Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikanpadanyawewenang

Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pasukan KhususRemaong Kesultanan dalam hal ini REMAONG KOETAI BERJAYA adalahHalaman 5 dari 35 Putusan Perkara Praperadilan Nomor:15/Pid.Prap/2020/PN.Smrbagian dari menjalankan amanat dalam melaksanakan dan menegakkankeadilan dan kebenaran yang tertuang dalam PANJI SELATEN DANBRAJANITI, bahwa PEMOHON secara langsung tidak terlibat aksipenagihan hutang proyek pada tanggal 09 Mei 2020 di Kantor PT.

Bahwa oleh karenagugurnya unsur Pidana yang disangkakan atas Perbuatan PEMOHONdengan adanya SABDA PANDITA RATU Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) Nomor : 054/SPR1/II/2020 tertanggal 09 Februari2020 yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUS REMAONGHalaman 8 dari 35 Putusan Perkara Praperadilan Nomor:15/Pid.Prap/2020/PN.Smr11.KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja) sebagaimanayang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJISELATEN demimeluruskanadatIstiadat Negeri Kutai, yang tiada maju

Bahwa terkait dengan perbuatan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini, akandilakukan Sanksi Adat Kutail sebagaimana yang diatur dan melanggarPasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yangteradat, yaitu yang berlaku pada satu kaum dan daerah, misalnya adatdaerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dansebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat mereka karena sudahterdapatdengan kaumnya, siapapunjuayang menyalahinyanamanya disebut menggulingkan

tatanan namanya dan dihukumdengan adatnya yang terdapat di daerahitukarenasalahnya;bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini terbukti telahmenggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanya Patut dikenakanHukuman Adat;5.

HEBBY NURLAN ARAFAT BIN MUHAMMADYUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya, untukmelaksanakan kewajiban memimpin kekuatan PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN dan atau beserta segenap kesatuan bernaungdan atau bersayap di bawahnya, demi meluruskan adat istiadat Negeri Kutail,Menjaga tata nilai adat yang telah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten danBrajaniti (Hukum Negeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untukditegakkan oleh Sapa Sapa Kawula Rakyatku Ing Kutai Kartanegara IngMartadipura

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikanpadanyawewenang

ADJI ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upahtidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, DinasTenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT. Putra Tanjung, Polresta Samarinda, danPolsek Samarinda Utara;3.

juayang menyalahinyanamanya disebutmenggulingkantatanan namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerahitukarenasalahnya, bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisiyang dengan lantang menyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini terbukti telah menggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanyaPatut dikenakan Hukuman Adat;5.

ROMERO ANGGARA) yangmerupakan kerabat Kesultanan dan telah menyampaikan suratPemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upah tidak dibayarkan, yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja Kaltim,Pimpinan PT.

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualamyang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahHalaman 15 dari 39 hal. Put.

./2016Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuksebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosialdan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKedipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan;b.

Pasal 49: Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkanPemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota danPemerintah Desa;c.

Pasal 51: Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjangpemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang undangan;Keterangan saksi Agus Proklamanto dari Kantor Kadipaten Pakualamantersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir.

Nomor 3389 K/Pdt./2016Keistimewaan Yogyakarta menyebutkan: Pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam;Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta

HEBBY NURLAN ARAFAT BIN MUHAMMADYUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya, untukmelaksanakan kewajiban memimpin kekuatan PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN dan atau beserta segenap kesatuan bernaungdan atau bersayap di bawahnya, demi meluruskan adat istiadat Negeri Kutail,Menjaga tata nilai adat yang telah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten danBrajaniti (Hukum Negeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untukditegakkan oleh Sapa Sapa Kawula Rakyatku Ing Kutai Kartanegara IngMartadipura

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikanpadanyawewenang

ADJI ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upahtidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, DinasTenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT. Putra Tanjung, Polresta Samarinda, danPolsek Samarinda Utara;3.

juayang menyalahinyanamanya disebutmenggulingkantatanan namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerahitukarenasalahnya, bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisiyang dengan lantang menyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini terbukti telah menggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanyaPatut dikenakan Hukuman Adat;5.

