Ditemukan 1747 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : inteligent
Register : 04-11-2016 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 201-K/PM I-02/AD/XI/2016
Tanggal 28 April 2017 — Supriadi, Koptu NRP 614834.
7126
  • Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Purba NRP 3910424701169. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
    Koptu Supriadi NRP614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim0205/TK yang ditandatangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Puroba NRP3910424701169.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
    Koptu Supriadi NRP 614834Babinsa Koramil 05/PY Kodim0205/TK yang ditanda tangani oleh PjsPerwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Puroa NRP 3910424701169.: Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat AbsensiPersonil Koramil 05/Payung bulan Desember 2015 dan bulan Januari,Februari 2016 salah satunya terdapat nama Terdakwa Koptu SupriadiNRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim0205/TK yang ditandatangani oleh Danramil 05/PY Kapten Arh. E.
    Koptu Supriadi NRP 614834 BabinsaKoramil 05/PY Kodim0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs PerwiraSeksi Intelijen Letda Inf. P.
    Koptu Supriadi NRP 614834Babinsa Koramil 05/PY Kodim0205/TK yang ditanda tangani oleh PjsPerwira Seksi Intelijen Letda Inf. P.
    Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. PurbaNRP 3910424701169.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu limaupiah).10Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, dalam musyawarahMajelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376,sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H.
Register : 12-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
SUWANDY
Termohon:
KANTOR WILAYAH DJP
17999
  • Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, danPenyidikan;e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan HubunganMasyarakat;f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dang.
    Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 40Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, danPenyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbinganteknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauanpelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak,pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak,penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabatfungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksapajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (peer review),bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan danHalaman 16 dari 35 Putusan
    Terkait Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK01/WPJ.21/BD.04/2017 tanggal 16 Agustus 2017, dalilPEMOHON pada halaman 6 angka 12 yang pada intinyamenyatakan bahwa Laporan Kejadian seharusnya dibuatoleh Direktur Jenderal Pajak, adalah dalil yang sesatkarena berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai PER165/PJ/2005 dan PMK No. = 206.2/PMK.01/2014khususnya Pasal 40, sebagaimana telah TERMOHONuraikan sebelumnya, maka Kepala Bidang Pemeriksaan,Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan berwenangmelakukan pelaksanaan dan
    Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, danPenyidikan;e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan HubunganMasyarakat;f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan;dang.
    Tembusan SPDPdisampaikan kepada Direktorat Intelijen danPenyidikanBerdasarkan pelimpahan wewenang dan pengaturanpetunjuk teknis sebagaimana tersebut di atas, makadalam perkara a quo, Kepala Kantor Wilayah DJP selakuPenyidik berwenang menerbitkan Surat PerintahPenyidikan dan tentu saja SPDP yang menyertainya.Sedangkan mengenai format dan bentuk SPDP, di dalamKUHAP pun tidak ada pengaturannya, sehingga tidakada kewajiban hukum tertentu untuk membuat SPDPdalam bentuk tertentu.
Putus : 28-02-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/MIL/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — SOFYAN
5620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalahHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 39 K/MIL/2018melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan bagi dirisendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian dakwaan Oditur Militer dengan alasan Terdakwa melakukanperbuatan tersebut hanya berpurapura untuk mendapatkan informasi dalamrangka melaksanakan tugas fungsi intelijen
    Alasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan karena pelaksanaan tugastugas intelijen tidak dibenarkan dilakukandengan caracara yang melanggar hukum/melanggar undangundang ataudengan menghalalkan caracara yang dilarang undangundang.
