Penih, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pondok PakulonanRT 001/012 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong UtaraKota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon ;Herlinah binti H.

Hassan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diPondok Pakulonan RT 001/012 Kelurahan Pakualam KecamatanSerpong Utara Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara int ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il sertamemeriksa buktibukti di persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II berdasarkan suratpermohonannya tertanggal O4 Oktober

Sumedang, tanggal tanggal 17 April 1949;e Bahwa nama pemohon waktu kecil Rohana dan orang suka memanggilAna;e Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1966 pemohon melangsungkanpernikahan dengan seorang perempuan bernama Watidjah sesuaiHal dari 12dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10113/PW.01/209/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dan namapemohon yang tercantum Rohana ;Bahwa dahulu pemohon bertempat tinggal di Desa Pakualam

menyatakan tetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti suratsurat berupa :1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3173061704490005 tanggal 30Desember 2014 atas nama NANA MULYANA yang dikeluarkan KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang,selanjutnya diberi tanda P 1;Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No. 474/3987/Ds/2015 tanggal27 Agustus 2015 atas nama NANA MULYANA dikeluarkan oleh KepalaDesa Pakualam

tercantumlah nama ANA SUPIJAH B PIA akantetapi yang dimaksud adalah Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P2berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PakualamKecamatan Darmaraja yang menerangkan bahwa nama NANA MULYANA yangtercetak pada KK dan KTP dengan nama ANA SUPIJAH B PIA yang tercetak diPenerima ganti rugi Tahun 1984/1986 adalah orang yang sama, demikian jugadengan bukti surat bertanda P7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam

Halaman 11 dari 30Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Para Penggugattelah mengajukan alat bukti surat yaitu: Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAJAT ( Penggugat ), diberitanda P1; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYA ( Penggugat ), diberitanda P2 ; Foto copy Bagan Silsilah ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangan olehKepala Desa Pakualam, diberi tanda P3 ; Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama Bapak Sasta dengan lbu Siemyang dibuat/dikeluarkan oleh Kantor

Darmaraja, diberitanda P4 ; Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama lbu Siem yang dibuat dandikeluarkan oleh Kepala Desa Pakualam, diberi tanda P5 ; Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Bapak Sasta yang dibuatdan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakualam, diberi tanda P6 ; Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Jajat yang dibuat danditanda tangan oleh Kepala Desa Pakualam, diberi tanda P7 ; Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Jajat yang dibuat danditanda tangan oleh

Kepala Desa Pakualam, diberi tanda P8 ; Foto copy Kartu Keluarga atas nama Jajat yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan SipilSumedang, diberi tanda P9 ; Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama Jajat dengan Mursih yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.

Darmaraja, diberi tanda P10; Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Wahya yang dibuat danditanda tangan oleh Kepala Desa Pakualam, diberi tanda P11 ; Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Wahya yang dibuat danditanda tangan oleh Kepala Desa Pakualam, diberi tanda P12 ; Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama Wahya dengan Titi yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Darmaraja, diberi tanda P13 ;Putusan Nomor:5/PDT.GS/2017/PN.SMD.

PUTUSANNomor 452/Pdt.G/2022/PA.TgrsAN ) as)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, NIK. 12 Juni 2019, tempat dan tanggal lahir, Purbalingga,05 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXxX, tempat kediaman diPondok Pakualam (Masjid Asma'ul Husna) Rt.001Rw.010 Kelurahan

Pakualam Kecamatan SerpongUtara Propinsi Banten sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, NIK. 12 Juni 2019, tempat dan tanggal lahir, Purbalingga,05 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediamandi KOTA TANGERANG SELATAN PROPINSI BANTEN,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.TgrsKantor Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara pada tanggal 4 Januari2021, untuk itu mohon untuk berperkara secara CumaCuma Prodeo/LPBP;2. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1991 dihadapanPejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang AnyarKabupaten Purbalingga sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta NikahNomor: 503/46/X11/1991;2.

Sumawijaya (Suami Penggugat) seluas 525,5 M2, Kelas S.III No.C.322 Persil 105, yang terletak di Dusun Cilembu Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jatigede pada Lembar Peta No. 308A, Peta Bidang No. 599, diatas namakan Bapak W.

Sumawijaya (Suami Penggugat)seluas 525,5 M2, Kelas S.IIl No.C.322 Persil.105, yang terletak di DusunCileumbu Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten SumedangProvinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek pembangunan WadukJatigede pada Peta Bidang No. 599, terdata atas nama Bapak W.Sumawijayabin Sanji (Suami Penggugat),yang pada tahun 1984 mendapat gantirug!

