dan sdra VERI SAPUTRA MENJAWABTANGGAL 05 SEPTEMBER 2018 KITA AKAN MENGADAKANPERKUMPULAN DIJALAN DOCK DEPAN KANTOR PARTAI PANkemudian saksi menyerahkan uang administrasi sebesar Rp 2.000.000(dua juta rupiah) dan sdra VERI SAPUTRA memberikan kwitansibermaterai kemudian saksi pulang.Bahwa saksi pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 wibsaksi dihubungi sdra VERI SAPUTRA dan mengatakan PERTEMUANTANGGAL 10 SEPTEMBER 2018 JAM 10.00 WIB Di depan kantor PANYa !

Fatmawati dankontraktornya adalah CV Hitam Putin dengan direktur Niko Mardianto,PAnya Ir.

Fatmawati, PAnya Ir. Rinaldi,MM. PanitiaPemeriksa Barang Ketua Zailani, SE dan Sekretaris saksi sendiri sertaanggota Uswanto terhadap orangorang tersebut saksi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa benar Nomor kontrak:602.1/SPK/2852.A/APBD2015 tanggal 10Nopember 2015 dengan nilai kontrak Rp. 957.126.275. RABHalaman 52 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Bahwa benar Berdasarkan Petunjuk teknis Perikanan Budi Daya bahwasfesifikasi benih ikan adalah:a. Sehat dan tidak berpenyakit;b.

Nasri yang membeli kaplingan tersebut menerima uangKKPA sejak tahun 2008 sampai dengan Mei 2011, namun ketikapengurus koperasi yang baru, maka uang KK PAnya ditahan oleh pihakkoperasi; Bahwa Sudirman yang dimaksud sebagai anggota saksi adalahSudirman yang berasal dari Palembang yang menetap sejak tahun2004; Bahwa sebelum kaplingan an. Sudirman tersebut dijual, terlebihdahulu kaplingan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Imar hal tersebutdilakukan atas inisiatif saksi sendiri dan Sdri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat padanya, namun menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuaidengan kewenangan yang ada padanya.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangada panya diantaranya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas,agar

diberikan oleh ahli LKPP yang mana saja tergantungwaktu luang, artinya tidak berdasarkan regional lagi;Bahwa ahli dalam memberikan pendapat hanya sebatas memberikan pendapatatau masukan sesuai dengan aturan tentang proses yang harus dijalankan, tapipengadaan alkes medis dan non medis ini banyak yang tidak sesuai prosedur,namun LKPP tidak ada kewenangan untuk membatalkan LPSE, walaupun sudahbisa diketahui oleh siapa saja termasuk mungkin LPPK sendiri;Bahwa apabila pagu anggaran berasal dari APBN maka PAnya

adalah Menteriyang bersangkutan dan boleh menunjuk SKPD sebagai KPA, sedangkan apabilapagu anggaran berasal dari APBD maka PAnya SKPD sehingga bolehmengangkat/menunjuk Panitia seperti PPK tapi SKnya Kepala Daerah, tapiuntuk Pokja ditunjuk dan diangkat dengan SK Kepala Daerah, hal ini juga bisadipakai dalam pengadaan barang yang dana bersumber APBN;Bahwa pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA tidak boleh 100%,melainkan sebagian saja, seperti pengawasan tetap berada di PA;Bahwa PPK bisa membatalkan

menghindariprosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;Bahwa PPK bertanggungjawab pelaksanaan Pengadaan barang karenapengadaan barang itu sendiri yang tertinggi di tangan PPK, sedangkan untukproses penyedia pengadaan menjadi tanggungjawab Pokja dan prosespembayaran merupakan tanggungjawab PA/KPA;Bahwa dalam suatu pengadaan yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur, makasanksinya ada yang berupa administrasi dan ada yang perdata maupun pidana,tapi untuk menentukan sanksi administrasi ini tergantung pada PAnya

Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009),sementara PAnya Terdakwa, PPTKnya Suratman;Bahwapelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT.

Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009),sementara PAnya Terdakwa, PPTKnya Suratman; Bahwapelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT.

Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009),sementara PAnya Terdakwa, PPTKnya Suratman;Bahwapelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT.

Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009),sementara PAnya Terdakwa, PPTKnya Suratman;Bahwapelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT.

Bupati Lebong nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009),sementara PAnya Terdakwa, PPTKnya Suratman;Bahwa pelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT.

Sayatidak peduli , cicing sing nganggo otak peteng peteng uyut mai ,yang artinya Anjing tidak panya otak malam malam ribut kesini,mendengar itu Sdr TRI YULIANTO marah dan berkata apa maksudpak ngomong begini*;Bahwa selanjutnya korban berdiri dan mengambil gelas dengantangan kanannya dari posisi berdirinya, hendak melemparkan gelas kearah TRI YULIANTO namun terdakwa mengambil gelas tersebutdengan tangan kanan lalu memukulkan ke wajah korban sehinggagelas jatuh pecah, saat itu langsung Sdr TRI YULIANTO

danmenandatangani kontrak dan dokumendokumen lainnya dengan rekananpememang lelang dimaksud;Bahwa PPK bertanggungjawab pelaksanaan Pengadaan barang karenapengadaan barang itu sendiri yang tertinggi di tangan PPK, sedangkan untukproses penyedia pengadaan menjadi tanggungjawab Pokja dan tanggung jawabPemeriksaan hasil pekerjaan berada di tangan P2HP sedangkan prosespembayaran merupakan tanggungjawab PA/KPA, kerana pada dasarnya yangmemikili uang adalah PA/KPA;Bahwa apabila pagu anggaran berasal dari APBN maka PAnya

adalah Menteriyang bersangkutan dan boleh menunjuk SKPD sebagai KPA, sedangkanapabila pagu anggaran berasal dari APBD maka PAnya SKPD sehingga bolehmengangkat/menunjuk Panitia seperti PPK tapi SKnya Kepala Daerah, tapiuntuk Pokja ditunjuk dan diangkat dengan SK Kepala Daerah, hal ini juga bisadipakai dalam pengadaan barang yang dana bersumber APBN;Bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PA/KPAkarena pada dasarnya PA/KPAlah yang memeliki uang dan pekerjaan tersebut,tapi karena

danmenandatangani kontrak dan dokumendokumen lainnya dengan rekananpememang lelang dimaksud; Bahwa PPK bertanggungjawab pelaksanaan Pengadaan barang karenapengadaan barang itu sendiri yang tertinggi di tangan PPK, sedangkan untukproses penyedia pengadaan menjadi tanggungjawab Pokja dan tanggung jawabPemeriksaan hasil pekerjaan berada di tangan P2HP sedangkan prosespembayaran merupakan tanggungjawab PA/KPA, kerana pada dasarnya yangmemikili uang adalah PA/KPA; Bahwa apabila pagu anggaran berasal dari APBN maka PAnya

adalah Menteriyang bersangkutan dan boleh menunjuk SKPD sebagai KPA, sedangkanapabila pagu anggaran berasal dari APBD maka PAnya SKPD sehingga bolehmengangkat/menunjuk Panitia seperti PPK tapi SKnya Kepala Daerah, tapiuntuk Pokja ditunjuk dan diangkat dengan SK Kepala Daerah, hal ini juga bisadipakai dalam pengadaan barang yang dana bersumber APBN;Bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PA/KPAkarena pada dasarnya PA/KPAlah yang memeliki uang dan pekerjaan tersebut,tapi karena

siswa tahun 2008 saksi menduduki jabatan sebagai PltKepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sehingga saksi saat itu belumberperan mengambil kebijakan ;62Pada tahun 2008 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ada melaksan akanpengadaan kartu nomor induk standar nasional (NISN) siswa dengannama programnya yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi BerbagaiPeraturan Pemerintah di Bidang PendidikanPada saat melaksanakan pengadaan kartu nomor induk standar nasional(NISN) siswa tahun 2008 yang menjabat selaku PAnya

siswa tahun 2008 saksi menduduki jabatan sebagai PltKepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sehingga saksi saat itu belumberperan mengambil kebijakan ; Pada tahun 2008 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ada melaksanakanpengadaan kartu nomor induk standar nasional (NISN) siswadengan namaprogramnya yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai PeraturanPemerintah di Bidang Pendidikan Pada saat melaksanakan pengadaan kartu nomor induk standar nasional(NISN) siswa tahun 2008 yang menjabat selaku PAnya

Bahwa kwitansi pengeluaran/pembayaran uang kepada rekanandibuat dan ditandatangani saksi sebelum uang tersebut masuk kerekening rekanan; Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan telah selesai atau belum,karena saksi hanya memeriksa kelengkapan administrasi saja,namun kalau pekerjaan belum selesai 100%, maka seharusnyatidak boleh dibayarkan untuk 100%, karena pekerjaan yangdibayarkan hanya pekerjaan yang telah selesai; Bahwa saksi tidak tahu, apakah apabila dana bersumber dariAPBN atau APBD status PAnya

lelang itu adalah suatu perusahaan bodongbahkan proyeknya sudah selesai dimana perusahaan itu dimanfaatkanorang lain, kepada user dilakukan audit dahulu terhadap pekerjaannya ;Bahwa apakah hasil pekerjaannya itu ada unsur melawan hukum,prinsipnya itu tergantung dan sesuai dengan letak kesalahannya itu ;Bahwa Perpres 54 tahun 2010 itu peraturan pelaksanaan dari UUNomor 17 dan UU nomor 1 tahun 2004 ;Bahwa kewenangan PA itu secara eksplisit sudah disebutkan dalam UUkeuangan negara dimana kalau APBN itu PAnya

waktunya sudah mepet dan diakhir tahun lagi, bukan karena saksisakit dan sebagainya;Bahwa sakti tidak tahu berapa perusahaan yang ikut mendaftar dan nomorurut saksi pada waktu mendaftar, saksi lupa;Bahwa barangbarang alkes saksi peroleh melalui distributor yang ada diJakarta, tapi saksi lupa nama perusahaannya;Bahwa pada waktu pengadaan alkes tahun 2011 dan tahun 2012 KetuaPanitia lelangnya sama, tapi anggota berbeda;Bahwa dalam pengadaan alkes tahun 2012 ini selaku PPTKnya adalahHerry, sedangkan PAnya

Nomor : KEP. 32998/MEN/B/IMTA/2014,tanggal 13 Agustus 2014, Tentang Pemberian IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),bernama PANYA PRATHUMRACHA, Atas NamaPT. S&T Mitra Mina Industri, (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Keputusan a.n. Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi R.. Direktur Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja u.b. Direktur81.Bukti P 76!82.Bukti P 76mPengendalian Penggunaan Tenaga Kerja AsingKementerian Tenaga Kerja Dan TransmigrasiR.l.

barang dan alatalat yang tidak terpasang ada diworkshop PU dan ada yang diteluk nilau;Halaman 54 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Bahwa item yang tidak terpasang tersebut masuk dalam laporanKemajuan Pekerjaan, dan dibayarkan;Bahwa Material on Site (MOS) seharusnya tidak boleh dibayarkan, namunbaru saksi ketahui setelah saksi diperiksa penyidik;Bahwa Pekerjaan pemasangan tidak ikut dibayarkan;Bahwa Hendri Sastra selaku PA pada Kontrak I, Kontrak Anak II sedangpada Kontrak anak III PAnya

Dalam hal ini terdakwaselaku PPTKnya yang ditunjuk oleh Kadis/PA, sehingga dalampelaksanaan tugas ini, bertanggungjawab kepada PA;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, terdakwa selaku PPIKsedangkan PAnya adalah Ringkai Rambang, pengelola teknis adalahFanelson, pengawas teknis adalah Agus Stariawan, dan rekanan adalahPT.

Bahwa seingat saksi proyek yang sudah diberikan kepada Terdakwa yaitupengadaan alat peraga SD Zona 1 dan Zona 2, pengadaan software, alat TIK,seingat saksi itu.Halaman 63 dari 156 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN Plg.Bahwa benar ketika pimpinan saksi perlu uang, itu kompensasinya denganproyek.Bahwa kalau pekerjaan saksi hanya melaksanakan perintah dari Kepala Dinasuntuk meminta sejumlah uang, sedangkan untuk pekerjaan ada PPKnya, adaPPTKnya, ada PAnya, saksi tidak pernah sampai tahu.Bahwa dari