1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman nama istri Pemohon tertulis ROFIATUL HASANAH yang seharusnya ROFIAH.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CINDY KHAIRUNISSAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 April 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 17123/KLU/JP/2010 yaitu dalam pencantuman nama Istri Pemohon tertulis ROFIATUL HASANAH yang seharusnya

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencantunmkan/menambahkan nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon secara lengkap, dari anak ke satu, perempuan dari IBU NENGSIH menjadi anak ke satu, perempuan dari suami istri bernama BOAN ZAELANI dengan NENGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan/pencantuman

nama ayah Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk untuk mencatat tentang pencantuman nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu, perempuan dari IBU NENGSIH menjadi anak ke satu, perempuan dari suami istri bernama BOAN ZAELANI dengan NENGSIH;

Brt.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohontersebut Pengadilan berpendapat jika nama ayah dari seseorangmerupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkanjati diri dan kepribadian seseorang;Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian /pembetulan / penambahan nama ayah memberikan implikasi hukumtertentu. karena pencantuman/penambahan nama ayah mengakibatkanpergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yangbersangkutan.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkanpenambahan/pencantuman nama ayah Pemohon tersebut kepadainstansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk untuk mencatat tentangpencantuman nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dariyang semula tertulis dan terbaca anak ke satu, perempuan dari IBUNENGSIH menjadi anak ke satu, perempuan dari suami istribernama BOAN ZAELANI dengan NENGSIH;Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2019/PN.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602/DIS/2002, tanggal 25 Maret 2002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, terdapat kesalahan pencantuman nama Pemohon yakni Teguh, yang seharusnya adalah Teguh Widodo;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan dan pencantuman nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602/DIS

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk untuk memperbaiki Paspor No.C8868149 milik Pemohon yaitu pencantuman tahun lahir Pemohon tertulis 1981 yang seharusnya 1986 ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Rbi, tanggal 15 Maret 2018 sekedar mengenai penulisan atau pencantuman tentang kewenangan mengadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

memperbaiki menghilangkan katakata bahwa Pengadilan AgamaRaba Bima berwenang memeriksa perkara ini tidak perlu dicantumkan diamarputusan, karena hal itu dianggap berlebihan sebab tidak ada kewajiban bagiPengadilan Negeri untuk menentukan atau menunjuk suatu Pengadilan mana yangharus menyidangkan perkara dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusanPengadilan Negeri Raba Bima Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Rbi, tanggal 15 Maret 2018perlu diperbaiki sekedar mengenai penulisan atau pencantuman

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor73/Pdt.G/2017/PN.Rbi, tanggal 15 Maret 2018 sekedar mengenai penulisanatau pencantuman tentang kewenangan mengadili yang amarnya berbunyisebagai berikut; Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah);Demikian

Karenanya kesalahan pencantuman suratkeberatan/penolakan Penggugat No mor:489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember2015 dalam Objek Gugatan tersebut sangatmerugikan Penggugat dan bertentangan denganketentuan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No.18Tahun 2014;Add. g.h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitamdan Daftar Hitam NasionalBahwa, ketentuan tentang pencantuman/pemasukandalam daftar hitam dan daftar hitam nasional diaturdalam Pasal 14 dan 15 Perka LKPP No.18 Tahun2014.

Pencantuman/pemasukan dalam daftar hitamdan daftar hitam nasional oleh Lembaga KebijakanPengadaan Barang/JJasa Pemerintah (LKPP)Hal 23 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUNJKT.dilakukan dengan terlebin dahulu melakukanpenelitian tentang kelengkapan surat keputusanpenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),yang berbunyi : LKPP mencantumkan/memasukkanDaftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasionalberdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dariPA/KPA

2016, Pejabat Pembuat Komitmen DinasPenataan Kota Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta(PPK) bersurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)melalui Surat Nomor 6373/1.711.53 Hal Usulan PenetapanSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, untukmengusulkan penetapan Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat,dengan jenis pelanggaran tidak dapat menyelesaikanpekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah JakartaTimur TA 2015 sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab

Bahwa Pasal 6 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014,menyebutkan:Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a. pengusulan;b. pemberitahuan;c. keberatan;Hal 45 dari 105 hal Putusan Nomor:47/G/2017/PTUNJKT.d. permintaan rekomendasi;e. pemeriksaan usulan;f, penetapan;g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam;danh. pencantuman/pemasukan dalam Daftar HitamNasional.5.

dalam daftar hitam diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 yang diajukan olehPenggugat Majelis Hakim menemukan bukti adanya keberatan dariPenggugat atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftarhitam melalui Surat Penggugat Nomor : 001/S.KeberatanKR/X1I/2016tanggal 9 Desember 2016 perihal : Surat Keberatan (Penolakan ke 2)Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPKPendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA. 2015;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan

akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, sebagai berikut: 0) ASurat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun 2016tanggal 18 Maret 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitamtersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang keputusanpemberian Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (Black List) kepadaPenyedia Barang/Jasa, yakni PT.

IAIGIVIGUAl: ~ nnn nn nnn nnnn nnn nnn no nnn nana ne nnnnanannenanannnansannsannonconanmmansSurat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun 2016tanggal 18 Maret 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitamtersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi langsung ditujukan kepadaSurat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun 2016tanggal 18 Maret 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yangditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa, yakni PT.

