KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) Malang; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KANTOR PEJABAT LELANG KLAS II NGAWI; SADIYUN

Punti Utama beralin kepada PUPN yang penyelenggaraannyadilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N);12.Bahwa terkait dengan penyelesaian hutang Negara atas nama CV. PuntiUtama, Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Pontianakmelakukan pemanggilan kepada CV. Punti Utama untuk datang ke KP3Nmelalui surat Nomor: PG 231/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 16 September1994. Karena yang mewakili CV.

Punti Utama untuk hadir kembali ke KP3N melalui surat Nomor: Pr312/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 26 September 1994. Namun CV. PuntiUtama tetap tidak hadir sehingga KP3N mengirimkan Surat PeringatanTerakhir Penyelesaian Hutang Negara kepada CV. Punti Utama melalui suratNomor: Prt269/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 10 Oktober 1994 dan yangmewakili CV. Punti Utama tetap tidak hadir;Sehingga terlihat jelas tidak ada itikad baik dari CV.

Punti Utamamelalui surat Nomor: Prt269/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 10 Oktober 1994,KP3N juga telah memperingatkan apabila CV. Punti Utama tidak memenuhiperingatan terakhir panggilan tersebut, maka KP3N akan melakukanpenagihan sekaligus dengan Surat Paksa;14.Bahwa CV.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP 40/WPN.03/KP.02/1995 besertalampirannya tanggal 6 Juli 1995 oleh KP3N Pontianak, yang selanjutnya diberitanda (bukti TII.7);Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Sig10.11.12.Fotocopy Surat Nomor : B.8303VKC/ADK/11/97 tanggal 14 November 1997perihal tunggakan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang kepadaCV.

(dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk membayarsebidang tanah seluas 118.330 M2 (seratus delapan belas ribu tiga ratus tigapuluh meter bujur sangkar) yang terletak di Rt. 28 Mayang Mangurai KecamatanKotabaru Kota Jambi, berikut segala yang ada diatasnya dengan Sertifikat HakMilik (SHM) No. 216 atas nama Yuli Tansri Kenali Asam Bawah 1989 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26 Oktober 1989 danatas permintaan KP3N Jambi oleh Pejabat Lelang Chalid

Februari 1995 seharga Rp.29.372.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)untuk membayar sebidang tanah seluas 118.330 M2 (seratus delapan belas ributiga ratus tiga puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Rt. 28 MayangMangurai Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, berikut segala yang ada diatasnyadengan Sertifikat hak milik (GHM) No. 216 atas nama Yuli Tansri Kenali AsamBawah 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26Oktober 1989 dan atas permintaan KP3N

BUPLN/PUPNwilayah VI Jawa Timur di Surabaya, BUPLN/Kepala KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember,beralamat di Jalan Mastrip No.79 Jember ;HARI B.

Menurut ketentuan pasal 1471 KUHPerdata, penjualan lelangbenda jaminan milik orang lain (Penggugat ) adalah batal ;Bahwa penjualan lelang dan eksekusi pengosongan tanah sengketabukan milik pihak debitur (Mandagi Awuy, SH), maka semua perbuatan tersebutmenurut hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum ;Bahwa Tergugat IV selaku BPULN/Kepala Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Jember, dalam melaksanakan penyitaan benda jaminanterhadap tanah sengketa milik Penggugat ,

KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KODYABOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Bogor ;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding danTurut Tergugat II/Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat danTurut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan

oleh Tergugatselaku Direktur Utama kepada pihak Penggugat adalah sikap yang tidakbertanggung jawab dan menimbulkan kehawatiran bagi pihak Penggugatbeserta keluarga ;Bahwa benar kehawatiran pihak Penggugat beserta keluarga akhirnyaterbukti setelah datangnya pihak Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2001dengan membawa surat perintah agar Penggugat beserta keluarga mengosongkan rumah tersebut selambatlambatnya tanggal 28 Juni 2001 karena rumahtersebut sudah masuk daftar lelang/openbaar verkooving KP3N

