Menyatakan Terdakwa HERIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua ;2.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadiliperkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama HERIYANTOTempat lahir SeruwayUmur/Tgl.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriMedan tertanggal 12 April 2017 No.05/Pen/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Mdn sejak sejak tanggal 30 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017 ;Halaman 1 dari 24 Halaman putusan PidanaTerdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta suratsurat dalamberkas perkara;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriMedan

diMedan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berwenangmengadili, dengan sengaja memilikii menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud Pasal 9, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikute

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apayang diterangkan oleh saksi adalah benar.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut: 1.ZALINUR, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa benar saksi adalah bertugas sebagai PNS (KasiPemberdayaan Nelayan Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap)Dinas Perikanan dan Kelautan Pemda TK II Langkat.e Bahwa benar saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Perikanan sejak tahun 2005 sampai

Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.4.

Menyatakan Terdakwa I ARIFIN dan Terdakwa II ABDULRAHMAN, dan Terdakwa III ARIFUDIN AMAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN DI WILAYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN ;2.

RI No 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo undangundang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo jo pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.2.

undangundang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Opzet bij mogelijkheidsbe wustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis= kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelakumenyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu daritindakannya ;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan sesuaidengan Pasal 1 angka 4 Undangundang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan joUndangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang RI No.6331 tahun 2004 tentang Perikanan adalah

jo Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana maka Majelis Hakimtelah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwaterdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI No.31 Tahun 2004 tentang

jo Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana serta peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa ARDIN Bin LASAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Kapal atau Pemimpin kapal perikanan dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3.

,ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayahpengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)yakni Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli pengangkapan ikan, dan anakbuah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang

Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan ahli penangkapan ikan, dananak buah kapal.2.

Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahankimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannyaMenimbang, bahwa berdasarkan unsurunsur pasal tersebut maka MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:ad. 1.Unsur Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan,dan anak buah kapal.Menimbang

, bahwa unsur Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan ahlipenangkapan ikan, dan anak buah kapal bersifat alternatif yaitu apabila salahsatu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi tidak perlu membuktikanseluruh sub unsur.Hal 19 dari 24 hal.

Dengandemikian unsur nahkoda kapal telah terbukti dengan demikian unsur Nahkoda ataupemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal, telahterbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa.ad. 2.Unsur Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,dan/atau. bangunan yang dapat =~merugikan dan/ataumembahayakan~ kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya

Menyatakan terdakwa MAWARDI BIN JUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '' Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;2.

Menyatakan terdakwa Mawardi Bin Juki telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan ata UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;2.

dilakukannyasejak tahun 2009.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN LigBahwa perbuatan terdakwa melakukan Penangkapan lkan denganmenggunakan alat berupa Setrum dapat merusak lingkungan dan biota airsebab menyebakan kematian selain dari ikan yang ditangkap juga mematikanbagi rantai hidup spsies ikan (telur, bibit dan anak ikan)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Aprianto Sandra, SP Bin H.Abdul Rasyid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pertanian dan Perikanan,Kab.Musi Rawas selaku Kepala Bidang Perikanan;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan danmerusak biota air, yang mengakibatkan kematian selain dari ikan yangakan ditangkap juga mematikan bagi rantai hidup spesiess ikan (telur,bibit, anak ikan);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Menimbang,

Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan penangkapan ikan dan/atau. pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan

Menyatakan terdakwa MAWARDI BIN JUKI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikandengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan;2.

Le Tau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan: Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan Dengan sengaja di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tidak memiliki SIUP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr.

Menyatakan barang bukti berupa: Uang hasil lelang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Risalah lelang Nomor 267/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Batam, yang merupakan hasil lelang dari: - 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM.

27 ayat (2) jo pasal 102 jo pasal 104 UU RI No 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 2.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM.

3 dari 25 halPut No.26/Pid.Sus/Prkn/2013/PN.TPI.2007 tentang Pengadilanan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidakmemiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BD 95594 TS ketika beroperasi di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (Laut China Selatan) yangmerupakan Wilayah Pengelolahan Perikanan Indonesia tanpadilengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan); SIPI (Surat IjinPenangkapan Ikan) dan dokumen lainnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;12 Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang

Dengan sengaja;3. di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia;4. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menyatakan Terdakwa CHUA LEE TECK tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.2.

