Ditemukan 4023628 data
129 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG VS PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
PUTUSANNomor 4705/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalUrip Sumoharjo Nomor 66 Ketapang 78851;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA GRAHA PERMAI, beralamat di JalanBrigjend Katamso Nomor 88 RT 026 RW 006, Sukaharja,Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,dengan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara II Lantai
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
PUTUSANNomor 617 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Jalan Dr.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang Kami ajukan;2.
sebagai akibat timbulnya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 September2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat: Bahwa Informasi mengenai salinan/fotokopi SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayaran paket/kegiatanswakelola tahun anggaran 2017 pada Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
138 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
144 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUBIANTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;;
140 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Memerintahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untukmencatat Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kedalam daftar hitam dan mengumumkannya di seluruh Komisi InformasiProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;4.
214 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN VS H. JUNAIDI;;
122 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARGO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG
PUTUSANNomor 615/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO, beralamat di JalanMelawai Raya No. 10 Blok M, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, yang diwakili olehBagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KABUPATEN KETAPANG, tempat kedudukan diJalan Jenderal S.
Mahyudin, M.Si,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor144/1764/Hukum/2020, tanggal 13 Agustus 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
67 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNIAR A VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
JUNIR A, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Beringin Desa Salur, Kecamatan TeupahBarat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Azwir, S.H,,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AsosiasiPengacara Pengadaan Indonesia (APPI), beralamat di KotaBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SIMEULUE, tempat kedudukan diJalan Teuku Umar Sinabang, Kabupaten Simeulue
M.Junir A, jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Simeulue, jabatan baru Kepala Bidang (Kabid)Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan(Bakesbangpol), dan khusus pada lampiran nomor urut 42 atas namaHusin Alim, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi KesekretariatanKeuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baruSekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenSimeulue (dulu dijabat oleh Drs. M.
M.Junir A, jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid)Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan(Bakesbangpol), dan khusus pada lampiran nomor urut 42 atas namaHusin Alim, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi KesekretariatanKeuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baruSekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenSimeulue (dulu dijabat oleh Drs. M.
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
PUTUSANNomor 2571/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KABUPATEN KOTABARU, tempat kedudukan diJalan Pangeran Hidayat, Nomor 5, Kotabaru, KalimantanSelatan 72111;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rajudinnoor, S.H.
., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada KantorPemerintah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01/KUM, tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SINAR KENCANA INTI PERKASA, beralamat di JalanSungai Panci, Batulicin, Kalimantan Selatan, AlamatKorespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30,Jalan MH.
Membatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak dapatdipertimbangkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru' DinasPendapatan Daerah;3.
Putusan Nomor 2571/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KABUPATEN KOTABARU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
125 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 614 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal, JalanDr. Soetomo, Nomor 1, Slawi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Darmawan, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan memeriksa keberatan yang diajukan;Mengabulkan permohonan keberatan
tanggal 16September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
90 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIONO HALIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
103 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARYANTO, SE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN;
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Ngasinan RT 02 RW 08 Dibal, Ngemplak,Kabupaten Boyolali, pekerjaan Pengusaha dan DirekturUtama Bank Perkreditan Rakyat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yakub Chris Setyanto, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa PengumumanHasil Inventarisasi Dan lIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan DaftarNominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yangditetapbkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan Il;3.
Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, untukmencabut objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan Il Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang ditetapbkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sragen selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II;4.
206 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;;
292 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG., 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;