Sumawijaya (Suami Penggugat) seluas525,5 M2, Kelas S.III No.C.322 Persil.105 yang terletak di Dusun CileumbuDesa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Propinsi JawaBarat tersebut dibangun pada tahun 1979, yang lebih dulu dibangun darirumah tinggal Bapak Uneb;Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sukatma dan saksi Maman dipersidangan terungkap fakta bahwa bangunan rumah tinggal permanen yangdibangun oleh Bapak Uneb bin Enan (Ayah kandung Penggugat) tersebut,satu dinding dengan bangunan Heleran

Sumawijaya (Suami Penggugat)seluas 525,5 M2, Kelas S.IIIl No.C.322 Persil.105, yang terletak di DusunCileumbu Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten SumedangProvinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek pembangunan WadukJatigede pada Lembar Peta No. 308A, Peta Bidang No. 599,terdata atasnama Bapak W.Sumawijaya bin Sanji (Suami Penggugat),yang pada tahun1984 mendapat ganti rugi bangunan sebesar Rp.5.187.882, (lima juta seratusdelapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)

Apakah benar bangunan rumah tinggal permanen dan bangunan Helerandengan luasan 149,72 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak W.Sumawijaya (Suami Penggugat) seluas 525,5 M2, Kelas S.IIl No.C.322Persil.105, yang terletak di Dusun Cileumbu Desa Pakualam KecamatanDarmaraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, terdaftar dalam dataproyek pembangunan Waduk Jatigede pada Lembar Peta No. 308A, PetaBidang No. 599, terdata atas nama Bapak W.Sumawijaya bin Sanji (SuamiPenggugat), yang pada tahun

Sumawijaya (Suami Penggugat) seluasHalaman 10 dari 22Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.525,5 M2, Kelas S.IIl No.C.322 Persil.105, yang terletak di Dusun CileumbuDesa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Provinsi JawaBarat,terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jatigede pada LembarPeta No. 308A, Peta Bidang No. 599,terdata atas nama Bapak W.Sumawijayabin Sanji (Suami Penggugat),yang pada tahun 1984 mendapat gantirugibangunan sebesar Rp.5.187.882, (lima juta seratus delapan puluh

Perk := 3 =PDM242/TGR/08/2014, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan sebagai berikut :PERTAMABahwa ia terdakwa EKI MAULANA Ms EKI Bin SUWANDI pada hari Senin tanggal02 Juni tahun 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juni tahun 2014 bertempat di dalam ATM BCA, Jl Raya Boulevard No 10 A, AlamSutera, Kel Pakualam, Kec Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTangerang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasal, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukantanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,1039 (nolkoma satu nol tiga sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni tahun 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempatdi dalam ATM BCA, J1 Raya Boulevard No 10 A, Alam Sutera, Kel Pakualam

PakuAlam, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan. Bahwa benar awalmula pada harisenin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wib Sdri. AMEL menghubungi saksiSANUDIN dan mengatakan "bang... sediain setengah", dan saksi SANUDINjawab "yaudah ntar kuda gua yang kesitu". Kemudian saksi SANUDIN bicaradengan terdakwa EKI yang saat itu berada di rumah saksi SANUDIN danmengatakan "ki...si amel mesen nih, gua gak taulah rumah si amel, dan di jawaboleh terdakwa EKI yaudah sini gua anter?"

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Arbaena binti Shabu Pakualam untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Bibin Irawan bin Edi Suwarno.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

./2016yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembayaranganti kerugian, baik fisik maupun non fisik, kepada warga yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulonprogo;Bahwa Pemohon Keberatan adalah petani tambak, yang mengelola usahatambak sebagai mata pencaharian, di atas tanah Pakualam Ground (PAG),seluas 1641 m?

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta danAdipati Pakualam yang bertahta;Halaman 14 dari 42 hal. Put.

untuk Tanah Kadipaten Pakualam; Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten Pakualamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah,Pemerintah Daerah, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; Bahwa status kepemilikan atas tanah yang dilakukan pengelolaannya olehPemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan membuat tambak udangadalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualam, walaupunpembuatan/pengelolaan tambak tersebut diketahui dan tidak dilarang olehHalaman 39 dari 42 hal.

