--------------------------------------- M E N G A D I L I : --------------------------------------DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa ; -----------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Kwalitas Untuk Menggugat dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa); -------------------------------------------------------------

Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewatitenggang waktu untuk menggugat (daluwarsa) ; Il. DALAM POKOK PERKARA1. Menerima seluruh jawaban Tergugat ; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 00789 Kelurahan Gurabesi,tanggal 23 Maret 2010, seluas : 1.750 M2 atas nama PT. NuansaFajar Nusantara, telah sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku ; 4.

replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secaratertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pula pada Jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalinya, Para Pihak telahmengajukan buktibukti surat dan saksisaksi di persidangan ; Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat jugamengajukan EksepsiEksepsi, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalamduduk perkara in casu, pada pokoknya adalah sebagai berikut : Penggugat Tidak Kwalitas Untuk Menggugat :: Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa

, Saksi7, dan Saksi9 atasperintah Terdakwa, setelah selesai latihnan pada tanggal 28Desember 2012 melepasi proyektil (ballet) pelurupeluru yang ketdan daluwarsa, untuk dijadikan satu dengan limbah peluru(selongsong).g.

Bahwa walaupun Surat Edaran dari Danlanud Adi SoemarmoSolo Nomor : SE/22/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 limbah peluruyang diijinkan untuk dijual guna pelaksana dan pendukung latihanadalah selongsong peluru, bukan peluru yang tidak bisaditembakkan (ket maupun daluwarsa), dan karena pelurupelurubaik yang ket maupun daluwarsa masih berfungsi sebagai peluru/munisi (peralatan perang/militer) seharusnya dikembalikan keDepohar 60 Iswahyudi Madiun, sehingga baik Terdakwa maupunanggota Seksi senjata Lanud

Bahwa sebenarnya peluru yang ket dan daluwarsa tidak bolehdirusak (dicongkel) tetapi harus dikembalikan ke Depohar 60Madiun, kriteria peluru yang rusak dan daluwarsa yaitu pelurutersebut peok, warnanya sudah berubah hijau di bagian bawah danujung pelurunya serta yang menentukan peluru rusak tersebutadalah seluruh anggota Seksi Senjata dan selongsong tersebutdikeluarkan dari gudang lalu dijual kepada Sdr. Mudzakir.5. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Sdr.

Bahwa pelaksanaan uji tembak senjata yang dilaksanakan,dari 22.500 butir peluru berbagai macam, ternyata ada sekitar 2000butir peluru yang tidak bisa ditembakkankarena ket dan daluwarsa,sehingga dari limbah peluru (selongsong) dan peluru yang tidakbisa ditembakkan karena ket (ditembakkan tidak meletus) dankarena pelurunya sudah daluwarsa dikumpulkan menjadi satu, dandengan seijin Saksi1, Terdakwa bersamasama seluruh anggotaSeksi senjata kecuali PNS, termasuk didalamnya Saksi3, Saksi4,saksi6, dan

Saksi7, atas perintah Terdakwa, setelah selesailatihan pada tanggal 28 Desember 2012 melepasi proyektil (ballet)pelurupeluru yang ket dan daluwarsa, untuk dijadikan satu denganlimbah peluru (selongsong).7.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

• Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat daluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Terdakwa telah dibuka pada hari Kamistanggal 28 Maret 2019, kemudian setelah Oditur Militer diberikesempatan untuk membacakan Surat Dakwaan nomor: Sdak/22/11/2019 tanggal 20 Maret 2019 ternyata Surat Dakwaan yangdibacakan oleh Oditur Militer nomornya sama yaitu Surat Dakwaannomor: Sdak/ 22/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tetapi rumusandakwaan yang dibacakan Majelis Hakim berpendapat telah daluwarsa.3.

Bahwa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditentukandalam pasal 78 ayat (1) ke2 KUHP menyatakan *kewenanganmenuntut pidana hapus karena daluwarsa; mengenai kejahatan yangdiancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lamatiga tahun, sesudah enam tahun.

Dengan demikian terhadap tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwa telah melanggarpasal 281 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun 8 (delapan) bulan berlaku ketentuan daluwarsa sebagaimanadimaksud dalam pasal tersebut.4.