PUTUSANNomor 0938/Padt.G/2017/PA.Bwi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara:PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yangdalam hal ini menguasakan kepada XXX, umur 44tahun, agama Islam, pekerjaan KP3N, alamat diKabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal

., juga berdasarkan pembelian dari Pelelanganyang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara tanggal 18 Oktober 1999 ;Kantor Lelang Negara Jambi melakukan lelanglelang terhadap barangbarang tetap tersebut atas permintaan KP3N Jambi, sementara barangtetap tersebut adalah sitaan PUPN atas kredit macet B. Sunardi pada PT.BRI Cabang Jambi dan kredit macet Zulkarnain, HS pada PT. BRI CabangJambi ;Oleh karena itu secara hukum Kantor Lelang Negara Jambi KP3N Jambi,PUPN, PT. BRI Cabang Jambi, B.

Tahun 1960 yangmenyatakan terhadap perkaraperkara pengurusan piutang negara yang telahterlebin dahulu diperiksa PUPN/KP3N dari pada Pengadilan Negeri, makaPengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya ;GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT III:Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Bank yang dalam usahanyamenghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentukkredit, hal mana unsur yang paling dijaga dan dipertahankan yaitu unsurkepercayaan masyarakat kepada Penggugat ;Bahwa akibat tindakan dan

Maka dengan demikian Pemohon Kasasi yangberitikad baik harus dilindungi ;Bahwa dapat Pemohon Kasasi sampaikan adanya kesalahan dalampertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Bandung dan judex factiPengadilan Negeri, karena sebelum dalil gugatan Termohon Kasasi No.155/Pdt.G/1999/PN.BKS, Kredit atas nama Termohon Kasasi Il dikategorikanmacet dan telah dilakukan proses penyelamatan kredit melalui BUPLN/KP3N(Turut Termohon Kasasi), sesuai UU No. 49 Prp Tahun 1960 Pasal 12.Maka tidaklah tepat jika

(KP3N) Surabaya.;1947548048549020 Nota Dinas dari Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan tgl. 30082019 No. 233/NDPMPPI/VIII/2019, perihal Informasi adanya perkaraberkaitan dengan Surat dari Jurusita Pengadilan NegeriSurabaya Tgl. 20082019 Perkara No. 792/Pdt.G/2019/PN.Sby.;3. Bahwa, terhadap dalildalil didalam Gugatan Penggugat pada angkaromawi IV yang pada intinya menyatakan : Penggugat adalah Pemenang Lelang atas JaminanHutang/Kredit CV.

di KPKNL Sidoarjo, karena KPKNL SidoarjoKantor Lelang Negara yang melaksanakan lelang di Tahun tersebut Tahun1994/1995 dan 1997/1998, jadi kami dari KPKNL Surabaya menyuratiKPKNL Sidoarjo, kami bermaksud meminjam risalah lelang tersebut, dariinformasi KPKNL Sidoarjo hanya terdapat 1 risalah lelang yaitu risalahlelang Tahun 1997/1998 dan risalah lelang yang Tahun 1994/1995 tidakterdapat di KPKNL Sidoarjo ;28690695700705710Bahwa KPKNL Sidoarjo dulunya KPKNL Surabaya, dulunya itu ada 2kantor yaitu KP3N

menjadi pegawai dan untuk pengurusan piutang negara sekarangtidak di KPKNL, sejak putusan MK Tahun 2011 semua sudah diserahkankepada Perbankkan, jadi yang tidak termasuk Piutang Negara atau Daerahitu. diserahkan kepada bank untuk diselesaikan sesuai mekanismekorporasi dan tidak melibatkan KPKNL lagIi ;Bahwa Penggugat pernah berkirim surat ke KPKNL Surabaya ;Bahwa saksi pernah melihat risalah lelang Tahun 1997/1998 dalam buktisurat P 4 ;Bahwa arsip dari Surabaya ke Sidoarjo, dulu ada 2 kantor yaitu KP3N

