Ditemukan 1849 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-04-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/TUN/2001 Tanggal 25 April 2007 — P.T.APECO KENCANA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.T.APECO KENCANA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
No. 255 K/TUN/2001Kesemuanya adalah karyawan kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P),beralamat di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.51 JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Mei 2000 ;Termohon kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu) sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
Putus : 14-08-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09K/TUN/2004 Tanggal 14 Agustus 2007 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSINIGRASI
REPUBLIK INDONESIA; PT. DOSON INDONESIA
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325K/TUN/2005 Tanggal 22 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P), ; RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUHAMMADIYAH TAMAN PURING,
10 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUHAMMADIYAH TAMAN PURING,
Putus : 22-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260K/TUN/2005 Tanggal 22 Januari 2007 — KERIS GALLERY CABANG SURABAYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERIS GALLERY CABANG SURABAYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236K/TUN/2006 Tanggal 8 Januari 2007 — BUKIT MUTIARA HOTEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT MUTIARA HOTEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2018 Tanggal 16 Juli 2018 — PT. SEMEN INDONESIA BETON VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA;
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 K/TUN/2015 Tanggal 7 Maret 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. NANCHINDO TAPE INDUSTRY;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. NANCHINDO TAPE INDUSTRY;
Bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UU. 5 Th 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa mengingat Tergugat adalah merupakan Badan Tata Usaha Negaradan putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersumber padasuatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang menyangkut penyelesaianmasalah perburuhan (bersifat konkrit) dan ditujukan kepada Penggugat(bersifat individual) serta keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkanakibat
Bahwa gugatan Penggugat diajukan dikarenakan Penggugat tidak puasatas hasil upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasai 48 ayat 1dan 2 jo pasai 51 ayat 3 UU No. 5 Th. 1986;Bahwa permasalahan a quo terlebih dahulu telah diselesaikan oleh PegawaiPerantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sidoarjo,namun oleh karena Penggugat keberatan atas penyelesaian yangdihasilkan oleh Pegawai Perantara maka permasalahan a quo kemudianditeruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat) Nomor 1416/885/1187/XIII/PHK/81999tanggal 30 Agustus 1999;3. Memerintahkan Tergugat ( Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat ) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: Memberi izin Penggugat (PT. Nanchindo Tape Industry) untukmemutuskan hubungan kerja dengan Pekerja Sdr. Sumadi dan kawankawan (118 orang) terhitung tanggal 31 Maret 1999 karena mengundurkan diri, tanpa pesangon;4.
Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 273/G/1999/PT.TUN.JKT tanggal 26 November 1999 mengenaiPenangguhan Pelaksanan Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat) Nomor 1416/885/1187/XIII/PHK/81999tanggal 30 Agustus 1999 tetap berlaku sampai ada putusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap;5.
tidak ada dantidak ada badan yang menggantikan kedudukannya;Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 08 September 2000 yang padawakiu itu masih eksis, oleh badan itu peraturannya masih sah, dan karenasubjek Pemohon Kasasi sudah tidak ada, maka gugatan terhadapnya patutuntuk dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 31-07-2008 — Upload : 22-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10K/PDT.SUS/2007 Tanggal 31 Juli 2008 — DEDI SURYADI ; SULTAN ALAIDIN ; IRMAWAN ; HASRUDDIN ; INTERNASIONAL MEDICAL CORPS (IMC)
68 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, tidakada buktibukti atau berita acara tentang penyelesaian perselisihan hak yangdisebutkan atau dilampirkan oleh PenggugatPenggugat dalam gugatannya ataudalam naskah anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator.Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan melalui bipartit belumdilaksanakan, maka proses penyelesaian selanjutnya termasuk mediasi dangugatan ke Pengadilan tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhipersyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan danhukum acara perburuhan
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/TUN/2015 Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;
dikwalifisir sebagai perbuatan/tindakanyang melanggar Pasal 9 huruf (e), (f), (i) Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor Per04/MEN/1986 tertanggal 22 April 1986;Bahwa oleh Tergugat faktafakta hukum tersebut di atas telahluput/dikesampingkan/tidak diteliti dalam pertimbangan hukumnya,untuk menerbitkan/mengeluarkan putusan dalam perkara ini/objeksengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikanPenggugat, untuk itu secara yuridis formil dan yuridis materiil PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat Jakarta (Tergugat)Nomor 1005/1006/767/II/PHK/61999 tanggal 18 Juni 1999 tidak patutdipertahankan/harus dibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) berupa putusanNomor 1005/1006/767/II/PHK/61999 tanggal 18
Juni 1999;Memerintahkan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat untukmembuat Putusan baru yang berisikan Pemutusan Hubungan Kerja antaraPenggugat dengan:Oo NOAA FF WN >Inung;Nurhayati;Idayanti Hutabarat;Benceria Manik;Senta Simarmata:Bungaria Hutabarat:Lina;Yetno Rekasiwi;dengan tanpa memberikan pesangon;4.
