atau masing-masing sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dari total biaya perkara sejumlah Rp3.430.000,00 (tiga juta empat

selanjutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi makassaryang telah membatalkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertamaPengadilan Negeri Jeneponto melalui putusannya Nomor : 256/PDT/2010/PT.MkS, tertanggal 19 Nopember 2010, oleh karena itu kami melihat MajelisHakim tingkat banding tersebut selaku Judex factie telah melakukan kesalahandalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara aquo;Bahwa seharusnya judex factie dalam menentukan beban pembuktianmaupun menilai alatalat bukti haruslah lebin berimbang

baik alat bukti yangdiajukan oleh pihak Penggugat Terbanding/Termohon kasasi maupun alat buktiyang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tetapi tidakhalnya dalam putusan terhadap perkara aquo ternyata judex factie tidakmelakukan penilaian yang berimbang terhadap alatalat bukti yang diajukan olehkedua belah pihak yang berperkara dipersidangan yaitu judex factie telah lalaidan mengabaikan penilaian terhadap alatalat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak yang berperkara terutama

pihakyang berperkara dan menepis dalil pembuktian dari pihak yang lainnya ataulawan tetapi Majelis Hakim terutama dalam menjalankan fungsinya selaku judexfactie seharusnya juga menilai dan mempertimbangkan alatalat bukti dari pinaklawan yang melakukan bantahan/sangkalan sehingga nantinya dalam putusanMajelis Hakim akan dapat ditemukan suatu kebenaran formil yang dapatmemberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilanBahwa urgensi untuk melakukan penilaian dan pertimbangan alat alatbukti secara berimbang

Nomor : 94 K/Sip/1956 tanggal 10 Januari 1957 dengan kaidahhukumnya yang berbunyi sebagai berikut :" apabila para pihak yang berperkaramasingmasing tidak menyatakan dalildalilnya maka apabila dalildalil tersebuttidak secara tegas dibantah oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim harusmemberikan beban pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihakuntuk membuktikan dalildalilnya ".b.

Putusan Judex Factie kurang pertimbangan hukum :Bahwa sehubungan dengan apa yang telah kami kemukakan padamemori kami pada No.1 maka kami menilai Majelis Hakim Tingkat Bandingselaku judex factie tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak secara menyeluruh dan berimbang, maka kami Pemohon Kasasiberpendapat bahwa putusan Judex factie tersebut merupakan putusan yangkurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoel Deonde Gemotired) karenaMajelis Tingkat Banding tidak membuktikan

Judex Factie seharusnya juga menilai danmempertimbangkan alatalat bukti dari pihak lawan yangmelakukan bantahan/sangkalan sehingga nantinya dalamPutusan majelis Hakim akan dapaat ditemukan suatukebenaran formil yang dapat memberikan rasa Keadilan bagimasyarakat pencari keadilan ;e Bahwa urgensi untuk melakukan penilaian dan pertimbanganalatalat bukti secara berimbang dari kedua belah pihak yangbereperkara tersebut juga telah dipertegas oleh pendapat ahlihukum K.

WANTJIK SALEH, SH, yang menerangkan :Bahwa Pembuktian dalam perkara perdata haruslahdilakukan secara berimbang dan menyeluruh oleh MajelisHakim, selanjutnya Pengadilan Negeri berwenangmembebankan kepada para pihak untuk mengajukansuatu pembuktian dengan cara yang seadiladilnya sertaPengadilan Negeri wajib memberikan bimbingan dalamhal pengajuan pembuktian, sehingga pembuktian itudapat dilakukan secara sebaikbaiknya.

Bahwa selanjutnya setelah membaca pertimbangan JudexFactie dalam perkara AQuo ternyata kami selaku PemohonKasasi berpendapat bahwa Judex Factie tidakmempertimbangkan keseluruhan alat bukti dalam perkaraperdata AQuo secara berimbang dan adil ; Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie hanya menilaidan mempertimbangkan buktibukti yang hanya diajukan olehpihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanpamempertimbangkan dengan seksama alat bukti yang diajukanoleh pihak kami selaku pihak Penggugat/Pembanding

Pengadilan Tingkat Pertama PengadilanNegeri Jeneponto hal ini di pertegas Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor : 379 K /Sip/1958 tanggal 20 Desember 1958,yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan halhukumnya namun dianggap tidak tepat, maka dengandemikian Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan danMahkamah Agung meninjau sendiri terbukti atautidaknya hal sesuatu ;Bahwa azas hukum audit et alteram partem pun mewajibkanMajelis Hakim untuk mendengarkan secara berimbang

bahwaazas hukum audit et alteram partem pun mewajibkan MajelisHakim untuk mendengarkan secara berimbang kedua belahpihak berperkara, sehingga akhirnya dalam putusan MajelisHakim nantinya haruslah pula mempertimbangkan alat buktiyang diajukan oleh kedua belah pihak bukannya hanya satupihak sajaBahwa dari halhal yang telah kami kemukakan tersebutdiatas, maka kami mengambil suatu kesimpulan bahwaterdapat kesalahan atau pelanggaran hukum secara perdata(hukum perdata formil) yang dilakukan oleh Judex

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 3.810.000 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) secara berimbang, dimana untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.905.000 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing sebesar Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

yuridis pokok perkaraantara kedua belah pihak berperkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, danoleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakditerima (niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka Penggugat adalah pihak yang dinyatakan pihak yang kalah tidakHalaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Padt.G/2018/PN Kfmmutlak, maka untuk itu biaya perkara oleh pertimbangan Majelis Hakimdibebankan secara berimbang

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biayaperkara sejumlah 3.810.000 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)secara berimbang, dimana untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.905.000(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk Tergugat!

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
• Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp545.000,00, (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, Penggugat sejumlah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Para Tergugat sejumlah Rp145.000,00

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mematuhi Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Perkara Nomor : 242/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2023;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan cara menanggung bersama secara berimbang masing masing;

Masalah Pembuktian, tentang saksi yang tidak berimbang padapokoknya Pembanding keberatan karena Majelis membuktikan faktapersidangan hanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbandingsaja sehingga tidak berimbang karena Tergugat/Pembanding tidakmenghadirkan saksi di persidangan.b.

berdasarkan faktafakta hukum yang relevan yangterungkap di persidangan baik dari buktibukti Penggugat maupun Tergugatserta keterangan saksisaksi yang diajukan di persidangan, oleh karenaPembanding semula Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan makasecara otomatis hanya keterangan saksi Penggugat/Terbanding saja yangdipertimbangkan oleh Majelis, hal ini dipandang telah tepat dan benar dansesuai ketentuan yang berlaku, sehingga alasan Pembanding yang menyatakanbahwa Majelis Tingkat Pertama tidak berimbang

M E N G A D I L I

1. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk mentaati seluruh isi perdamaian ;
2. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara secara berimbang, Penggugat sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Para Tergugat sebesar Rp185.000,00 (seratus