    Terdakwamengkonsumsi sabusabu in casu bukan sebagai perbuatan purapura, terbuktibahwa sebelum perbuatan in casu yaitu pada tanggal 25 Desember 2016Terdakwa telah pula mengkonsumsi sabu dan pada saat dilakukanpemeriksaan urine pada tanggal 19 Maret 2017, ternyata urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina;Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut sudah terang danjelas perbuatan Terdakwa in casu bukan sebagai perbuatan purapura dantidak ada korelasinya dengan tugas dan fungsi pekerjaan Terdakwa sebagaianggota intelijen
Putus : 12-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID/2015/PT PLG
Tanggal 12 Februari 2015 — ACHTON MUHALING Als ANTON Bin YUNIAS ESRA MUHALING
277
  • Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Berawal adanya informasi bahwa ada kegiatan ilegal di daerah Desa PulauRimau Kabupaten Banyuasin yaitu adanya pengangkutan serta jual beli minyak bumihasil olahan dengan jenis solar sulingan, dari informasi yang didapatkan tersebut,selanjutnya saksi M.AFRIZA dan saksi WAHIDI yang merupakan anggotaDetasemen Intelijen Kodam II Sriwijaya diperintahkan untuk melakukanpenyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada
    Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal adanya informasi bahwa ada kegiatan ilegal di daerah Desa PulauRimau Kabupaten Banyuasin yaitu adanya pengangkutan serta jual beli minyak bumihasil olahan dengan jenis solar sulingan, dari informasi yang didapatkan tersebut,selanjutnya saksi M.AFRIZA dan saksi WAHIDI yang merupakan anggotaDetasemen Intelijen Kodam II Sriwijaya diperintahkan untuk melakukanpenyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada
    Sekayu, melakukan niaga minyak bumi danbahan bakar minyak jenis solar hasil penyulingan tradisional tanpa Izin Usaha Niaga.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Berawal adanya informasi bahwa ada kegiatan ilegal di daerah Desa PulauRimau Kabupaten Banyuasin yaitu adanya pengangkutan serta jual beli minyak bumihasil olahan dengan jenis solar sulingan, dari informasi yang didapatkan tersebut,selanjutnya saksi M.AFRIZA dan saksi WAHIDI yang merupakan anggotaDetasemen Intelijen
    Negeri Sekayu, sebagai nakhoda yang berlayartanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Berawal adanya informasi bahwa ada kegiatan ilegal di daerah Desa PulauRimau Kabupaten Banyuasin yaitu adanya pengangkutan serta jual beli minyak bumihasil olahan dengan jenis solar sulingan, dari informasi yang didapatkan tersebut,selanjutnya saksi M.AFRIZA dan saksi WAHIDI yang merupakan anggotaDetasemen Intelijen
    Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagaiberikut : Berawal adanya informasi bahwa ada kegiatan ilegal di daerah Desa PulauRimau Kabupaten Banyuasin yaitu adanya pengangkutan serta jual beli minyak bumihasil olahan dengan jenis solar sulingan, dari informasi yang didapatkan tersebut,selanjutnya saksi M.AFRIZA dan saksi WAHIDI yang merupakan anggotaDetasemen Intelijen Kodam II Sriwijaya diperintahkan untuk melakukanpenyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada
Putus : 21-02-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1418 K/Pid/2009
Tanggal 21 Februari 2011 — Handri Rose Pgl. An Rose
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena korbanmerasa terganggu dalam melakukan pekerjaannya maka korbanpindah tempat ke ruangan staf Intelijen yang kemudiandiikuti oleh Terdakwa. Kemudian saat korban sedangmelakukan pemeriksaan terhadap tersangka Zulkarnaini dkk,Terdakwa lalu berbicara dengan Zulkarnaini dan Wabihamdidengan mengatakan, Kamu jangan takut kepada Ibu Jaksa, apabenar kayu ini yang jadi barang bukti ?
    No. 1418K/Pid/2009merasa terganggu dalam melakukan pekerjaannya maka korbanpindah tempat ke ruangan staf Intelijen yang kemudiandiikuti oleh Terdakwa. Kemudian saat korban sedangmelakukan pemeriksaan terhadap tersangka Zulkarnaini dkk,Terdakwa lalu berbicara dengan Zulkarnaini dan Wabihamdidengan mengatakan, Kamu jangan takut kepada Ibu Jaksa, apabenar kayu ini yang jadi barang bukti?
    Setelah Terdakwamengetahui hal ini dan merasa kesal karena kemauannya tidakdikabulkan maka Terdakwa menendang kursi' yang ada diruangan staf intelijen hingga jatuh;Perbuatan terdakwa mana diatur diancam pidana dalam pasal211 KUHP;SubsideirBahwa ia Terdakwa Handri Rose Pgl. Rose pada hariSelasa tanggal 22 Januari 2008 sekira pukul 14.30 Wib atauHal. 4 dari 14 hal. Put.