Nomor 1206 K/Pid.Sus/2015UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yangmenyatakan, Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI dan sebagaimana diatur jugadi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 30/MEN/2012tentang Usaha Perikanan

(lll/d)NIP.19621208 198902.1.002, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yangmenyatakan, Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaranikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilikiSIUP dan sebagaimana diatur juga di dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor

: PER.26/MEN/2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak mengaturtentang pemberian izin untuk kapal penangkap ikan berbendera asing.

Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo.

Nomor 1206 K/Pid.Sus/2015Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

ZEEI akan tetapi tanpa dilengkapidengan Surat Laik Operasi (SLO) yang hal tersebut bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2014 tentang SuratLaik Operasi Kapal Perikanan;Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Meraukemelakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan

Sino29 melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dan SIPI KM29 Nomor26.14.0001.64.44595 telah dicabut oleh Kementrian Kelautan dan PerikananDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 30 Oktober 2014,kemudian KM.

No. 408 K/PID.SUS/2016pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau di lautlepas, yang tidak memiliki SIPI dan melakukan usaha dan / ataukegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenaipersyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU pasal 93 Ayat (1)Jo Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan

,dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan,termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupapenenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.Bahwa atas pengaturan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan TinggiJayapura yang mengubah Putusan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Merauke terdapat banyak pertimbangan hukumyang keliru atau salah sehingga sangat merugikan kepentingan hukumHal. 30 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016dari Pemohon Kasasi.2.

Menyatakan Terdakwa Bahrudin Samsuni Als Daru Bin Ahmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungan, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa Bahrudin Samsuni Als Daru Bin Ahmat, bersalahmelakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 84 Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004, sebagimana telahdirubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;2.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Faizal Rahman, Spi Bin M.

sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut :1.

PUTUSANNo. 17/PID.PRKN/2011/PN.TPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TANJUNG PINANG, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkap : Mr.

2004 tentang Perikanan.2.

, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut := Bermula Kapal Motor BD 95049 TS berbendera Vietnam yang merupakan kapalpenangkap ikan yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari My Tho Tien

TAHMID, S.Pi,Keterangannya di Penyidik dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa benar ahli bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Staf Perizinan danPengendalian Usaha Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri.e Bahwa benar keahlian ahli adalah mengenai alat tangkap di bidang KP2K DinasKelautan, Perikanan. Bahwa benar KM.

BD 95049 TS ketika beroperasi di perairan LautNatuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia pada posisi0535001 LU 10614919 BT tanpa dilengkapi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikandan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);4. Bahwa benar KM.

terdakwa GLENN MONGAYA pada hari Minggu tanggal 03 April 2011sekira jam 23.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2011ataupun setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat pada posisiKoordinat 00 16 U 132 28 T di Wilayah Perairan ZEEI Samudera Pasifik atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Sorong, Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

.~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo pasal26 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) huruf (b) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

.~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2)jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf (b) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.~~~ Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini belum dibacakan, karena sejak awalpersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan terdakwatidak berada di tempat tinggalnya ;~~~ Menimbang, bahwa karena sejak awal persidangan Penuntut

D'Von;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) juncto Pasal2/ Ayat (2) juncto Pasal 76A juncto Pasal 102 UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atauKedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 juncto Pasal 42 Ayat(3) yuncto Pasal 76A UndangUndang

Sus/20181 lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang dikeluarkanoleh Dinas Provinsi Sulut; 3 lembar fotocopy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yangdikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulut; 1 lembar Surat Keterangan Tukan yang dibuat oleh Berti Mokodompisdan diketahui oleh Camat Girian; 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan olehKeluarahan Girian Bawah; 1 lembar Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung; 1 lembar Surat Laik Operasi

yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautandan Perikanan Bitung;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriBitung Nomor 39/Pid.Sus.PRK/2016/PN Bit tanggal 2 Maret 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Junel Abadiyos Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan"Mengoperasikan kapal penangkap ikan

(BPKP) yangdikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulut;3 (tiga) foto copy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yangdikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulut;Halaman 5 dari 9 hal.

dan Perikanan Bitung;Dirampas untuk dimusnahkan; 11 (sebelas) buah KTP Republik Indonesia; 2 (dua) exp foto copy 11 (sebelas) buah KTP Republik Indonesia;Tetap terlampir datam berkas perkara untuk digunakan dalam perkaralain;4.

juncto UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan junctoHalaman 1 dari 9 hal.