Nomor 3541 K/Pdt./2016Adipati Pakualam, namun faktanya Pemohon Keberatan/Termohon Kasasitidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo danPemerintah Desa setempat serta tidak pernah mendapatkan izin untukmenggarap/mengelola tanah tersebut; Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi bukanlahpenggarap yang medapatkan izin dan bukan pula sebagai pemilik tanahtersebut, sehingga Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi tidak beralasanhukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK 24) : Pasal 46:Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalampengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan danKadipaten; Pasal 47 :(1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dantanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yangbertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan

BAYUDONO, M.Sc Bahwa Saksi keturunan dari Pakualam; Bahwa Saksi sebagai kepala kantor Pertanahan di PuroPakualaman;Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN WatBahwa yang dimaksud dengan tanah Pakualam Ground adalahtanah warisan;Bahwa luas tanah Pakualam Ground adalah 4.000 cacah, yanglokasinya sepanjang pantai selatan dari sungai Progo ke baratsampai sungai Bogowonto dan ditambah sedikit di sebelah baratsungai Bogowonto;Bahwa tanahtanah Pakualam Ground yaitu di RYKBLAT 2918sudah diatur dalam

Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarangtidak pernah keluarBahwa tanahtanah Pakualam tersebut Saksi perbolehkan ataupunkerabat memperbolehkan pemanfaatannya kepada masyarakat danuntuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi syaratnya tidak bolehdimiliki.Bahwa penambakpenambak di tanah Pakualam tersebut tidak adaijinnya;Bahwa syaratsyarat untuk memperoleh ijinnya tersout mudah yaitumelapor ke Pemerintah Daerah yaitu di Bagian Tata Ruang,kemudian Pemerintah Daerah akan meneruskan permohonan

Disitu mencakup luas dan jenis ikan yang dibudidaya;Bahwa untuk tambak udang harus ada ijinnya;Bahwa di kantor kami sudah melakukan pendataan dan disitupenambak sudah membuat surat pernyataan, yang isinya dari suratpernyataan tersebut akan menghentikan;Bahwa yang dibangun tambak oleh penambakpenambak tersebuttanah milik Pakualam Ground;Bahwa desa yang kena dampak pembangunan bandara yaitu DesaGlagah, Paliyan, Sindutan dan Jangkaran;Bahwa membuat tambak sehingga memerlukan ijin oleh karenabahayanya

Disitu mencakup luas dan jenis ikan yang dibudidaya;Bahwa untuk tambak udang harus ada ijinnya;Bahwa di kantor Saksi sudah melakukan pendataan dan disitupenambak sudah membuat surat pernyataan, yang isinya dari suratpernyataan tersebut akan menghentikan;Bahwa yang dibangun tambak oleh penambakpenambak tersebuttanah milik Pakualam Ground;Bahwa desa yang kena dampak pembangunan bandara antara lainDesa Glagah, Paliyan, Sindutan dan Jangkaran;Bahwa bahayanya pendirian tambak sehingga memerlukan jjinkarena

PENETAPANNomor 519/Pdt.P/2017/PA.TgrsaS Gor J all) usDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhnkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (ItsbatNikah), yang diajukan oleh :Muhamad bin Niman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pondok PakulonanRT 003/012 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong UtaraKota Tangerang

Selatan, sebagai Pemohon ;Ini binti Nain, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di PondokPakulonan RT 003/012 Kelurahan Pakualam KecamatanSerpong Utara Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan meneliti Suratsurat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il sertamemeriksa buktibukti di persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II berdasarkan

Topik bin Wasjan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PondokPakulonan RT 002/012 Kelurahan Pakualam KecamatanSerpong Utara Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon ;Lenah binti Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diPondok Pakulonan RT 002/012 Kelurahan Pakualam KecamatanSerpong Utara Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan meneliti

Pasal 47:(1)Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta danAdipati Pakualam yang bertahta;Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuksebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingansosial dan kesejahteraan masyarakat;Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesual

(Termohon Kasasitidak ada izin persetujuan dari Kadipaten Pakualam untukmenggarap/mengelola usaha tambak udang);Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 3542 K/Pdt./2016Cc. Peraturan Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun2013 tentang Kewenangan dalam Urusan KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta (TK 24) khususnya dalamPasal 47 ayat (3) menyebutkan: Pengelolaan danpemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan.

Nomor 3542 K/Pdt./2016Kadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam; Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten Pakualamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan

Pemerintah,Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; Bahwa status kepemilikan atas tanah yang dilakukan pengelolaannya olehPemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan membuat tambak udangadalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualam, walaupunpembuatan/pengelolaan tambak tersebut diketahui dan tidak dilarang olehAdipati Pakualam, namun faktanya Pemohon Keberatan/Termohon Kasasitidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo danPemerintah Desa setempat serta tidak

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan danTanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahtadan Adipati Pakualam yang bertahta;Halaman 15 dari 40 hal. Put.

Bayudono, M.Sc., dipersidangan,pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakatharus tetap mengacu kepada: UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK23) padaPasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:Pengelolaan danpemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten olehpihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultananuntuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipatenuntuk tanah Kadipaten (Termohon Kasasi tidak ada izinpersetujuan dari Kadipaten Pakualam

seksama memori kasasi tanggal 29 September 2016 dankontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016, dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Wates, telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Yogyakarta menyebutkan: Pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam

untuk Tanah Kadipaten Pakualam; Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten Pakualamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah,Pemerintah Daerah, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; Bahwa status kepemilikan atas tanah yang dilakukan pengelolaannya olehPemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan membuat tambak udangadalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualam, walaupunpembuatan/pengelolaan tambak tersebut diketahui dan tidak dilarang olehAdipati Pakualam, namun faktanya Pemohon Keberatan/Termohon Kasasitidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo danPemerintah Desa setempat serta tidak pernah mendapatkan izin untukmenggarap/

Pasal 47:(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta danAdipati Pakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuksebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingansosial dan kesejahteraan masyarakat;(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kesultanan dan TanahKadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat

Hatmonodipersidangan, bahwa pemanfaatan/pengelolaan tanah PAGoleh warga masyarakat harus tetap mengacu/berpedomankepada:UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK23) padaPasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:Pengelolaan danpemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipatenoleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuanKesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin persetujuanKadipaten untuk Tanah Kadipaten;(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dariKadipaten Pakualam

tanggal 10 Oktober 2016 dan 11Oktober 2016, serta kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Wates, telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Yogyakarta menyebutkan: Pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam

untuk Tanah Kadipaten Pakualam; Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten Pakualamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah,Pemerintah Daerah, Pemerintah

Nomor 3673 K/Padt./2016 Bahwa status kepemilikan atas tanah yang dilakukan pengelolaannya olehPemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan membuat tambak udangadalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualam, walaupunpembuatan/pengelolaan tambak tersebut diketahui dan tidak dilarang olehAdipati Pakualam, namun faktanya Pemohon Keberatan/Termohon Kasasitidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo danPemerintah Desa setempat serta tidak pernah mendapatkan izin untukmenggarap/mengelola tanah

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta (TK 24) : Pasal 46:Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalampengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan danKadipaten; Pasal 47 :(1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dantanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yangbertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;(2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan

BAYUDONO, M.ScBahwa Saksi keturunan dari Pakualam;Bahwa Saksi sebagai kepala kantor Pertanahan di PuroPakualaman;Bahwa yang dimaksud dengan tanah Pakualam Ground adalahtanah warisan;Bahwa luas tanah Pakualam Ground adalah 4.000 cacah, yanglokasinya sepanjang pantai selatan dari sungai Progo ke baratsampai sungai Bogowonto dan ditambah sedikit di sebelah baratsungai Bogowonto;Bahwa tanahtanah Pakualam Ground yaitu di RYKBLAT 2918sudah diatur dalam UU Pokok Agraria, yaitu tentang masalah tanahadat.

Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarangtidak pernah keluarBahwa tanahtanah Pakualam tersebut Saksi perbolehkan ataupunkerabat memperbolehkan pemanfaatannya kepada masyarakat danuntuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi syaratnya tidak bolehdimiliki.Bahwa penambakpenambak di tanah Pakualam tersebut tidak adaijinnya;Bahwa syaratsyarat untuk memperoleh ijinnya tersebut mudahyaitu melapor ke Pemerintah Daerah yaitu di Bagian Tata Ruang,kemudian Pemerintah Daerah akan meneruskan permohonan

Disitu mencakup luas dan jenis ikan yang dibudidaya;Bahwa untuk tambak udang harus ada ijinnya;Bahwa di kantor kami sudah melakukan pendataan dan disitupenambak sudah membuat surat pernyataan, yang isinya dari suratpernyataan tersebut akan menghentikan;Bahwa yang dibangun tambak oleh penambakpenambak tersebuttanah milik Pakualam Ground;Bahwa desa yang kena dampak pembangunan bandara yaitu DesaGlagah, Paliyan, Sindutan dan Jangkaran;Bahwa membuat tambak sehingga memerlukan ijin oleh karenabahayanya