ROMERO ANGGARA) yangmerupakan kerabat Kesultanan dan telah menyampaikan suratPemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upah tidak dibayarkan, yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja Kaltim,Pimpinan PT.

acara keluargaPemohon baik itu acara pesta pcrkawinan, acara silaturahim KesultananPontianak dan acara keluarga besar Pemohon yang lainnya, Pemohon jugasudah merasa seakan mengindahkan atau mcmbantah nasehat dari paraorang tua dan sesepuh dari keluarga besar Pcemohon, yang tujuannya daripara orang tua dan sesepuh ini adalah keluarga besar Pcmohon salingmengenal satu sama lainnya saudara sepupuh, anakanak, cucu dan bisasaling membantu mempererat hubungan persaudaraan yang masih dari garisketurunan Kesultanan

PengadlanNegeri yaitu menambah marga; Bahwa tujuan Pemohon menambah marganya adalah supayadiketahui kKedepannya anak dari siapa serta marga tersebut tidak disalahgunakan orang dan ini desakan dari Kraton bukan mau dari Pemohonmenambah marganya; Bahwa nama ayah Saksi yaitu Ali Al Kadri yang bersaudara jugadengan Pemohon; Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Rahman Alkadri yaitu adik kandungSaksi orang dekat sultan; Bahwa ada pendataan yang ditulis oleh Doni Iswara yang menjabatsebagai juru tulis Kraton di kesultanan

Kabupaten donggala, sehingga masih berada dalam daerah hukum PengadilanNegeri Donggala, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Donggala berwenanguntuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahannama. keluarga/marga yaitu Syarif didepan nama Pemohon dan Alkadrie dibelakangnama Pemohon;Menimbang, bahwa berdasar dalil pokok Pemohon dalam permohonanyapenambahan nama keluarga/marga tersebut dikarenakan pemohon masih memilikigaris keturunan dari Kesultanan

Sembilan), namun keterangantersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dan Para Saksi juga tidak ada yangdapat menjelaskan dengan pasti silsilan keturunan dari Pemohon yang berhubungandengan Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie ke IX (Sembilan);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohondan telah Hakim pertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakdapat membuktikan dalil pokok Pemohon tentang garis keturuanan Pemohon yangmasih memiliki garis keturunan dengan Kesultanan

HEBBY NURLAN ARAFAT BIN MUHAMMADYUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya, untukmelaksanakan kewajiban memimpin kekuatan PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN dan atau beserta segenap kesatuan bernaungdan atau bersayap di bawahnya, demi meluruskan adat istiadat Negeri Kutai,Menjaga tata nilai adat yang telah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten danBrajaniti (Hukum Negeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untukditegakkan oleh Sapa Sapa Kawula Rakyatku Ing Kutai Kartanegara IngMartadipura

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalahsebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikan padanyawewenang

Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pasukan KhususRemaong Kesultanan dalam hal ini REMAONG KOETAI BERJAYA adalahbagian dari menjalankan amanat dalam melaksanakan dan menegakkankeadilan dan kebenaran yang tertuang dalam PANJI SELATEN DANBRAJANITI, bahwa aksi PEMOHON yang terlibat aksi penagihan hutangproyek pada tangga 09 Mei 2020 di Kantor PT. Putra Tanjung menurut adattelah sesuai Prosedure, telah memiliki Surat Kuasa Penagihan Hutangtertanggal 20 April 2020 atas permohonan Sdr.

ADJI ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upahtidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, DinasTenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT. Putra Tanjung, Polresta Samarinda, danPolsek Samarinda Utara; 3.

Bahwa tanah tersebut di peroleh Penggugat berdasar kan SuratPenunjukan Hak Atas Tanah Nomor : 14/1912 Tertanggal 14 Agustus1927 yang di keluarkan oleh kesultanan Deli Tebing Tinggi.. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat pada tahun 2005Tergugat Il melakukan penggarapan di atas tanah milik Penggugat yaituHalaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN TBTdengan melakukan kegiatan di atas tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo..

perbuatan Melawan Hukum yang = sangat merugikanPenggugat.16.Bahwa dikarenakan Tergugat yang telah menguasai sebahagian tanahmilik Penggugat dan perbuatan Tergugat Il yang telah menjual sebahagiatanah milik Penggugat dan juga perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilyang telah melecehkan diri Penggugat sehingga Penggugat mengalamiHalaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN TBTberdasarkan Surat penunjukan Hak Atas Tanah Nomor : 14/1927Tertanggal 14 Agustus 1927 yang dikeluarkan oleh Kesultanan

Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi seluas + 7,241 M2, denganbatasbatas sebagai berikut:Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN TBT Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yanto; Sebelah Barat berbatasan dengan sungai; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gang Mutiara; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yanto;yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Surat PenunjukanHak Atas Tanah Nomor : 14/1927 Tertanggal 14 Agustus 1927 yang dikeluarkanoleh Kesultanan