BadanUrusan Piutang dan Lelang Negara, Cq Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Jakarta (KP3N Jakarta),beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat ;Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I,ll danIV/Pembanding II, III dan IV ;Hal.1 dari 21 hal.Put.No.2034 K/PDT/2010.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu Tergugat

tersebut harus lahbatal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan ;Bahwa kemudian dengan dasar Akte Jual Beli palsu tersebut, Tergugat telah mendapatkan kredit serta mengagunkan sebidang tanah besertabangunan yang ada di atasnya seperti telah diuraikan di atas (milik dariPenggugat) kepada Tergugat Ill ;Bahwa kemudian kredit yang dimohonkan oleh Tergugat telah macet,sehingga telah menyebabkan persoalan ini oleh Tergugat Ill diserahkankepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta (KP3N

Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernamaModen KP3N yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon IlPemohon Il bernama Marni dengan dihadiri dua orang saksi, masingmasingHal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.0702/Pdt.P/2016/PA.Bwi.bernama XXX dengan maskawin uang sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)telah dibayar tunai ;. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon berstatus sebagaijejaka, sedangkan Pemohon Il berstatus sebagai perawan ;.

selaku Notaris/PPAT di Maros;Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2020/PN Mrs3.4 Bahwa dikarenakan Sudjono Sarkum dan Nurhana binti Sinrangtidak memenuhi kewajiban kreditnya (wanprestasi) dan kreditdimaksud telah dikategorikan sebagai kredit macet maka sesuaidengan ketentuan dalam UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Maros menyerahkan pengurusan atas kredit macettersebut kepada Tergugat (dahulu PUPN/KP3N

Ujung Pandang)melalui Surat penyerahan piutang Nomor B.322ADK/MAP/1991tanggal 30 Januari 1991;3.5 Bahwa KP3N Ujung Pandang telah melakukan tindakanpenagihan piutang atas kredit macet tersebut termasuk melakukanpanggilan kepada Sudjono Sarkum dan Nurhana binti Sinrang selakuDebitur namun panggilan tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapatdibuat Pernyataan Bersama antara PUPN dengan Debitur;3.6 Bahwa untuk mendapat kepastian mengenai besarnya piutang,Ketua Cabang PUPN V yang berkedudukan di Ujung

Sarkum dan Nurhana bintiSinrang tanggal 17 Februari 1992 dan Surat Perintah PenjualanHalaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN MrsBarang Sltaan Nomor SPPBS03/PUPNW.VIII/1997 tanggal 23Januari 1997;3.10 Bahwa lelang atas objek jaminan tersebut dilaksanakanoleh Tergugat (Kantor Lelang Negara Ujung Pandang) pada tanggal23 September 1998 sebagaimana tercatat dalam Risalah LelangNomor 280/19981999;3.11 Bahwa dapat Tergugat sampaikan pula, sebelum lelangtersebut dilaksanakan, KP3N

Kepala Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP3N),dkk. melawan Hj. Rainang, dkk. tertanggal 25 April 2007;Petikan Risalah lelang Nomor : 280/19981999 untuk SHMNo.90 atas nama H. Syarifuddin;Kuitansi Risalah Lelang No. : 280/1/19981999 dari atasnama H. Syarifuddin, tertanggal 23 September 1998;Kuitansi Risalan Lelang No. : 280/2/19981999 dari atasnama H. Tasiah, tertanggal 23 September 1998;Kuitansi Risalah Lelang No. : 280/3/19981999 dari atasnama H. Abd. Mannan Dg.

Rainang (Penggugat I), Bado (Penggugat II), SittiHudaya (Penggugat III), Sitti Salmah (Penggugat IV), Berliang (PenggugatIV) dan Sitti Nurana (Penggugat V) melawan Pemerintah RepublikIndonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala BadanUrusan Piutang dan Lelang Negera Cq Kepala Kanwil Vill BUPLN CqKepala Kantor Pelayanan Piutang Negara (KP3N) (Tergugat I), KepalaKantor Lelang Negara Kelas Ujung Pandang (Tergugat II), PT.