Disitu mencakup luas dan jenis ikan yang dibudidaya;Bahwa untuk tambak udang harus ada ijinnya;Bahwa di kantor Saksi sudah melakukan pendataan dan disitupenambak sudah membuat surat pernyataan, yang isinya dari suratpernyataan tersebut akan menghentikan;Bahwa yang dibangun tambak oleh penambakpenambak tersebuttanah milik Pakualam Ground;Bahwa desa yang kena dampak pembangunan bandara antara lainDesa Glagah, Paliyan, Sindutan dan Jangkaran;Bahwa bahayanya pendirian tambak sehingga memerlukan jijinkarena

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/264/Ds/2016, tertanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam, yang menerangkan tentang kematian MARTA,untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 3 ;.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor :474/265/Ds/2016, tertanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam, yang menerangkan tentang kematian SALSIH,untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 4 ;.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/1181/Ds/2016, tertanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam, yang menerangkan tentang kematian SAHDI,untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 6 ;.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/1182/Ds/2016, tertanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam, yang menerangkan tentang kematian KASTEM,untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 7 ;.

/311/Ds/2016, tertanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda P 10;11.Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yangmenerangkan tentang ahli waris atas nama TARYO, dengan Nomor :474/312/Ds/2016, tertanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Pakualam, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda P 11;12.Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor :3211180906750007

Lahir : Surabaya, 1 September 1961;Agama : KristenAlamat : Jalan Sutera Onyx XI6 Alam Sutera, RT/RW 001/008,Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,selanjutnya disebut sebagai : Pemohon,w Setelah membaca Berita Acara Sidang hari Rabu ,tanggal 21 Agustus2019 setelah membaca Pemohon surat Pencabutan tanggal 21 Agustus 2019,bahwa Pemohon menyatakan perkaranya dicabut berdasarkan surat Pencabutantanggal 21 Agustus 2019 ;w Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannyaberdasarkan surat Pencabutan

./2016Cc.Kadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usahatambak udang); Peraturan Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun2013 tentang Kewenangan dalam Urusan KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta (TK 24) khususnya dalamPasal 47 ayat (3) menyebutkan: Pengelolaan danpemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipatensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan (Termohon Kasasi tidakmematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinanserta peraturan terkait lainnya

Nomor 3388 K/Padt./2016Bahwa Pasal 33 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Yogyakarta menyebutkan: Pengelolaan dan pemanfaatanTanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkanizin/persetujuan Kesultanan untuk Tanah Kesultanan dan izin pihakKadipaten Pakualam untuk Tanah Kadipaten Pakualam;Bahwa Pasal 47 Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013mengatur: Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanahKadipaten Pakualam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 dilaksanakanoleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yangbertahta, kKemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan danPemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten Pakualamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah,Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;Bahwa status kepemilikan atas tanah yang dilakukan pengelolaannya olehPemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan membuat tambak udangadalah tanah PAG milik Kadipaten

Pakualam, walaupunpembuatan/pengelolaan tambak tersebut diketahui dan tidak dilarang olehAdipati Pakualam, namun faktanya Pemohon Keberatan/Termohon Kasasitidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo danPemerintah Desa setempat serta tidak pernah mendapatkan izin untukmenggarap/mengelola tanah tersebut;Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi bukanlahpenggarap yang medapatkan izin dan bukan pula sebagai pemilik tanahtersebut, sehingga Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi

KASMAN ;Bahwa nama yangbtertera pada Surat Nikah, Kartu TandaPenduduk serta Kartu Keluarga adalah KARJA bin KASAN;Bahwa dahulu ketika pemohon menerima ganti rugitempat tinggal pemohon di desa Pakualam, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang ;Bahwa setelah menerima uang ganti rugi tersebut, padatahun 1987 Pemohon dan keluarga pindah ke DususnKebonbala RT. 004 RW. 03 Desa Cigintung, KencamatanCisitu Kabupaten Sumedang samapai sekarang ;Bahwa bulan Agustus 2015 pemohon mendapat panggilandari Panitia

Bahwa perbedaan di atastidak merubah jenis orang tersebut, namun tetap orang yangsama.Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca danmencermati buktibukti yang telah diajukan Pemohondipersidangan di atas dihubungkan dengan dalildalilpermohonan pemohon maka terdapat bukti yang = salingmendukung dan menguatkan dan bersesuaian pula dengan bukti11bertanda P 3 yaitu berupa Photo copy Surat Keterangandari Kecamatan Darmajaya Desa Pakualam No : 474/3895/DS/2015 yang telah menerangkan bahwa berdasarkan keterangandari

Wates Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, KotaTangerang SelatanAgama :IslamPekerjaan : Tidak Bekerja().

Thamrin KM. 7 Tangerang, Kelurahan Pakualam, Kecamatan SerpongUtara, Kota Tangerang Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagia satu 3 =perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yangdilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui