Ditemukan 29654 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penggantian keanggotaan bpk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-05-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Desember 2021 — BPK TODUNG SUTA GUNUNG MULIA
55 — 59
  • BPK TODUNG SUTA GUNUNG MULIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — SURURI, SH
1318 — 686 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi karena telah menerima tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, perjalanan dinas tetap dan BPOP pada anggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004. ... [Selengkapnya]
  • Putusan MahkamahKonstitusi tersebut menunjukkan bahwa BPKP, BPK, APIP,Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaanHal. 18 dari 21 hal. Put.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 08-12-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 81/PDT/2015/PT BTN.
TRIJAYA UNION Pembanding II semula Tergugat III ; Bpk. AGUNG HARYOKO Pembanding III semula Tergugat IV ; Bpk. SUKANDAR Pembanding IV Tergugat V ; Bpk. M A M A N Pembanding V semula Tergugat VI ; Bpk. S A L E H Pembanding VI semula Tergugat VII ; Ibu W I T A Pembanding VII semula Tergugat VIII ; . Bpk. E M A D Pembanding VIII semula Tergugat IX ; Ibu S E N A H Pembanding IX semula Tergugat X ; . Bpk. H U S I N Pembanding X semula Tergugat XI; . Bpk.
49 — 23
  • TRIJAYA UNIONPembanding II semula Tergugat III ; Bpk. AGUNG HARYOKOPembanding III semula Tergugat IV ; Bpk. SUKANDARPembanding IV Tergugat V ; Bpk. M A M A NPembanding V semula Tergugat VI ; Bpk. S A L E H Pembanding VI semula Tergugat VII ; Ibu W I T APembanding VII semula Tergugat VIII ; . Bpk. E M A DPembanding VIII semula Tergugat IX ; Ibu S E N A H Pembanding IX semula Tergugat X ; . Bpk. H U S I NPembanding X semula Tergugat XI; . Bpk.
    O T O N GPembanding XI semula Tergugat XII ; Ibu SRI WAHDIATIMelawanTerbanding semula Penggugat ; TIRAN HELLIMETTY GINTINGTurut Terbanding semula Tergugat II ; Bpk. ABDULLAH HASYIM, SH
    Bpk. SUKANDAR,4. Bok. MAMAN,5.
    Bpk. EMAD,8. Ibu SEN AH,9. Bpk. HUSIN,10. Bok. OTONG,11.
    Kavling Perkebunan II/16Dan.Panunggangan Barat, Cibodas Tangerang, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;Bpk. ABDULLAH HASYIM, SH, bertempat tinggal di RT.001/RW.01 (Kediaman Bpk. H. Abu Bakar) Desa Kadu Jaya, KecamatanCurug, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding semula Tergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 14-04-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 10-08-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0813 /Pdt.G/2011/PAJS.
Tanggal 30 Nopember 2011 — Suhulah Binti Muhammad Arief, MELAWAN Abdul Rosyid Bin Iskat (Bpk. Ilun Soto),
26 — 3
  • M E N G A D I L I1) Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan.2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 3) Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Abdul Rosyid Bin Iskat (Bpk.
    Suhulah Binti Muhammad Arief, MELAWANAbdul Rosyid Bin Iskat (Bpk. Ilun Soto),
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT
Tanggal 3 April 2017 — SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI);INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)
133 — 74
  • SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI);INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)
    BPK tersebut di atas adalah peraturan mengenai segala halyang berkaitan dengan kode etik yang harus harus dipatuhi oleh setiapAnggota BPK dan Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugasnya agarsenantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK,serta peraturan yang mengatur tentang keanggotaan, tugas, wewenang,dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dalamrangka untuk menegakkan kode etik BPK;.