La Ode Muhammad Djafar, SHQaimuddin Khalifatul Khamis tetap sah duduk menjadi Sultan Buton ke39; Menyatakan hukum bahwa pemecatan para Tergugat sebagai AnggotaLembaga Adat Kesultanan Buton yang lama oleh H.La Ode MuhammadDjafar, SH Qaimuddin Khalifatul Khamis adalah sah dan mengikat ; Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang melakukanpemilihan dan penetapan Turut Tergugat sebagai Sultan Buton ke40adalah melanggar hukum, tidak sah dan batal demi hukum ; Menghukum Turut Tergugat dr.H.L.M

18 B ayat (2) UUD Tahun 1945,juga pertimbangan hukum putusan Hakim Pertama tersebut melanggarazas Lex specialis derogat legi generalis, karena Hakim Pertama menilaidan mengukur bukti surat bertanda T2 dan T7 dengan kritea logikaumum atau hukum umum, sehingga berkesimpulan dalam pertimbanganhukumnya konon dalam perkara ini tidak terdapat bukti kesalahan Sultandengan alasan bukti surat bertanda T2 dan T7 berkenaan Permintaanbantuan dana pada Pemda Kota dan Kabupaten yang terletak dalamwilayah eks Kesultanan

Put.No.38/Pdt/2014/PT.SultraBahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas B Baubau amat kelirudan salah menerapkan hukum karena mengadili dan memutus perkarayang bermateri Hukum Adat berkenaan hakhak tradisional KesatuanMasyarakat Adat Buton atau Lembaga Adat Kesultanan Buton yangdihormati dan dilindungi oleh Negara vide Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal32 ayat (1) UUD Tahun 1945, serta didukung oleh putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia bertanggal 26 Maret 2012, No.35/PPUX/2012, sebab dengan adanya

Izat Manarfa, M.Sc adalah sah dan mengikat sesuai hakhaktradisional dan kewenangan Para Tergugat Konvensi / Pembandingselaku Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Lembaga Adat KesultananButon yang berhak memilih dan mengangkat serta memakzulkanSultan, apabila Sultan melakukan kesalahankesalan berdasar tatanan pranata adat budaya Buton turuntemurun ;Menyatakan hukum tindakan La Ode Muhammad Djafar, SH yangmemecat Para Tergugat Konvensi / Pembanding selaku PemegangKedaulatan Tertinggi di Lembaga Adat Kesultanan

Menyatakan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Asal / Terbanding telahmelakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik danmenghancurkan reputasi Kkehormatan serta kewibawaan ParaPenggugat Rekonvensi, Tergugat Asal / Pembanding di matamasyarakat, termasuk menghancurkan reputasi dan kepercayaanLembaga Adat Kesultanan Buton di mata persatuan RajaRaja dan Sultan se Nusantara ;3.

Alimoeddin(Sultan ke19 yang memerintah Kesultanan Kutai pada tahun 1920 sampai dengan1960), yang dibuat oleh A.R.

No 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 24 dari 205 HalamanD.2.e Berdasarkan UndangUndang Bradja Niti/Beraja Niti Kesultanan Kutai hanyamengenal 5 pasal mengenai tanah di Kesultanan Kutai, yaitu (i) TanahPengempuan, (ii) Tanah Limpah Kemurahan, (iii) Tanah Tadjaran, (iv) Tanah Huma,dan (v) Tanah Diam;e Berdasarkan Titah Sultan Kutai Kertanegara ing Martadiputra, Haji Adji MohamadSalehoedin Il, pada tanggal 10 September 2011, yang mendasarkan pada (i) sejarahtanah pemberian Kesultanan Kutai, (ii) Rondschrijven

Kesultanan Kutai.

bekas Kesultanan Kutai Kertanegara telah menjaditanah Negara tanpa terkecuali.