Bahwa bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun MajelisHakim yang mengetahui berlakunya ketentuan daluwarsa atas SuratDakwaan Oditur Militer akan menimbulkan dihentikannya penuntutanterhadap perkara Terdakwa.Bahwa menurut Arrest Hocgeraad tanggal 3 Pebruari 1936disebutkan, wewenang menuntut pidana adalah wewenang Negarauntuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alatNegara menurut yang melakukannya.

(1) ke 3 KUHP adalah 6(enam) tahun.Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telahmelampaui tenggang waktu daluwarsa, sehingga tindakan penuntutanharus dihentikan.Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 26K/PM.III1 7/AD/III/2019Menimbang : Bahwa Sejak terjadinya penghentian tenggang waktu daluwarsatersebut sampai hari ini, tenggang waktu itu berlangsung terusmenerus tanpa terhenti lagi olen suatu alasan, berarti telah berjalanselama 6

Perkara : PDS-01/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa Umar Husni tidak dapat diterima karena daluwarsa atau lampau waktu;

Bahwa putusan pengadilan yang amarnya menyatakan wewenangPenuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwahapus karena lewat waktu (daluwarsa) tergolong jenis putusan bebasberdasarkan 2 (dua) alasan, yakni pertama; salah satu akibat dari amarputusan pengadilan yang menyatakan hak penuntutan Penuntut Umumhapus karena daluwarsa adalah jika Terdakwa sedang berada dalamRumah Tahanan Negara maka Terdakwa harus segera dibebaskansetelah putusan diucapkan sebagaimana diktum ketiga putusan a quo;

perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulaiberlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yangdirusak, digunakan;Halaman 29 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPGMenimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut yang harus dijabarkandan dipahami adalah pengertian kata digunakan yang terdapat di ujung bunyiPasal 79 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, karena penjabaran danpemahaman kata digunakan tersebut akan sangat mempengaruhipenghitungan tenggang waktu daluwarsa;Menimbang

pada mulanya adalah karena pelaku kejahatan dalamjangka waktu daluwarsa tersebut merasakan penderitaan (nestapa) karenabersembunyi dari kejaran penegak hukum dan dalam persembunyiannyatersebut pelaku kejahatan merasa tidak tenang dan menderita selama masatenggang waktu daluwarsa tersebut sehingga masa daluwarsa dianggapsebagai bentuk lain dari nestapa sebagaimana pidana jika dijatuhkan apabiladiproses secara hukum, akan tetapi dalam kasus pemalsuan surat tidaklahdemikian adanya, justru korban yang

dirugikan dan mengalami derita mengenaiadanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut, jadi untuk menafsirkankeberlakuan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat seperti kasus diatas agar tercapai keadilan maka daluwarsa pemalsuan surat itu tenggangwaktunya dihitung sejak diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan atasdipergunakannya surat yang dipalsukan atau pemalsuan tersebut;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor261/Pid/2014/PT Bdg dan pendapat pakar hukum Muhammad

quo adalah tahun 2015 bukan tahun1998 seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajotersebut, oleh karena itu tindakan kepolisian yang memulai melakukanpenyelidikan dan penyidikan pada tahun 2015 dapat dibenarkan dan tidak dapatHalaman 34 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPGdikenakan azas daluwarsa karenanya pula proses penuntutan yang dilakukanPenuntut Umum terhadap Terdakwa tidak berlaku dan tidak terkena daluwarsa;Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas maka keteranganahli

Perkara : PDS-02/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa Ali Rofi tidak dapat diterima karena daluwarsa atau lampau waktu;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya padaangka romawi IV point 1, Penggugat telah mengetahui dan menerimaobjek sengketa pada bulan September 2019 bertempat di Kantor BadanKepegawaian Daerah Kab.

UPAYA ADIMINISTRATIF (KEBERATAN) TELAH LAMPAU WAKTU(DALUWARSA).Bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat sejak tanggal 20Desember 2019 adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidahhukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yangmenyebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktupaling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannyakeputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Halaman

16 dari 33 Putusan Nomor 5/G/2020/PTUNABNBahwa dengan demikian tindakan pengajuan keberatan oleh Penggugatdikategorikan sebagai pengajuan keberatan yang telah lampau waktu(daluwarsa) karena Penggugat telah mengetahui dan menerima objeksengketa sejak bulan September 2019 sebagaimana Penggugatnyatakan dalam dalam dalil gugatanya yaitu pada bulan September 2019..

Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);2. Eksepsi Upaya Administratif (Keberatan) Telah Lampau Waktu (Daluwarsa);3.

Eksepsi Upaya Administratif (Banding Administratif) Yang Tidak Tepat(Keliru)Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsieksepsi tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu eksepsi yang diajukanTergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkanpada pokoknya objek sengketa Penggugat baru diketahui oleh Penggugat padabulan September 2019 diberikan oleh Kepala Dinas Badan

--------------------- M E N G A D I L I : ------------------------DALAM PENUNDAAN :- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek-objek sengketa dari Penggugat tidak diterima ; DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :-------------------------------------------------------------------------

• Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;-----------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima; ---------------------------
2. Menghukum Penggugat

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;Mengingat, Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan ;MENGADILI ate DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat Daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.387.000,00 (Satu juta Tiga ratus Delapan puluh Tujuh ribu rupiah).

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Daluwarsa atau Telah Lewat Waktu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 508.500,- (lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

., tanggal 13 Februari 2024;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang daluwarsa;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.315.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

• Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Daluwarsa.

Pokok Perkara.

• Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

-------------------------------------------M E N G A D I L I---------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.370.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

atasnamaHENDY RIMBA (vide bukti: P49 =T1=TII Int2);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tersebut, padapokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketatersebut di atas;59Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019, dan dalam suratJawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut,gugatan lewat waktu (daluwarsa), penggugat tidak memiliki kapasitas

exceptie);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 dandalam jawaban tersebut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidakmemiliki hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan EksepsiTergugat mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa

berdasarkan Pasal 55 UU PeradilanTata Usaha Negara serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahmelebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara,maka eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu (daluwarsa) beralasan hukum untukdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh

karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu(daluwarsa) telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya serta eksepsiTergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu(daluwarsa) diterima, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidakditerima, maka pokok sengketa dalam perkara a quo tidak perlu untuk dipertimbangkanlagi

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, jo UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sertaperaturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

PDM 90/Samar/10/2017 tidakdapat dituntut karena gugur atau telah daluwarsa karena perbuatan pidanayang diduga dilakukan oleh Terdakwa sudah lama yaitu dari tahun 2001 ketahun 2015 sudah berjarak + 14 tahun dan baru dilaporkan sekitar bulan Juni2015, maka berdasar ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP Penuntutansudah gugur karena daluwarsa;2.

Hal ini tersimpul dalamPasal 78 KUHP yang menentukan :Pertama : Daluwarsa semua pelanggaran dan kejahatan yangdilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun ;Kedua : Daluwarsa kejahatan yang diancam dengan PidanaDenda, Pidana Kurungan, atau Pidana Penjarapaling lama 3 tahun adalah 6 tahun.Ketiga : daluwarsa kejahatan yang diancam dengan PidanaPenjara lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun ;Keempat : daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidanamati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18tahun ;Hal. 27

Dalam konteks teori paling tidak ada empat perhitungandimulainya tenggang waktu daluwarsa yang tentunya tidak terlepasdari rumusan delik yaitu ada 4 yaang diuraikan sebagai berikut :Pertama : Jika delik tersebut dirumuskan secara formal, makatenggang waktu daluwarsa dihitung sejak semuaunsur delik terpenuhi;Kedua : Jika delik tersebut dirumuskan secara materiil,maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejakakibat perbuatan itu terjadiKetiga : Jika delik tersebut menghendaki adanya syarattambahan, maka

tenggang waktu daluwarsa itudihitung sejak syarat tambahan itu terjadi.

Dalam delikpemalsuan, daluwarsa mulai dihitung sehari setelan barang yangdipalsukan digunakan. Artinya daluwarsa mulai dihitung sejaktanggal 24 Maret 2011. Akan tetapi daluwarsa tersebut ditangguhkansejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 10 April 2013 kerenaada sengketa Prejudisial. Tenggang waktu daluwarsa kembalidihitung sejak tanggal 11 April 2013.

M E N G A D I L I :

I.Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

II.Dalam Pokok Sengketa :

1.Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.952.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Eksepsi;