Bahwa proses pembentukan Perda Bogor10/2018 (termasukjuga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) nyatanyata telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga cacat hukum, yaitu:(i) Pembentukan Perda Bogor 10/2018 (khususnya pada bagianKonsiderans/Menimbang) nyatanyata tidak sesuai denganpokok pikiran dan pertimbangan penyusunan peraturandaeran berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan(ii) Pembahasan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturansebelumnya

Para Pemohon mendukung sejumlah ketentuanPerda Bogor 10/2018 juncto Perda 10/2009, termasukketentuanketentuan yang melarang merokok di tempat ibadah,rumah sakit, sekolah, dan tempat anakanak bermain. Akantetapi, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 (yangisinya hampir sama persis dengan ketentuan Perda Bogorsebelumnya, yaitu Pasal 16 Perda Bogor 12/2009) sangatekstrim, berlebinan dan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.

(Lihat konsiderans danPasal 3 Perda sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009);1) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor10/2018Bertentangan dengan UU Kesehatan, UU PerlindunganKonsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 danUndangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Halaman 19 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020Ad.a.

Bogor 10/2018 (yang mengubah Perda Bogor 12/2009) dimana salah satunya tetap mempertahankan ketentuan Pasal 16Perda Bogor 12/2009 tersebut, yang tercermin dalam Pasal 16ayat (2) Perda Bogor 10/2018.

Putusan Nomor 4 P/HUM/202010.11.12.Tanpa Rokok (Perda 12/2009) dan kemudian diperbarui menjadiPasal 16 ayat (2) Perda 10/2018.

Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda

Team Raperda membuat Rancangan Perda tentang permasalahan tertentu;b.

Boyolali (Perda No. 1 Tahun 2004) adalah:1.

Untuk itu perluadanya payung hukum mengingat Perda No.4 Tahun 2001 belum adaanggaran dana Purna Bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Oleh karenaitu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan Perda No. 4 Tahun2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No.1 Tahun 2004.

MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda harus mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan

Untuk itu perluadanya payung hukum mengingat Perda No. 4 Tahun 2001 belum ada anggarandana purna bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Oleh karena itu dibentuklahPansus untuk menyusun draft perubahan Perda No. 4 Tahun 2001 yang padaakhirnya menjadi Perda No. 1 Tahun 2004.

jangka waktu peninjauan kembbaliRencana Tata Ruang Wilayah antara Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2011dengan UU Tata Ruang Tahun 2007, dimana tersebut di dalamnya:a Pasal 91 ayat (4) Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2011:Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Brebes dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayahkabupaten adalah 20 (duapuluh) tahun.1 Bahwa dari prinsipprinsip dan asasasas diatas, jelas bahwa rencana tata ruangsangat diperlukan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasidengan tujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pertumbuhanekonomi kabupaten;2 Bahwa karena Pasal 91 ayat (4) Perda Brebes No. 2 Tahun 2011 bertentangandengan dengan Perda Jawa Tengah No. 6 Tahun 2009 serta UndangUndang No.26 Tahun 2007 yang berlaku, maka Perda Brebes

Pada saat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ditetapkan PT.KYUNG SEUNG GLOBAL tidak memiliki lokasi ataupun kawasan yangdilanggar oleh perda No. 2 Tahun 2011 tersebut, PT.

KYUNG SEUNGGLOBAL sebagai Investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Brebes baruberencana melakukan investasi di Kabupaten Brebes setelah Perda tersebut telahditetapkan dan diberlakukan.Bahwa wilayahwilayah yang telah ditetapkan menjadi zona kawasankawasanyang dilindungi, kawasan hijau, kawasan pengembangan, kawasan industri danpemukiman telah ditetapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2011, sehingga tidak sertamerta dan secara tibatiba PT.

Bahkan dalam perda No. 2 Tahun 2011 telahmemberikan keleluasaan bahwa peninjuaan Rencana Tata Ruang bisa dilakukanlebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 91ayat 5 Perda No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan Dalam kondisi lingkunganHalaman 29 dari 41 halaman.

Pasal 17 Perda Kabupaten Kediri Nomor 04 tahun1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo Gjunto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda

Untuk itu perluadanya payung hukum mengingat Perda No.4 Tahun 2001 belum adaanggaran dana Purna Bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Oleh karenaitu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan PerdaNo. 4 Tahun2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No.1 Tahun 2004.

Untukitu perlu adanya payung hukum mengingat Perda No. 4 Tahun 2001 belumada anggaran dana purna bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Olehkarena itu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan Perda No. 4Tahun 2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No. 1 Tahun 2004.

