Ditemukan 441 data
125 — 36
Sumarno No.1Jakarta Timur, berdasarkan Disposisisurat panggilan tertanggal 06 Okotober2011, selanjutnya disebut sebagai PihakSSGmim'et@Gt Smt esas sans ems ee TERGUGAT,;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutGigtHS Ses eee 2 sees ehe Ss SHE BHRS SRE SHE See S eRe See BeeSetelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor166 / PENDIS / 2011 / PTUN.JKT, tanggal 26 September 2011tentang Lolos Dissmisal ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor166 / PEN / 2011
Alvino Antonio W
Tergugat:
1.MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2.MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
249 — 131
;Jabatan : Analis Hukum;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PENDIS/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Lolos Dissmisal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PENMH/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2021, tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 173/PENPPJS/TF/2021/PTUN.JKT
76 — 49
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tanggal 21 Desember2015, di bawah RegisterPerkara Nomor: 27/G/2015/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaikipada tanggal 6 Januari 2016 ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya Nomor: 27/PENMH/2015/PTUN.PLK tanggal 21Desember 2015 tentang Penunjukan MajelisTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya Nomor : 27/PENDIS/2015/PTUN.PLK tanggal 21Desember 2015 tentang Penetapan Lolos Dissmisal
2.INAQ HAJAR
3.HAJAR
7.SUMARNI
8.JUMAHIR
9.MUHAMAD NURJANI
10.SUHARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
128 — 57
Ocet Talib No. 4 Praya, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor28/PENDIS/2018/PTUN.MTR tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Lolos Dissmisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor28/PENMH/2018/PTUN.MTR tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
72 — 27
,MH : Staf Sub bagian Sengketa Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa TenggaraSelanjutnya disebut sebagai 0.0... eeeeeessececsseceeseeeeesseeeeeteeeees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut setelah membaca :1Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11Agustus 2014 Nomor : 17/PENL.DIS/2014/PTUN.MTR tentang PenetapanLolos Dissmisal ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11Agustus 2014 Nomor : 17/PENMH/2014/PTUN.MTR tentang PenunjukkanMajelis
37 — 18
dipersidangan ; Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersangkutan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukangugatan Perlawanan terhadap Terlawan dengan surat gugatanperlawanannya tertanggal 04 Mei 2011 yang diterima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 04 Mei 2011, dengan Register PerkaraNomor : 56/PLW/2011/PTUNJKT, sebagai berikutTerhadap Gugatan PARA PENGGUGAT, oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta lewat Dissmisal
Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telahkeliru atau. setidak tidaknya khilaf saatmelaksanakan Dissmisal Proses dalam halmempertimbangkan isi pasal 5 dan 7 dari isiSurat Perjanjian (Kontrak) yang diperbuat olehdan antara Tergugat dengan Para Pelawan, sebabisi pasal tersebutlah yang justru nyata nyatadilanggar oleh Tergugat dalam hal menurunkanpemberian sanksi sanksi kepada Para Pelawanyang pada akhirnya sampai pada pengeluaran"Surat Keputusan" untuk mencairkan "JaminanPelaksanaan dari masing
Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara terbukti mengutip isi Pasal 2.7.1 dariSyarat Syarat Umum Kontrak dalampertimbangannya, sementara pada saatdilangsungkannya Dissmisal Proses yang jugadihadiri oleh Tergugat bersamasama dengankuasa hukumnya sebanyak 2 (dua) kali yaknitanggal 14 dan 21 April 2011 tidak terungkapadanya SSUK tersebut baik itu) datangnya dariPenggugat maupun dari Tergugat sendiri ;14+ Pertimbangan Hukum (halaman 5 angka 2, 3 &1.
Pelawan dan oleh karenanya menimbulkankerugian bagi Para Pelawan, sedangkan hubunganhukum antara Tergugat dengan Para Pelawanadalah juga diikat oleh Pasal 1320 KUH perdataHalaman 19 dari 71 halaman, Putusan Perlawanan Nomor 56/PLW/2011/PTUN JKT20dalam konteks Perdata Publik maka tidak tepatmenurut hukum menyebutkan gugatan Para Pelawansebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor56/G/2011/TUN JKT menjadi tidak dapatditerima dikarenakan terkategorikan padaaturan Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986lewat Dissmisal
NAJAMUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
139 — 47
.;5Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara beralamatdi Jalan Soekarno Hatta No.15 Dompu.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:22/PEN.DIS/2017/PTUNMTR, tanggal 10 Februari 2017 tentangPenetapan Lolos Dissmisal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:22/PENMH/2017/PTUNMTR, tanggal 10 Februari 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraterSebut
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 452 K/TUN/201410.11.didahului dengan Dissmisal Process yaitu Rapat Permusyawaratan danPemeriksaan Persiapan, dimana seluruhnya hasil Dismisal Processtersebut menyatakan menerima Gugatan dan melanjutkan pemeriksaanperkara dalam suatu persidangan,;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan jika lingkup RapatPermusyawaratan ialah memeriksa dan menilai salah satunyamengenai pokok gugatan apakah termasuk wewenang Pengadilan TataUsaha
Jika dinyatakan tidak termasuk wewenang PengadilanTata Usaha Negara, maka akan diputuskan dalam suatu penetapanyang menyatakan gugatan tidak diterima;Bahwa namun Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadapperkara ini dalam Dissmisal Process sama sekali tidak menetapkantidak menerima gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan ParaPenggugat tersebut telah termasuk dalam wewenang Pengadilan TataUsaha Negara.
Oleh karenanya kemudian Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Padang melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalamsuatu Persidangan;Bahwa namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang dalam putusannya menyatakan gugatan tidak diterimaberdasarkan kewenangan absolut Pengadilan yang sebelumnya telahdiperiksa dan dinyatakan berwenang dalam Dissmisal Process;Bahwa karena telah diperiksa dan mendapat suatu kepastian dalamDissmisal Process yang samasama merupakan pemeriksaan tingkatpertama
Ny. Soemillah Dkk.
Tergugat:
1.Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan
335 — 227
Emia Pepayosa BR TArigan, S.M.Kesemuanya memilin alamat pada kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan seperti tersebut di atas,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor49/SKU.MP.02.01/IV/2020, tertanggal 29 Mei 2020, selanjutnyadisebut sebagai, TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telahmembaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/PENDIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 21 April 2020, tentang Lolos Dissmisal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
71 — 28
TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca; 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 04/PEN.L.DIS/2014/PTUNMTR, tanggal 28 Januari 2014 tentang PenetapanLolos Dissmisal; 222222 eo nnn nn nen nn nen ne nnn nenePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 04/PENMH/2014/PTUNMTR, tanggal 28 Januari 2014 tentang PenunjukanMajelis Hakim; 2222202 20222 nn none ee ne enn eePenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PENPEM.PER/2014
133 — 58
PELAWANtanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkalpinang pada tanggal 22 januari 2019 dalam regester Nomor5/G/2019/PTUN menurut hukum.MAKA:Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUNPGPBerdasarkan halhal tersebut diatas , PELAWAN mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang berkenan menerima/ mengabulkan perlawananPELAWAN sebagai berikut :1) Menerima dan mengabulkan perlawanan PELAWAN;2)Menyatakan gugur demi hukum atas Penetapan dissmisal
tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat Pelawan telah melakukan proses upaya administrasi yaitu setelahPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor05/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019 dikeluarkan;Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini berpendapat bahwa alasandan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinangmenetapkan Dissmisal
SOBIRIN HARAHAP Dkk
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
239 — 118
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor140/PENDIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020, tentang Lolos Dissmisal;2. PenetapanPih. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor140/PENMH/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020, tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.
103 — 45
Samantha, S.H.semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat padakantor advokat ABI HASAN MUAN & REKAN beralamat dijalanAmir Hamzah Nomor : 40 Gotong Royong Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2014 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : 1.3.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor : 19/PENDIS/2014/PTUNBL tanggal 16 September 2014tentang Penetapan Lolos Dissmisal
64 — 27
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 Maret 2014Nomor: 08/PENDIS/2014/PTUN.MTR tentang Penetapan Lolos Dissmisal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 Maret 2014Nomor: 08/PENMH/2014/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal11 Maret 2014 Nomor: 08/PENPP/2014/PTUN.MTR tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan;4.
1.SITAWATI MAYA DEWI
2.ERWIN HUDOYONO HANDAYANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
1.Hj. HAIMAH
2.ALEXSANDRA SARITAN
3.GETHA POHARDI
4.ALINE
5.DITA LISTINE
6.SITI HIDAYAH
7.LISA VIRGIYANTI
8.ARIUS PANGGARIANTO
9.LIA KRISTINA
312 — 170
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya Nomor 28/PENDIS/2021PTUN.PLK tanggal 19 Juli 2021 TentangPenetapan Lolos Dissmisal;3. Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya Nomor 28/PENMH/2021/PTUN.PLK tanggal 19 Juli 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya, Nomor 28/PENPP/2021/PTUN.PLK, tanggal 19 Juli 2021,tentang Pemeriksaan Persiapan;5.
129 — 240
Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PLPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : = Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 6/PENDIS/2017/PTUN.PL tanggal 12 April 2017, tentang Lolos Dissmisal; = Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 6/PENMH/2017/PTUN.PL, tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakimdan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 6/G/2017/PTUN.PL tanggal 13 April 2017 ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 6/PENPP/2017/PTUN.PL tanggal
84 — 25
Pekerjaan Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum berkantor pada Law Office Amerullah & Partners(Advocates, Legal Consultans and Legal Drafting) beralamat di Jalan JuandaNo. 10 Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal1 April 20162 sse=sesseseeee ereSelanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : = Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 06/PENDIS/2016/PTUN.PL tanggal 29 Februari 2016, tentang Lolos Dissmisal
TERGUGAT II INTERVENSI: -PURA PUSEH DESA PAKRAMAN KARANGASEM;
111 — 41
. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan,Halaman 3 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor: 2/G/2017/PTUN.DPSKecamatan Karangasem,Kabupaten Karangasem,Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:04/SK/PTUN/II/2017 tanggal 6 Februari 2017,untuk selanjutnya disebut sebagai anaes TERGUGAT II INTERVENSI:Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut: 1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor: 2/PENDIS/2017/PTUN.DPS, Tanggal 12 Januari 2017 TentangPenetapan Lolos Dissmisal
125 — 47
tanggaL2 Desember 2018 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 3Desember 2018, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnyadengan alasan secara lisan agar mengajukan gugatan ke PTUNPangkalpinang;Bahwa oleh karena gugatan Pelawan adalah termasuk wewenang PTUNPangkalpinang dan telah memenuhi tenggang waktu dan telah menuhisyarat pasal 56 dan pasal 62 ayat (3) (4) dan (5) , maka mohon KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyatakan gugur demihukum penetapan Terlawan atas Penetapan dissmisal
tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas MajelisHakim berpendapat Pelawan telan melakukan proses upaya administrasi yaitusetelah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PangkalpinangNomor : 04/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019 dikeluarkan;Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam perkara perlawanan iniberpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang menetapkan Dissmisal
Anche Dana Partakusuma
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan
296 — 169
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 2 Maret 2021, tentang Penetapan Lolos Dissmisal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/PENMH/2021/PTUNJKT, tanggal 2 Maret 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/PENPPJS/2021/PTUNJKT, tanggal 2 Maret 2021, tentang penunjukan PaniteraPengganti dan Jurusita Pengganti;4.