SUKAMTO HANDOKO: Umur 53 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri,Alamat Jl.Asrama Pakri Polda Kelurahan 8llir Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang(Rumah Dinas IRWASDA Polda Sumsel),dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaHj. LINA SAHARA, SH., RAHMADHARTOYO, SH., SRI LESTARIKADARIAH, SH. dan MUHAMMAD FADLI,SH.

B/O4/VII/2018/ Reskrim tanggal 16 Juli 2018 diberi tanda bukti P14a;Photocopy Surat Rahasia Irwasda Polda JABAR NoR/608/IV/WAS.2.4/2020/Itwasda tertanggal 22 April 2020 tentang HasilKlarifikasi atas surat pengaduan dari kantor Hukum M.A.P & Partners,diberi tanda bukti P14b;Photocopy Bukti Kerugian Materil berikut Bukti Mutasi Rekening BCA danBukti Kwitansi, diberi tanda P15;Photocopy Bukti Rekap Kerugian Materil lainnya yang diderita Penggugatterkait penggunaan dan Penggugat untuk keperluan modal

Irwasda Polda Metro Jaya;2. Surat Nomor : B3189/0.1.4/Epp.1/04/2019, tanggal 9 April2019, Perihal : Pemberitahnuan Hasil Penyidikan Perkara Pidanaatas nama Tersangka BUDI SANTOSO Sudah Lengkap, yang ditandatangani A.N. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, AGUSWINOTO, SH. MH. Jaksa Utama Muda NIP.19660809 199803 1001, dan/atau Surat tersebut di Internal Kejaksaan di kenaldengan nama P.21, Surat tersebut di Tembuskan kepada : Yth.Kabareskrim, Yth.

Irwasda PoldaMetro Jaya, Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum Eksepsi Point 4halaman 3 s/d halaman 6 tersebut di atas, maka : Laporan PolisiNomor : LP/1634/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal O03 April 2017 diPOLDA METRO JAYA cq.

Kemudian selanjutnya entah apa sebabnya tibatiba Penyidikperkara ini diperiksa oleh Irwasda Polda Jawa Barat dengan alasan ada laporanpermintaan perlindungan hukum dari Tersangka, padahal menurut Pemohon yangharus dilindungi Pemohon yang sudah melaporkan dan meminta keadilan yangprosesnya terluntalunta tanoa ada kepastian, hal inilah yang menurut Pemohonjanggal dan sarat akan intervensi dari instistusi yang lebih tinggi dari Termohon,selanjutnya akan Pemohon jelaskan pada acara pemriksaan saksi.Bahwa

Hong Ay Ingkepada Kapolda Jabar dan Irwasda PoldaJabarCopy dari Asli 41Bukti T41Foto copy Surat dari Ny.

Rajabmendapatkan laporan tentang penangkapan dan penahanan Penggugatdalam perkara Nomor LP/1482M2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei2012, beliau curiga ada hal yang tidak benar dan langsung perintahkanbapak Irwasda Polda Metro Jaya untuk menemui Penggugat di tahananTergugat/Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 jam 11pagi agar mendapatkan informasi lengkap dan sekaligusmengkonfirmasikan kejadian sebenarnya terutama "apakah hubunganantara saudari Sanusi Wiradinata/Penggugat dan saudari

Bahwa akhirnya Penyidik Tergugat Kompol Akhmad Slamet mengakuikepada Kombes Pol (Purn) Felix William Kewas (Mantan Irwasda PoldaMetro Jaya) bahwa larangan memperlihatkan rekaman video merupakankeinginan dari pihak Pengacara Pelapor (Lucas, S.H.);8.

Bahwa bapak Irwasda diperintahkan oleh bapak Kapolda untuk melakukankonfirmasi "Apakah hubungan antara Penggugat dan Pelapor SafersaYusana Sertana merupakan i) sekadar teman biasa atau ii) sepasangkekasih yang sudah sepakat untuk menikah ?". Bapak Irwasda jugameminta bukti foto dan rekaman video;3.

namun saksi dan Tersangka tidak berada ditempat;Bahwa akibat ketidakjelasan hasil Penyelidikan terhadap ketiga orang yangdilaporkan Pemohon kepada Termohon hingga dikeluarkan SP2HP yang kelimakalinya oleh Termohon, sehingga Pemohon kemudian mengadukanPerkembangan Laporannya ke POLDA SULAWESI TENGGARA, yang kemudianditanggapi oleh Termohon melalui Surat KLARIFIKASI NomorB/4757/XWAS.2.4/2018/Itwasda, tertanggal 10 Oktober 2018 melalui Pit.Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau10.11.12.IRWASDA

