Ditemukan 7030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengangkutan pengangkata pengangkatn
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 182/PID.SUS/2013/PN.DUM
Tanggal 26 September 2013 — DARMAWI Bin BURHAN
244
  • Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk
    Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; e Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.
    yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri
    Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.
    Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024 K/PID.SUS/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN
370227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pribadi Penumpang melebihi batas nilaiPabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihantersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan :Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui :
    00.000.000,00(seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau;Berupa Barang Dagangan;Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a;Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai :Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui JalurHijau;Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atauAwak Sarana Pengangkut melalui
    sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah;Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau;Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK. 04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan :Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana
    /Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang/impor yang dibawa dehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau3 Pasal 14 ayat huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :1 Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan: e.
    Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found!
Putus : 09-12-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2130 K/Pdt/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. LION AIR ,dk ; SUTAN ERWIN SIHOMBING
21061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LION AIR sebagai pelaku usaha dan atau pengangkut dalam hal inidiwakili Rusdi Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.7Jakarta Pusat,2. KURNIAWATI, sebagai Chief Officier In Counter Pt Lion Air, bertempattinggal di Bandara Internasional Polonia Medan, keduanya diwakilikuasanya bernama Harris Arthur H, SE.,SH.
    No. 2130 K/Pdt/2013Penang Malaysia pada hari Kamis 24 Juni 2010 pukul 15.45 WIB denganpemesanan tiket pada tanggal 23 Juni 2010 dengan kode pemesananOPWEND;Bahwa pada saat chek in tanggal 24 Juni 2010 di Bandara InternasionalPolonia Medan, Penggugat sebagai konsumen dan atau sebagai penumpangmenunjukkan dan memberikan tiket yang telah dipesan sebelumnnya kepadapelaku usaha dan atau pengangkut dalam hal ini petugas chek in Lion Air;Bahwa seharusnyalah TergugatTergugat sebagai Pengangkut dalam halini
    petugas chek in Lion Air memberikan pas masuk pesawat udara (boardingpass), kepada Penggugat sebagai Penumpang, sebagaimana dimaksud dalampasal 150 huruf b hal ini sesuai dengan Pasal 152 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2009tentang Penerbangan, namun demikian pengangkut dalam hal ini petugas chekin tidak memberikannya dan sebagai pengangkut dalam hal ini Tergugatll yaituKurniawati sebagai Chief Officer in Counter Lion Air di Bandara InternasionalPolonia, langsung membatalkan keberangkatan Penggugat sebagai
    seorangpenumpang Lion Air;Bahwa pembatalan mana oleh Pengangkut melalui Tergugat Il yaituKurniawati sebagai Chief Officer in Counter Lion Air langsung menulis alasanpembatalan dalam lembaran tiket dengan alasan "di CLD karena punya visaatau tidak bisa menunjukkan tiket balik dari Penangataupun tidak bersediamenunjukkan uang tunjuk sebagai jaminan untuk membeli tiket pulangseandainya di Deporti dari Malaysia";Bahwa alasan pengangkut sebagai pelaku usaha melalui Tergugatlladalah alasan yang tidak
    melaluiTergugatll sebagai pengangkut dan atau sebagai pelaku usaha maka dengandemikian perbuatan Tergugat melalui Tergugat Il tersebut telah dapatdikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji;Hal. 3 dari 12 hal. Put.
Putus : 12-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.TPG
Tanggal 12 Nopember 2014 — NASARUDDIN GASIM BIN SAGENA (Terdakwa) - REBULI SANJAYA, SH. (JPU)
8018
  • (Ill/d), NIP.19621222 198303 1 001, berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnyadalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.
    ;memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut; dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;pengamanan patroli laut.Bahwa KM.
    ; memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut; dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai; pengamanan patroli laut.Bahwa KM.
    yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut.
    SUMBER REZEKI;Menimbang, bahwa menurut Ahli IRIANTA JAYANDARU ARIOberpendapat berdasarkan pasal 7A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 diaturbahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerahpabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangansarana pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut.
Register : 17-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 209/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JASLI Bin Alm. ITAM
10331
  • Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal).pengangkut atau agen pelayaran yang ditunjuk wajid memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24(dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Kapal;2. Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat)jam maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangansarana pengangkut;3.
    Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftarmuatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) padasaat memasuki Kawasan Pabean; Bahwa apabila memperhatikan lokasi penindakannya yang berada diPerairan Keurmak Kab.
    Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes KedatanganSarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, juncto Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan CukalNomor: P38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan DanPenatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPutusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 14 dari 32 halamanPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut. kewajiban kepabeanan yangharus dipenuhi oleh pengangkut
    yaitu :a.Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atauorang yang bertanggung jawab atas pengoperasian Kapal KM.DIRABI GT.25 No. 4455/PPf berbendera indonesia wajibmenyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) secara elektronikke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean C Kuala Langsa paling lambat 24 (dua puluh empat) jamsebelum kedatangan Kapal.
    waktu tempuh pelayaranyang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajib diserahkanpaling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;. Setelah Kapal datang, pengangkut wajib menyerahkanpemberitahuan pabean berupa Inward Manifest (BC 1.1) secaraelektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C Kuala Langsa;.
Register : 19-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 540/Pid.B/2016/PN.Sim.
Tanggal 23 Februari 2017 — SURADI
359
  • Nama ANDRE, Lk, umur sekitar 30 tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit Kebun Balimbingan, tempattinggal saksi tidak mengetahuib. Nama BAKTI, Ik, umur sekitar 35 Tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit milik Pihak PTPN IV KebunBalimbingan, tempat tinggal tidak diketahuic.
    Nama JAIS, lk, umur sekitar 36 Tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit milik Pihak PTPN IV KebunBalimbingan, tempat tinggal tidak diketahuiDan selain ke tiga lakilaki yang disebutkan saksi namanamanya diatasmasih ada lagi supirsupir pengangkut buah kelapa sawit milik PihakPTPN IV Kebun Balimbingan yang bekerja sama dengan saksimelakukan penggelapan buah kelapa sawit milik Kebun Balimbingan itunamun saksi tidak ingat namanamanya Bahwa selain supirsupir Kebun Balimbingan saksi
    juga mengajak danmengarahkan supirsupir pengangkut buah kelapa sawit dari PTPN IVKebun lain antara lain supirsupir pengangkut buah kelapa sawit KebunPTPN IV Marihat, Kebun PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu Bahwa adapun namanama supir yang diajak saksi dan disuruh saksibekerja sama melakukan penggelapan buah kelapa sawit dari KebunMarihat adalah: Nama DIKA, Lk, umur sekitar 33 Tahun, Agama Islam,Tempat tinggal kampung Lihas Nagori Bahalat Bayu Kecamatan JawaMaraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun sedangkan
    Bahwa adapun supir pengangkut buah kelapa sawit yang dapat diajakoleh FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI untukbekerjasama melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PihakPTPN IV Kebun Balimbingan, Kebun Marihat dan Kebun Bah Birong Uluantara lain:SUDAR, ANDRE, BAKTI, JAIS, DIKADan selain kelima lakilaki yang disebutkan saksi namanamanya diatas,masih ada lagi supirsupir pengangkut buah kelapa sawit milik PihakPTPN IV Kebun Balimbingan yang bekerja sama dengan saksimelakukan penggelapan
    FRENKI danKerani Timbangan PKS Bah Jambi serta supir pengangkut buah kelapa sawitKebun Marjandi melakukan penggelapan terhadap buah kelapa sawit yangberasal dari Kebun Marjandi sejak bulan Agustus 2016 sehinggatertangkapnya 1 (satu) unit mobil truk colt diesel pengangkut buah kelapasawit Afd. ll Kebun Balimbingan . Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan perbuatan penggelapantersebut kepada atasan saksi ataupun pimpinan tertinggi di Kebun Marjandiyaitu Manager Kebun Marjandi .
Register : 03-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 109/Pid.B/2019/PN Atb
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
DANNIE CHAERUDDIN, SE.,SH
Terdakwa:
AGUS SYAHRAN
15796
  • Pemberitahuan pabeandisampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lainyang disamakan dengan kantor pabean; Bahwa sesuai Pasal 7A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006,sarana pengangkut yang akan datang dari luar Daerah Pabean/Luar Negeriwajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.
    Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, disebutkan bahwa kewajiban penyerahan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dilakukan paling lambat24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut laut dariluar Daerah Pabean/Luar Negeri, atau paling
    lambat sebelum kedatangansarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam.
    Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barangdan/atau. orang, dan/atau Orang atau kuasanya yang berwenangmelaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen
    Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atautempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakanpemberitahuan pabean;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7A ayat (1) UndangUndang Nomor 17Tahun 2006, sarana pengangkut yang akan datang dari luar Daerah Pabean/LuarNegeri wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.
Putus : 03-12-2009 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 504/PID.B/2009/PN.DUM
Tanggal 3 Desember 2009 — Muchsin Efendi Als Edi Bin Mahidin
6412
  • II GT 34 No.489/e Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui ternyata kapal tersebutmembawa tekstil, oil kompresor dan refrierant gas R134a dandokumen yang dibawa oleh kapal tersebut tanpa dilengkapi denganmanifest terhadap barang impor yang diangkutnya yang merupakandokumen pelayaran yang menyatakan komoditi yang dimuat dalamsarana pengangkut/kapal atau dengan kata lain menjadi dokumenpelindung atas komoditi yang yang diangkut sarana pengangkut/kapal, jadi manifest harus berada di dalam kapal yang
    adalah orang, kuasanya atau yang bertanggungjawab ataspengoprasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atau orang;e Bahwa sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabeanmengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;e Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya
    pengangkut atau pelabuhan muatyang menyatakan daftar barang niaga yang dimuat oleh suatu sarana pengangkut;Bahwa yang dimaksud dengan inward manifes yaitu dokumen yang diterbitkan olehagen pelayaran di pelabuhan kedatangan sarana pengangkut atau pelabuhan bongkaryang menyatakan daftar barang niaga yang diangkut/yang akan dibongkar oleh suatusaranapengangkut; Bahwa nakhoda yang bertanggungjawab atas semua kegiatan sarana pengangkut/kapalsehingga sanksi pidana dikenakan kepada nakhoda;wn Menimbang
    ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan saranapengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
    Dalam ayat (2) disebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam manifesnya; Menimbang, bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabeanwajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest, yaitu daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut berupa kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yangdipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Register : 02-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 419/PID.SUS/2018/PT PBR
Tanggal 30 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : AFRINALDI, SH
Terbanding/Terdakwa : Nguyen Van Loi
8937
  • Perk PDM 97/RNI/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:Bahwa ia terdakwa NGUYEN VAN LOI selaku Nahkoda KIA TG 91199TS yang merupakan kapal pengangkut ikan berbendera asing (Vietnam) padahari Kamis tanggal 05 April tahun 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI LautNatuna Utara pada posisi 06 50 50 LU 109 36 13 BT yang merupakanwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau
    setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinyamemiliki dan/atau. mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikanatau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa ketika KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA355 melaksanakankegiatan
    Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi INDRAHARIANTO dan saksi FANDI SETYO PIRANTI diatas kapal terdakwa tidakditemukan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta suratsurat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat tangkapdiatas kapal terdakwa, ditemukan ikan campuran sebanyak lebihkurang 1 %(satu setengah) palka dan ABK sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk terdakwayang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
    Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN LOI selaku Nahkoda TG 91199 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidanamemiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) melanggar Pasal 94 jo Pasal 28 ayat(2) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa Nguyen Van Loi, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapalpengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiayang melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat zinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI);.
Register : 07-06-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43037/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10625
  • 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yangdisampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17)tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reeject).bahwa menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan saranapengangkut (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masihmerupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut
    di dermaga pelabuhan serta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapabanyak partai barang (PEBPEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapatberupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepatpada tanggal perkiraan ekspor.
    Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai dengan Pasal 7A ayat (1)Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan saranapengangkut dan kesiapan barang ekspor juga
    , dapatdisampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelumkeberangkatan sarana pengangkut.: Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelahmendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:hurufc : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspormerupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.ayat (5) : Tata kerja pemasukan barang ekspor curah diatur dalam
    Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut danmenyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikancatatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.5.2.
Register : 11-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 162/Pid.B/2019/PN Ksp
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALINAFIAH BIN ALM KAMARUDDIN
8426
  • yangmerupakan pemberitahuan tentang rencana kedatangan SaranaPutusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 6 dari 38 halamanPengangkut yang disampaikan oleh pengangkut ke suatu Kantor Pabean(Kantor Bea dan Cukai);Bahwa Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebutInward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut olehSarana Pengangkut (kapal) pada saat memasuki Kawasan PabeanBahwa dengan memperhatikan lokasi penindakan yaitu berada di PerairanUjung Tamiang, Kab.
    Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0.);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut(BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untukdiangkut ke tempat penimbunan sementara di kKawasan pabean lainnya (BC1.2);d.
    , Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut DanManifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, juncto Peraturan DirekturJenderal Bea Dan Cukai Nomor: PER38/BC/2017 Tentang Tata CaraPenyerahan, Penatausahaan, Perbaikan dan PembatalanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi olehpengangkut yaitu : Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atauorang yang bertanggung
    PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, juncto Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan PenatausahaanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh pengangkut,Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung
    jawab ataspengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atauorang;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dikaitkan denganpermasalahan a quo, maka Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yangbertanggung jawab atas pengoperasian KM.
Putus : 06-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 1106/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 6 Nopember 2014 — AHMAD BIN IGEN AALS. MADUN USMAN SULAEMAN BIN MAMAN
307
  • Pol 9890 HB warna coklattahun 1995 pengangkut karet milik PT Wilson Tunggal Perkasa ;Bahwa benar saksi mengisi bahan bakar di pom bensin kawasan HyundayCikarang ;Bahwa benar setelah mobil truck Fuso No.
    Pol 9890 HB warna coklat tahun 1995 pengangkut karet milikPT Wilson Tunggal Perkasa ;Bahwa benar setelah mobil truck Fuso No.
    B9890 HB warnacoklat tahun 1995 pengangkut karet. berdasarkan dari informasi dariterdakwa yaitu bernama Ahmad Dkk, yang mana terdakwa Ahmad dkktelah membuntuti truck Fuso No.
    B9890 HB warnacoklat tahun 1995 pengangkut karet. berdasarkan dari informasi dariterdakwa yaitu bernama Amad Dkk, yang mana terdakwa Amad dkk telahmembuntuti truck Fuso No.
    Pol B9890 HB warna coklat tahun1995 pengangkut karet dari pabrik ;Bahwa benar Amad , Usman dan terdakwa dan terdakwa Il menyiapkanmobil Daihatsu Xenia No.
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42923/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11127
  • Atas ekspor barang curah, PEB ~~ dapat disampaikan ke KantorPabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEBmekanisme curah).. Adapun ketentuan tentang perhitungan BK sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 55Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 adalahberdasarkan Tarif BK dan HE yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean..
    yang akan berangkat ke luar daerah pabean,dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;Pasal 14 ayat:(2) Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat(1), eksportir wajib melaporkan kepada pejabat bea dan cukai dikantor pabean pemuatan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yangtercantum dalam pemberitahuan pabean.4.
    (Pasal angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaanatau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermagapelabuhan serta cepat lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO kedalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB)yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupaterjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor,
    Seharusnya jadwal kapal sudah dapatdiketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yangsarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut dan kesiapanbarang ekspor juga dapat
    sarana pengangkut, antara telahdimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yangsangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belumberangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain,tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudahdimuat.