Dalam Daftar Hitam jelasjelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukumDSIOAI... seeaenennnnninnamenennnammemnnnenanamemnenteBahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamHalaman 7 dari 88 halaman Perkara Nomor : 53/G/2016/PTUNBDGin litis tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN, yang berbunyi: .

Bahwa apabila tidak dilakukan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanPengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun 2016 tanggal 18 Maret2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tersebut jelas akanmenyebabkan Gugatan Penggugat akan menjadi siasia (i/lusoir) meskipunSurat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun 2016tanggal 18 Maret 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dikemudian hari dinyatakan tidak sah atau batal oleh Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum

Dalam Daftar Hitam; Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat KeputusanPengguna Anggaran Nomor 910/216DisBima/Tahun 2016 tanggal 18 Maret2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dalam perkara yangHalaman 35 dari 88 halaman Perkara Nomor : 53/G/2016/PTUNBDG36sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap (inkracht van gewijsde); Dalam Pokok Perkara :n m0 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnnnn1.

Bahwa,tanggal 18 Desember 2015 Pengugat menerima SuratNomor : 5848/088.51tentang Pemberian Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam kepada PT.

Jelas bahwa Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam dalam peristiwa Pemutusan Kontrak tidak bersifat otomatis. Tetapiada proses yang harus dilewati sebelum putusan bersifat tetap oleh KPA.Namun, hingga terbitnya Surat Nomor : 5848/088.51 tentang PemberianSanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. KapimaRencanatama (Penggugat) penggugat tidak pernah sekalipun menjalaniproses tersebut.;9.

Bahwa,tertanggal 16 Januari 2017 melalui Surat Keputusan KepalaDinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor : 4/2017 tentng Sanksi Pencantuman Daftar HitamKepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKIJakarta yang isinya Menetapkan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam Kepada PT. Kapima Rencanatama (Penggugat).;13.

: 4/2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitamoleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan PertanahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dan Surat Keputusan KepalaDinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tertanggal 16 Januari2017 tentang Sanksi Pencantuman Daftar Hitam Kepala DinasCipta Karya Tata Rung dan Pertanahan Provinsi DKI Jakartayang isinya Menetapkan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam Kepada PT. Kapima Rencanatama (Penggugat). Karenaadanya Surat Nomor : 5848/088.51 tertanggal 18 Desember2015tentang Pemberian Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitamkepada PT.

Pemohon dari MARPUAH menjadi MARFUAH yang selanjutnya menyebut dirinya MARFUAH

nama Pemohon, tertulis: MARPUAH yang benar adalah MARFUAH ;

Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NIKITA jenis kelamin Perempuan lahir di Bukittinggi tanggal 9 Oktober 1991 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 27/CS-BKT/T/1992 yaitu dalam pencantuman tempat lahir Pemohon tertulis di Bukittinggi yang seharusnya tertulis di Padang ;3.

Halmana nyata Surat Keputusan KepalaDinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam menimbulkanakibat hukum bagi badan hukum perdata ;Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUNBDGBerdasarkan halhal tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruangdan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar

Kepentingan Penggugat Terhadap ObjekSengketa jBahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman KabupatenCianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam di antaranyamenyatakan Penggugat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitamkarena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secarabertanggung jawab sehingga kontrak pekerjaan diputuskan secara sepihak olehTergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;.

Kepala Dinas Tata Ruang dan PemukimanKabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam padatanggal 30 Mei 2015 melalui situs LKPP ;7.

TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentangSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman KabupatenCianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar.

Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSAROPAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7.965/DISP/JT/2003, yaitu dalam pencantuman nama Pemohon dan isteri Pemohon tertulis nama MUHAMAD OTIP dan TOYIBAH yang seharusnya tertulis nama KHOTIP dan TOYYIBAH ;

Bahwa sejak Pemohon masuk dalam Daftar Hitam pada situs/portal LKPP,yang beralamat pada : hitto://Anaproc.id/daftarhitam, Termohon tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, sebagaimana SuratTermohon Nomor: 08/PPKBidHub/XV/2016, tanggal 4 Nopember 2016,Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam,bahkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PPKBidHub/XV2016, tanggal 4 Nopember 2016 tersebut, tidak memuat

Pencantuman/ pemasukan dalam Daftar Hitam ; danh. Pencantuman/ pemasukan dalam Daftar Hitam NasionalDan bertentangan juga dengan Pasal 8 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun2014, menyatakan:(1) PPkK/Kelompok Kena ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikantembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam kepada Penyedia Barang/Jasa.(2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayatHal. 10 dari 27 Hal.

/Jasa Pemerintahan, yang menyatakan:Pasal 9 (1) Penyedia BarangVJasa yang merasa keberatan atas usulanpenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPAdisertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan suratusulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar hitam diterima.18.Bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan

sanksi pencantuman dalam DaftarHitam ;20.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 201421Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal19 ayat (3) menyebutkan:PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untukmenghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar HitamNasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap..Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon

Bukti T4 : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Kabupaten Banggai Laut Nomor600.550/19/DIS.PUP/2016, Tanggal 7 Nopember 2016 TentangSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman status anak Pemohon tertulis anak seorang ibu yang bernama Titin yang seharusnya anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suganda dan Titin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ishak Rizki Simanjuntak jenis Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2005, sesuai dengan akta kelahiran No.3175-LT-30052017-0357 yaitu dalam pencantuman status anak Pemohon tertulis Anak Seorang ibu yang bernama Titin yang seharusnya