Kegiatan yang berkaitan dengan Kewajiban Pengurus/PAW antaralain:1) Menerima tugastugas dari pengurus Koperasi yang lama;) Menerima pembayaran hutang dari anggota Koperasi;3) Memberikan pinjaman hutang kepada anggota Koperasi;) Berkirim surat dengan pihakpihak yang ada hubungannya denganKoperasi;5) Mewakili Koperasi di Dinas Koperasi Kota Madiun, Dekopinda KotaMadiun, Puskoppolda Jatim, Irwasda Polda Jatim, dll;Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Nomor 39/Padt.G/2015/PN Mad306) Melakukan penagihan

Kabid Propam dengan tembusan kepadaKapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya,Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya, Kabidkum Polda Metro Jaya (BuktiT30) ;Bahwa berkaitan adanya Laporan dari Kapolres Metro Tangerang Kotaadanya rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari DinasPolri terhadap Penggugat kemudian Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya,mengagendakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier terhadap anggotaPolri yang telah direkomendasikan untuk di PTDH melalui sidang KKEP,diantaranya

suratditerima paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari, juga bertentangandengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHAP), selain itu juga bertentangan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP danPasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan dari bukti P4,diketahui tentang adanya pemberitahuan dari Komisi Polisi Nasional mengenaipengaduan telah diterima oleh Kompolnas dengan Nomor register619/29/Res/VI/2014 dan pemberitahuan tentang telah diteruskannya pengaduankepada Irwasda

. , diberi tanda T73b;88.5 (lima) lembar resi pengiriman surat yang dikeluarkan Kantor PosIndonesia dengan, tanggal 7 September 2020, kepada KAPOLDA JATIM,KAROOPS POLDA JATIM, DIRRESKRIMUM, IRWASDA POLDA JATIM,DIRINTELKAM POLDA JATIM, terkait pengiriman Surat Kapolresta MalangKota Nomor: B/1965/IX/REN.4.2/2020/Satreskrim, tanggal 7 September 2020,perihnal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama SYUKURMURSID BROTOSEJATI, S.T. , diberi tanda T73c;89.

MOLDPIA yang bertujuan agar melarangTergugat untuk memasuki areal pabrik PT MOLDPIA sesuai suratsurat dariTergugat Il tertanggal 25 Juli 2006 yang disampaikan ke instansi kepolisianseperti Kapolda Metro Jaya, IRWASDA, KARO OPS, DIRSERSE KRIMUMdan KAPOLRES BEKASI;. Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi memutuskan untuk tetap berkomitmen untukmelanjutkan kegiatan bisnisnya dengan menjadi pengusaha atau investorpada PT. MOLDPIA.

PTUN.PBRPasal 40Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan :a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan. penanganan barang bukti ;Pasal 411) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan ;2) Surat Panggilan ditandatangani oleh Pejabat Polisi Republikindonesia yang berwenang, meliputi :a...b. tingkat Polisi Daerah:des Kepala Kepolisian Daerah /Wakil Kepala Kepolisian Daerahatau Irwasda

Denny Maruf Bripda Nrp. 86070915B.A Polres Metro ( Sesuai denganaslinya ) ;Fotocopy Formulir PenilaianKinerja Generik Brigadir Polri An.Denny Maruf Syuhada PratamaBintara Polres Metro tanggal 16Agustus 2010 ( Sesuai dengan aslinyaFotocopy Nota Dinas Irwasda PoldaLampung Nomor B/ND 273/X/2010/Itwasda tanggal 15 Oktober 2010perihal Saran terhadap keberatanhasil sidang komisi kode etik profesiPolri An.

Pelanggaran terhadap kedua kategori tersebutpenyelesaiannya melalui mekanisme internal yaitu diserahkan penindakannyaoleh Inspektorat RWASUM atau IRWASDA) dan bidang Profesi danPengamanan (PROPAM).Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata yang rumusannya, "Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";Bahwa Perbuatan

ALI SUTOMO, dari IRWASDA selaku KEPALA KEPOLISIANDAERAH SUMATERA UTARA melalui Pengacara Pemohon Kantor HukumNASIB BUTARBUTAR, SH., yang pada intinya memberikan klarifikasipenyidikan Ditreskrimum POLDA SUMUT sebagai berikut : Bahwa Ditreskrimum Polda Sumut telah menindak lanjuti laporan saudarayang berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP/988/VII/2018/SPKT Iltanggal 31 Juli 2018 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksisaksidan saksi pelapor dan saksi Terlapor saudara LIONG TJAI HARRISANGGARA dkk

Kantor Hukum NASIB BUTARBUTAR, SH di JI.Panglima Denai Jermal XVII No. 3 Medan tertanggal 29 Maret 2019 yangdikeluarkan oleh IRWASDA a.n Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti P05;Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/840/V1/2019/Ditreskrimsus atasnama Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA Alias NG LIONG TJAItertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Gebanguntuk areal pertambakan, tertanggal 31 Januari 1989, selanjutnya diberitanda Bukti T.90;Fhotocopy Laporan Kemajuan Penyidikan tertanggal 7 Januari 2019,selanjutnya diberi tanda Bukti T.91;Fhotocopy Surat Kapolda Sumut yang ditandatangani Irwasda Polda Sumutkepada BOASA SIMANJUNTAK, S.H.