Register : 19-04-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 198/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 15 Juni 2022 — Penuntut Umum:
W YUANITA SENDY N, SH
Terdakwa:
RAMADHANI FAUZI ALS RAMA BIN ALM SUHARTADI TUNGGAL
9213
  • ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah dompet lencana emblem BIN;
    2. 1 (satu) buah senjata colt air softgun;

    dimusnahkan;

    1. 1 (satu) lembar surat palsu berupa Surat Perintah Nomor SP-096/OPSINSUS/01/2021 dengan Kop BADAN INTELIJEN
      NEGARA SATUAN KOORDINATOR PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN KHUSUS SUBSIDI NEGARA, tanggal : 24 Januari 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara;
    2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, Warna : Hitam, Nopol : H-4742-EJ dikembalikan kepada Saksi Korban ANTONIUS EKO AGUS SUSILO;
    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 742/Pid.B/2013/PN.Kpj
Tanggal 19 Desember 2013 — ENDIT LUKMANDITO
5528
  • perkataanperkataan bohong membujuk orang supayamemberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang terdakwalakukan dengan cara cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 10.00 wibterdakwa datang ke bengkel milik saksi Hendrik dan bertemu dengan saksi korbanRachmad dan terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Polda Jatim yang ditugaskan diPolres Malang serta terdakwa juga menawarkan proyek dokumentasi fotografi untukkegiatan seminar Intelijen
    di Polres Malang dengan mengatakan "ada Proyek fotograferuntuk acara pembinaan intelijen di polres" kemudian saksi korban menjawab "iya mas"selanjutnya terdakwa mengatakan "besok ketemuan di depan Polres Malang" kemudiansaksi korban menjawab "ok atur aja"; Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 11.30 wibterdakwa tiba dan memarkir sepeda motonya di halaman kantor Polres Malang,selanjutnya terdakwa menemui saksi korban yang sudah menunggu di warung kopidepan kantor
    sekaliatau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannyabukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 10.00 wibterdakwa datang ke bengkel milik saksi Hendrik dan bertemu dengan saksi korbanRachmad dan terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Polda Jatim yang ditugaskan diPolres Malang serta terdakwa juga menawarkan proyek dokumentasi fotografi untukkegiatan seminar Intelijen
Register : 16-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 10 Oktober 2017 — AMIN ANWARI
185108
  • (sepuluh jutarupiah) dari AMIN ANWARI.Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.EDY SUMARNO Bahwa saksi selaku Asisten Intelijen pada Kejaksaan TinggiBengkulu. Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik. Bahwaketerangan saksi di BAP benar semua.
    Bahwa tugas pokok fungsi saksi sebagai unsur pembantupimpinan yang bertugas untuk melakukan pekerjaan intelijen :penyelidukan, pengamanan dan penggalangan serta mencegahadanya tindak pidana dibidang ideologi, politik, ekonomi,sosialbudaya dan pertahanan keamanan.
    (sepuluh jutarupiah) kepada Jaksa Parlin Purba selaku Kepala Seksi Ill Pada AsistenIntelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimaksudkan agar Jaksa Edi Sumarnoselaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Jaksa Parlin Purbaselaku Kepala Seksi Ill pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkuluberbuat sesuatu dalam jabatannya tersebut untuk menghentikan kegiatanpengumpulan bahan dan keterangan terhadap dugaan penyimpanganproyek Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Tersier Kanan Daerah IrigasiAir
    (sepuluh juta rupiah) dengan maksud supaya PegawaiNegeri atau Penyelengara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya yaitu ; Supaya Jaksa EDY SUMARNO selakuAsisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Jasa PARLIN PURBAselaku Kepala Seksi Ill pada Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulumenghentikan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan terhadapdugaan penyimpangan proyek Pembangunan/ Peningkatan JaringanTersier Kanan Daerah Irigasi Air Manjunto Mukomuko Tahun Anggaran2016
    PARLIN PURBA, SH, MH denganNRP: 69870013 dan N.1I.P:19700706 199803 1 012 pangkat Jaksa Madya (IV/A)dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Ill pada Asisten Bidang Intelijen KejaksaanTinggi Bengkulu di Bengkulu dengan kelas jabatan : 7 (tujuh);Menimbang, bahwa terdakwa PARLIN PURBA sebagai pegawai NegeriSipil yang membuat pernyataan dalam menduduki jabatan tertentu (Vide, BBnomor 18 berupa: 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MendudukiJabatan No.
