Ditemukan 43937 data
H. Asnawi Sukur. T. S.Sos.,MM
Termohon:
1.gubernur provinsi sulawesi tenggara
2.kepala kantor balai wilayah sungai sulawesi IV kendari
3.kepala kantor pertanahan kota kendari
4.direktur kantor jasa penilai publik sih Waryadi & rekan
93 — 77
Ekuan Peradi
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
2.PT. Hutama Karya (Persero)
147 — 65
Huruf f: yang dimaksud dengan "asas kesepakatan adalah bahwaproses Pengadaan Tanah dilakukan dengan rriusyawarah para pihaktanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Huruf g: yang dimaksud dengan "asas keikutsertaan" adalahdukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasimasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejakperencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.
Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut telah sesuai denganprosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :a. UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;b. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum;C.
Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentangPcrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingnn Umum Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2014tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum;d.
Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 ~~ Tahun2012 tentang Pcnyelcnggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum;e. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kcpentingan Umum;f.
Kantor Pertanahan Kola Prabumulih tidak mempunyaikewenangan untuk menilai besaran ganti rugi pengadaan tanah,kewenangan untuk menilai besaran ganti rugi pengadaan tanah adapada Tim Penilai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 2 Tahun = 2012 yaitu "Nilai Ganti Kerugianberdasarkan hasi/ penilaicm Penllai sehagaimana dimaksud pada ayat(2) me,yadi dasar mw.yawarah penetapan Ganti Kerugian"7.
1.AMRAN MUSTAPA
2.ADAM NINI
3.SUWARNI IDRIS
4.SONU PODUNGGE
5.KRISTINA MOHAMAD UDOKI
6.MAHMUD KANGO
7.SAPIA PODUNGGE
8.RIVALDI LAHMUTU
9.ULPAN PULUHULAWA
10.Hj. HADIJAH YUSUF
11.ASWIN LUKUM
12.ARMAN K. DJAFAR
13.PATMA ASWAD
14.DENI PULUHULAWA
15.WARNI ABAS
16.SABU ALI
17.YAMIN KAI
18.VICHKY CHIKITA M. LATIF, SH
Termohon:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI GORONTALO Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
2.UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI WILAYAHY SUNGAI SULAWESI II, DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
182 — 17
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
124 — 53
tanah sedangkan penilaianoleh penilai masuk dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, jadibelum ada nilai hasil penilaian yang dinilai oleh penilai.
Bahwa salah satu lahan yang terdampak Pengadaan Tanah bagipembangunan RDMP adalah milik/yang berada di dalam penguasaanPemohon Keberatan seluas + 275.325 m2.10.
Bahwa tahapantahapan proses pengadaan tanah yang menjadiobjek keberatan ini telah dilalui dan ditempuh sesuai standar prosesyang diatur dalam ketentuanketentuan di atas;19.
SUPRIYANTO, S.H., M.H.Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihakyaitu terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; Bahwa proses pengadaan tanah sebagaimana telah diatur dalamUU Nomor 2 Tahun 2012; Bahwa secara umum / normative pengadaan tanah tentunya harusmendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal33 UUD 1945 kemudian adanya UU Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok
Fotocopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacaptanggal 09 Mei 2018 no. 6254/1233.500/V/2018 perihal Pengadaan JasaPenilai dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RefineryDevelopment Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap. setelahdicocokan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberitanda T.l. 15;16.
1.Liswatun Naimah
2.Ahmad Suheli
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
35 — 6
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
82 — 38
Penggugat:
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan PerumahanKepalaUnit Layanan Pengadaan Pusat Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia, c/g.
Sekilas Tentang Hubungan Kinerja Antara Pejabat Pada KementerianPekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan PelaksanaanKegiatan Pengadaan Barang/Jasa.a.
Hariaramemberi sewa untuk paket Pembangunan Jalan Balige By Pass bukanuntuk paket Pembangunan Jalan Bandara SibisaBODT.Bahwa oleh karena dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahpernah diubah beberapa kali (terakhir) dengan Peraturan Presiden NomorHal 9 dari 26 Hal Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Mdn4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidakdikenal
pastilah berdalih bahwa penulisandalam Kolom (2) dan (3) adalah sebagai contoh belaka,dengan demikian permasalahannya adalah (tidak lebih dantidak kurang) hanyalah dikarenakan Penggugat tidakmemindahkan/menyalin/menyadur, yakni :olsi dokumen pengadaan halaman 4247 butir 6 KolomJenis/Tipe Pekerjaan ke dalam Tabel 1 Kolom (2)Uraian Pekerjaan yang ada di dokumen pengadaan(lihat hal. 61).olsi dokumen pengadaan halaman 42 butir 6 KolomIdentifikasi Jenis Bahaya dan Risiko RK3K ke dalamTabel 1 Kolom (3)
Identifikasi Bahaya yang ada didokumen pengadaan (lihat hal. 61)Jika dokumen pengadaan sebagai hal yang mutlakdipenuhi rekanan manakala menjadi pemenang makasesungguhnya tiada alasan Penggugat untuk tidak menurutidan mentaatinya.
nampati sembiring
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
49 — 0
AGUS SALIM BUKIT
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
27 — 10
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
4.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)
40 — 0
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
4.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)
1.Purwito
2.Suyati
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
25 — 5
RUTH BR TARIGAN
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
10 — 0
1.VERONIKA MEO PETE
2.AGUSTINA BILO
3.VERONIKA MITE
Termohon:
1.Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia cq. Kepala Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada
137 — 56
1.Lalu Muhamad Padil
2.Irim
3.Sumartono
4.Muhammad Suharmi, S.Sos
5.Ardian Pradeta
6.Suhardi
Termohon:
1.Kementerian ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
59 — 45
Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JalanBy Pass BIL Mandalikan PENGADAAN JASA PENILAI/ PENILAI PUBLIKDILAKUKAN OLEH TURUT TERMOHON II MELALUI PROSES LELANGDAN DIMENANGKAN OLEH TURUT TERMOHON I.14.
Bahwa kembali Termohon uraikan sesuai ketentuan UndangundangNomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum pada Pasal 33 dan Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 65 Ayat (1) mewajibkanPENILAIAN BIDANG YANG MENJADI OBYEK PENGADAAN TANAHDILAKUKAN BIDANG PER BIDANG, sehingga menjadi wajar dan sudahseharusnya dalam penilaian ini terjadi perbedaan karena yang dinilaibidang per bidang
Kepentingan Umum padaPasal 33 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Pasal 65 Ayat (1) mewajibkan PENILAIAN BIDANGYANG MENJADI OBYEK PENGADAAN TANAH DILAKUKAN BIDANGPER BIDANG, meliputi :.
Bahwa sesuai perundangundangan yang berlaku di Indonesiakegiatan pengadaan jasa penilai/ penilai publik harus dilakukan secaralelang.3 Bahwa proses lelang pengadaan jasa penilai dilakukan secara terbukadan dapat diakses oleh halayak ramai.4.
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umummenentukan :Ayat (1): Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) Perpres No. 71Tahun 2012 ditentukan bahwa pengadaan jasa penilai dilakukan sesuaiketentuan bidang pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah PerpresNo. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telahmengalami beberapa perubahan terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun2015,
JAMIAH
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
121 — 196
HENDI
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
33 — 10
JAYA KUSUMA
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
93 — 8
PESTA BR GINTING
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
2.KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
13 — 0
ROBERT PEHULISA. DRS
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
21 — 7
ICHSAN RIDWAN
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
43 — 12
172 — 89
Bahwa Pasal 1 Angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan GantiKerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, berbunyi:Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yangmenguasai atau. memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
Bahwa Pemohon Keberatan adalah perseorangan yang menguasai ataumemiliki objek pengadaan tanah yakni selaku pemegang hak atas tanahsekaligus pemilik tanam tumbuh diatasnya berupa kebun karet, danberdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PetaBidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untukPembangunan Jalan Tol Pematang Panggang Kayuagung II Nomor:Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Kag198/1602/XI/2018 tanggal 28 November 2018, Pemohon Keberatanterdaftar sebagai
Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PetaBidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untukPembangunan Jalan Tol Pematang Panggang Kayuagung II Nomor:198/1602/X1/2018 tanggal 28 November 2018 yang diumumkan melaluiKantor Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OganKomering Ilir, sebagian dari tanah milik Pemohon Keberatan sebagaimanaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Kagdimaksud pada angka 1 diatas masuk dalam peta bidang dan daftarnominatif pengadaan
Bahwa tindakan Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatandalam proses pengadaan tanah tersebut diatas tidak dilaksanakanberdasarkan asas keadilan, asas kepastian, dan asas kesepakatansebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,oleh karenanya Pemohon Keberatan meminta agar besaran gantikerugian yang ditetapkan Termohon Keberatan yakni uang sejumlah Rp.1.798.648.453,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan
Fotocopy Daftar Normatif verifikasi pengadaan tanah pembangunan jalantol Pematang PanggangKayuagung II Nomor; 1012.1/TOL/XII/2018 tanggal19 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.K23.