Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darusslam; cq. Walikota Banda Aceh; cq. Camat kecamatan Kuta Alam; cq. Kepala Kelurahan Bandar baru.

/Penetapan Pejabat pelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NanggroeAceh Darussalam Tahun 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikanlagi antara tanggal 6 Juni Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007atau pada waktu tertentu di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jl.Tgk.

(dua miliar rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2007 Uang Muka Kerjatersebut telah dicairkan dan kemudian dimasukkan ke dalam rekening BPMProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Bahwa uang muka kerja yang telah dimasukkan ke dalam rekening BPM Prov.NAD pada Bank BPD Aceh dengan No.

Kegiatan (PPTK) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NanggroeAceh Darussalam Tahun 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikanlagi antara tanggal 6 Juni Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007atau pada waktu tertentu di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jl.Tgk.

NAD yang ditujukan kepada Gubenur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Nomor : KU.900 / BPM, Banda Aceh, 08 Juni 2007;. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari Gubenur Prov. NAD sebesarRp 2.000.000.000, untuk pembayaran lunas UMK tahap IV kepada BPMProv.

Andib Johan (Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam in casuPengguna Anggaran. Namun alangkah sayangnya Penuntut Umum telah tebangpilih dalam menegakkan hukum dankeadilan, di mana demi untukmenyelamatkankan Ir. Andib Johan telah mengorbankan pihak lain in casuPemohon/ Terdakwa ;Bahwa karena Judex Facti mengadili perkara ini atas dasar Facta yangsalah maka segala pertimbangan Judex Facti demi hukum harusdibatalkan ;2.

Putra Nanggroe Aceh).11.

PUTRA NANGGROE ACEH dalam hal ini diwakili oleh HENDRATergugat:1.Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA

Asoe Nanggroe Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan dalambentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sejumlah0,67 (nol koma enam tujuh) gram sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor: 194s/BAP.S1/319 tanggal 26 Maret2019.

Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa KotaBanda Aceh dan sewaktu melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa2 (dua) buah bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristalwarna bening yang di duga Narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti tersebutditemukan diselah sofa di rumah tempat terdakwa di tangkap dan berdasarkanketerangan terdakwa yang menyimpan dan melatakkan barang barang bukti berupa2 (dua) bungkusan plastik bening berisikan sabu tersebut diselah sofa adalahterdakwa sendiri.

Terdakwa Zuhdi Bin Muhammad Yahya (Alm.) mengakui bahwabenar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibelinya dari Sdr.Adriman pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah diJalan Lampoh Ujung Gampong Asoe Nanggroe Kec.

Asoe Nanggroe Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, penyalahgunaNarkotika golongan bagi diri sendiri, mereka yang melakukan.

Perbuatantersebutdilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa terdakwa Zuhdi Bin Muhammad Yahya (Alm.) mengakui sebelumdiangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2019ada menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 15.00WIB di sebelah rumah terdakwa yaitu di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni diJalan Lampoh Ujung Gampong Asoe Nanggroe Kec.

No. 117 PK/Pdt/2011terealisir, karena Tergugat hanya dapat menyerahkan copy kedua sertifikat dimaksud di atas;Bahwa berdasarkan surat keputusan No.001/SK/IX/2006 tentang tim kampanye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam bahwa dalam rangka untuk efektifitas kerja calon Gubernur (Cagub)Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan calon Wakil Gubernur (Cawagub)Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian Penggugat dan Tergugatmenunjuk/menetapkan tim sukses calon Gubernur Ir

Namun semuajanjijanji Sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya;Bahwa kemudian berdasarkan keputusan Komisi Independen PemilihanProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 50 Tahun 2006 tanggal 6 November2006 tentang penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam tahun 2006, Komisi Independen Pemilinan ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan pasangan calon Gubernur/ WakilGubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006: No.

Ketentuan Umum Bab I, Pasal 1 angka 5Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe AcehDarussalam nomor: 19 Tahun 2006 tentang tata cara PencalonanGubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;3.