Putusan Nomor 623 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)tersebutharus ditolak;:Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2013 Tanggal 25 Juni 2013 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA VS GUBERNUR BANTEN
165 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407K/TUN/2003 Tanggal 20 Februari 2008 — ., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BANK SWADESI, Tbk.,
22 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BANK SWADESI, Tbk.,
Putus : 02-11-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541K/TUN/2003 Tanggal 2 Nopember 2006 — PT. ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA ; MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-01-2007 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403K/TUN/2002 Tanggal 19 Januari 2007 — MUS KARYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUS KARYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
Putus : 07-01-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409K/TUN/2003 Tanggal 7 Januari 2008 — NUSADANA INTI INVESTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSADANA INTI INVESTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 06-11-2007 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449K/TUN/2006 Tanggal 6 Nopember 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. SANI UTAMA
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SANI UTAMA
Putus : 19-01-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572K/TUN/2005 Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GEOLOGISTICS INDONESIA PERDANA
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GEOLOGISTICS INDONESIA PERDANA
Putus : 06-12-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09PK/PDT.SUS/2007 Tanggal 6 Desember 2007 — SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN
(SP.KEP) PT. ANTAM POMALAA ; PT. ANTAM UBPN OPERASI POMALAA
114 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2007 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519K/TUN/2005 Tanggal 4 April 2007 — KARINDA KHARISMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARINDA KHARISMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Sudinakertrans Kodya Jakarta Selatan (Vide Bukti P2)Bahwa atas putusan tersebut ahli waris almarhum Matheus MarcusLeleury telah mengajukan permohonan banding kepada Panitia PenyelesaianPeselisinan Peburuhan Pusat (P4P) pada tanggal 18 Nopember 2003, danPanitia Penyelesaian Perselihan Perburuhan Pusat (P4P) telah memberikanputusan pada tanggal 8 April 2003 (Vide Bukti P1) ;Bahwa ternyata dalam pengeluaran Surat Keputusan tersebut
MatheusMarcus Leleury ;Bahwa disamping itu Tergugat juga mengabaikan pertimbangan hukumdari Panita Penyelesaian Peselisihan Perburuhan Daerah (P4D) pada alinea 4dan 5 halaman 6 putusan yang menyatakan :Bahwa melihat fakta yang ada dan diakui kebenarannya oleh kedua belahpihak, terakhir keberadaan Pekerja di perusahaan Pengusaha sebagai DirekturUtama yang pengangkatannya dilakukan melalui RUPSLB PT.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Putusan Penitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.449/90/1814/IX/PHK/42004tertanggal 8 April 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antaraPT. Karinda Kharisma dengan Matheus Marcus Leleury (almarhum) ;3.
Putus : 07-04-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359K/TUN/2004 Tanggal 7 April 2008 — SISWANTO ; KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
71 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-11-2007 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448K/TUN/2006 Tanggal 6 Nopember 2007 — FLORA SAWITA CHEMINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
FLORA SAWITA CHEMINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)