Undangundang Bradja Niti / Beraja Niti Kesultanan Kutai hanya mengenal 5 pasalmengenai tanah di Kesultanan Kutai yaitu : (i) Tanah Pengempuan, (ti) TanahLimpah Kemurahan, (iii) Tanah Tadjaran, (iv) Tanah Huma, (v) Tanah Diam ;b. Berdasarkan Undangundang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria maka tanahtanah bekas Kesultanan Kutai telah menjadi tanah Negara tanpa terkecuali ; c.

dalamKonpensi/Tergugat dalam MRekonpensi telah mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan No. 156/Pdt.G/2001/PN.Mdntanggal 30 April 2001 dengan tuntutan agar Penggugat dalamrekonpensi/Tergugat dalam konpensi menyerahkan tanah terperkara kepadaPenggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi padahal landasanhukum Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 tersebut adalah palsu sebabdisamping tidak terdaftar di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Delijuga tidak terdaftar di Arsip Kesultanan

pengetahuan hukumnya) apa itu sebenarnya Grant Sultan secaradetail, Grant Sultan (yakni Surat Bukti atas tanah yang dikeluarkan olehSultan Deli), jadi bukti P1 yakni Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911dikeluarkan oleh Sultan Deli), namun diduga Grant Sultan No. 39 tanggal 10Juni 1911 tersebut palsu, sebab sesuai dengan bukti T2 yakni SuratBantahan yang juga dikeluarkan oleh Sultan Deli telah menyatakan bahwamengenai Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911 tersebut tidak adaterdaftar di Arsip Kesultanan

, dengan demikian lengkap sudah dan ataudengan bukti T2 yakni surat bantahan dari Kesultanan Deli yangmenyatakan Grant Sultan No. 39 tanggal 10 Juni 1911, tidak ada dan tidakterdaftar di Arsip Kesultanan Deli, dengan demikian keberatanPenggugat/ahli warisnya yang menyatakan tanah terperkara adalah miliknyadengan alas hak Grant Sultan No. 30 tanggal 10 Juni 1911 telah dapatdipatahkan keberadaannya, dengan berpedoman kepada bukti T2, untuk itupertimbangan Judex Factie dan Judex Juris dalam perkara

Hk sebagaimana surat keteranganyang di tanda tangani oleh Sultan Ternate yakni Drs H Mudaffar Sjah padatanggal 26 Agustus 2000 karena saat itu semasa hidupnya Mendiang PilipTuanger sebagai kepala Adat sejak tahun 1945 dikampung soa Tabaggahingga kemudian diangkat menjadi pengawal Sultan di Kesultanan Ternate,dan atas pengabdianya terhadap Kesultanan Ternate mendiang PilipTuanger diberikan sebidang tanah untuk dikelola yang terletak dikampungHal. 3 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2021

Bahwa, pada tahun 1999 terjadi konflik sara yang mengakibatkanPenggugat mendatangi kesultanan Ternate untuk mengembalikan TanahPemberian sultan karena Para Penggugat dan Para Turut Tergugat akankeluar meninggalkan kampung Tabanga untuk menyelamatkan diri. namunSultan Ternate menolak dan mengatakan bahwa Objek Sengketa diberikankepada mendiang Pillip Tuanger dan digunakan dan dikelola sampai anakcucunya sehingga Tanah Objek Sengketa tidak dapat dikembalikan.

Bahwa,Para Penggugat telah mengupayakan jalan keluar terbaik denganmeminta bantuan kepada kelurahan dan kesultanan Ternate untuk mediasitetapi masalah tersebut tidak kunjung selesai.14.Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menjual Tanah PemberianSultan Ternate yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum baikitu hukum adat maupun hukum positif.15.Bahwa, kemudian Tergugat II kembali menjual Kepada Tergugat Illadalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tanah Tersebut adalah TanahPemberian Sultan Ternate

Tabanga belum ada disitu melainkan adadi belakang Sulamadaha kemudian Sultan Muda Ternate memindahkankampung itu dan menjadi Soatabanga; Bahwa Penggugat pernah melaporkan permasalahan tersebut kepadaKesultanan, kemudian Sultan memanggil Saksi dan diminta agar Saksimenyelesaikan, dan pada tanggal 29 Oktober 2017 Saksi turun kelokasiTabanga untuk menyelesaian secara damai antara kedua belah pihak; Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2017 kita ke Tabanga langsung kelokasidan diikuti dengan perangkat dari Kesultanan

ELIAS BAYAO memberi keterangan di bawah sumpah/ Janji,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan ParaTergugat adalah masalah lahan kebun yang terletak di di Daerah TabangaKelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate seluas50x50 meter namun Saksi tidak mengetahui batasbatasnya; Bahwa Saksi pernah datang dilokasi tahun 2017 dalam rangkaPenggugat datang kepada Saksi menyampaikan masalah sengketa danminta pihak Kesultanan untuk mediasi

Tidaklama berselang terdakwa segera mentransfer uang tersebutBahwa sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di hubungi oleh saksi FIKOuntukmengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dekat pintu GerbangSelatan Keraton Kesultanan Ternate di dalam pembungkus rokok surya.Selanjutnya terdakwa bergegas pergi untuk mengambil narkotika tersebutdan membawanya pulang ke kos.