DPD Partai Nasional Indonesia Marhaenisme(PNI) Marhaenisme Provinsi Nanggroe AcehDarussalam nomor: 078/KPTS/DPD.PNI.M/ NAD/VIII/2006, tertanggal 4 Agustus 2006 tentangpenetapan calon Gubernur dan calon Wakil GubernurProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam periode20062011 (bukti tambahan PKb);Dalam amar/diktum menyebutkan, menetapkan: 1.

No. 117 PK/Pdt/2011Setelan memenuhi segala persyaratan, maka Komisi IndependenPemilinan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan keputusannomor: 50 Tahun 2006 tentang penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006tertanggal 6 November 2006 dengan menetapkan 8 (delapan) pasangancalon. (bukti P2);h.

Karena terbentuknyaLembaga Wali Nanggroe, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1)UndangUndang Pemerintahan Aceh dan Pasal 17 ayat (1) QanunAceh Nomor 8 Tahun 2012, menegaskan Wali Nanggroe mempunyaiwewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupanlembagalembaga adat, adat istiadat. Sehingga MAA menjadi majelisfungsional yang membantu Wali Nanggroe dalam menjalankankinerjanya.

Ketua MAA (fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda Terima surat Keberatan tanggal 28 Maret 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 430/067/2003 tanggal 17 Februari 2009 tentangSusunan Majelis Pemangku Adat Tahun 2003 s/d 2008(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor430/48/2009 tanggal 17 Februari 2009, tentang SusunanMajelis Pemangku Adat/Tenaga Ahli/Ahli Adat Majelis Adat(MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

MOHD DAUD YOESOEF:Saksi menerangkan bahwa Mubes MAA dilaksanakan dari tanggal 22 s/d25 Oktober 2018 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh;Saksi menerangkan bahwa Pit.

Ketua MAA karena untuk mengisi kekosongan Ketua MAA;Saksi menerangkan bahwa pada saat ini Pemerintah Aceh bersamaMajelis Adat Aceh sedang menyusun Qanun MAA yang baru untukmenggantikan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004tentang Pembentukkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis AdatAceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;. DR. S.F. MARBUN, S.H., M.Hum.

Aceh (MUNA), MajelisAdat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul MalAceh tetao berdasarkan pada Qanun pembentukan masingmasinglembaga;(2) Kedudukan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh(MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe;(3) Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA),Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh merupakanlembaga yang tunduk di bawah struktur kelembagaan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 256.000, (dua ratus lima puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugatputusan Mahkamah Syariyah tersebut telah diperbaiki oleh MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor:83/Pdt.G/2008/Msy.Prov, tanggal 24 November 2008 M. bertepatan dengantanggal 26 Dzulgqaidah 1429 H., yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan permohonan banding dari

Bahwa Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telahsalah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya hanyamengambil alin pertimbangan Mahkamah Syariyah Idi serta memperbaikiamar putusan Mahkamah Syariyah Idi sepanjang mengenai ketentuan Pasal84 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 jo. UndangUndang No. 3 Tahun2006;2.

Bahwa Mahkamah Syariyah Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalammenerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya sama sekali tidakmenyangkut faktafakta hukum dan nilai kesaksian serta buktibukti parapihak yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat pertama, padahal buktibukti dan saksisaksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat tidakmemenuhi persyaratan pembuktian serta tidak mendukung dalil gugatan,karena keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh TermohonKasasi/Penggugat yang berdasarkan

Testimonium de auditu, sehinggakesaksian tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 dan 2:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak salah dalam menerapkanhukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakHal. 4 dari 6 hal.

syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut ataupengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe

Pasal 23 ayat (1) Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun2003 Tentang Maisir;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal dari menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yangakan melakukan perbuatan maisir yang didakwakan jaksa penuntut umum, sehinggakepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatan yangtelah dilakukannya;Menimbang

Pasal 23 ayat (1) Qanun Nanggroe Aceh DarussalamNomor : 13 Tahun 2003 dimana unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Sehingga harus pula dihukumsebagaimana maksud dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada diriterdakwa, perlu pula dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanhukuman atas terdakwa, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan1.