Nomor 583 K/PID.SUS/2019Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun2016 juncto 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan junctoPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun2016 juncto 55 ayat (1) kKe1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Sukabumi tanggal 14 Februari

YUSUFbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama dengansengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan /atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaanIkan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas KementerianKelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RIlainnya yang berwenang mengeluarkan penjinan

untuk hal tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juncto PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair Jaksa PenuntutUmum:2.

Yusuftelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama mengeluarkan sumber daya ikan kewilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/20194. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);5.

Bahwa setiap kapal perikanan asing yang akan melakukan kegiatan usahaperikanan WPP RI wajib memiliki dokumen perikanan seperti SIUP (Surat jinUsaha Perikanan / Badan Usaha), SIPI (Surat Ijin Penangkap Ikan), dariPemerintah Indonesia dan mendirikan pengolahan ikan serta wajib dilengkapidengan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas perikanan dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UURI Nomor 45 Tahun 2009

Bahwa setiap kapal perikanan asing yang akan melakukankegiatan usaha perikanan WPP RI wajib memiliki dokumen perikanan sepertiSIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan / Badan Usaha), SIPI (Surat lin PenangkapIkan), dari Pemerintah Indonesia dan mendirikan pengolahan ikan serta wajibdilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) dari PengawasPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang

(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, PengadilanNegeri Tarakan telah menjatuhnkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa RUSTAM Bin JAELANI tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) sebagaimana dalam dakwaan primair;Menjatuhkan pidana

Mereka yang mempunyai potensi untukmenjadi pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya tujuan tersebut di atas, maka harus diperhatikanmengenai perbuatan itu serta harus memperhatikan situasi masyarakatsekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalammasyarakat.

di bidang penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) sebagaimana dalam dakwaan primair, dan keberatankebaratan dariPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah cukup dipertimbangkan dengantepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara inidalam Tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim TingkatPertama

Menetapkan barang bukti berupa : 1 Unit Kapal KMN Mahkota Jaya, 1 (satu) tas dokumen berupa pas besar, surat ukur dalam Negeri, sertifikat kelalaian dan pengawakan kapal penangkap ikan, SIUP, SIPI, surat keterangan dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Timur dan SKK (surat keterangan kecakapan) 60 mil , 1 (satu) set jaring jenis cantrang dikembalikan kepada terdakwa;5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menyatakan Terdakwa SAMAD RUEANGDET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit Kapal KM.

Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP).b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).c. Surat Izin Berlayar (SIB).d. Surat Laik Operasi (SLO).Bahwa kapal ikan KM.

Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP).b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).c. Surat Izin Berlayar (SIB).d. Surat Laik Operasi (SLO). Bahwa kapal ikan KM.

No.31Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan setiap kapal perikanan yang akanberlayar, melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan daripelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yangdikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan ;Menimbang, bahwa menurut Ahli menjelaskan proses penerbitan SPBadalah setelah semua persyaratan kelayakan kapal telah dipenuhi (seluruhdokumen kapal yang masih berlaku dan semua perlengkapan keselamatanpelayaran harus lengkap) dan setiap

kapal perikanan yang akan berlayarmelakukan penangkapan ikan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo.

Nomor. 31 tahun 2004tentang Perikanan ketentuan pidana penjara dalam undangundang ini tidakberlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM.

ILYAS JAMALUDDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3.

Pk 001/1/7/KSOP-K, Rgs-16.- 1 (satu) surat izin usaha perikanan tgl 10092012 No. 523.3/Bp2T/5089/2012.- 1 (satu) pas besar sementara tgl 25022016 No. 125/QQg.- 1 (satu) surat keterangan permohonan pengurusan SIUP/SIPI tgl 25022016 No. 53/184/2016.- 1 (satu) surat keterangan kecakapan nahkoda An. H. ILYAS JAMALUDDIN tgl 26022016 No. PK.307/2/17/KSOP-LSM-16.- 1 (satu) surat keterangan percakapan masinis An. Sulaiman tgl 3092012 No.

.- 1 (satu) surat pernyataan nahkoda tentang keberangkatan kapal perikanan.- 1 (satu) daftar anak buah kapal.dikembalikan kepada H. Ilyas Jamaluddin;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

I (ANKAPIN) tahun 2010 di Jakarta dan pelatihanBasic Safety Training (BST).Bahwa pengalaman kerja Ahli adalah penyuluh perikanan dan staf bidangkelautan dan perikanan.Bahwa menurut Undangundang Nomor. 45 tahun 2009 tentang perubahanatas Undangundang Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 27menjelaskan setiap kapal perikanan yang menangkap ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki Surat Jjin PenangkapanIkan (SIPI).Bahwa menurut Undangundang Nomor. 45 tahun 2009 tentang perubahanatas

Undangundang Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanan danperaturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor. 26/PERMEN KP/2013tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia setiap kapal yangmelakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memiliki Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPD, Surat LaikOperasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa

danperaturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor. 26/PERMEN KP/2013tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia setiap kapal yangmelakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memiliki Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPD, Surat LaikOperasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa menurut Ahli menjelaskan Terdakwa telah melanggar

dan perikanan Nomor. 26/PERMEN KP/2013 tentang perubahan atasperaturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.

pelayaran harus lengkap) dan setiapkapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SPByang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 98 Jo.

Menyatakan Terdakwa CHAYUT PHONSRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) seubsidair kurungan selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit kapal kapal KM.

Selanjutnya Kapal, barang bukti besertaTerdakwa dan ABK dikawal ke Pelabuhan Kuala Langsa kemudian diserahkan kepadaKepala Sat Polair dan selanjutnya diserahkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan,Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, StasiunPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.Bahwa pada saat ditangkap alatalat kelengkapan yang ada diatas kapal ikanKM.

Selanjutnya Kapal, barang bukti beserta Terdakwa dan ABKdikawal ke Pelabuhan Kuala Langsa kemudian diserahkan kepada Kepala Sat Polair danselanjutnya diserahkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan, Direktorat JenderalPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan Belawan.Bahwa pada saat ditangkap alatalat kelengkapan yang ada diatas kapal ikanKM.

Pasal 9Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan PresidenR.I No.39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawl sertaperaturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMENKP/2015tentang larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls)dan Pukat Tarik di wilayah Pengelolaan Perikanan R.I.Bahwa ciriciri alat tangkap ikan jenis trawl adalah otter board, talipenarik (warp), sayap, badan, kantong dan rantai

atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah :Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Surat Izin Berlayar (SIB).Surat Laik Operasi (SLO).Bahwa kapal ikan KM.

PUTUSANNo.26/Pid.Prkn/2014/PN.RniDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acarapemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :Nama Lengkap : NGUYEN VAN HUETempat Lahir : VietnamUmur/tanggal lahir : 34 Tahun/Tahun 1979.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Vietnam.Tempat tinggal : Puoch

pada Pengadilan Negeri Ranai yangberwewenang memeriksa dan mengadilinya yang dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penengkapan, pembudidyaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa selakuNahkoda KM.KG 92259 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan denganmenggunakan

KG 92259 TS tidakmemiliki dokumen SIPI yang sah dari Pemerintah RI dalammengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaanperikanan Indonesia;Bahwa dari hasil pengeplotan KM. KG 92259 TS terdeteksiawal berada pada posisi 0618'43 U 1064848 T dan saatdiperiksa oleh KRI Pati Unus 384 pada posisi 0616'25 U 1064712 T yang mana kedua posisi tersebut berada diWilyah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Bahwa saksi menemukan adanya barang bukti cumi cumisebanyak + 20 kg di dalam KM.

KG 92259 tidakditemukan bendera Indonesia;Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:1 Ahli Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN,S.St.Pi., memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013;Bahwa ahli sebelumnya pernah mengikuti pendidikan formalbidang ilmu perikanan pada Jurusan Teknologi PenangkapanIkan pada Sekolah Tinggi Perikanan

teritorial Indonesia besertaperairan kepulauan dan perairan pedalamannya (Pasal 1 ayat (20) UU No.31 tahun2004 tentang perikanan).