Tidaklama berselang terdakwa segera mentransfer uang tersebut;Bahwa sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di hubungi oleh saksi FIKO untukmengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dekat pintu GerbangSelatan Keraton Kesultanan Ternate di dalam pembungkus rokok surya.Selanjutnya terdakwa bergegas pergi untuk mengambil narkotika tersebutdan membawanya pulang ke kos.

Tidaklama berselang terdakwa segera mentransfer uang tersebut;Bahwa sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di hubungi oleh saksi FIKOuntukmengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dekat pintu GerbangSelatan Keraton Kesultanan Ternate di dalam pembungkus rokok surya.Selanjutnya terdakwa bergegas pergi untuk mengambil narkotika tersebutdan membawanya pulang ke kos.

NURBahwa Tidak lama berselang terdakwa segera mentransfer uangtersebut, sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di hubungi oleh saksi FIKOuntuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dekat pintuGerbang Selatan Keraton Kesultanan Ternate di dalam pembungkusrokok surya. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi untuk mengambilnarkotika tersebut dan membawanya pulang ke kos.

NURBahwa benar Tidak lama berselang terdakwa segera mentransfer uangtersebut, sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di hubungi oleh saksi FIKOuntuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan di dekat pintuGerbang Selatan Keraton Kesultanan Ternate di dalam pembungkusrokok surya. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi untuk mengambilnarkotika tersebut dan membawanya pulang ke kos.

HEBBY NURLAN ARAFAT BIN MUHAMMADYUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya, untukmelaksanakan kewajiban memimpin kekuatan PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN dan atau beserta segenap kesatuan bernaungdan atau bersayap di bawahnya, demi meluruskan adat istiadat Negeri Kutai,Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor :16/Pid.Prap/2020/PN.SmrMenjaga tata nilai adat yang telah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten danBrajaniti (Hukum Negeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untukditegakkan

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikan padanyawewenang

Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Pasukan KhususRemaong Kesultanan dalam hal ini REMAONG KOETAI BERJAYA adalahbagian dari menjalankan amanat dalam melaksanakan dan menegakkankeadilan dan kebenaran yang tertuang dalam PANJI SELATEN DANHalaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor :16/Pid.Prap/2020/PN.SmrBRAJANITI, bahwa aksi PEMOHON yang terlibat aksi penagihan hutangproyek pada tangga 09 Mei 2020 di Kantor PT.

ADJI ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upahtidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur,Dinas Tenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT. Putra Tanjung, PolrestaSamarinda, dan Polsek Samarinda Utara;.

Kutai disini terbukti telahmenggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanya Patut dikenakanHukuman Adat;5.

Pdt.G/2014/PN.PW maka Mejelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa apa yang diuraikan Penggugat tentangtelah memiliki tanah sengketa yang diperoleh daripemberian tanah adat oleh seorang yang bernama La OdeZaahu pada tahun 1997 sebagaimana bukti P.1 menurutMajelis Hakim Tingkat Banding surat tersebut hanyalahmerupakan surat pernyataan sepihak atau surat biasa danbukan merupakan surat akta authentik oleh karenanyaharuslah diperkuat dengan bukti lain sebab surattentang tanah yang menyatakan milik Kesultanan

Butonsecara resmi tidak ada, tentang buktibukti yangterkait tanah sengketa yang berasal dari tanahpeninggalan Kesultanan Buton oleh Penggugat semuahanyalah keterangan sepihak atau pernyataan/kesaksianbiasa, sedangkan tanah sengketa diperoleh Tergugat Idari pemilik sebelumnya yaitu Tergugat II dimanaTergugat II memperoleh tanah tersebut dengan jual belisebagaimana surat pernyataan Pengalihan Penguasaan AktaTanah Disertai Dengan Konpensasi sebagaimana bukti T22dan bukti kwitansi pembayaran bukti T23