    ;Bahwa sudah sepatutnya apabila ada keberatan atas peraturanperaturan yang diterbitkan oleh BPK, dalam hal ini Peraturan BPK RINomor 1 Tahun 2011 tentang MKKEBPK, Peraturan BPK RI Nomor 1Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun2011 tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, maka jalur hukum untukmenyatakan bahwa Peraturan BPK tersebut di atas bertentangandengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanHalaman
    Bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, maka sepanjang tidak adaPutusan judicial review atas suatu peraturan perundangundangan olehMahkamah Agung yang menyatakan bahwa Peraturan BPK tersebut diatas bertentangan dengan undangundang dan tidak ada pencabutanperaturan oleh BPK, maka Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKEBPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode EtikBadan
    Efdinal diajukan oleh TermohonKeberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada KIP melalui surat nomor:156/BP/ICW/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, sehingga tindakantindakanyang dilakukan oleh BPK atas surat permohonan tersebut masihberdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK,Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atasPeraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, danPeraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK;c.
    pada peraturanlama yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun2011;5.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 22-07-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 26-01-2023
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 40/PDT/2014/PT PLK
Tanggal 25 September 2014 — SENAS Als BPK. MARLA
48 — 5
  • SENAS Als BPK. MARLA
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Perceraian
Register : 29-03-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 11-10-2012
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 682/Pdt. G/2011/PA.JT
Tanggal 20 Juni 2011 — Djamhari Bpk. H. Nasimul Falah Bin H. Ibrahim Hosen
63 — 27
  • DjamhariBpk. H. Nasimul Falah Bin H. Ibrahim Hosen
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-10-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 514/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat:
Bpk. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO
Tergugat:
ANGELA LEW DERMAWAN
110 — 455
  • Penggugat:
    Bpk. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO
    Tergugat:
    ANGELA LEW DERMAWAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH VS Bpk. UTAMA HADI SURYA
304 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH VS Bpk. UTAMA HADI SURYA
    Yahya Harahapdalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan PengadilanPenerbit Sinar Grafika pada halaman 437 menyebutkan;Dasar untuk pemberian surat kuasa, hams diberikan, dibuat, danditandatangani orang yang berwenang untuk ituBahwa berdasarkan Surat Kuasa Pemohon dalam perkara a quoyaitu Surat Kuasa Nomor JK/CD/16/455 tanggal 16 Mei 2016 yangditandatangani oleh Bpk.
    Chalit Tayjasanant (Pemberi Kuasa) danRadjiman Billitea & Partners (Penerima Kuasa) dalam perkara a quoadalah tidak sah karena Bpk. Chalit Tayjasanant bukan merupakanHalaman 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.SusPailit/2017direksi dari Pemohon melainkan hanya general manager dariPemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat kuasayang diberikan oleh Bangkok Bank Company Limited JakartaBranch Kepada Bpk.
    Chalit Tayjasanant sebagai general manager(surat kuasa di bawah tangan yang hanya memuat tentangwewenang penerima kuasa (Bpk.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 864/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Nopember 2018 — Pemohon:
PT Permata Hati Indonesia
Termohon:
Bpk Yulianto Parulian Saragi Sidabutar
23 — 11
  • Pemohon:
    PT Permata Hati Indonesia
    Termohon:
    Bpk Yulianto Parulian Saragi Sidabutar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-11-2011 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2011
Tanggal 31 Mei 2012 — KALIMANTAN TIMUR BPK RI;
68 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALIMANTAN TIMUR BPK RI;
    Kukar berupa Hasil Audit BPK RINomor II/C/S/XIV.15/2006 tertanggal 26 September 2006;Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 394 K/TUN/201110.11.12.13.Bahwa pada halaman 4144 dari Hasil Audit BPK RI Nomor I/C/S/XIV.15/2006tersebut adalah khusus menyangkut Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional DPRD Kab.
    Kukar yang menurut BPK RI tidak didukung bukti yangmemadai sebesar Rp 2.676.000.000,00 (duamilliar enamratus tujuhpuluh enamjutaRupiah);Bahwa sejauh menyangkut Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/ OperasionalDPRD Kab. Kukar pada halaman 44 dari Hasil Audit BPK RI Nomor II/C/S/XIV.15/2006 tersebut, BPK RI telah menyarankan kepada Bupati KutaiKartanegara agar:a.
    Kukar yang telah disetor ke Kas Daerah sebagaipengembalian kekurangan uang daerah, sesuai saran dari BPK RI;3.
    Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah ini ada pada Presidensebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar 1945dan tidak dimiliki oleh organ lainnya, termasuk BPK. BPK tidak memilikikewenangan menetapkan peraturan pemerintah karena BPK bukanlahPemerintah;UndangUndang Dasar 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK dalamBAB tersendiri, yaitu BAB VIIIA, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD,maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri.
    RI PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur4.1.4.2.Bahwa Termohon Kasasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timurmaupun BPKP Wilayah Prov.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-09-2017 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 649/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Diachirta Chrisna Ayu Dwiharpini
Tergugat:
Bpk. Benedict Conrad Pasaribu
200 — 125
  • Penggugat:
    Diachirta Chrisna Ayu Dwiharpini
    Tergugat:
    Bpk. Benedict Conrad Pasaribu
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg
Tanggal 14 Desember 2023 — Pemohon:
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
Termohon:
Bpk. WANDYO KARYOKO
17 — 0
  • Pemohon:
    PT CJ FEED AND CARE INDONESIA
    Termohon:
    Bpk. WANDYO KARYOKO
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum Pencurian
Putus : 28-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Plp
Tanggal 28 Nopember 2018 — Bpk. Alif Bin Musa
64 — 31
  • Bpk. Alif Bin Musa
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-04-2023 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Cbi
Tanggal 11 Mei 2023 — Esterlina Manurung selaku ahli waris Bpk Harlan Mansyur Sibarani
48 — 31
  • Esterlina Manurung selaku ahli waris Bpk Harlan Mansyur Sibarani
Pengadilan PN SLEMAN
Register : 11-05-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Smn
Tanggal 25 April 2016 —
47 — 4
  • MARGANINGSIH, SP2.Bpk. SUHARTOMelawan :1.Ny.Hj. WAKIDI2.Tn. SIGIT HANDOKO
    adalahmeminta untuk di buatkan rumah yang direncanakan untuk 2 lantaiyang sekaligus rumah tersebut akan digunakan untuk usaha warungmakan Gudeg, akan tetapi untuk pembangunan tahap Para Tergugatminta dibuatkan 1 lantai dulu, tapi bagian atasnya di cor (di dak)untuk persiapan lantai 2.02.Bahwa akan tetapi Para Tergugat meminta untuk dibuatkan rumahtersebut dengan harga serendah mungkin dikarenakan dana yangterbatas, dan kedatangan mereka ke rumah Penggugat adalah setelahmelihat bangunan rumah milik Bpk
    Bpk.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 622/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 26 April 2017 — - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PENGGUGAT) - Bpk. M.Irvan (TERGUGAT I) - PT. Bank Danamon, Tbk (TERGUGAT II)
85 — 12
  • - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PENGGUGAT)- Bpk. M.Irvan (TERGUGAT I)- PT. Bank Danamon, Tbk (TERGUGAT II)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/Pdt/2021
Tanggal 17 Maret 2021 — EDWARD GANDA HASIHOLAN SIMANJUNTAK, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur,
97 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDWARD GANDA HASIHOLAN SIMANJUNTAK, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 03-01-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/Pdt./2012/PT.TK.
Tanggal 3 Januari 2013 — SOEKIDJO SANTAWI, M E L A W A N KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), dkk
25 — 11
  • SOEKIDJO SANTAWI, M E L A W A N KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), dkk
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG(BPK),Kampung Candra Kencana Kec.Tulang BawangTengah, Kab.Tulang Bawang Barat (dahuluKabupaten Tulang Bawang); dalam hal ini diwakilioleh SOLIH selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Candra Kencana; Selanjutnya disebut Terbanding I, semula sebaGal TerQuyat y nxcesnseennasewaneeenmmennnnnennnns2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3948 K/Pdt/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — PT SANTORI HUTAMA VS PT MUNDU PUTRA PRATAMA DAN KEPALA DESA PAMENGKANG, BPK. KOSASIH
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SANTORI HUTAMA VS PT MUNDU PUTRA PRATAMA DAN KEPALA DESA PAMENGKANG, BPK. KOSASIH