Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukummengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi WAWAN SETIAWAN, karyawan PT Bank BNI,Tbk bagian Divisi Pemrosesan

wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kodeSLIRNNAO25 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau TamblinganSanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN)yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlinat kamerakecil di sisi kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambarberikut : bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWANSETIAWAN dilaporkan kepada saksi NENGAH ARIYASA selaku PenyeliaManajemen Resiko Divisi Pemrosesan

Sus/2019/PN DpsSLIRNNAO25 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau TamblinganSanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN)yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlinat kamerakecil di sisi kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambarberikut : bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWANSETIAWAN dilaporkan kepada saksi NENGAH ARIYASA selaku PenyeliaManajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer padaBank

BNI (Persero) tok Divisi Pemrosesan danpenagihan kredit consumer dengan jabatan penyelia manajemen resikodivisi pemrosesan dan penagihan kredit consumer; Bahwa atasan saksi adalah Ketut Namaradjenar pada BNI DivisiPemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumen, Consumer Loan CenterDenpasar beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasiresiko terkait kartu kredit.

BNI (Persero) tok Divisi Pemrosesan danpenagihan kredit consumer dengan jabatan penyelia manajemen resikodivisi pemrosesan dan penagihan kredit consumer; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasiresiko terkait kartu kredit. Merchant dan investigasi terkait fraud kartuHalaman 29 dari 80 Putusan Nomor 258/Pid.

menurut penilaiannyapermohonan debitur layak;c Menelaah Laporan Kunjungan Setempat dan Call Memo;d Menelaah PAK bersama sama dengan Analisa Kredit;e Memantau Analisa kredit dalam memproses PAK;f Melakukan kontak/Kunjungan /On The Spot kepada nasabah bersamasama Analisa kredit;WEWENANG:a Dapat menetapkan langkahlangkah tindakan yang perlu dilakukan oleh AnalisKredit dan menetapkan batas waktunya;oaDapat menadatangani (memberikan countersign)/menyetujui surat penolakankredit atau menginstruksikan pemrosesan

konsep PAK;QODapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaiankembali;aDapat meminta Analis kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlogis;e Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalam halpenolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK;aDapat memberitahukan kepada Pemimpin atas tertundanya pemrosesan PAK yangtidak wajar;g Setiap saat dapat ikut serta kontak dengan

konsep PAK;c Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaiankembali;d Dapat meminta Analis kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlogis;e Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalamhal penolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK;f Dapat memberitahukan kepada Pemimpin atas tertundanya pemrosesan PAKyang tidak wajar;g Setiap saat dapat ikut serta kontak

konsep PAK;c Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaiankembali.Halaman 163 dari 204 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sbyd Dapat meminta Analis kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlogis;e Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalamhal penolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK;f Dapat memberitahukan kepada Pemimpin atas tertundanya pemrosesan

konsep PAK;Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaiankembali22 225022922 22 nnn nena nn nnn necesDapat meminta Analis kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlogis;Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalamhal penolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK;Dapat memberitahukan kepada Pemimpin atas tertundanya pemrosesan PAKyang tidak wajar;Setiap saat

membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utamadi bidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnyadan kredit mi akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debiturmelampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakandebitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhanhektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dandilakukan pemrosesan

Dapat menadatangani (memberikan countersign) / menyetujui surat penolakankredit atau menginstruksikan pemrosesan konsep PAK;c. Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaian kembali;d. Dapat meminta Analis Kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlogis;e. Merekomendasi / mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalam halpenolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK;f.

Dapat memberitahukan kepada pemimpin atas tertundanya pemrosesan PAK yangtidak wajar;g.

membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama dibidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dankredit it akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debitur melampirkanSurat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyailahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahanperkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dandilakukan pemrosesan

Barang yang Pemohon Banding ekspor adalah Activated Kaolin Clay, smelalui tahapan pemrosesan dan pemurnian, yang produknya berbentukmaupun powder. Dengan Tarif pos 3802.90.20.00, sesuai PEB No. 48!Tanggal 07 Agustus 2012 atas petunjuk klasifikasi atas barang eksporDirektorat Teknis Kepabeanan;2.