Tergugat VImenyerahkan pengurusan kredit macet tersebut kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Wilayah II Palembang melalui Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Palembang;b. PUPN Wilayah Il Palembang telah melakukan 3 (tiga) kali panggilankepada CV. Sumber Mulia, Cq. Sdr. Sulaiman Said, Sdr. AgustjikSulaiman, Sdr.

Rusmin Sulaiman tidak juga memenuhikewajibannya yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor SP58/PUPNW.II/1997 tanggal 15 Agustus 1997, maka Ketua PUPN Wilayah IIPalembang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP197/PUPNW.II/1997 tanggal 12 September 1997 yang intinyamemerintahkan Juru Sita pada KP3N Palembang untuk menyita barangjaminan dan/atau harta kekayaan milik CV. Sumber Mulia, Cq. Sdr.Sulaiman Said, Sdr. Agustjik Sulaiman, Sdr.

Bahwa melalui Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan NomorSPPBS301/PUPNW.II/1998 tanggal 19 Januari 1998, Ketua PUPNWilayah Il Palembang memerintahkan Kepada KP3N Palembang untukmelaksanakan pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan milikHal. 23 dari 36 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/20014/PN. Pig.24CV. Sumber Mulia, Cq. Sdr. Sulaiman Said, Sdr.

., dan kawankawan,beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 182, KotaBandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Juni 2019;KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSPIUTANG NEGARA (KP3N)/ KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), yangdiwakili oleh Pegawai Negeri Sipil pada Seksi Hukumdan Informasi Hakim SB Mulyono, S.E., berkedudukan diJalan Basuki Rahmat, Nomor 12, Kota Bandar Lampung,Halaman 1 dari 8 hal. Put.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUS PIUTANG NEGARA(KP3N )/ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG ( KPKNL ), Alamat Jalan Basuki Rahmat No.12Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Tio SerepinaHalaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.

Busmi Tjakradinata, maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk melunasi hutang tersebut dengancara diangsur akan tetapi ditolak oleh Tergugat , bahkan Tergugat akanmelaksanakan lelang atas barang jaminan melalui Tergugat yakniKEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUS PIUTANG NEGARA(KP3N)/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPNL)/Tergugat Il.

Bank Pembangunan Daerah Lampungsebagai Tergugat Il, Kepala Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Bandar Lampung/KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung(saat ini Tergugat Il) sebagai Tergugat Ill, Kepala KantorLelang Negara Bandar Lampung sebagai Tergugat IV, danSdr. Subardi (saat ini Tergugat Ill) sebagai Tergugat V;e.

Bahwa Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan/Tergugat Ill dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Pengugat, kecualiterhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;2.

dalildalil sebagai berikut :Bahwa perkara a quo merupakan kewenangan absolut dari PengadilanTata Usaha Negara, karena Risalah Lelang adalah produk/beschikking daribadan/Pejabat TUN yang bersifat final;Bahwa Pelawan (Terlawan II memakai istilah Penggugat, telah salahalamat menggugat Terlawan II, karena sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang No. 49/Prp/Tahun 1960 telah ditentukan bahwa : setiap piutang negarayang telah diserahkan pengurusannya kepada Badan Urusan Piutang danLelang Negara (BUPLN/KP3N

ATIH SUNARSIH (Para Penggugat) dalam waktu 1X24 jammelunasi hutangnya kepada Negara dengan menyetor kepadaBendaharawan Penerima KP3N atau Bank Rekening Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara atau BRI Kantor Cabang Sumedang, jikaHJEJEN ZAENUDIN / Ny.