Perda sebelumnya namun sepengetahuan saksiada item tunjangan purna bhakti di Perda No. 1 Tahun 2004 yang manaitem tersebut tidak ada didalam Perda sebelumnya;Bahwa dengan adanya perubahan tersebut, saksi tidak melakukantindakan apaapa baik pada saat paripurna pengesahan Ranperdamaupun setelah Ranperda tersebut sah menjadi Perda;Bahwa perubahan yang ada pada Perda tersebut dijadikan landasan untukmenyusun Anggaran Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali yang akandimasukkan ke RAPBD 2004;Bahwa yang menyusun

MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda harus mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan

yang berlaku dan azasazas muatan materi Perda dalamhal ini diantaranya yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004;Bahwa Perda dinyatakan sah dan berlaku sejak disahkan dalam RapatParipurna;Bahwa dalam proses pembuatan Perda jika terjadi kesalahan ataupertentangan akibat hukumnya adalah dengan melakukan revisi ataupembatalan; Bahwa dalam Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara berlakuazas persumtio causa Perda harus dianggap sepanjang belum adapembatalan atau revisi;Bahwa mekanisme revisi Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

PEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJI, Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/ f35.73,404/ 2020 Pada nat Ge asc an Pes.

Alamat ieJCMS PELANOARAN BARANG QUEL;RORANPELAMU USAMA PE ALAN :Tidak ada pencegahan banner covid 19 Tidak menggurakan mares batlap orang yang melanggar protokel keshatanTidak ofa termpal cc tanganyhand Tidak mencuc tangan PAGAL TANG CILANGGAR :antigen Patal 9 aypat 1) aya (2) arya (3) ayat (4) Bo PatalTidak ada alat pergubut tutu thermogun Tidak melkukan pembatatanjarak di 27c hurwt b Perda lathm Wo 2 Tahun 2020tempat weriun Tentang Perubshan fitas Perda fatim Na 1Tidak aaa pengaturan jarak Berkerumun

Bingkil No. 1 Kelurahan Clptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PAO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/800 /35.73.404/ 2020 Pada. hati; ini Selose,, Tanggal tytn Denuber qahun 2000... sebitar pure!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

Tentang Pembahan Atap Perda Jaiim No iTidal ada pergaturan jarak Bere rumuny terion pul cherygan Tahun 201900 Tentang = Perpelenggaraan; jarak kurang dari itvatu) meter Keteniitaman, Ketertiban Uru anPegawal tidak menggunskan face thbeld!

seluruh anggota dewan tersebut tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yangdiatur dalam Perda No.15 Tahun 2000, Pasal 11, yaitu :1).

untuk Tahun2003 sejumlah Rp 215.350.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah), untuk anggaran Bantuan Pembahasan Perda Tahun 2003dibayarkan tiap bulan sebagai penghasilan bagi anggota dewan,pembayaran bantuan pembahasan Perda kepada anggota DPRDseharusnya tidak dilakukan karena :a.

No. 199 PK/Pid.Sus/201 1 Bantuan Perda Rp. 4.800.000, Bantuan operasional komisi Rp. 4.400.000, SPPD Rp. 11.115.000, Listrik Rp. 3.600.000, Telepon Rp. 3.600.000,Jumlah Rp. 35.339.000,48. Muh. Nur Kholis Tahun 2003 PKD Rp. 1.200.000, Bantuan Perda Rp. 1.000.000, Bantuan operasional komisi Rp. 1.300.000, SPPD Rp. 800.000, Listrik Rp. 500.000, Telepon Rp. 3.000.000,Jumlah Rp. 7.800.000,49.

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, seperti halnya Biaya PenunjangKegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan yang diatur dalam Perda No.15Tahun 2000 Pasal 11, yaitu bahwa :1.

PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO SUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NO REG: 182 / / 35.73.404/ 2020 Sens a ot; . fatePada ,, hari eo Tanggal pyres, BuUIAN ee cscs, Tahun 20......%9.sekitar pukul.... SweSaya.. Hin. Mulyond LAR. veo NIP.

Alamat oeJENIS PELANGGARAN BARANG BUKTI: .PELAKU USAHA PERORANGAN ore she gumiuanTidak ada pencegahan banner covid 19 vu Tidak menggunakan masker setiap yang melanggar protokol kesehatanTidak ada tempat cuci tangan/hand Tidak mencuci tangan PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020tempat umum , Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS!I JATIM NO 2 TAHUN 2020NO REG: 182 (492 / 35.73.404/ 2020 Srlase., Tanggal & on Bulan olefuber Tahun 20,72...' * (0,2Pada , hari sekitar pukul 0.9 WIBSaya.. Hea.

Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka .

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasaperaturan perundang undangan lain yang berlaku,Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.Ayat (2). Keputusan tersebut (1) tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum, Perda dan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasaperaturan perundangundangan lain yang ' berlaku,Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.(2). Keputusan tersebut (1) tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum, Perda dan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi.

Terhadap persoalan adanya Perda Nomor 15Tahun 2000 kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 110Tahun 2000 yang mengatur pesoaian yang sama seharusnya segeradibuat Perda baru yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110Tahun 2000 untuk landasan hukum penyusunan anggaran DPRD.Sepanjang belum ada penggantinya dan belum secara tegas PerdaNomor 15 Tahun 2000 dinyatakan dicabut maka Perda Nomor 15Tahun 2000 tersebut tetap berlaku.

Perda No. 1 Tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD Tahun 2001.15.

Ulan a JENIS PELANGGARAN vuanas ( thePELAKU USAHA PERORANGAN PERKARA ; navi VyTidak ada pencegahan banner covid 19 1 Tidak menggunakan masker setiap orang yang Ctibresas protokel kesehatanTidak ada tempat cuci tangan/hand Tidak mencuci tangan PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 AB / 35.73.404/ 2020 Pada hari sini Sabi Tanggal Bulan Oktcpet Tahun 20.

Jatim No 2 Tahun 2020< ; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpuldengan = Tahun = 2019s Tentang.Penyelenggaraan. ; jarak kurang dari 1(satu) meter .

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020= tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No iTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan. Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ .

PERORANGAN cee ikaee a FomilenTidak ada pencegahan banner.covid 19 7 Tidak mehggunakan masker setiap orang yang melanggar protokel KesehatanTidak ada tempat cuci tangan/hand Tidak mencucl tangan PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer ; Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pernbatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan

Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu,diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017,Halaman 13 dari 37 halaman.

Namundiperlakukan tidak adil dengan muatan materi Perda KabupatenIndramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PemilihanHalaman 16 dari 37 halaman.

Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017Tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu DiKabupaten Indramayu dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan BupatiIndramayu Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentangPelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 11 Agustus 2017,tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu,melanggar Hak Asasi Manusia Pemohon;1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (7) Perda Kabupaten IndramayuNomor 5 Tahun 2017 Tanggal 11.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Perda KabupatenIndramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan KuwuDi Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan BupatiIndramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentangPelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 berikut Penjelasan dan lampiranlampirannya;5.

Namundiperlakukan tidak adil dengan muatan materi Perda KabupatenIndramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PemilihanKuwu Di Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Agustus 2017 dan PeraturanBupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017,tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017, karena menerapkanHalaman 33 dari 37 halaman.

Penggugat:
ISKAK BUDISISWANTO
Tergugat:
1.Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran PA Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
2.Bupati Kudus di Kudus selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang berwenang mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD atau APBD Perubahan
Turut Tergugat:
PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR

PP No. 13 Tahun 1987;10.PP No. 18 Tahun 1999;11.PP No. 27 Tahun 1999;12.PP No. 66 Tahun 2001;13.PP No. 74 Tahun 2001;14.Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 1988;Bahwa peraturan perundangundangan yang dicantumkan sebagai dasarhukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut tidaksemuanya memuat dasar kewenangan pembuatan Perda dan ataumemerintahkan pembuatan Perda;Bahwa dengan demikian, pencantuman 14 peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun2007 tidak

Karena dalam PERDA KabupatenBekasi No. 9 Tahun 2007 maupun dalam Perda Kabupaten Bekasilainnya tidak ada kewajiban membayar biaya perizinan demikian;Bahwa dari uraian dan dasar hukum tersebut di atas, jelas bahwaPasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidaksesuai, dari dan oleh karena itu bertentangan, dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.d.

.10.Bahwa pembentuk dan aparatur pelaksana PERDA Kabupaten Bekasi No. 9Tahun 2007 berdalin keberadaan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten BekasiHal. 11 dari 24 hal.

Menyatakan pembentukan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;5. Menyatakan:a. Dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;b. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;c. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;d. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun2007;bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;6.

Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak sah dantidak berlaku untuk umum, serta tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;7. Menyatakan:a. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;b. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;c. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun2007;tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;8.

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Kamindo Prima Unggul(dahulu bernama CV Kamindo Prima Unggul) yang bergerak dibidangpertambangan pasir akan tetapi setelah disahkannya PERDA RTRW,kini P.T.

Pasal 37 Ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Tulang BawangBertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang LebihTinggi Dan Atau Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan YangBerlaku;A. Pasal 37 Ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Tulang BawangBertentangan Dengan Undang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral Dan Batubara;1.

Pembentukan Perda RTRW Kabupaten Tulang Bawang KhususnyaPasal 37 Ayat (3) Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku;Bahwa dengan tidak diterapbkannya Asas Kedayagunaan danKehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UndangUndangNomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dan dengan tidak diberikannya hak kepada masyarakatterutama kepada warga Kampung Batu Ampar yang mempunyaikepentingan atas substansi Pasal 37 ayat (3) PERDA RT RW KabupatenHalaman 11 dari 21 halaman.

Kamindo Prima Unggul (dahulu bernama CVKamindo Prima Unggul) yang bergerak di bidang pertambangan pasir akantetapi setelah disahkannya Perda objek hak uji materiil, kini P.T. KamindoHalaman 18 dari 21 halaman.

Para Pemohon telah mengalami kerugian atas ketentuan Pasal 37 Ayat (3)PERDA RT RW Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan:Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a.

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!