PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
1.PENGGUNA ANGGARAN (PA) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KANTOR UNIT

PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II POMAKO
Turut Tergugat:
PT.

Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan Kudus
Tergugat:
SUTARTO (selaku Direktur PT Tri Adikara Santosa)

PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DANIN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

PUTUSANNomor 350 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DANINBOUND INDONESIA (ASPHURINDO), beralamat diJalan Casablanca Nomor 45 Lantai 3, Tebet Selatan,Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Syam Resfiadi dan H.

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0000143.AH.01.08.TAHUN2017, tangggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan BadanHukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara

Hal ini diperkuat dengan dalil Tergugat danTergugat II Intervensi dalam eksepsinya sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan /nBound Indonesia (ASPHURINDO)" yang merupakan masalah internaldalam perbuatan hukum perdata, sehingga yang berwenang untukmengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan

MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI

HASIBUAN;1.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA,2.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; 1.Bahwa Tergugat I sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kodeetik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraBahwa Tergugat II adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakanpemilu di provinsi ; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang atribusi.

Safri Siregar ;Bahwa dalam pertimbangan hukum objek gugatan a quo pada halaman 7 nomor(4.4), Penggugat oleh Tergugat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 7hurup a Kode etik Penyelenggara Pemilu. Tergugat menilai bahwa Pengadu(Penggugat) tidak cukup serius menyelesaikan persoalan yang menimpa dirinya,bahkan Pengadu berperan aktif memelihara permasalahan dan mengambilmanfaat darinya. Akibatnya, kehormatan institusi penyelenggara pemilu menjaditercederai.

Yang berakibat kehormatan institusi penyelenggara pemilu menjaditercederai. Pengadu juga tidak mampu memelihara dan menjaga nama baiklembaga penyelenggara pemilu ; Bahwa atas kedua pertimbagan hukum objek gugatan tersebut diatas (halaman 7nomor (4.4). Penggugat menolak keras pertimbangan hukum gugatan a quatersebut.

Bahwa selain melanggar Pasal 42 ayat (2) Peraturan DKPP RI No. 1 Tahun 2013Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, TergugatI telah menyalahi Peraturan DKPP RI No. 1 Tahun 2013 Tentang PedomanBeracara Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum.

Asas Kecermatan, maksudnya Tergugat tidak cermat dan tidak telitimengeluarkan objek gugatan, padahal diketahui Penggugat telah berupayamenjaga nama baik dan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu ;b.

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG dan BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG tersebut ;

BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG vs ZAINUDIN M. DJAHA

Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;2 BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPHBP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG, beralamat di JIn.K.H. Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian Kameo, SH.,Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di RT. 04 RW.04 Desa BaumataBarat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang berdasarkan SuratKuasa Khusus No: 10/PDT/PHI/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 ;Pemohon Kasasi I, IJ dahulu Tergugat, I, II ;melawan:ZAINUDIN M.

kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009,UndangUndang No. 13 Tahun 2003, UndangUndang No. 2 Tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG dan BADANPELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA

Penggugat:
FAYOLA ATHALIA
Tergugat:
Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah DPD PPJI KALIMANTAN TENGAH

EFFI IDAWATI binti SUPARDILawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selakuPENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA, DKDanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selaku PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LABUAN PUTRA CORPORATION
2.Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wani

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wani, beralamat diKompleks Pelabuhan No.6 Wani Kabupaten Donggala.Selanjutnya diSeDUt SCDAGAIL........... cece eteeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeeeeeaaaees Tergugat IlPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah memperhatikan dan mempelajari buktibukti Surat yang diajukan para pihak;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari kedua belah pihak;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA> Menerima dalildalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya> Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima> Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniATAUApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (Ex aquo et bono).Jawaban Tergugat IlMencermati Gugatan dari Penggugat yang ditariknya Tergugat II pada perkara iniyaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara

pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pegawai negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara

Penggugat:
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR
Tergugat:
PT. CAHAYA RAHMAT EDUKASI (BRITON INTERNASIONAL ENGLISH SCHOOL)

Penggugat:
Rini Kusma Wati
Tergugat:
1.PT.RIAU ABADI SENTOSA
2.BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA PEKANBARU

MENETAPKAN:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan Bali (YPPLPK) BALI Nomor: 01/PYPPLPK-BALI/IX/2019, tanggal 30 September 2019 Jo.