Kampung;Dengan buktibukti :1.2sSurat Keterangan Jual Beli (vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah(videbukti P 2);Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / Garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon ( vide bukti P 3);Surat Pelepasan Hak atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon ( vide bukti P 4 );Surat Ijin Menyewa Tanah untuk Perumahan yang dikeluarkan olehPanitya Landreform Daerah Kotamadya Cirebon (vide bukti P 5 );26.Bahwa dari semua uraianuraian diatas

dasar permintaan Penggugat danbukan kehendak Tergugat, maka kiranya dalildalil yang mengatakan Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum patut dikesampingkan;Bahwa point 23 gugatan Penggugat, oleh karena perbuatan Tergugat menempatiobjek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan gantikerugian yang dituntut Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;Bahwa pada point 24 gugatan Penggugat, mengenai transaksi ganti rugi/pembelian atas pelepasan Hak Tanah wewengkon Kesultanan

Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon tanggal 17 Mei 1999 diberi tanda P4.5.

saksi pindah ke daerah itu rumah babah Otong sedang dibangun;Bahwa Usia saksi waktu itu sekitar 38 tahun;Bahwa Yang menempati rumah itu Babah Otong dengan isterinya dan ketujuhanaknya;Bahwa Penggugat juga tinggal di rumah itu setelah Penggugat menikah barupindah dari rumah itu;Bahwa Tanah dan rumah sengketa milik babah Otong;Bahwa dulu yang menempati itu menyewa pada tahun 1984 ada pemindahan hakiin menggarap/menghuni tanah tersebut, kemudian setahu saksi Penggugatmengurus Hak atas tanah wewegkon Kesultanan

BaikPenggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mempunyai biaya untuk melakukanpemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.38 dan P.4 Penggugat telahmenerima pelepasan hak atas tanah wewengkon Kesultanan Kesepuhan Cirebonyang menyangkut tanah yang sekarang menjadi sengketa, hal yang demikian ituhanyalah bersifat administratif belaka, karena pada hakekatnya tanah tersebut sudahditempati dan dikuasai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Babah OTONGsejak tahun 1974 dan juga

Selain itu,sesuai dengan surat Kepala Urusan Pertanahan Kesultanan Deli,OK.Saidin SH.MH tanggal 19 Mei 2011 No.24.6/IMSD/2011 PerihalPenjelasan Kesultanan Deli Tentang Keabsahan Grant Sulthan dimanapada poin 3.1.6 dinyatakan bahwa Grant No.415 tahun 1939 adalahpalsu atau difalsukan karena merujuk pada lokasi tanah yang dimaksudmasih terang dapat dibaca termasuk dalam wilayah konsesi KesulthananPutusan No.507/Pdt.Plw/2013/PN.MdnTanggal 24 September 2014Halaman 5 dari 35 halamanDeli yakni termuat dalam

jelas dan berakardi wilayah yang disebutkan diatas serta memiliki wilayah, rakyat, hak, dankewenangan untuk mengatur hubunganhubungan hukum didalam batasbatas wilayah kekuasaannya sesuai peta wilayah Kerajaan Deli(Hallewjn E.A Geografische en Enthnograpische Gegevens Betreffendehet Rijk Van Deli, Tidjschrift Voor Indische Taal, Land en Volkenkunde,Deel 23, 1875);Putusan No.507/Pdt.Plw/2013/PN.MdnTanggal 24 September 2014Halaman 10 dari 35 halamane Bahwa seterusnya berdasarkan penjelasan diatas, Kesultanan

Delidengan memiliki kekuasan dan kewenangan atas hakhak privatnyamewakili kepentingan masyarakat hukum adat, atas dasar kewenanganitu kesultanan Deli menerbitkan Grand Sultan No.415 Tahun 1939 yangkeberadaannya diakui secara hukum dan terdaftar di Kesultanan Deli;e Bahwa dari uraian faktafakta yang telah Terlawan sampaikan jelasmenjadi tidak mendasar jika Pelawan mengakui memiliki lahan terperkaraseluas +9.000M?

T4 Foto copy Surat Keterangan dari Pihak Kesultanan Deli tertanggal 12November 2011, bukti ini telah diberi materai secukupnya dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya ;5. T5 Foto copy Grant Sultan Deli No. 415 yang diterbitkan pada tahun1939 dari pihak Kesultanan Deli, bukti ini telah diberi materaisecukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;6.

T6 Foto copy Surat Penjelasan No. 18.9/IMSD/2014 tertanggal 30 Juni2014, dari pihak Kesultanan Deli, bukti ini telah diberi materaisecukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Terlawan jugamengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu; 1. Mhd. Idris Darwis, S; 2.

, maka harusditelusuri secara sejarah kalau sejak semula kesultanan itu tak pernahpunya tanah dan tidak punya kewenangan untuk memberi atau tidakmemberi suatu hak atas tanah, karena kesultanan Yogya hanyalahbentukan kompeni Belanda yang dipinjami tanah sebagaimana tertuangdalam Pasal 1 Perjanjian Gianti tahun 1775, yang berbunyi :Arti. 1.

Anom, MasSundara dan Angabei; dan saya, Sultan Hamengku Buwana akui danterangkan di sini dengan penuh rasa terima kasih, menerima pangkat(derajat, kemuliaan) itu sebagai penghargaan istimewa dengan syaratsyarat yang berikut ini, yang akan dipandang dari kedua belah pihaksebagai hukum yang tak dapat diubahubah selamalamanya dan yangharus dipegang teguh oleh kedua belah pihak dengan sungguhsungguhsebagai hukum yang suci;Bahwa begitu pula kontrak politik terakhir antara Pemerintah HindiaBelanda dan Kesultanan

Yogyakarta tertanggal 18 Maret 1940 pada saatSULTAN HAMENGKU BUWONO IX naik tahta, dimana bunyi Pasal 1 ayat(1) dari perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut :Kesultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanyaberada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili olehGubernur Jenderal.

karena di Perjanjian Gianti1775 HAMENGKU BUWONO mengakui wilayahnya adalah pinjamankompeni, begitu pula kontrak politik 18 Maret 1940 dengan tegas di bawahkedaulatan Baginda Ratu Belanda, oleh karenanya tak ada dasar bagikesultanan (dan HB Il) menyatakan mempunyai wewenang untukmenyatakan seseorang memiliki atau tidak memiliki tanah (yang adalahpinjaman kompeni) dan bahkan sembarangan menjadikannya sebagaihukum adat;Bahwa dengan kesadaran ingin lepas dari penjajahan dan tidak bisa hidupsendiri, maka kesultanan

bergabung dengan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI), namun bergabungnya kesultanan itu tidak menjadikanYogyakarta istimewa sebagai kerajaan yang mempunyai kedaulatan sendiridalam NKRI, melainkan istimewa karena diakui keberadaan kerajaan ituHalaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 179 K/TUN/201733.sebagai warisan budaya, oleh karenanya seharusnya tunduk padakonstitusi dan perundangundangan NKRI dimana ia telah menjadi bagiandidalamnya;Bahwa meskipun diberi predikat Daerah Istimewa berdasar

HEBBY NURLAN ARAFAT BIN MUHAMMADYUSUF USIN sebagai Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya, untukmelaksanakan kewajiban memimpin kekuatan PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN dan atau beserta segenap kesatuan bernaungdan atau bersayap di bawahnya, demi meluruskan adat istiadat Negeri Kutail,Menjaga tata nilai adat yang telah di sebutkan dalam Kitab Panji Selaten danBrajaniti (Hukum Negeri Kutai), agar ditaati, dijaga, dan dihormati untukditegakkan oleh Sapa Sapa Kawula Rakyatku Ing Kutai Kartanegara IngMartadipura

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Sultan Kutai Kartanegara IngMartadipura ke XXI (21) telah Menerbitkan SABDA PANDITA RATU SuratNomor : 054/SPR1/II/2020, yang menyatakan bahwa PASUKAN KHUSUSREMAONG KESULTANAN adalah sebagai PUNGGAWA (Betis Raja)sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PANJI SELATENdemimeluruskan adat Istiadat Negeri Kutai, yang tiada maju dalamkesalahan, dan tiada mundur dalam kebenaran, maka dalam membelarakyat atas pertimbangan membela yang benar diberikanpadanyawewenang

ADJI ANGGARA (M.ROMERO ANGGARA) yang merupakan kerabat Kesultanan dan telahmenyampaikan surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upahtidak dibayarkan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, DinasTenaga Kerja Kaltim, Pimpinan PT. Putra Tanjung, Polresta Samarinda, danPolsek Samarinda Utara;3.

juayang menyalahinyanamanya disebutmenggulingkantatanan namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerahitukarenasalahnya, bahwa dengan adanya pernyataan Oknum Polisiyang dengan lantang menyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutaidisini terbukti telah menggulingkan Adat Kesultanan Kutai, oleh karenanyaPatut dikenakan Hukuman Adat;5.