Bahwa, perbuatan terdakwa tidak menjunjung tinggi nilainilai syariat Islamyang sedang digalakkan oleh masyarakat dan Pemerintah Nanggroe AcehDarussalam ;Halhal yang meringankan1. Bahwa, terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan sertatidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;2. Bahwa, Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga bagiisteri dan masa depan anakanaknya ;3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;4.

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003tentang Maisir;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan Maisir (perjudian);2.

MARIAH Binti SAYUR AMAN DESEH, bertempat tinggal diKemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah,Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ,Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.YUNUS,SH dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan LebeKader SK/105 Kemili, Samping Pom Bensin Takengon, AcehTengah,Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / paraPembanding ;melawan:1. Ny. ZAINAB MUSLIM, bertempat tinggal di Bale Atu,Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, NanggroAceh Darussalam ,2.

JOGAMASRI, bertempat tinggal di Kedelah, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe AcehDarussalam ,4. MASRIDWAN, bertempat tinggal di Kedelah, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe AcehDarussalam ,Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2358 K/Pdt/20105. ALWIN JUHAIRI, bertempat tinggal di Kedeng KaramSimpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten AcehTengah, Nanggroe Aceh Darussalam ,6.

RIYEM INEN DAR, bertempat tinggal di Lukup SabunTengah, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah,Nanggroe Acewh Darussalam ,7. ZULKIFLI (Item) bertempat tinggal di Kemili Lorong Bilel,Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, NanggroeAceh Darussalam ,8. ABDUL RAHMAN AMAN YUS, bertempat tinggal di KemiliJalan Paya Katak, Kecamatan Bebesen, Kabupaten AcehTengah, Nanggroe Aceh Darussalam ,9.

JUL, bertempat tinggal di Bale, Kecamatan Lut Tawar,Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam ,Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding ;dan:1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA di JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NANGGROE ACEHDARUSSALAM (NAD) Cq KANTOR PERTANAHANKABUPATEN ACEH TENGAH, berkedudukan di JalanRumah Sakit Umum Datu Beru, Takengon, Kabupaten AcehTengah ,2.

CAMAT KECAMATAN BEBESEN, KABUPATEN ACEHTENGAH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM, dalam halini bertindak dan berkedudukan selaku PPAT KecamatanBebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe AcehDarussalam (NAD) ,3. KEPALA KAMPUNG KEMILI, Kecamatan Bebesen,Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam ,Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat / paraTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 2 dari 22 hal. Put.

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 ; 2. Menjatuhkan uqubat atau denda terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut diatasberupa denda sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Subsidieruqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 ( delapan ) kali cambuk ;3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1(satu) buah HP Nokia Type :RM561 Moder2700c2 warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu : TERDAKWAHal 1 dari 11 hal. Put.

Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir ( Judi ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003, yang dikehendaki dalam pasaltersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 6 QanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 yang unsurunsurnyasebagai berikut : 1.

Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subyek hukum yaitusetiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu jarimahyang dilakukan ;Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWABin Fakhruddin, dihadapanpersidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimanayang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula saksisaksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam

tazir, maka kepadaTerdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai denganketentuan pasal 222 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa adalah orang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilainilaiSyariat Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor13 tahun 2003 tentang Maisir ( Judi ) serta segala ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWABin Fakhruddin ), telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Maisir ( Judi ) ;Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 07/JN/2013/MSLsm10Menghukum Terdakwa (Arif Murdani Bin Fakhruddin) :a.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Maiyadi bin Hasan) dengan Pemohon II (Salma binti Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2002 di Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA

ER uur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidaksekolah, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Desa Asoe Nanggroe,Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.3 dari 10 halaman Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena Saksitinggal sekampung dengan Para Pemohon; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangtelah menikah pada tahun 2002 di Desa Asoe Nanggroe, KecamatanJeumpa

EE 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Asoe Nanggroe, KecamatanJeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena Saksitinggal sekampung dengan Para Pemohon;Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.4 dari 10 halamanBahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangtelah menikah pada tahun 2002 di Desa Asoe Nanggroe, KecamatanJeumpa, Kabupaten Aceh

dan memberikankesaksian satu persatu di persidangan di bawah sumpah, keterangan manasaling bersesuaian satu sama lainnya, kedua Saksi melihat langsung prosesaqad nikah tersebut, oleh karenanya keterangan SaksiSaksi tersebut dapatditerima dalam perkara a.quo;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehPemohon dan Pemohon II ditemukan faktafakta di persidangan sebagaiberikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangtelah menikah pada tahun 2002 di Desa Asoe Nanggroe

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon idengan Pemohon i yang dilaksanakan pada tanggal30 Mei 2002 di Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Jeumpa, KabupatenAceh Barat Daya;. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangpidie untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;.

Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalamSurat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM71/SGL/11/2008 yang dibacakan di mukapersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadapTerdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Sigli yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.

Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (jarimah) yang dilakukan terdakwasebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.

Pasal 26 ayat (2)Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamardan Sejenisnya yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Menimbang, bahwa yang dikehendaki Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NADNo.12 Tahun 2003 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanuntersebut yang berbunyi Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarangmemproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut,menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan

Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa unsur "setiap orang dalam hal ini jelas menunjukkepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam sebagai subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akanmempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;11Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidanganbenar bahwa terdakwa L L alias Y MA yang identitasnya telah dicocokkan denganidentitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalamdak waannya:;Menimbang

Dan selaku seorang wargamasyarakat yang tinggal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang menjalankanSyariat Islam, meskipun terdakwa sendiri bukan pemeluk agama Islam, namunternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan ia melakukan suatu perbuatanyang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut.

SelanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk proseshukum selanjutnya ; Bahwa Terdakwa Terdakwa yang beragama Islam dan berdomisili di daerahhukum Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telahmengetahui bahwa melakukan perbuatan maisir (perjudian) adalah dilarangkarena bersifat untunguntungan dan dalam Islam Hukumnya haram ;e Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Maisir

adalah melalui pelanggan sendiridengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000, makaakan dibayar Rp. 50.000, apabila pasang 3 angka dengan uang Rp.1.000, akan dibayar Rp.300.000, ;e Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui salah atas perbuatannyadan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui salah karena telah melakukanperbuatan yang melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan dengan Pasal 5 joPasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe

Pasal 23 ayat (1)Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dimana unsurunsurnya adalah sebagai berikut1 Unsur setiap orang2 Unsur perbuatan maisir/perjudian ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur dimaksud, Majelis Hakim akanmempertimbangkan satupersatu, yaitu sebagai berikut : 1.Setiap Orang ; Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yangberada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) ; Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (20) Qanun Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwa13yang dimaksud maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhanantara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran,dan dalam Pasal 2 segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yangmengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihakpihak

Hakim tidak menemukanpada diri Para Terdakwa halhal atau faktorfaktor yang dapat dipergunakan sebagaialasan pembenar dan pemaaf bagi Para Terdakwa dimana Para Terdakwa telahmukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dariUndangundang dan Hukum Islam, maka Para Terdakwa harus dipidana setimpaldengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur di atas telah terbukti makaMajelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa jelasjelas telah melanggar Pasal 5Qanun Provinsi Nanggroe

PUTUSANNo. 1307 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:Bupati Kabupaten Aceh Timur, berkedudukan di Jalan PeutuaHusen No. 1 Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal ini memberikuasa kepada Fuadi, SH dan kawankawan, Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, PemohonKasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;Melawan

Bustami Umar, bertempat tinggal di KebagusanKecil RT/RW 044/001 Kelurahan Lenteng Agung,Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta;5 Cut Arnila, bertempat tinggal di Desa Tanah Anou,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum ahliwaris Cut Halimah;para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;DanHal. dari 13 hal. Put.

SupratmanNo. 8, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe AcehDarussalam;2 Geusyik/Kepala Desa Tanoh Anou, berkedudukan diJalan MedanBanda Aceh Dusun HTM. Yusuf, DesaTanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten AcehTimur, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;3 Riswandi, bertempat tinggal di Jalan Medan BandaAceh Dusun HTM Yusuf, Desa Tanoh Anou,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;4 Lukman Hakim Usman, bertempat tinggal di JalanMedanBanda Aceh Dusun HTM.

Yusuf Desa TanohAnou, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh TimurProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam;5 Nasrul Harun, bertempat tinggal di Jalan Medan BandaAceh Dusun HTM.

Yusuf Desa Tanoh Anou,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II s/d VI/para paraTurut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimukapersidangan Pengadilan Negeri Idi yang pada

No. 202 K/AG/2006Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonanTergugat telah diperbaiki oleh Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dengan putusannya Nomor 35/Pdt.G/2005/MSY.PROV tanggal8 Oktober 2005 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1426 H. yangamarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembandingdapat diterima; Memperbaiki putusan Mahkamah Syar iyah Sigli No95/Pdt.G/2004/Msy.SGI tanggal 26 April 2005 M bertepatan dengantanggal

No. 202 K/AG/2006melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahandalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30UndangUndang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat MahkamahAgung, amar putusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam harus diperbaiki karena seharusnya Mahkamah SyariyahProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperbaiki amar putusan MahkamahSyariyah

JAMIL bin ISHAK tersebut harus ditolak dengan perbaikan amarputusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006, makaPemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir dan dalam tuntutanHal. dari 14 Put. No.20/JN/2015 /MS.KSGsubsider telah melanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir ;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalamSurat Tuntutan No. Reg.

Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat(1) Jo Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun2003 tentang maisir (perjudian).Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi danmaksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidakmengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;Hal. 4 dari 14 Put.

Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisiryang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi togelpada siang hari dan permaian judi togel hongkong pada malam hari danmengirim semua pembelian nomor judi togel tersebut kepada bandar, yangbernama Bambang;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 QanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisiryang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah terpenuhi, makaHal. 10 dari 14 Put.

Dan selaku seorang wargamasyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamyang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkanatau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan denganSyariat Islam tersebut.

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara bersamasama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp476.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat telah diperbaiki oleh Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dengan putusannya Nomor : 14/Pdt.G/2008/MsyProv, tanggal25 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan

Bahwa Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Acehtelah salah menerapkan hukumnya atau penerapan hukumnya tidaksebagai mana mestinya, karena telah mengambil alih pertimbanganMahkamah Syrar'tyan Bireuen secara menyeluruh dengan tanpaHal. 7 dari 12 Hal. Put.

Bahwa Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam telah salah dalam penerapan hukum atau tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya karena telah mengambil alin seluruhpertimbangan hukum Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Bireuenyang telah salah dan keliru karena Majelis judex facti tersebut tidak cukupdalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti di mana ternyata dariBukti ( P. 5 ) yang berupa Akta JualBeli No. 44O0/JMP/1983 tanggal 27Juni 1983.

RAUF dan AGUSALIM bin ISMAIL, dan membatalkan putusanMahkamah Syariyah Nanggroe Aceh Darussalam selanjutnya MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyasebagaimana akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang No. 4 tahun 2004,UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah

AGUSALIM bin ISMAIL tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor : 14/Pdt.G/2008/MsyProv, tanggal 25 Maret 2008 Mbertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp 500.000.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171072012650001 tanggal 12052012 atas nama Baihaqqi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota BandaAceh, telah dinazagelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);3: Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/469/ASO/IX/2017 tanggal21 November 2017 atas Azizah Hasyim beserta ketiga orang anaknya,yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aso Nanggroe, KecamatanMeraxa, Kota Banda Aceh (Bukti P.3);A.

Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/ASO/I/2018 tanggal 24Januari 2018 atas Hasyim Raja, yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongAso Nanggroe, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh (Bukti P.4);5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08/ASO/I/2018 tanggal 24Januari 2018 atas Chasanah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong AsoNanggroe, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh (Bukti P.5);6.

Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/469/ASO/X1I/2018 tanggal21 November 2017 atas Hasbi CH, yang dikeluarkan oleh KeuchikGampong Aso Nanggroe, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh (Bukti P.6);Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/MS.Bna.t:Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/467/ASO/2017 tanggal21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aso Nanggroe,Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, telah dinazagelen dan bermeteraicukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, membuktikanbahwa kedua orangtua Almarhumah Azizah Hasyim telah terlebin dahulumeninggal dunia;Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor474.3/469/ASO/X1I/2018 tanggal 21 November 2017 atas Hasbi CH, yangdikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aso Nanggroe, Kecamatan Meraxa, KotaBanda Aceh, membuktikan bahwa suami Almarhumah Azizah Hasyim telahmeninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh, yang jugaterkena musibah Tsunami;Menimbang

, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Ahli WarisNomor 470/467/ASO/2017 tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan olehKeuchik Gampong Aso Nanggroe, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, yangmenerangkan dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris dariAlmarhumah Azizah Hasyim;Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 8 berupa Fotokopi Sertipikat HakMilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Aso Nanggro, KecamatanMeuraxa, Kota Banda Aceh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Tahun 1997atas nama

MrdANN assDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:Rusli bin Abdurrahman, tempat/ tgl. lahir Nanggroe Timu, 20031973, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diNaggroe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, sebagaiPemohon I;Srianti binti Ridwan, tempat/ tgl. lahir

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Rusli bin Abdurrahman) danPemohon II (Srianti binti Ridwan) yang dilaksanakan pada Tanggal01/07/1998 di Gampong Nanggroe Timu, Kecamatan Ulim;. Menetapkan Pemohon (Rusli bin Abdurrahman) dan Pemohon Il (Sriantibinti Ridwan) untuk melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya..

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal01/07/1998, di Gampong Nanggroe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten PidieJaya;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah. Pemohon dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekianlama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dantidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;3. Bahwa status Pemohon dan Pemohon II sebelum menikah adalahperjaka dan gadis;4.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islampada tahun 1998 di Gampong Nanggroe Timu, Kecamatan Ulim, KabupatenPidie Jaya dan belum pernah bercerai;2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rusli bin Abdurrahman)dengan Pemohon II (Srianti binti Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal01/07/1998 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Nanggroe Timu,Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinantersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama KecamatanUlim, Kabupaten Pidie Jaya.4.

HAMIDAH BINTI ANSARI, Kewarganegaraan Indonesia, umur74 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,alamat Jalan Pang Nanggroe No. 111 Desa GampongBlang Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa.2. Hj. ROSMIATI BINT ABDULLAH, Kewarganegaaan Indonesia,umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, alamat Jalan Sudirman No. 1 Kelurahan BlangPase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.3.

NURAINI BINT ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, umur52 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,alamat Jalan Pang Nanggroe, No. 111 Desa GampongBlang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.4. NURBAITI BIT ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, umur51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Negeri diJakarta Selata, alamat Jalan Pasir Ill, No. 29/06Ciganjur, Jakarta Selatan.5. NETTY HERAWATI BINT! ABDULLAH, KewarganegaraanIndonesia, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuHal. 1 dari 9 hal.

BAHRI BIN ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, umur 40tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamatJalan Pang Nanggroe No. 111, Desa Gampong Blang,Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.8. M. RIZAL BIN ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia,umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastaalamat Jalan Dusun Rukun, Desa Gampong Blang,Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.9.

AZIZAH BINTI HAMDANI, Kewarganegaraan Indonesia, umur45 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,Alamat Jalan Pang Nanggroe, No.111, Desa GampongBlang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa10. AYUKARTIKA BINTI HAMDANI ABDULLAH, KewarganegaraanIndonesia, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaanMahasiswa, alamat Jalan Pang Nanggroe, No.111,Desa Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, KotaLangsa.11. SHINTA RIZKI ANANDA BINT!