ATIH SUNARSIH (Para Penggugat) dalam waktu 1X24jam melunasi hutangnya kepada Negara dengan menyetor kepadaBendaharawan Penerima KP3N atau Bank Rekening Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara atau BRI Kantor Cabang Sumedang, jikapara Penggugat tidak melunasi dalam waktu 1X24 jam, maka barangjaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 150 akan dijual/dilelang;Bahwa Tergugat IV telah beritikad buruk dalam melaksanakan tugasnyatidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Penanggung Utang(Para Penggugat

Atih Sunarsih, diberi tanda T.7;Foto copy Pengumuman Lelang Pertama Nomor : PENG07/WPN.04/KP.01/1997 tanggal 7 Juli 1997 dari Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Bandung, diberi tanda T.I8 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : S1650/WPN04/KP.01/1997 tanggal 08 Juli 1997 dari Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Bandung, diberitanda T.I9 ;Foto copy Surat Kuasa Khusus No.

Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : S1650/WPN04/KP.01/1997 tanggal 08 Juli 1997 dari Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Bandung, diberitanda T.IV8 ;9.

Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : SPL132/WPN.04/KL.01/1997 tanggal 22 Juli 1997 dari Kantor Lelang NegaraBandung, diberi tanda T.IV9 ;10.Foto copy Pengumuman' Lelang Pertama Nomor : PENG07/WPN.04/KP.01/1997 tanggal 7 Juli 1997 dari Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Bandung ; diberitanda T.IV10a ;11.Foto copy Pengumuman Lelang Kedua Nomor : PENG07/WPN.04/KP.01/1997 tanggal 7 Juli 1997 melalui surat kabar harian,diberi tanda T.IV10b ;12.Foto copy Risalah Lelang Nomor : 175

dikatagorikan kredit macet, karena sudah tidak ada lagikewajiban yang dilaksanakan oleh Tergugat IV terhadap pengembaliankreditnya, maka Tergugat Ill dalam hal ini selaku Bank Pemerintahyang menghadapi kredit macet yang juga merupakan piutang negara,maka sesuai dengan undang undang No. 49 Prp tahun 1960tentang PUPN, maka pasal 12, menyatakan untuk BUMN dan BankPemerintah dlwajibkan menyerahkan piutang macet yang sudahdipastikan juiniahnya dan dinyatakan macet diserahkanpenyelamatannya melalui BUPLN/KP3N

kepemilikan empatbidang tanah berupa SHM No. 276. 280, 2132 dan 278, dimana8.2.8.3.8.4.14tidak ada satupun tertuliis nama Penggugat yang memiliki ataskeempat bidang tanah dlmaksud, karena untuk dasar seseorangmenuntut harus jelas kepentingannya dan tercatat nama sebagaipemilik, quod non keempat bidang tanah SHM tersebut menjadiagunan bank pada Tergugat Ill dan keseluruhannya atas namaWIKANTA WIDYANTO;Bahwa dalil Penggugat untuk memohon pembatalan agarpengumuman lelang kedua No. 19/WPN.03/KP.06/L/2001 KP3N

Fotocopy Surat Tanda Penerlmaan Laporan No.2306/IX/94/K/PMT/Res.Bks,tertanggal 8 September 1994, Penggugat melaporkan Tergugat diPolres Bekasi, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P 3;10.11.12.20Fotocnpy Surat Bukti Lelang dari KP3N Jakarta Il No. Peng.103/WPN.03/KP06/L 1999 tertanggal 13 September 1999, tidak adaaslinya, diberi tanda bukti P . 4;Fotocopy Akta Kuasa No. 176 tanggal 25 September 19/8 antaraJaya Mulyana seaku Pemberi Kuasa dengan PT.

Madju Rubber Industri ;Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum/at tanggal 04 Juni 1999dari Jurusita KP3N Malang ;Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN252/PUPNC.22/1999 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama SlametRiadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri) ;Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND92/R/H/02/2001 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana KhuSUS ;Surat No.

Madju Rubber Industri ;Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum at tanggal 04 Juni 1999 dariJurusita KP3N Malang ;Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN252/PUPNC.22/1999 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama SlametRiadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri) ;Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND92/R/ H/02/2001 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;Surat No.

Pemberitahuan..........101048Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum/at tanggal 04 Juni 1999 dariJurusita KP3N Malang ;Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN252/PUPNC.22/1999 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama SlametRiadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri) ;Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND92/R/H/02/2001 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;Surat No.