Barang yang Pemohon Banding ekspor adalah Activated Kaolin Clay, smelalui tahapan pemrosesan dan pemurnian, yang produknya berbentukmaupun powder. Dengan Tarif pos 3802.90.20.00, sesuai PEB No. 65Tanggal 01 November 2012 atas petunjuk klasifikasi atas barang eksporDirektorat Teknis Kepabeanan;2.

berdasarkan uji laboratorium ataseksportasi yang sama yang diberitahukan dengan PEB no. 463543 tanggal 31 Juni 2012,4775501 tanggal 04 Agustus 2012 dan 477909 tanggal 06 Agustus 2012 sebelumnyakedapatan jenis barang adalah produk mineral dari jenis kaolin yang tidak dikalsinasi denganpos tarif 2507.00.00.00 sehinggga kedapatan jenis dan klasifikasi pos tarif barang tidak sesuaidengan dokumen pemberitahuan;: bahwa barang yang Pemohon Banding ekspor adalah Activated Kaolin Clay,sudah melalui tahapan pemrosesan

.: bahwa barang yang Pemohon Banding ekspor adalah Activated Kaolin Clay,sudah melalui tahapan pemrosesan dan pemurnian, yang produknya berbentukcakes maupun powder.

membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utamadi bidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnyadan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debiturmelampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakandebitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhanhektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dandilakukan pemrosesan

Dapat menadatangani (memberikan countersign) / menyetujui surat penolakankredit atau menginstruksikan pemrosesan konsep PAK;c. Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaian kembali;d. Dapat meminta Analis Kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlogis;e. Merekomendasi / mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalam halpenolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK;f.

Dapat memberitahukan kepada pemimpin atas tertundanya pemrosesan PAK yangtidak wajar;g.

membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama dibidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dankredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debitur melampirkanSurat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyailahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahanperkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dandilakukan pemrosesan

JMI (Jogja Magasa Iron) yang bergerak di bidang penambangan,pengolahan dan pemrosesan pasir besi di Desa Banaran, KecamatanGalur, Kabupaten Kulon Progo kedatangan siswa pramuka dari SLTP Lendah, Kulon Progo yang melakukan kegiatan pramuka berupa cycling(naik sepeda) pengenalan lingkungan, tidak lama kemudian kurang lebihpukul 09.00 datang warga PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantail)melakukan aksi unjuk rasa di Pilot Plant / Pilot Project PT.

JMI (Jogja Magasa Iron) yang bergerak di bidang penambangan,pengolahan dan pemrosesan pasir besi di Desa Banaran, KecamatanGalur, Kabupaten Kulon Progo kedatangan siswa pramuka dari SLTP Lendah, Kulon Progo yang melakukan kegiatan pramuka berupa cycling(naik sepeda) pengenalan lingkungan, tidak lama kemudian kurang lebihpukul 09.00 datang warga PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantail)melakukan aksi unjuk rasa di Pilot Plant / Pilot Project PT.J MI, padaawalnya warga PPLP yang datang hanya puluhan orang

kepengurusannya, sedangkanberkasbekas masih ada dan dikuasai oleh Para Tergugat, untuk itu apabilaPara Tergugat tidak segera menyerahkan berkasberkas sebagaimanadalam posita point 10, maka Para Tergugat harus membayar keterlambatantersebut sejak Februari 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum kepadaPenggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu Rupiah).Bahwa apabila setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugattidak segera menyerahkan berkas dan mempermudah pemrosesan

ke PTTaspen (Persero), serta mepermudah pemrosesan status Kependudukanserta status Penggugat melalui Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Capil,maka melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan aparatkeamanan serta penegak Hukum lainnya berhak untuk memaksa kepadaPara Tergugat agar menyerahkan berkasberkas sebagaimana disebutposita point 10 agar Penggugat bisa memproses ke PT PTASPEN (Persero),Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Capil.Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan atas bukti dan data

Jewel di Jalan Danau TamblinganSanur Denpasar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau SistemElektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi WAWAN SETIAWAN, karyawan PT Bank BNI,Tbk bagian Divisi Pemrosesan

dengan kodeHalaman 5 dari 78 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN DpsS1IRNNAO25 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau TamblinganSanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN)yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamerakecil di sisi Kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambarberikut : Bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWANSETIAWAN dilaporkan kepada saksi NENGAH ARIYASA selaku PenyeliaManajemen Resiko Divisi Pemrosesan

wilayah Denpasar dan setibanya di mesin ATM Bank BNI dengan kodeS1IRNNAO25 area Restaurant Shinning Jewel, Jalan Danau TamblinganSanur, Denpasar, melihat adanya keanehan pada bagian kanopi (cover PIN)yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan setelah dicek terlihat kamerakecil di sisi Kanan bagian dalam kanopi, sebagaimana terlihat dalam gambarberikut : bahwa terhadap temuan tersebut, selanjutnya oleh saksi WAWANSETIAWAN dilaporkan kepada saksi NENGAH ARIYASA selaku PenyeliaManajemen Resiko Divisi Pemrosesan

BNI (Persero) tok Divisi Pemrosesan danpenagihan kredit consumer dengan jabatan penyelia manajemen resikodivisi pemrosesan dan penagihan kredit consumer; Bahwa atasan saksi adalah Ketut Namaradjenar pada BNI DivisiPemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumen, Consumer Loan CenterDenpasar beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasiresiko terkait kartu kredit.