Akta Notaris Nomor: 38, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan (YPPLPK) Bali adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Akta Notaris Nomor: 38, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan (YPPLPK) Bali;

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014 Tanggal 9 Juli 2014), 2.2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014 Tanggal 9 Juli 2014)

YUSUF DJ HASANI, M.Si Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen,Beralamat di RT 08 RW 10, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakartauntuk selanjutnya disebut sebagaier rr ere PARA PENGGUGAT;cane L A WAN wren nnn nnn1 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA(PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA PERIODE 20092014 Tanggal 9 Juli 2014), Berkedudukan diJalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat ;untuk selanjutnya disebut sebagai ......

TERGUGAT I;2 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA(PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIKHalaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 154/G/2014/PTUNJKTINDONESIA PERIODE 20092014 Tanggal 9 Juli 2014), Berkedudukan diJalan M.H. Thamrin Nomor. 14 Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Abdul FickarHadjar, SH., MH., 2.

., M.Si
Tergugat:
1.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

HERY SUGIHARTO & AMIN BAWAZIR, SH melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR, DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (DKPP-RI)

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMREPUBLIK INDONESIA (DKPPRI) Berkedudukan di Jin. M.H. Thamrin RayaNo. 14 Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pengadilan ................

lembaga yang bertugas menangani pelanggaranKode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuanfungsi penyelenggaraan PeMIlU 7 9~ = n2 monoPasal 111. ayat.3.Tugas DKPP meliputl 2 ~~~ nnn nn nnn nnn nnn nnna.

Menerima Pengaduan dan / atau laporan dugaan adanyaPelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara pemilu ; b. Melakukan Penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan ataspengaduan da /atau laporan dugaan adanya Pelanggaran KodeEtik oleh Penyelenggara Pemilu c. Menetapkan Putusan ; dand.

Bahwa meskipun Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2011Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur KPU Kabupaten/ Kota dapat berhenti antar waktu karena diberhentikan tetapdisebabkan melanggar Kode Etik sebagaimana diatur Pasal 27 ayat(1) huruf d juncto Pasal 27 ayat (2) huruf b ; danPemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten / Kota dilaksanakanoleh KPU Provinsi dengan didahului verifikasi oleh DKPP ataspengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, PesertaPemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, sebagaimana

Pemilu, selanjutnyadisingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menanganipelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakansatu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu ; Bahwa menurut DR.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penggugat:
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERKUMPULAN MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAHREPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh H. Fauzan Kamil, LC, MA,selaku Ketua Dewan Pengurus, Isnaeni selaku SekretarisJenderal dan M. Togar Bajora Lubis, selaku Bendahara Umum,yang beralamat di Jalan Dr.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum DanHAM RI Nomor AHU0001034.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji DanUmrah Republik Indonesia;3.

Haji dan Umrah Republik Indonesia(AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);Pasal 10 (Pemilihnan) Anggaran Rumah Tangga AsosiasiMuslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);Pasal 13 (Musyawarah Nasional) Anggaran Rumah TanggaAsosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RepublikIndonesia (AMPHURI), (fotocopy sesuai dengan aslinya);Pasal 14 (Musyawarah Nasional Luar Biasa) ayat (1) danayat (2) Anggaran Rumah Tangga Asosiasi MuslimHalaman 57 dari 92 halaman

(Amphuri), tertanggal 10 Oktober 2020, ( fotocopysesuai dengan aslinya);Keputusan Musyawarah Nasional Luar BiasaAsosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan UmrahRepublik Indonesia (Munaslub Amphuri) Nomor :KEP.03/MUNASLUB/AMPHURI/X/2020 tentangPenetapan Majelis Tinggi, Ketua Umum, KetuaDewan Penasehat, dan Ketua Dewan KehormatanAsosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan UmrahRepublik Indonesia (Amphuri) masa bakti : 1442 1447 H, tertanggal 10 Oktober 2020 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Keputusan Musyawarah

Nasional Luar Biasa(Munaslub) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji danUmrah Republik Indonesia (Amphuri) NomorKEP.04.

Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta
Tergugat:
PT. Aneka Sinendo yang saat ini Berubah nama menjadi PT. Twin Deer Perkasa

Pembanding/Penggugat : Tri Rukmini Herawaty Binti Samjaini Sugianto
Terbanding/Tergugat : Bambang Sutamto bin Naim Siswomiarjo
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan SosialKetenagakerjaan Badan Hukum Publik yang didirikanoleh Pemerintah melalui UndangUndang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggaraan Jaminan Sosial, Kantor TERGUGAT,beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79,Jakarta Selatan, (Kantor Pusat), semula = sebagai TurutTergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, sekarangsebagai Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut

Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap
Tergugat:
H. AGUNG SUKRO AJI, S.H. (selaku pemilik atau penanggung jawab PT. HENSITIAJI MANDIRI)