Ditemukan 85 data
90 — 93
Pemeriksa (korektor SPJ) :1% Rp. 326.892.779..o. Surat Perintah Otoritas Daerah di Walikota :0,3 Rp. 98.067.833,.Daerah di Walikotap. SP2D di Walikota : 0,4 Rp. 130.757.111,.q. Kasi Pemeliharaan :3% Rp. 980.678.338..r. Verifikasi Sudin :1% Rp. 326.892.779..s. Bapor/ Darma Wanita 10.5%.
Pemeriksa (korektor SPJ) :1% Rp. 326.892.779..o. Surat Perintah Otoritas Daerah di Walikota :0,3. Rp. 98.067.833..p. SP2D di Walikota :0,4 Rp. 130.757.111,.q. Kasi Pemeliharaan :3% Rp. 980.678.338..r. Verifikasi Sudin :1% Rp. 326.892.779..s. Bapor / Darma Wanita 10.5%.
Pemeriksa (korektor SPJ) :1%. Rp. 326.892.779..o. Surat Perintah Otoritas Daerah di Walikota: 0,3 % Rp. 98.067.833..p. SP2Ddi Walikota :0,4% Rp. 130.757.111,.q. Kasi Pemeliharaan :3%. Rp. 980.678.338..r. Verifikasi Sudin 1% Rp. 326.892.779..s.
Pemeriksa (korektor SPJ) :1%. Rp.326.892.779,.o. Surat Perintah Otoritas Daerah di Walikota :0,3 % Rp.98.067.833..p. SP2D di Walikota 0,4 %Rp.130.757.111,.q. Kasi Pemeliharaan :3%. Rp.980.678.338,.r. Verifikasi Sudin :1% Rp.326.892.779,.s. Bapor / Darma Wanita 0,5 %.
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
121 — 64
Sebagai Korektor dalam produk hukum dalam kontek tatanaskah atau legal drafting;b. Mengkoordinasikan atau melaporkan Hasil koreksi daripadaproduk hukum kepada pimpinan melalui Asisten III, kKemudian Sekdakemudian ke Bupati;C Koreksi yang dilakukan oleh Bagian Hukum diluar daripadaMateri pokok yang merupakan kewenangan daripada SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah);d.
36 — 12
sebesar Rp.70.000,sebagai guru GIT ; === ++ =Bahwa saksi tahu dengan dana BOS yaitu untuk anakanak / muridmurid dalam rangkakegiatan sekolah ; ~Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian saksi memberikan keteranganbahwa saksi mengetahui jumlahya dana BOS , menurut saksi keterangan tersebut tidakbenar karena saksi tidak tahu mengenai dana BOS ; 116 Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Ulangan sebagai Pengawas dan menerima honorsebesar Rp.13.500, untuk tahun 20082009 semester genap dan sebagai korektor
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
161 — 74
KasubidBantuan Dana Daerah memerintahkan kepada korektor untuk memeriksaberkasnya, jika sudah lengkap dinaikkan kembali ke kasubid dana bantuandaerah untuk ditandatangani di kwitansi dinas. Setelah itu) berkasdiserahkan ke bendahara untuk diajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP). SPP diajukan ke Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPKDuntuk diperiksa kelengkapannya. Setelah disetujui, PPK membuatkanSurat Perintah Membayar (SPM) untuk kemudian disetujui oleh KepalaBPPKAD.
77 — 13
Pemeriksa (korektor SPJ) 1%.o. Surat Perintah Otoritas Daerah di Walikota :0,3 %p. SP2D di Walikota 0,4 %q. Kasi Pemeliharaan (3%.r. Verifikasi Sudin :1%s.
Pemeriksa (korektor SPJ) 1%.o. Surat Perintah Otoritas Daerah di Walikota :0,3 %p. SP2D di Walikota 0,4 %q. Kasi Pemeliharaan 13%.r. Verifikasi Sudin :1%s.