BNI (Persero) tok Divisi Pemrosesan danpenagihan kredit consumer dengan jabatan penyelia manajemen resikodivisi pemrosesan dan penagihan kredit consumer; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasiresiko terkait kartu kredit.

Bahwa merujuk pada Pasal 17 ayat (2) UndangUndang No.11 tahun 1967tersebut diatas, menteri Pertambangan dan Energi telah mengeluarkanKeputusan No.2027 K/201/MPE/1985 tanggal 18 September 1985 (buktiT8), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan menteriPertambangan dan Energi No.678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998(bukti T9) tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KuasaPertambangan, Pemrosesan Dan Pelaksanaan Kontrak Karya DanPerjanjian Karya Pertambangan Batubara ;d.

Menteri tersebut harus c di atas maka Wewenangpemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan Dan PelaksanaanKontrak Karya Dan perjanjian Karya Pertambangan Batubara telahdilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum ;e. Bahwa sebagai konsekwensi hukum dari pelimpahan tersebut makapenolakannyapun secara logika hukum menjadi wewenang DirekturJenderal Pertambangan Umum ;2.

Unichemcandi Indonesia yaitu saksiHAFIAN ARDHIKA untuk melakukan pemesanan lalu menyebutkan jumlahbarang yang dipesan dalam satuan ball (1 ball = 10 kilogram dengan kemasan250 gr) serta tempat pengiriman barangnya, selanjutnya pihak marketing yaitusaksi HAFIAN ARDHIKA akan melakukan pemrosesan pesanan terdakwatersebut dengan membuatkan Sales Order lalu bila terdapat stok yang cukupatas pesanan tersebut maka saksi INDRI ROSALINA selaku pihak Accountingakan mengeluarkan Delivery Order kepada pihak

Unichemcandi Indonesia yaitu saksiHAFIAN ARDHIKA untuk melakukan pemesanan lalu menyebutkan jumlahbarang yang dipesan dalam satuan ball (1 ball = 10 kilogram dengan kemasan250 gr) serta tempat pengiriman barangnya, selanjutnya pihak marketing yaituHalaman 6 dari 12 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sdasaksi HAFIAN ARDHIKA akan melakukan pemrosesan pesanan terdakwatersebut dengan membuatkan Sales Order lalu bila terdapat stok yang cukupatas pesanan tersebut maka saksi INDRI ROSALINA selaku pihak Accountingakan

Perlu ditegaskan bahwaUniversitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badanhukum memiliki Peraturan Rektor Universitas IndonesiaNomor: 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan PetunjukTeknis Pengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor Ul NomorHalaman 17 dari 117 halaman, Putusan Nomor : 67/G /2018/PTUN.Smg0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional BakuLayanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama diUniversitas Indonesia;.

Perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial FISIP Ul dengan Pemerintah Kabupaten Demak tidaksesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia No.020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk TeknisPengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor Ul Nomor0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional BakuHalaman 19 dari 117 halaman, Putusan Nomor : 67/G /2018/PTUN.Smg32.33.34.Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama diUniversitas Indonesia:b.

BupatiDemak yang intinya menegaskan:Bahwa kegiatan proses pengisian perangkat desa di KabupatenDemak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan SosialFISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dantidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yangtercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor :020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk TeknisPengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor Ul Nomor0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku LayananPengajuan dan Pemrosesan

Perlu ditegaskanbahwa Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeribadan hukum memiliki Peraturan Rektor Universitas IndonesiaNo. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk TeknisPengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor Ul Nomor0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional BakuLayanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama diUniversitas Indonesia;2.

No.1318 K/PID/2005pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat IlBadung, serta proses pengalihan haknya harus melalui Gubernur Bali,jadi mekanisme pemrosesan pelepasan hak dilakukan oleh Terdakwaselaku Panitia A kepada para Pemohon hak sebanyak 223 Pemohon haktelah menyimpang dari ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 4 Tahun 1979 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992, danatas pemrosesan tersebut Pemerintah Daerah Tingkat Bali telahkehilangan assetnya + 116.950 m?

Dewa Gede Raka Saputra telah terbukti melakukan perbuatanberupa penyimpangan di dalam pemrosesan permohonan hak terhadapHal. 19 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005Tanah Dana Bukti yang merupakan tanah asset Pemerintah DaerahTingkat Bali, sehingga tanah asset Pemerintah Daerah Tingkat Baliseluas 116.950 m?

kepengurusannya, sedangkanberkasbekas masih ada dan dikuasai oleh Para Tergugat, untuk itu apabilaPara Tergugat tidak segera menyerahkan berkasberkas sebagaimanadalam posita point 10, maka Para Tergugat harus membayar keterlambatantersebut sejak Februari 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum kepadaPenggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu Rupiah).Bahwa apabila setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugattidak segera menyerahkan berkas dan mempermudah pemrosesan

ke PTTaspen (Persero), serta mepermudah pemrosesan status Kependudukanserta status Penggugat melalui Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Capil,maka melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan aparatkeamanan serta penegak Hukum lainnya berhak untuk memaksa kepadaPara Tergugat agar menyerahkan berkasberkas sebagaimana disebutposita point 10 agar Penggugat bisa memproses ke PT PTASPEN (Persero),Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Capil.Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan atas bukti dan data

tanggal 21Juli 2014;Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Terdakwa bukanpegawai/karyawan KPPT Kabupaten Brebes yang tidak berhak mengajukanIMB atas nama orang lain dan Terdakwa juga menyadari bahwa Alm.Kristiyono dan Rafiudin Musa bukan orang yang berhak untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Brebes tentang Ijin Mendirikan Bangunan melainkanTerdakwa mengetahui rekomendasi keluarnya Surat Ijin MendirikanBangunan tersebut dikeluarkan oleh saksi Eko Supriyanto, M.Si. bin Sutiyoselaku Kasi Pemrosesan

Putusan Nomor 523 K/PID/2016Kristiyono dan Rafiudin Musa bukan orang yang berhak untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Ijin Mendirikan Bangunanmelainkan Terdakwa mengetahui rekomendasi keluarnya Surat jinMendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan oleh saksi Eko Supriyanto, M.Si.bin Sutiyo selaku Kasi Pemrosesan pada KPPT Kabupaten Brebes, sehinggaakibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan membuat palsu ataumemalsukan Surat Ijin Mendirikan Bangunan untuk digunakan oleh saksi

21Juli 2014;Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Terdakwa bukanpegawai/karyawan KPPT Kabupaten Brebes yang tidak berhak mengajukanIMB atas nama orang lain dan Terdakwa juga menyadari bahwa Alm.Kristiyono dan Rafiudin Musa bukan orang yang berhak untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Ijin Mendirikan Bangunanmelainkan Terdakwa mengetahui rekomendasi keluarnya Surat jinMendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan oleh saksi Eko Supriyanto, M.Si.bin Sutiyo selaku Kasi Pemrosesan

No. 551 K/PHI/2007menunjukkan hasil kerja seperti yang diharapkan oleh Abhimata ;Bahwa selama bekerja, Pekerja senantiasa bekerja dengan mampu dansebaikbaiknya akan tetapi pimpinan Pekerja tidak mendukung upaya Pekerjameningkatkan prestasi, terbukti telah berkalikali Pekerja meminta kepadaManager agar diberikan Komponen RAM PC yang benarbenar mendukunguntuk pemrosesan data aplikasi tetapi selalu dijawab pakai dulu sarana yangada hingga Pekerja dianggap terlambat dan tidak dapat menunjukkan prestasidibanding

Menyatakan tembakau rajangan hasil pemrosesan Pemohon PeninjauanKembali tidak termasuk dalam pengertian Tembakau Iris dan HasilTembakau dan oleh karenanya bukan merupakan Barang Kena Cukai;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 496/B/PK/Pjk/20194. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakanPengusaha Pabrik sehingga tidak memerlukan Nomor Pokok PengusahaBarang Kena Cukai (NPPBKC):5.

M.H A FID : 2220202220 222eeeneneene eeee bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dan saksibekerja kepada Terdakwa ;bahwa benar saksi bekerja pada perusahaan milik Terdakwa HAMZAH dengannama UD Asli telah memproduksi air Accu dengan merk HDR dan MINI yangbaru berjalan 2 bulan :bahwa benar dalam pemrosesan air accu saksi tidak mengetahuinya, karena saksihanya bertugas untuk mengisi air accu yang sudah jadi dalam tandon, tugas saksihanya memasukkan kedalam botol dengan berbagai

R O ZI : bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan saksibekerja kepada Terdakwa ;bahwa benar saksi bekerja pada perusahaan milik Terdakwa HAMZAH dengannama UD Asli yang baru berjalan 2 bulan dalam memproduksi air accu denganmerk HDR dan MINI ;bahwa benar dalam pemrosesan air accu saksi tidak mengetahuinya, karena saksihanya bertugas untuk mengisi air accu yang sudah jadi dalam tandon, tugassaksi hanyamemasukkan kedalam botol dengan berbagai ukuran, kemudian saksi press