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mkm
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
Zainal Als Malanca Bin Kaidir Alm
5728
  • ARITONANG menghubungi KasatReskrim Polres Mukomuko AKP AHMAD MUSRIN bahwa adanya mobiltruck pengangkut kayu di Desa Lubuk Bangko Kecamatan Selagan RayaKabupaten Mukomuko;Bahwa sekira pukul 11.00 wib Kasat Reskrim bersama Unit Tipidter SatReskrim Polres Mukomuko tiba di Desa Lubuk Bango tersebut danselanjutnya mobil pengangkut kayu tersebut di bawa ke MapolresMukomuko untuk proses lebih lanjut;Bahwa di saat Saksi dan anggota Polsek Teras Terujam menemukanmobil tidak ada orang lain yang berada di sekitar
    ARITONANG menghubungi KasatReskrim Polres Mukomuko AKP AHMAD MUSRIN bahwa adanya mobiltruck pengangkut kayu di Desa Lubuk Bangko Kecamatan Selagan RayaKabupaten Mukomuko;Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Mkm Bahwa sekira pukul 11.00 wib Kasat Reskrim bersama Unit Tipidter SatReskrim Polres Mukomuko tiba di Desa Lubuk Bango tersebut danselanjutnya mobil pengangkut kayu tersebut di bawa ke MapolresMukomuko untuk proses lebih lanjut;Bahwa di saat Saksi dan anggota Polsek Teras
    ARITONANG menghubungi KasatHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Mkm Reskrim Polres Mukomuko AKP AHMAD MUSRIN bahwa adanya mobiltruck pengangkut kayu di Desa Lubuk Bangko Kecamatan Selagan RayaKabupaten Mukomuko;Bahwa sekira pukul 11.00 wib Kasat Reskrim bersama Unit Tipidter SatReskrim Polres Mukomuko tiba di Desa Lubuk Bango tersebut danselanjutnya mobil pengangkut kayu tersebut di bawa ke MapolresMukomuko untuk proses lebih lanjut;Bahwa adapun rincian kayu yang di temukan adalah
    6 m* (enammeter kubik) dengan berbagai macam ukuran dan bentuk kayu yang berada didalam truck tersebut berbentuk balok kaleng dan berjenis meranti sedangkanmobil pengangkut kayu tersebut berjenis Toyota dyna warna hitam dengan bakkayu warna kuning tanpa TNKB;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan warga masyarakat sekitarmobil truck pengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa Zainal Als MalancaBin Kadir (Alm);Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, UnitTipidter mendapatkan informasi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 181/PID.SUS/2013/PN.DUM
Tanggal 26 September 2013 — ENDRA Bin AHMAD
282
  • Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk
    Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.
    yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri
    Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.
    Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanHal. 19 dari 23 halaman PUTUSAN No.: 181/PID.SUS/2013/PN.DUMPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Register : 19-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 541/Pid.B/2016/PN.Sim.
Tanggal 23 Februari 2017 — BUDI WIJAYA
356
  • Kebun dan setelah FRANKI SUHERIEDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI dapat merekrutnya kemudianmelaporkan ataupun memberitahukan kepada saksi bahwa ada mobiltruk pengangkut buah yang sudah diarahkan masuk ke PKS yangdihunjuk FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI dansetelah saksi memperbolehkan ataupun menyetujui, maka FRANKISUHERI EDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI meminta SuratPengantar TBS dari supir pengangkut buah kelapa sawit yang kemudianPutusan Nomor : 541/Pid.B/2016/PN Sim.
    TM), SUDAR (kebun Balimbingan nomor polisi BK 8657 TM),BAKTI (kebun Balimbingan nomor polisi BK 9972 TM), dari KebunMarjadi saya lupa nama supir dan nomor polisi mobilnyaDan selain keenam lakilaki yang saya sebutkan namanamanyadiatas, masih ada lagi supirsupir pengangkut buah kelapa sawit milikPihak PTPN IV Kebun Marjandi akan tetapi saya tidak ingat nama dannomor polisi mobilnya Bahwa yang merangkul dan mengajak para supirsupir pengangkut buahkelapa sawit yang dari Kebun Balimbingan, dari Kebun
    Kebun dan setelah saksi FRANKI SUHERIEDISIMON PANDIANGAN Als FRENKI dapat merekrutnya kemudianmelaporkan ataupun memberitahukan kepada Saksi JAMAN DAMANIKbahwa ada mobil truk pengangkut buah yang sudah diarahkan masuk kePKS yang dihunjuk saksi FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGANAls FRENKI, dan setelah Saksi JAMAN DAMANIK memperbolehkanataupun menyetujui, maka saksi FRANKI SUHERI EDISIMONPANDIANGAN Als FRENKI mengantarkan Surat Pengantar TBS darisupir pengangkut buah kelapa sawit yang kemudian surat
    Nama ANDRE, Lk, umur sekitar 30 tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit Kebun Balimbingan, tempattinggal saksi tidak mengetahuib. Nama BAKTI, Ik, umur sekitar 35 Tahun, Agama Islam, PekerjaanSupir pengangkut buah kelapa sawit milik Pihak PTPN IV KebunBalimbingan, tempat tinggal tidak diketahuic.
    Il Kebun Marihat Bahwa namanama supir pengangkut buah kelapa sawit di Afd. Il KebunMarihat yang diingat saksi adalah DIKA saja dan begitu juga dengannomor Polisi /plat truk angkutan yang ada di Afd.
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 166/Pid.B/2020/PN Ksp
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
1.SUJAINI Bin Alm NGADIRIN
2.JUANDA Bin Alm AHMAD RIDWAN
11826
  • lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
  • - 1 (satu) unit sarana pengangkut

    Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.
    memberitahukan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) ke KPPBC tujuan paling lambat 24 (dua puluhempat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut; Bahwa untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat saat lego jangkardi perairan Pelabuhan, untuk sarana pengangkut melalui laut; Bahwa pada saat kedatangan, pengangkut wajid menyerahkanpemberitahuan berupa inward manifest kepada pejabat KPPBC tujuan; Bahwa dalam hal kapal yang datang
    RAJAWALI GT.15No. 1985/PPf adalah barang impor karena berasal dari Satun, Thailandyang merupakan luar daerah pabean; Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.07/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, nahkodaKM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah pengangkut sehinggabertanggungjawab atas seluruh dokumen KM.
    pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifestwajib diserahkan oleh pengangkut ke kantor pabean kedatangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sarana pengangkut KM.
Register : 20-04-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Tbk
UNTUNG SUROSO Bin SUYAT
7043
  • Tbk> Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA02/WBC.04.BD.03/BC20008/2017 tanggal 10 Januari 2017; danSelanjutnya KM. SETIA PANI berikut muatan, dan awak kapal diserahkan keKantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuatBerita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA02/WBC.04/BD.03/BC20008/2017 tanggal 12 Januari 2017.Bahwa KM. SETIA PANI berikut muatan yang diangkut, yang sedang sandar diDermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
    Jadi pengangkut yangberasal dari luar daerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Bahwa ahli menyatakan pengangkut sesuai pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalahNakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut.Bahwa ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangdimaksud
    Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan adalahpenyelundupan yang melanggar Undangundang Kepabeanan.Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukanBARANG BUKTI berupa: 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.
    TbkMenimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukiDaerah Pabean WAJIB mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya.Dan dalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud MANIFEST yaitudaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik dari keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan didukungoleh
    Dalam Penjelasan pasal 7Aayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barangberupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajibmembawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Menimbang, bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa denganmenggunakan kapal KM.
Putus : 23-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Juni 2010 — PHAM VAN CHI
2315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutanikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), perbuatan Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas,Terdakwa sedang mengoperasikan kapal pengangkut ikan untukmentransfer atau) memindahkan ikan hasil tangkapan darikapal kapal penangkap ikan di laut dengan cara Terdakwamenghampiri kapal kapal penangkap
    Menyatakan Terdakwa PHAM VAN CHI terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana "Memiliki dan/atau)= = mengoperasikankapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikanatau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)," melanggar Pasal94 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana dakwaan kedua.2.
    Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.96/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 20 Maret 2009 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa, yaitu) Terdakwa PHAM VAN CHIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengoperasikan Kapal Pengangkut ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidakmemiliki SIKPI;.
    Bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengoperasikan kapalpengangkut ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yangterkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI), dengan cara Terdakwa Nakhoda KM. TG 97480 TSmenghampiri kapal kapal penangkap ikan di tengah laut, kemudianmentransfer atau memindahkan ikan hasil tangkapan dari kapalkapal penangkap ikan ke KM.
    TG 97480 TS untuk dibawa ke Vietnam.Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan' setiap orang yang memiliki dan ataumengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin KapalPengangkut Ikan (SIKPI), dimana dalam perkara ini adalah KM.
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin
17769
  • Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.
    Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang Lost and Foundsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah.4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.
    /2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan:(1).
    Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui:a.
    Pasal 13 ayat 4 4Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukaiberwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yangdibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.3.