(Advocaat En Deelnemers) Nomor:B/1363/VII/WAS.2.4/2019/Itwasda tanggal 26 Juli 2019, perihal: Klarifikasisurat lItwasda Polda atas penanganan Laporan Polisi Nomor:LP/988/VII/2018/SPKT Il tanggal 31 Juli 2018 sesuai Surat Irwasda PoldaSumut Nomor: B/2192/IIIMWAS.2.4/2019/Itwasda tanggal 29 Maret 2019sebagaimana dalam Bukti P5, selanjutnya diberi tanda Bukti T.92;Fhotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/28/V1/2019/Ditreskrimsus tanggal21 Juni 2019 atas nama tersangka ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK,selanjutnya

Ali; Bahwa, yang hadir pada saat rapat Irwasda, Kasubid, kasi provossatbrimob, Karo SDM Polda Lampung, Kabidpropam Polda Lampung,Kabidkum Polda Lampung, semua hadir (T14); Bahwa, peran saksi dalam pengaduan pelanggaran anggota adalahFungsi propos hanya pelanggaran disiplin. Tidak pada propes penegakankode etik, jadi jika ada dugaan pelanggaran oleh anggota Maka proposlebih dulu tahu ; .

Pol: STTL/370/X/2008/SPK tanggal10 Oktober 2008 dengan pelapor: Henok Ling (bukti bertanda T.lIX.24) copy dan copy dan dibubuhi materar> fotocopy surat tertanggal 26 Mei 2010 perihal laporan yang dibuat olen HenokLing dan ditujukan kepada Kepala Irwasda Polda Sulsel (Oukti bertanda T.lIX.25) copy dar copy aan dibubuhi materal,> fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Th. 78 No.

Akan tetapi,terhadap penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkanolen Tergugat terhadap terlapor yaitu Penggugat, Tergugat berkeberatanterhadapnya sehingga melaporkan Kapolres Tana Toraja dan Kasatreskrim PolresTana Toraja kepada Kepala Irwasda Polda Sulsel karena disinyalir ada permainanmafia hukum dalam penanganan perkara pidana atas diri terlapor: Penggugatdengan permintaan dari Tergugat supaya Inwasda Polda Sulsel melakukanpemeriksaan atas diri Kapolres Tana Toraja yang

Por.atau diajak bicara perihal Tergugat oleh siapapun, maka anakanakterlinat tidak berkenan, menolak dan mengabaikan.Bahwa Penggugat sebelum mengijinkan anakanak dipindahkan keMataram dan untuk menghindari kesalahpahaman atas perpindahananakanak tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015pukul 16.00 Wib di dampingi oleh saudara kandung Penggugat yakniSAUDARA PENGGUGAT, Penggugat sudah meminta saran kepadaatasan Penggugat dan Tergugat saat itu yakni : Irwasda Polda Riau(KOMBES POL. N.

persangkakan sekarang ini diduga telahmelakukan penyalahgunaan maupun penyeleweangan uang anggaran yangberada di Desa Sukarame dan di dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan sekarang ini tidak akan di dampingi pengacara maupun penasehathukum melaikan akan di tanggung sendiri selama pemeriksaan di Pihakkepolisian Polres BandungBahwa benar Terdakwa menerangkan benar telah menggunakan uang anggarantersebut yang berada di desa Sukarame dan benar ke kantor desa Sukarametelah ke datangan petugas dari Irwasda

dialoksikan/ di pakai sendiriBahwa benar Terdakwa menerangkan yang telah di gunakan seluruhnya darikegiatan lumbung desa sebesar Rp. 12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) Peningkatan pendidikan/ tugas belajar sebesar Rp. 4.000.000 ( empat jutarupiah ) kegiatan pemuda sebesar Rp.2. 655.000 ( dua juta enam ratus limapuluh lima ribu rupiah ) total selurunnya sebesar Rp.18.655.000 ( delapan belasjuta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah ) dan benar di desa sukaramesewaktu di lakukan pengecekan oleh Tim Irwasda

PUT.KKEP/21/X/2018 tanggal25 Oktober 2018 atas nama Penggugat tersebut tidak sah karena didasari berkas perkara yang mengandung cacat Formil oleh karena itusecara Yuridis formil tidak sesuai dengan Perkap Nomor 19 Tahun 2012tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik ProfesiPolri (SOTK KKEP), diantaranya1) Susunan Komisi Kode Etik Polri Polda Riau yang menyidangkan Pemohon Banding mengandung cacat Formil karena tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 ketua(Irwasda