Register : 09-08-2011 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PN KEBUMEN Nomor 169/Pid.B/2011
Tanggal 13 Oktober 2011 — AGUS PAIDI Als.AGUS BiN TRESNO SOPYANTO
3415
  • saksi suruh datang kerumah saksi untuk rembugan sendiri ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kira kirabulan Pebruari 2011 ; Bahwa bisanya hingga saksi kenal dengan terdakwakarena dikenalkan oleh kakak ipar saksi (SODALI) ;Bahwa benar saksi memasukkan anak saksi menjadi CPNSmelalui terdakwa, dan anak anak saksi yang saksi masukkanadalah IBNU ABAS, AHMAD SUBHAN dan EKI FITRIANA ;Bahwa selama saksi kenal dengan terdakwa, terdakwabercerita bahwa ia adalah seorang anggota BIIN (Badan22Investigasi Intelijen
    Kecamatan Adimulyo, KabupatenKebumen, terdakwa pernah menjanjikan bisa memasukkanseseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diKabupaten Kebumen tanpa test atau ujian Bahwa terdakwa menjanjikannya kepada MARYANI, alamatDesa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;= Bahwa saat pertama kali terdakwa bertemu denganMARYANI, terdakwa bercerita bahwa terdakwa bertempattinggal di Desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam,Kabupaten Kebumen, dan bekerja sebagai anggota BIIN (BadanInvestigasi Intelijen
    CPNSKecamatan Karanganyar, jika tidak maka uangnya~= akanterdakwa kembalikan ;Bahwa GUGUN GUMILAR tidak jadi terdakwa daftarkanmenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di KabupatenKEBUMEN 5 ~ mm mn mn mm nw ri = mi a in mn ieBahwa sebenarnya lowongan penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kebumen dengan sistimtanpa test atau ujian itu tidak ada; Bahwa sebenarnya terdakwa tidak bisa memasukkanseseorang menjadi Calon PNS ;Bahwa terdakwa bukan sebagai anggota BIIN (BadanInvestigasi Intelijen
    Wib. di rumah saksi NASRUDIN / IKAKUSUMADEWI di Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, KabupatenKebumen, terdakwa telah bertemu dengan saksi MARYANI, danpada saat pertemuan tersebut terdakwa bercerita kepada saksiMARYANI bahwa terdakwa bertempat tinggal di Desa Karangmojo,Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, danibekerjasebagai anggota BIIN (Badan Investigasi Intelijen Negara)DIY dan JATENG yang sedang bertugas di Kabupaten Kebumen,serta menjanjikan bisa memasukkan seseorang menjadi CalonPegawai
    Negara) DIY dan JATENG yangsedang bertugas di Kabupaten Kebumen ;Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sebenarnya lowonganpenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten47Kebumen dengan sistim tanpa test atau ujian itu tidak ada,terdakwa tidak bisa memasukkan seseorang menjadi Calon PNSdan terdakwa juga bukan ~ sebagai anggota BIIN (BadanInvestigasi Intelijen Negara) DIY dan JATENG karena memanglembaga itu. tidak ada, itu hanya istilah yang terdakwarekayasa saja agar saksi MARYANI percaya
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
34901600
  • Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • keamanannegara, dan ketahanan ekonomi nasional.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal4...PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPasal 4Pasal 53Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan Informasi Publik yang apabila dibuka dandiberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambatproses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakpidana;2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ataukorban yang mengetahui adanya tindak pidana;3. mengungkapkan data intelijen
    lain peraturan perundangundangan mengenai rahasia dagang,peraturan perundangundangan mengenai paten, peraturanperundangundangan mengenai larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundangundanganmengenai dokumen perusahaan.Pasal 7Ayat (1)Yang dimaksud dengan Informasi Publik yang apabila dibuka dandiberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakanpertahanan dan keamanan negara adalah:a. informasi...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA4informasi tentang strategi, intelijen
    , operasi, taktik dan teknikyang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dankeamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaandan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancamandari dalam dan luar negeri;dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraansistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahapperencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan
    dankeamanan negara serta rencana pengembangannya;d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalandan/atau instalasi militer;e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lainterbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negaratersebut yang dapat membahayakan kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasamamiliter dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjiantersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;f. sistem persandian negara; dan/ataug. sistem intelijen
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bpp
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon:
IKA RAHMAWATI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq.Direskrimsus Kepolisian Daerah Kalimatan Timur,
2.DETASEMEN KHUSUS DELAPAN DELAPAN
10048
  • pemerintah indonesia dan kelompok nya telah berencanamelalukan amaliyah pengeboman Polres Merauke, Gereja Bampel, dan PosLantas Merauke.Berdasarkan fakta yang ditemukan pada proses penyelidikan tersebut,dilaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 11 Mei 2021 untuk meningkatkanhasil penyelidikan menjadi Laporan Intelijen Nomor:R/LI/O1/V/2021/KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 18 Mei 2021Bahwa Laporan Intelijen Nomor: R/LI/O1/V/2021/KALIMANTAN TIMUR,Tanggal 18 Mei 2021 tersebut telah mendapatkan Penetapan dariPengadilan
    Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon telahberdasarkan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dengan uraiansebagai berikut:1) Gelar Perkara tanggal 13 Mei 2021.2) Laporan Intelijen Nomor: R/LI/01/V/2021/KALIMANTAN TIMUR,Tanggal 18 Mei 20213) Keterangan Saksi: Syaifullan Nur als Pak Syaiful als Abu Qoyyimals Ipul Bin Mustamin, Syahrullah Nur als Pak Syahrul als Arung BinMustamin dan Arif Mutopo als Abu Maryam Bin Abu Sujakc.
    Fotokopi sesuai dengan Asii Laporan Intelijen Nomor:R/LI/O1/V/2021/KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 18 Mei 2021, diberi tandabukti T5.a;9. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Kadensus 88 Anti Teror Polri kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:R/254/V/RES.6.1./2021/2021/DENSUS tanggal 21 Mei 2021 perihalpermintaan penetapan pengadilan tentang laporan Intelijen, diberi tandabukti T5.b;10.
    Bahwa Laporan Intelijen Nomor: R/LI/O1/V/2021/KALIMANTAN TIMUR,Tanggal 18 Mei 2021 tersebut telah mendapatkan Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 048/PEN.PID/2021/PN.JAK.SELtanggal 25 Mei 2021, menyebutkan:(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapatmengunakan setiap laporan intelijen.(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaanyang cukup sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan prosespemeriksaan oleh Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Negeri
    Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon telahberdasarkan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dengan uraianHalaman 29 dari 33 Putusan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bppsebagai berikut:1) Gelar Perkara tanggal 13 Mei 2021.2) Laporan Intelijen Nomor: R/LI/O01/V/2021/KALIMANTAN TIMUR,Tanggal 18 Mei 20213) Keterangan Saksi: Syaifullan Nur als Pak Syaiful als Abu Qoyyimals lpul Bin Mustamin, Syahrullah Nur als Pak Syahrul als Arung BinMustamin dan Arif Mutopo als Abu Maryam Bin Abu
Register : 04-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 6-K/PM.II-09/AD/I/2019
Tanggal 29 Januari 2019 — Oditur:
NOVI SUSANTI, S.H
Terdakwa:
Sigit Permana Nurdiansyah
5221
  • 4 (empat) lembar Resume hasil pemeriksaan Sipamops Pusdikintel Kodiklatad pada hari Senin tanggal 27 November 2017 yang memutuskan Terdakwa tidak layak melanjutkan pendidikan Bintara Intelijen Gel Ill TA 2017 dan tidak layak menjadi insan intelijen.

    f).

    Gel Ill TA 2017dan tidak layak menjadi insan intelijen.6). 1 (Satu) bundel hasil print out chatingTerdakwa dengan Sadr.Fadlan tentangpemesanan STNK palsu untuk mobil danmotor.Hal.3 dari 35 hal.
    Putusan Nomor 6K/PM.II09/AD/I/2019MenimbangMenimbangmobil Toyota New Avanza Nopol B 1189 UZV warna Hitam Metalia. n Andre Leorima.5. 4 (empat) lembar Resume hasil pemeriksaan SipamopsPusdikintel Kodiklatad pada hari Senin tanggal 27 November2017 yang memutuskan Terdakwa tidak layak melanjutkanpendidikan Bintara Intelijen Gel Ill TA 2017 dan tidak layakmenjadi insan intelijen.6. 1 (Satu) bundel hasil print out chating Terdakwa denganSdr.Fadlan tentang pemesanan STNK palsu untuk mobil danmotor.7. 1
    Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa terlibat pembuatanpemesanan STNK palsu dari bukti chating WhatsApp antara Terdakwadengan Sdr.Fadlan tersebut Terdakwa dikembalikan ke KesatuanTerdakwa di Denma Mabesad karena Terdakwa tidak layak melanjutkanpendidikan Bintara Intelijen Gel Ill TA 2017 dan Terdakwa tidak layakmenjadi insan Intelijen dan dinyatakan tidak lulus selanjutnya Serda LaNadi menyerahkan STNK palsu mobil Toyota Avanza Nopol B 1189UZV An. Sdr.
    Gel Ill TA 2017dan tidak layak menjadi insan intelijen.6). 1 (Satu) bundel hasil print out chating Terdakwa dengan Sdr.Fadlan tentangpemesanan STNK palsu untuk mobil dan motor.7).1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu XeniaNopol B 2890 AJ warna Biru Muda Metalik a. n Puji Abdillah.8). 1 (Satu) buah Surat tanda nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota NewAvanza Nopol B 1189 UZV warna Hitam Metalik atas nama Sdr.Andre Leorima.
Register : 01-11-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 02/Pid.Prap/2017/PN Pmn
Tanggal 20 Nopember 2017 — ASMI.B.Dipl.ATP.,M.M., -melawan- KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
17931
  • ., dengan jabatansebagai Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda. Sehingga dengan demikian secara yuridis dan sesuai denganHalaman 2 dari 102 Putusan Nomor :02/Pid.Pra/2017/PN.Pmn.ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya terhitung sejak tanggalPelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dimaksud sesungguhnyaDR. JOSIA KONI, SH.
    ,M.H untuk melakukan tindakan Pro Justitia tersebut, hanyaberkenaan dengan jabatannya selaku Asisten Bidang Intelijen padaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;. Bahwa secara faktuil, meskipun telah dilakukan upacara Pelantikan, danPengambilan Sumpah Jabatan selaku Asisten Bidang Intelijen padaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, ternyata DR. JOSIA KONI, SH., M.Htelah melakukan tindakan Kontroversial yang bertetangan dengan hukumketatanegaraan.
    JOSIA KONI, S.H., M.H dilantikpada tanggal 12 Oktober 2017 di Kejaksaan Tinggi KalimantanTimur sebagi Asisten Intelijen, Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Barat tidak ada melakukan penujukan PLH(pelaksana Harian) dan jabatan yang lama selaku kepalakejaksaan Negeri Pariaman belum diserahterimakan kepadaHalaman 45 dari 102 Putusan Nomor :02/Pid.
    EDHINURSAPTO, S.H. yang menjabat sebagai Koordinator padaAsisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda selaku PLH untuk melaksanakan tugas sebagaiAsisten Inteliien Pada Kejaksaan Tinggi KalimantanTimurselama pejabat yang defenitif tidak berada ditempat,(vide : bukti surat T64) dan Dr.
    Josia Koni sudah dlantik dan disumpah sebagai Asisten Intelijen diKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, namun Dr. Josia Koni belum adaserah terima jabatan di Kejaksaan Negeri Pariaman karena Pejabatyang baru belum dilantik. Dalam hal ini tidak bisa digunakan satu suratsaja, karena kalau sudah ada serah terima jabatan baru ada akibathukumnya.
Register : 09-11-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 02-02-2012
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 109
Tanggal 12 Januari 2012 — SERTU MARTUA PARLINDUNGAN NABABAN
7920
  • Nababan yang ditandatangani oleh PerwiraSeksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas namaKapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan,Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut/ Bahwa........Bahwa setelah Majelis meneliti bukti Surat berupa3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/BklIsbulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atasnama Serda MP.
    Nababan yang ditandatangani olehPerwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atasnama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp.11020019380178 tersebut, dan dibenarkan olehTerdakwa bahwa sejak tanggal 6 Mei 2011 sampaidengan tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa tidakmasuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurunwaktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftarabsensi tersebut ditulis TK yang berarti' TanpaKeterangan serta bukti surat tersebut berhubunganserta bersesuaian dengan bukti bukti lain.
    Nababan yang ditandatangani olehPerwira Seksi Intelijen Kodim0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi EriSusanto, ST Nrp. 11020019380178 dandibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi Koptu.
    Nababanyang itandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim0303/Ben lis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp.11020019380 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
Register : 01-11-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN PURWOREJO Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr
Tanggal 27 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
2.Esa Setianingrum,S.H
Terdakwa:
SUNDARI Binti MISRAN
5555
  • dalam menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dakwaan kedua;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Memerintahkan barang bukti berupa:
    1. Surat Perintah Operasi Intelijen
      Print19/M.3.24/Eku.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
    2. Nota Dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan bantuan eksekusi terdakwa atas nama AGUS FERRY PRIANTO Bin (Alm) IMAM MUHAMMAD;
    3. 1 (satu) buah flashdisk warna biru Tosca Merk KIOXIA 32 GB;

    tetap terlampir dalam berkas perkara;

    6.

Register : 08-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 25-K/PM.II-10/AD/IV/2019
Tanggal 19 September 2019 — Oditur:
Mayor Chk K Lucia Rita Eko Lestari, S.H.
Terdakwa:
Budhi Eko Setyawan Abimanyu
11261
  • Bahwa Saksi1 sebagai Pasima Deninteldam IV/Dipmelakukan pencatatan ke dalam absensi Kelompok BKI (BalaiKrida Intelijen) E Deninteldam IV/Dip Tanpa Keterangan atau TK.6.
    Lettu InfBudhi Eko Setyawan Abimanyu NRP 21970182660576 JabatanDantim 3/E Kesatuan Deninteldam IV/Dip Saksi catat kedalamdaftar absensi Kelompok 1 (Bala Krida Intelijen) E DeninteldamIV/Dip.4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa izin DandeninteldamIV/Dip atasan lain yang berwenang tersebut, Lettu Inf Budhi EkoSetyawan Abimanyu pernah menghubungi kesatuan DeninteldamIV/Dip baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukankeberadaannya.5.
    Bahwa sebelum tidak masuk dinas tanpa izin mulai tanggal 6Nopember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali keKesatuan Deninteldam IWDip Lettu Inf Budhi Eko SetyawanAbimanyu tidak pernah menyampaikan kepada rekanjrekannyasesama personel Kelompok BKI (Bala Krida Intelijen) E, sehinggaSaksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Lettu Inf Budhi EkoSetyawan Abimanyu Desersi.7.
    Inf MuhammadTerdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi maupun apelsiang berdasarkan laporan dari Dan BKIE atas nama Kapten InfJoko Setiarto kepada Perwira Pengawas pada saat itu tentangketidakhadiran Terdakwa selanjutnya melakukan pencatatan kedalam absensi Kelompok BKI (Balai Krida Intelijen) E DeninteldamlV/Diponegoro Tanpa Keterangan atau TK.8.
    Inf MuhammadTerdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi maupun apelsiang berdasarkan laporan dari Dan BKIE atas nama Kapten InfJoko Setiarto kepada Perwira Pengawas pada saat itu tentangketidakhadiran Terdakwa selanjutnya melakukan pencatatan kedalam absensi Kelompok BKI (Balai Krida Intelijen) E DeninteldamlV/Diponegoro Tanpa Keterangan atau TK.7.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335 K/PID.SUS/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — I PUTU SUARJANA, SH, MH;
8149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A.Yani Wamena, agama KristenProtestan, pekerjaan PNS/Kasi Intelijen pada Kejari Wamena, pendidikanterakhir S2, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan yang padaHal. 82 dari 155 hal. Put.
    tugas sebagai Kasi Intelijen di KantorKejaksaan Negeri Wamena, sedangkan sdr.
    Wamena dari DIPA TA. 2013, sekitar kurang lebihRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saksi tidak pernahmelakukan kegiatan Intelijen sejak menjabat selaku Kasi Intelijen;Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan Intelijen karena tidakpernah dibiayai oleh operasional DIPA Kejari Wamena;Bahwa benar, saksi pernah diberi oleh Terdakwa Putu Suarjana SH, MHuang Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sekira bulan September 2013yang kata Terdakwa Putu SuarjanaSH, M.H. uang itu adalah biayaperkara
    Pidum;Bahwa terkait dengan adanya uang sekitar Rp200.000.000,00(dua ratusjuta rupiah) alokasi dana DIPA Kejari Wamena untuk Seksi Intelijen,sementara kegiatan Intelijen tidak dilakukan, berdasarkan informasi yangHal. 83 dari 155 hal.
    Rp1.040.650.000,00 dan dalam hal progam/kegiatandalam lampiran TUP tersebut untuk kegiatan Intelijen berupaLid/Pam/Gal, Lid Tertutup, Penyuluhan Hukum dan Penguatan JaringanMasyarakat Anti KKN sebesar Rp105.080.000,00, saksi tidak tahu dantidak pernah diajak bicara oleh Terdakwa PUTU SUARJANA maupunFIRMAN RACHMAN;Bahwa seperti yang saksi jelaskan diatas, saksi mulai aktif menjalanantugas sebagai Kasi Intelijen tanggal 9 Januari 2013 sehingga saksi tidakpernah mengajukan anggaran untuk kegiatan Intelijen
Register : 09-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1122/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
ARILASMAN CORNELIUS, SH
Terdakwa:
1.TEGUH RIYONO BIN AMSORI
2.BAHARUDIN NUR ALS JOKO BIN NURDIN
3.BUDI SANTOSO BIN KASERANG
4.M. IMRON ROSYADI BIN EMAN
329
  • 1 (satu) buah lencana bertuliskan Intelijen An.BUDI SANTOSO.
  • 1 (satu) buah lencana bertuliskan Intelijen An.M.IMRON ROSYADI. 1 (satu) buah lencana bertuliskan Intelijen An.TEGUH RIYONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  1. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Putus : 26-09-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 September 2013 — ABDUL HUSAIN bin HABIB KADZIM alias ABDUL HUSSEIN HABEEB KADHIM alias ALI HASSAN KHAMIS AL BULUSHI alias ABDUL HUSSEIN KADEM alias SHEIKH KHADIM ABU ALI alias AL KUWAITI alias ABDUL HUSEIN HABEEB KHADEM
4833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perdagangan rokok,barang antik dan jual beli kapal.e Visa Negara Indonesia yang menjadi dasar Terdakwa berada di Negara Indonesiadiperoleh secara tidak sah karena pada kenyataannya paspor Negara Omandengan No. 02114160 atas nama Al Bulushi (Sure Name) Ali Khasan Khamis(Given Name) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh Visa gunamasuk ke wilayah Negara Indonesia tersebut, berdasarkan Laporan PemeriksaanDokumen Perjalanan Oman tanggal 19 November 2010 dari Direktorat JendralImigrasi Direktorat Intelijen
    Paspor : 02114160, masaberlaku 10 Februari 2009 sampai dengan 09 Februari 2019 yangdilakukan oleh Laboratorium Forensik, Direktorat Intelijen, DirektoratImigrasi pada tanggal 19 November 2010 ;e Surat Kepala Perwakilan Kesultanan Oman Jakarta Ref. No. / 435 / 2011tanggal 20 April 2011 perihal Keberadaan Warga Negara OmanHal. 7 dari 15 hal. Put.
    Paspor : 02114160, masaberlaku 10 Februari 2009 sampai dengan 09 Februari 2019 yangdilakukan oleh Laboratorium Forensik, Direktorat Intelijen, DirektoratImigrasi pada tanggal 19 November 2010 ;e Surat Kepala Perwakilan Kesultanan Oman Jakarta Ref.
Register : 06-07-2011 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 B/PK/PJK/2011
Tanggal 13 Mei 2015 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUPRA MATRA ABADI;
8721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 38 Alinea ke2, ke5, ke6 dan ke7:Bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan denganmateri banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen danPenyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjamandokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijendan Penyidikan Direktorat
    Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidakdapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karenadokumendokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telahdisita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak Direktorat JenderalPajak;18.Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak,Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikanSurat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijendan Penyidikan Pajak Nomor 007/JKT/
    Putusan Nomor 434/B/PK/PJK/201121.Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagiandata dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidakdapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian datayang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingdisita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khususoleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan;Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali semula
    Supra Matra Abadi (TermohonPeninjauan Kembali /semula Pemohon Banding) merupakan salah satu WajibPajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat inisedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan PenyidikanDirektorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan;17.
    Dokumen kepada Direktur Intelijen danPenyidikan Pajak Nomor 007/JKT/SMADJPIP/I/09 tanggal14 Januari 2009;19.Bahwa atas Surat Permohonan izin Peminjaman Dokumen tersebut telahdijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajakdengan Surat Nomor S014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yangmenyatakan bahwa dokumendokumen yang disita oleh Penyidik masihdiperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumendokumentersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan