Ditemukan 137 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
131 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman ixx.);Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman ixx.)
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman ixx.);Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman ixx.)
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaHalaman 22 dari 138 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.);3. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapHalaman 94 dari 138 halaman.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.).Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangberbunyi sebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorangyang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya;Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)Halaman 21 dari 139 halaman. Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016b.
Neloe, PemberianKredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, VerbumPublishing, 2012, hal ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya;Dalam Putusan Nomor 2239K/PID.SUS
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.).
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.) 3. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut :Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.);3. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndangHalaman 95 dari 141 halaman.
Register : 01-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1209 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakHalaman 22 dari 138 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2016Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.);b.
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.);Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Halaman 94 dari 138 halaman.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman Ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.Dalam Putusan Mahkamah Agung
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagaiberikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.Dalam Putusan Nomor 2239 K
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
200 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.);b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapHalaman 22 dari 150 halaman.
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 23 September 2016 — DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO
120 — 804 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 804 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 263 K/Pid.Sus/20151144 K/Pid/2006, tanggal 13 September 2007 dalam perkara Neloe dkkjo 979 K/Pid /2004, yaitu Tujuan dari prinsip kehatihatian Prudent)dalam dunia perbankan agar kredit yang disalurkan kepada Debiturdapat terbayar pada waktunya dan kredit yang dberikan tidakmengalami kemacetan;5.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.);.
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 16-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263 K/Pid/2014 Tanggal 16 Februari 2015 — ASRO RITONGA, DK
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib menelitinya.Bahwa pembebasan yang demikian bukan merupakan pembebasan yang murni, sehinggaMahkamah Agung R.I. harus menerima permohonan kasasi tersebut, seperti dalamperkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra Alias Tommy Bin Suharto denganputusan Nomor : K.Pid / 2000 tanggal 22 September 2000, serta putusan Nomor : 114K / Pid / 2006 tanggal 13 September 2007 atas nama Terdakwa Edward CornelisWilliam Neloe Dkk, dan Putusan Mahkamah Agung R.I.
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
109 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 48 TahunHalaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 76/B/PK/PJK/2016iv.V.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,telah bersalah atas perbuatan
Putus : 16-03-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191 K/PID.SUS/2014 Tanggal 16 Maret 2015 — PAZWIR, S.Sos
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapiperbuatan Terdakwa tersebut justru menjadi titik awal bahkan kemudianmeluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana tindak pidana korupsiyang mengakibatkan timbulnya kerugian negara (merujuk: PutusanMahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 Kamis, 13 September 2007halaman 163165 dengan Terdakwa Edward Cornellis Wiliam Neloe);Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 04tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah
Putus : 23-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1593 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 — Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pontianak
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menghilangkan Makna kata dapat menganut konsep kerugianNegara dalam arti Materiil, dalam rumusan merugikan perekonomian Negara Sosialadequate merupakan sebagai dampak dari suatu akibat yang ditimbulkan secara tidakjelas, sehingga, mengacu dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang membebaskan tiga mantan Direksi Bank Mandiri (Neloe Cs) dengan pertimbangankredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT.
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)b.
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — Ir. R.M. ALI PATTA D.P., M.M
145 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe dalam pemberian kredit perbankan yangdidakwa dengan tindak pidana korupsi. Di Pengadilan Negeri Neloe dibebaskan namun kemudian di MA dihukum;Memang pemahaman yang berkembang dalam praktek peradilan olehpenegak hukum bisa berbeda dengan kajian akademik yang disampaikanoleh pakar hukum dalam memberikan solusinya.
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
82 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)b.