ROMERO ANGGARA) yangmerupakan kerabat Kesultanan dan telah menyampaikan suratPemberitahuan Aksi tertanggal 01 Mei 2020 jika upah tidak dibayarkan, yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja Kaltim,Pimpinan PT.

SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II)- KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)

KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJAMUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI, yangberalamat di Jalan Sultan Makmun Al Rasyid No. 66, Medan, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum : PANCA HUTAGALUNG, SH,.M.H, Advocat/ LegalKonsultan, pada Kantor Hukum : PANCA HUTAGALUNG & ASSOCIATES,berkantor di Jl.Almanium I Gang Seri No. 8 Brayan Bengkel, Tanjung MuliaMedan .berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juni 2015, selanjutnyaCisebutsebagal,.........ceccecsceeeeceseeeceeeeeceeseeeeseeeneseeeeseeesaeae

resmi olehSekretariat Kesultanan Deli No.567/IMSD/2012 tertanggal 14 Juli 2012,yang mana didalam surat penjelasan tersebut pada Huruf A angka 1menyatakan sebagai berikut:pahwa Grant Sultan No. 818 bertarikh Tahun 1939 dibawah TitleRahim Limpah Kurnia atas nama Tengku Ain Al Rasjid terhadapsebidang tanah yang terletak dikampung Titi Papan tidak terdaftar diInstitusi Kesultanan Deli ;1.3 Bahwa, Grant Sultan bertitel Rahim Limpah Kurnia hanya diberikandi 3 lokasi yaitu : Kotamatsum, Percut dan Sei

Bahwa, surat hibah tersebut ditandatangani oleh asisten WedanaKec Labuhan Deli dengan menggunakan Kop Surat KesultananDeli adalah Sultan Delissedangkan Asisten Wedana Kec.LabuhanDeli tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani suratdengan Kop surat kesultanan Deli;1.4.3.

Bahwa, pada Tahun 1963 yang menjabat Sultan pada KesultananDeli adalah Tengku Azmy Perkasa Alam,sehingga seharusnyayang memiliki kewenangan untuk menandatangani surat denganKop Surat Kesultanan Deli adalah Sultan Tengku Azmy PerkasaAlam.

Foto copy Surat Penjelasan Kesultanan Deli Istana Maimoon Nomor : 56.7/ M SD/ 2012 (Foto copy telah sesuai asli dan telah pula dibubuhi meteraisecukupnya), diberi tanda dengan,,.......::cescceeseceeeeeeeeterteteeeeeteteeaens Bukti T.T. III 1;2.

Syarif, dan dari perkawinantersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama : Abubakar BinMuhammad Muda (suami Penggugat 1).2 Bahwa setelah meninggal dunia pasangan Muhammad Mudadengan Umi Binti Dano Syarif mewarisi harta warisan berupa tanahHal 2 dari 14 hal : PutNo.0379/Pdt.G/2017/PA.TTEyang terletak di Sabia (Sekarang Kelurahan Sangaji), Lingkungan Sabia,Kecamatanm Ternate Utara, Kota Ternate) kepada anaknya AbubakarBin Muhammad Muda, dimana tanah tersebut merupakan hadiah dariPemerintahan Kesultanan

Ternate kepada Muhammad Muda karenasemasa hidup pernah menduduki jabatan juru tulis di KesultananTernate, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Hak Adat Atas TanahNomor : 05/QADHIKT/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Bobato AkheratMoloku Kie Raha Qadhi Kesultanan Ternate.Be Bahwa pada tahun 1974 telah menikah Abubakar BinMuhammad Muda (almarhum ) dan Laila Binti Abdullah Pandji=Penggugat dan dikaruniai anakanak yaitu:1.

Fotokopi Surat Keterangan Hak Adat Atas Tanah, Nomor: 05/QadhiKT/X1/2016,tanggal 1 November 2016, dikeluarkan oleh Bobato AkheratMoloku Kie Raha Qadhi Kesultanan Ternate, telah bermaterai dandinazegelen Pos dan dilegelisir Panitera, telah dicocokan dengan surataslinya (bukti P.2)3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 26 Mei 2017, yang dibuatoleh para penggugat sendiri, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dandilegalisir Panitera, telah dicocokan dengan surat aslinya, (bukti P.3);4.

Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalahbenar milik alm,Muhammad Muda dengan Umi Dano Syarif (istri pertama)yang merupakan pemberian dari Kesultanan Ternate karena jasanya sebagaijurutulis di Keraton Ternate.1. Abdullah bin Djafar, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara.